Berebut suara PKB

Merdeka.com - Perebutan syarat minimal untuk mengusung calon presiden mulai panas. Hasil hitung cepat yang menempatkan tidak ada satu pun partai politik yang unggul atau melebihi 25 persen suara, membuat partai yang sudah mengusung calon presiden mengubah perhitungan dan koalisi.

PDI Perjuangan, satu diantara partai yang agresif mendekati seperti Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) dan Golongan Karya ( Golkar ). Tetapi, hasil lobi seharian, Jokowi baru mendapatkan dukungan dari Nasdem. PKB masih belum menentukan pilihannya apakah pada Prabowo atau Jokowi .

“Saya kira menariknya adalah PKB punya daya tawar, mereka punya pilihan mau koalisi dengan yang mana. Hasil pemilu kemarin membuat partai-partai ini melakukan kalkulasi ulang terutama pencapresan. Siapapun presiden terpilih dia akan menemui parlemen yang terpecah-pecah,” ujar Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte saat berbincang dengan merdeka.com di kantornya kemarin.

Dia mengatakan PKB dibanding dengan 2009, jauh lebih solid karena faksi yang lain memutuskan membuat partai sendiri dan mempunyai pilihan sendiri dan kembalinya suara NU ke PKB . “Secara internal dia lebih tenang mencapai akar rumput dan lain-lain. Yang ke dua NU lebih tertib, lebih solid memberikan dukungannya terhadap PKB ,” katanya.

Dia mengatakan kriteria capres yang dibutuhkan dengan kondisi parlemen yang terpecah-pecah adalah orang yang bisa skill berkomunikasi, dan negosiasi. “Dia harus punya komunikasi politik. Kedua dia harus punya dukungan suara untuk capresnya itu,” katanya.

Banyak hal yang akan terjadi pada tiga minggu sebelum masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden awal Mei mendatang. “Artinya apa, kemungkinan koalisinya bisa jadi mereka menghitung ketua partai berikutnya dari partai yang berangkutan atau bisa saja sekarang karena kedepannya bakal beda. Saya kira itu dinamikanya,” katanya.

Sumber merdeka.com di PBNU yang dekat dengan Cak Imin mengatakan koalisi tergantung dari Cak Imin. Tetapi, dia harus meredam ego politik pribadi dan mengedepankan kepentingan NU yang sudah mendukung PKB . Cak Imin harus legowo tidak mengambil jatah wakil presiden.

”Tiket dia menjadi ketua umum PKB atau menteri kembali sudah di tangan. Tinggal mau atau tidak Cak Imin tidak berkhianat, kiai pasti dukung dia saat dia nanti mau jadi capres atau cawapres,” katanya.

Ketua DPP Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati mengakui pihaknya membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan semua partai termasuk poros tengah di luar partai yang sudah mengusung Jokowi , Prabowo dan Aburizal Bakrie .

“April ini konvensi selesai, tinggal keputusan partai opsinya apa, apakah mengusung capres hasil tokoh hasil konvensi atau opsinya adalah bergabung dengan partai lain yang sudah punya capres,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Tjatur Sapto Edy mengakui pihaknya realistis melihat hasil pemilu parlemen dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka poros baru di luar PDI, Gerindra dan Golkar . “Nanti kita ketemu dengan Mba Mega dan Prabowo , nanti kita tentukan,” ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya tidak terlalu agresif untuk mengusung calon presiden atau cawapres. Karena partai akan memperhitungkan suara PAN. “Kita yakin diri, kursinya nomor lima, anggota DPR bisa diandalkan. Kita pun akan menyambut dengan baik.”

Tjatur mengatakan syarat partainya untuk berkoalisi adalah dengan menitik beratkan pada kelanjutan kerja yang sudah dimulai Hatta Rajasa , seperti renegosiasi kontrak karya.

”Kalau platformnya mirip-mirip atau sama nanti didukung. Karena platformnya jelas, rakyat bisa nagih, jangan sampai rakyat tidak bisa nagih setelah memenangkan satu pasangan,” ungkapnya.