Dari Balik Layar Muktamar PBNU

Merdeka.com - Berbatik lengan panjang dan berpeci hitam, Ketum PBNU Said Aqil Siradj bertemu Presiden Joko Widodo. 6 Oktober 2021. Dia melaporkan agenda muktamar NU yang rencananya digelar 23-25 Desember 2021.

Said menjadi salah satu kandidat calon ketua umum untuk ketiga kalinya. Sementara penantangnya, Yahya Cholil Staquf. Kedua kubu pendukung mengklaim, telah didukung pemegang hak suara untuk maju di Muktamar NU.

Baik Kiai Said dan Gus Yahya merupakan sosok yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi. Namun dalam muktamar NU kali ini, Gus Yahya diyakini boleh lebih jemawa. Jokowi dinilai lebih memiliki kedekatan personal dengan Gus Yahya.

Selain karena Gus Yahya merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Adik Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas saat ini menjabat sebagai Menteri Agama di kabinet Jokowi.

Seorang pendukung Gus Yahya bercerita, Jokowi awalnya ingin Yahya Cholil Staquf menjadi Menteri Agama. Namun Gus Yahya menolak. Sehingga Jokowi memilih sang adik, Gus Yaqut untuk duduk di kursi Menteri Agama. Padahal, saat itu Gus Yahya tak merekomendasikan siapapun untuk menggantikannya.

"Contoh cerdiknya Pak Jokowi," kata dia sembari meyakini, secara langsung tidak ada cawe-cawe Istana dalam Muktamar NU.

Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini menanggapi, pemerintah sudah biasa dicurigai turut campur dalam pemilihan ketum PBNU. Dia menegaskan, pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. "Ini sepenuhnya ranah warga Nahdliyin," jelas Faldo.

Pemerintah hanya mendoakan pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara. NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin.

Kiai Said Aqil dianggap lebih memiliki kedekatan personal dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ini mendapat sorotan. Mengingat Ketua Panitia Muktamar NU, Imam Aziz merupakan bagian dari staf khusus Kiai Ma’ruf di Istana wakil presiden.

"Itu pun sudah kebaca kan," ujar sumber ini.

Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi irit bicara soal persiapan muktamar NU. Alasannya, tidak mengikuti perkembangan sampai hari ini. Dia lebih konsentrasi pekerjaannya di kantor wakil presiden.

Hanya saja, dia langsung buru-buru membantah isu perihal Ma’ruf mendukung Kiai Said Aqil. Masduki menegaskan, kabar tersebut tidak benar. Sementara Imam Aziz tak bisa dihubungi.

"Itu dengar dari siapa? Dari mana itu? Dari mana informasinya? Coba sampeyan cari dulu, saya akan jawab kalau jelas dari mana sumbernya," terang Masduki.

Politikus PKB Kiai Maman Imanulhaq setuju dorongan para kiai NU yang meminta agar tak ada intervensi siapapun dalam muktamar tahun ini. Termasuk kabar Kementerian Agama yang diketahui membooking kamar hotel di sekitar arena muktamar, Lampung. Jangan sampai ada satu calon dimanfaatkan oleh satu institusi kementerian. Hanya karena hubungan kekerabatan.

Maman meminta tidak ada pihak yang mengotori pemilihan pemimpin kiai di NU dengan politik uang. Termasuk memobilisasi massa untuk datang ke arena muktamar dengan uang negara.

"Makanya kemarin kita agak keras ke PBNU, agar jangan ada yang melakukan booking secara masif oleh satu kementerian. Itu tidak boleh terjadi," jelas Maman saat ditemui di Gedung DPR.

Plt Kabiro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar membantah ada uang negara yang mengalir dalam isu booking kamar hotel di lokasi muktamar NU. Penggunaan uang negara memiliki sistem yang ketat.

"Sehingga tidak mungkin (digunakan) untuk kepentingan yang bukan peruntukannya sesuai dengan ketentuan," kata Thobib.

Kiai Said belum berkomentar soal netralitas muktamar NU. Menurut stafnya, Said saat ini tengah sibuk keliling daerah. Dalam wawancaranya di detiknews.com, Kiai Said sempat menyinggung tentang netralitas dalam muktamar NU.

Said Aqil menekankan, tak ingin pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU. Menurutnya, ikut campurnya pemerintah akan merusak Muktamar NU.

"Kalau kata orang kan pemerintahan, kementerian, misalkan ikut campur dalam mobilisasi massa, itu akan rusak nanti, mobilisasi suara, akan rusak nanti," ungkap Said Aqil, dalam kunjungan silaturahmi PBNU dengan Transmedia, di Jakarta Selatan, Kamis (11/11).

Seorang pengurus badan organisasi NU, menyoroti pernyataan netralitas yang disampaikan Kiai Said. Menurutnya, itu menyiratkan kekhawatiran Kiai Said sebagai incumbent. Dia menilai, Kiai Said sudah memetakan dukungan. Hasilnya, lebih banyak ke Gus Yahya. Oleh sebab itu, dia mengatakan, Kiai Said ingin tak ada yang mencampuri urusan muktamar.

"Kiai Said melihat peta dukungan lapangan yang kuat banget kepada Gus Yahya," kata sumber ini.

Menurutnya, kubu Kiai Said mengasumsikan Gus Yahya didukung Presiden Jokowi. Sehingga dukungan yang terjadi sangat kuat. Padahal, Gus Yahya memang lebih diterima pemilik suara di muktamar. Istana tidak ada urusan dengan muktamar.

Bagi, Ketua PWNU Jawa Barat KH. Juhandi Muhammad, Kiai Said berpotensi menang. Bahkan peluangnya besar. Sebab menurut dia, masih banyak pemilik hak suara di muktamar NU yang mendukung Kiai Said. Tapi memilih diam. Juhandi mengatakan, selain Jabar banyak juga yang mendeklarasikan dukungan kepada Kiai Said.

"Kalau Jabar terbuka sekali juga belum, tapi Insya Allah Jawa Barat mayoritas ke beliau (Said). Insya Allah Jawa Barat semuanya mendukung Kiai Said Aqil," tegas dia.

NU Jangan Jadi Kuda Troya

Kader NU yang juga politikus NasDem, Effendy Choiri merasa malu dengan hiruk pikuk yang terjadi menjelang pemilihan ketua umum PBNU. Dia mendorong, semua perbedaan pendapat dilakukan dengan musyawarah. Dia juga meminta para sesepuh, kiai dan ulama NU turun tangan menengahi.

"Ada yang menyatakan di dalam sekarang tidak kondusif. Terus katanya hari ini (pekan lalu) ada yang demo. Yang begini kan tidak bagus, malu kita ini malu," kata pria akrab disapa Gus Choi ini.

Gus Choi tidak menutup mata ada upaya turut campur politik praktis dalam perhelatan pemiliham pemimpin ulama di NU. Dia yakin ada partai politik ikut cawe-cawe. Namun tak disebutkan secara gamblang. Dia ingin, politisi yang sudah di partai harus dibatasi untuk ikut campur urusan NU. Karena menurut dia, hal ini mengandung kepentingan daya rusak.

"Yang memiliki potensi daya rusak. Sehingga ini harus dikandangi betul ini, tidak boleh ini, harus dibatasi betul," ujar dia.

NU adalah wadah untuk mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Tidak boleh ada campur tangan kepentingan politik praktis. NU tidak boleh dijadikan kendaraan politik. Gus Choi menyebut istilah kuda troya. Hal ini dapat merusak NU.

Apabila ada orang-orang yang ingin maju sebagai calon presiden, sudah memiliki wadahnya sendiri. Yakni partai politik. Bukan menunggangi NU.

"Terus politisi yang sudah ada di partai, kader NU yang jadi politisi tidak boleh ikut campur di dalam kepengurusan NU, ikut bermain di dalam NU, memanfaatkan NU, itu menurut saya merusak NU," tegas dia yang juga mantan Politikus PKB ini.

Gus Choi yakin, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi tidak akan ikut campur dalam muktamar NU. Kepentingan Jokowi dalam muktamar ini hanya untuk menjaga stabilitas bangsa. Menjaga hubungan umat beragama. Bukan kepentingan politik praktis.

Seorang Politikus PKB menegaskan, sampai detik ini Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak pernah ada perintah untuk memilih Gus Yahya atau Kiai Said. Padahal, PKB menurut dia pihak yang paling berkepentingan dalam muktamar. Sebab, PKB lahir dari rahim NU.

"Pak Muhaimin perintahnya semua kekuatan PKB harus membantu agar Muktamar NU lancar," kata sumber ini yang juga kader NU.

Politikus ini juga menegaskan, Cak Imin tak akan maju dalam kontestasi muktamar NU. Cak Imin akan menyelesaikan amanahnya sebagai ketum PKB hingga periode selesai. Sesuai amanat muktamar PKB di Bali.

Justru dia balik menuding ada pihak yang memperkeruh suasana jelang muktamar NU. Pihak yang dimaksud adalah orang yang pernah berkonflik dengan PKB di masa lalu. "Faksi dari konflik masa lalu," bisik sumber ini.

Politikus PKB, Kiai Maman Imanulhaq menegaskan, partainya mendorong bahwa muktamar ini berjalan sesuai AD/ART. Menurut dia, posisi PKB lebih menekankan bagaimana nalar keagamaan NU itu banyak dipublikasikan. Jangan sampai banyak terjebak calon ketua umum PBNU, tapi tidak paham persoalan yang ada saat ini. Misalnya, soal toleransi, harmonisasi, hubungan agama dan negara.

Kiai Maman juga menambahkan, PKB sebagai parpol yang lahir dari NU mendukung penuh muktamar. Namun tidak mendukung calon, melainkan menginginkan NU menjadi kekuatan ormas tampil dengan isu-isu yang lebih mengglobal termasuk media sosial.

Penulis: Wilfridus Setu Embu, Ronald, Muhammad Genantan, Ahda Bayhaqi, Aksara Bebey, Randy Firdaus