Cerita parpol pernah ikut pemilu

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencatat ada 73 partai politik memiliki badan hukum. Partai-partai tersebut pernah berlaga di pemilu 1999 hingga 2009. Akan tetapi, tak banyak yang tahu nasib dari parpol gurem itu.

Dari puluhan partai, merdeka.com mendatangi tiga kantor parpol tersebut untuk mengetahui aktivitasnya saat ini. Partai politik yang pertama kali disambangi adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Kantor DPP partai itu berlokasi di Jalan Cimandiri nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kantornya berdiri di sebuah rumah besar berlantai dua. Dari luar, nampak tak ada kesibukan di kantor tersebut. Pos sekuriti pun tak ada penjaga. Namun, di garasi terdapat beberapa motor dan satu mobil.

Kantor PKPB ©2016 Merdeka.com/Desi Aditia Ningrum

Tak ada juga resepsionis. Di depan pintu ada seorang remaja pria menyuruh langsung masuk ke dalam. Di dalam kantor terasa sunyi. Tak ada seorang pun yang membalas ucapan salam. Di ruang tengah terdapat meja meeting lengkap dengan mikrofon. Sebelah kiri dan kanan terdapat ruangan ketua umum, Sekjen dan bendahara. Tetap saja tak ada orang yang mendengar salam merdeka.com.

Tak sampai di ruang tengah, merdeka.com mencoba mencari penghuni kantor tersebut. Akhirnya, di ruang paling belakang bertemu dengan Satgas Partai Peduli Bangsa, Happy Sitompul. Menurut Happy, pengurus jarang bertandang ke kantor. Kendati demikian kepengurusan Partai Karya Peduli Bangsa masih lengkap. Ketua umum masih dipegang oleh Jenderal (Purn) R Hartono. Aktivitas tetap berjalan meski jarang berkumpul di kantor tersebut.

"Komunikasi dengan orang-orang daerah tetap. Minim-minim sebulan sekali datang silaturahmi," ucap dia.

Partai Karya Peduli Bangsa pernah menjadi peserta Pemilu 2004. Partai ini didirikan pada tanggal 9 September 2002. Cikal bakal partai ini berasal dari Organisasi Masyarakat Karya Peduli Bangsa yang mendeklarasikan diri menjadi partai politik. PKPB dipimpin oleh R. Hartono, mantan KSAD dan mantan menteri dalam negeri pada Kabinet Pembangunan VII era Presiden Soeharto.

Sebagai partai peserta pemilu 2004, PKPB pernah mendeklarasikan putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut sebagai calon presiden dari PKPB. Rencana itu gagal setelah pada hasil Pemilu 2004, PKPB yang bernomor urut 14 hanya memperoleh 2,11% suara secara nasional dan 2 kursi di DPR.

Pada tahun 2008, untuk berpartisi kembali dalam pemilu 2009, PKPB sempat mengubah namanya menjadi Partai Karya Pembangunan Bangsa dengan lambang partai baru yang tidak jauh berbeda. Namun, setelah UU Pemilu yang baru mengizinkan partai peserta pemilu 2004 berkompetisi kembali pada pemilu 2009, PKPB menggunakan kembali nama lama, yakni Partai Karya Peduli Bangsa, namun tetap mempertahankan lambang yang baru.

Kantor PBI ©2016 Merdeka.com/Desi Aditia Ningrum

Setelah dari kantor PKPB, merdeka.com mendatangi kantor Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di Jalan KH Hasyim Ashari nomor 33 C RT 6 RW 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Kantor tersebut terletak di pinggir jalan raya. Berdiri di sebuah ruko berlantai tiga. Hanya ada dua orang di lantai satu. Kantor PBI cukup sepi. Menurut seorang pegawai, ruko tiga lantai tersebut tidak seluruhnya kantor PBI. Kantor PBI hanya lantai satu dan dua. Sedangkan di lantai tiga merupakan kantor Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia (PBLSI). Pantas saja, suasana kantor tersebut dipenuhi ornamen-ornamen Tionghoa.

Sementara itu, Sekjen PBI Harider Singh memastikan jika PBI hingga kini masih aktif. Kata dia, PBI merupakan partai yang sudah memenuhi syarat UU tentang partai politik dan mendapat SK dari Kemenkum HAM. Kepengurusan pun masih lengkap dengan ketua umum Nurdin Purnomo. PBI juga masih melakukan aktivitas partai baik di pusat maupun di daerah.

Menurut dia, sejauh ini PBI juga sering melakukan komunikasi politik dengan partai-partai kecil yang lainnya. Pihaknya terbuka bila ada partai yang ingin bergabung dengan PBI jika mempunyai kesamaan visi dan misi. Soal dana, PBI dibiayai sepenuhnya dari ketua umum. Tak ada sumbangan dari siapa pun. "(Dana) Masih dari ketua. Engggak dapat dari pemerintah," ungkap Harider yang ditemui di kantor PBI.

Pada pemilihan umum tahun 1999 partai ini memiliki nomor urut 44 dan mendapatkan suara sebanyak 364.291 suara atau 0,34% dari keseluruhan suara dan partai ini juga mendapatkan satu kursi di DPR untuk periode 1999-2004. Partai ini didirikan pada 1 Juni 1998.

Kantor PNBK ©2016 Merdeka.com/Desi Aditia Ningrum

Kantor yang terakhir disambangi ialah Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI). Kantor parpol tersebut berlokasi di Jalan Penjernihan 1 nomor 50, RT 3 RW 6 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Kantor bercat putih berlantai dua terlihat kosong dan sepi. Ketika mengetuk salah satu ruangan, seorang pria mengatakan jika PNBKI tidak lagi berkantor di tempat itu. Saat ini, kantor tersebut digunakan sebagai kantor perusahaan lain.

"PNBKI udah enggak di sini, sekarang dipakai buat kantor PT-PT," katanya.

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia merupakan peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut 26. Partai ini didirikan pada tanggal 27 Juli 2002 oleh Eros Djarot dengan asas Marhaenisme. Partai ini beberapa kali berganti nama, sebelumnya bernama Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Nasionalis Bung Karno. (mdk/bal)