Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar: Golkar tak punya calon, cuma saya

Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berencana maju dalam perhelatan Pilgub Jawa Barat 2018 nanti. Semua telah dipersiapkan. Termasuk pelbagai prestasinya selama memimpin wilayahnya.

Menjabat sebagai pimpinan Partai Golkar di Jawa Barat, tidak membuat jalan Dedi mulus. Dia harus menghadapi tantangan. Berat. Bahkan namanya sempat dikabarkan batal didukung partainya.

Sebagai kader, Dedi yakin telah mendapat dukungan. Apalagi hasil rapat pleno Partai Golkar menunjuk dirinya untuk maju. Mengambil alih kursi pimpinan di Jawa Barat.

Kepada wartawan merdeka.com, Angga Yudha Pratomo dan Randy Ferdi Firdaus, orang nomor satu di Purwakarta itu menceritakan bagaimana persiapannya menghadapi Pilgub Jawa Barat nanti. Termasuk terkait kasus permintaan mahar politik sebesar Rp 10 miliar. Berikut petikan wawancara kami saat menemui Dedi di Purwakarta pada Kamis, 12 Oktober 2017 lalu.

Masa jabatan sebagai bupati segera berakhir, prestasi apa yang Anda buat selama memimpin Purwakarta?

Saya tidak tau prestasi saya apa. Yang menilai kan orang lain bukan saya. Bukan diri saya. Saya itu kan bukan mengejar prestasi, tugas saya itu kan bekerja melayani.

Sehingga prinsip dasarnya itu adalah melayani saja apa yang dimiliki sesuai kemampuan saya. Dari urusan transportasi jalan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan dokter di seluruh pelosok, ketersediaan ambulans sampai pelosok. Hingga bus sekolah di pelosok pedesaan. Sampai sarana rekreasi publik. Itu saja yang kita persembahkan kepada masyarakat Purwakarta. Hingga kabupaten ini walaupun kecil memiliki segudang keunikan dibanding daerah lain.

Alasan Anda bisa menyebut paling berbeda?

Bisa dilihat dong progresnya. Adalah, satu, ya tingkat kesejahteraan publik, dan kemiskinan masyarakat semakin menipis, menurun. Kedua tingkat partisipasi masyarakat di bidang juga semakin meningkat. Kemudian pertumbuhan investasi juga semakin baik. Pusat-pusat pelayanan publik juga semakin banyak, terjangkau. Bahkan di Purwakarta nyaris tidak ada daerah yang tidak bisa dilalui sarana transportasi publik darat. Walaupun sudah ada yang optimal, atau baru dibuka.

Kelihatan dari masyarakatnya yang mulai maju dan melek secara teknologi?

Teknologi itu ukurannya apa, itu efisiennya masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan. Kalau dinilai perangkat media sosial, tapi itu kan bukan perangkat teknologi sebagai kebanggaan.

Misalnya produktivitas pertanian meningkat, perkebunan meningkat, perikanan meningkat. Kelautan jumlahnya meningkat, produksi industrinya meningkat. Berarti teknologinya semakin baik.

Dengan segala pembangunan selama di Purwakarta ini dirasa cukup untuk bekal di Pilgub Jawa Barat 2018 nanti?

Ya sebenarnya kan mengelola Provinsi Jawa Barat lebih mudah dibanding mengelola Purwakarta.

Mengapa Anda bisa menganggap lebih mudah?

Satu, wilayah Purwakarta itu daerah tidak dikenal. Dua, pendapatan daerahnya sangat kecil, APDB-nya sangat kecil. Luas wilayahnya sangat kecil. Nah jadi kesulitan saya di Purwakarta itu cuma satu, kebutuhannya tinggi uangnya tidak ada.

Tapi dengan kemampuan kita melakukan pengelolaan anggaran, kemudian anggaran berbasis digital, ya kemudian lahirnya Purwakarta seperti ini. Sebuah kabupaten yang bisa mentransfer smart city, desa dan kota dilayani dalam satu pelayanan. Ambulansnya online, dokternya online, perawatnya online.

Kalau urus provinsi itu gampang. Karena gubernurnya tidak bekerja. Bupati/wali kota yang bekerja. Itu camat, kepala desa, RT dan RW yang kerja. Tugas gubernur itu menyinergikan antara satu kota dengan kota yang lain. Memberikan evaluasi setiap anggaran di daerah, dan tepat guna. Setelah itu dia punya budget yang tinggi. Nah budget ini bisa digelontorkan untuk satu, membangun pemerataan di Jawa Barat. Membangun jalan jangka panjang di Jawa Barat. Kemudian menyelesaikan problem kemiskinan yang cepat. Itu kan bisa dikelola dari anggaran kabupaten/kota. Karena gubernur memiliki kewenangan evaluasi anggaran. Kewenangan evaluasi anggaran selama ini terbilang hanya administratif. tidak bersifat subtantif.

Jadi gampang jadi gubernur dibanding bupati/wali kota. Gubernur tidak akan didatangi rakyat yang ingin melahirkan, gubernur tidak mengurus KTP, tidak ngurus keluarga berencana, cuma sekarang saja dikasih mengelola pendidikan menengah. Jadi tentu gampang jadi gubernur dibanding jadi bupati/wali kota. Bahkan menurut saya lebih gampang jadi bupati/wali kota dibanding kepala desa.

Masalah di Jawa Barat cukup luas dibanding Purwakarta, apa program yang seharusnya diprioritaskan?

Harus infrastruktur publiknya. transportasi jalannya belum memadai. Tidak terjadi perubahan parameter dalam pembangunan infrastruktur. Pelayanan publik transportasinya. Industri bertambah pesat, perumahan bertambah pesat, tapi jalan-jalan milik Provinsi Jawa Barat pendek-pendek.

Kedua tidak terkoneksi secara baik. Padahal daerah jawa barat cukup luas. Nanti kita harus bisa membedakan, mana jalan untuk industri dan mana untuk pariwisata. Ini kan harus dipilah. Selanjutnya pembangunan wilayah di Jawa Barat itu tidak terdistribusi secara baik. Akhirnya ada, setiap bupati dan wali kota berkompetisi agar ekonominya tumbuh secara pesat. Akhirnya mereka mendorong sekotr industri. Padahal di Jawa Barat itu ada yang kawasan hutan, ada kawasan hulu air, kawasan konservasi, kan enggak boleh dong semua dibuat kawasan ekonomi. Ada kawasan pembuatan pangan. Harus dibuat dong perencanaan kawasan ini. Nah selama ini tidak terkoneksi dengan baik. Sebabnya apa? Sebabnya setiap daerah ingin meningkatkan ekonomi lingkungannya.

Di situlah fungsi regulasi yang dibangun pemerintah provisi. Bagaimana daerah industri ditumbuhkembangkan dengan baik, dibangun sarana kebutuhan publiknya dengan baik. Setelah itu kan ada pajak yang dihasilkan. Pajak yang dihasilkan yang menjadi pendapat Provinsi Jawa Barat itu, termasuk dari bantuan pemerintah pusat. Dicoba diatur daerah-daerah mana.

Daerah konservasi tidak harus miskin, tetapi harus dikayakan lewat konservasinya. Dikembangkan, rumah-rumah masyarakatnya berbasis adat. Berbasis lingkungan, berbasis ke-semestaan. Kemudian penduduknya diberdayakan. Dari pada kita ribut reboisasi proyeknya ratusan miliar, kan lebih baik masyarakat sekitar hutan itu digaji saja sama pemerintah. Dia menjadi tenaga harian lepas yang tugasnya tiap hari menjaga aliran sungai, menjaga pembalakan, anak-anak wilayahnya dididik pariwisata, rumah-rumahnya didesain arsitektur tradisional, berbasis alam. Kemudian dalam jangka panjang mereka jadi pusat konservasi dan pariwisata.

Kemudian orang-orang yang di industri Bekasi, Kerawang, Subang, kan dekat dong untuk ke tempat-tempat relaksasi. Nah mereka relaksasinya ke tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Yang dikelola dengan baik. Ada kesadaran kolektif itu. Tidak saling membunuh seperti sekarang.

Kondisi Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir menurut Anda bagaimana?

Ya mengalami Pertumbuhan tetapi tidak cepat. Tidak terkoneksi. Selama ini tingkat pembiayaan tidak terkoneksi secara holistik provinsi. Itu masing-masing dibuatnya. Ini yang seharusnya diubah. Nah saya membuat evaluasi anggaran misalnya, di kabupaten/kota. Nanti saya punya command center, sehingga tahu riil datanya. Saya tahu dong kebutuhan dasarnya. Nanti saya akan tahu. Anda bikin anggaran tidak sesuai kebutuhan publik. Itu bisa dikoreksi. Sehingga tidak terjadi penumpukan. Kabupaten/kota bikin puskesmas, provinsi bikin puskesmas, pusat bikin puskesmas.

Bagaimana dengan persoalan lapangan kerja?

Lapangan pekerjaan itu, tinggal kita bikin basic-nya, bikin dong bursa kerja online, tak perlu antar surat menyurat. Sektor lain ditumbuhin industri kreatif, seiring alamnya yang hebat, luas, kulinernya yang sangat baik. Masa kalah sama Bali. Jawa Barat itu lebih indah dari Bali.

kalau kita mau mengelolanya serius. Masa kita kalah dari bali. Asal kita mau mengelolanya.

Bukannya banyak orang yang ingin dapat kerja cepat?

Tidak apa-apa, yang ingin kerja lebih cepat tetap diarahkan. Maka pendidikan harus diubah. Pendidikan berkarakternya, mengarah kepada produktivitas publik. Caranya Sejak kecil anak-anak dikenalkan kepada produk. Misalnya nanti kunjungan ke Jawa Barat itu tinggi, kan nanti pasti ada yang beli.

Ada beberapa problem di Jawa Barat. Terutama di era Pak Harto (Presiden ke-2 Soeharto). Jawa Tengah mengalami pemecahan-pemecahan kabupaten dengan cepat. Otonomi daerah, pengembangan wilayahnya sangat cepat. Sehingga satu daerah di Jawa Tengah, penduduknya 1 juta. Di Jawa Barat, mengalami perlambatan. Sehingga penyerapan DAU-nya tinggi, penyerapan DAK-nya tinggi. Jawa Barat lambat. Bogor itu penduduknya 6 juta, Sukabumi itu 3,5 juta, Garut itu sekitar 3 juta lebih. Jawa Barat ini kan lambat. Mengalami kerugian. Kerugiannya adalah wilayahnya luas, penduduknya sangat banyak, kemudian akhirnya serapan dana alokasinya kita lebih kecil. Dibanding daerah-daerah yang dimekarkan.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meluncurkan program Sampurasun Dokter ©2017 Merdeka.com

Artinya harus ada pemekaran di Jawa Barat?

Harus cepat pemekarannya. Karena daerah berbasis kabupaten kota itu penting. Kalau tidak ada pemekaran berarti tidak lahir DAU baru dan DAK baru. Misalnya, di Kabupaten Bogor, itu harus dibagi tiga wilayah seharusnya. Sukabumi itu harus jadi tiga wilayah idealnya.

Jadi lebih efektif banyak kota/kabupaten dibanding sedikit. Karena pengelolaannya sangat luas.

Konsep Anda sebaiknya ada berapa wilayah yang dimekarkan dalam 5 tahun ke depan?

Ya minimal 10 pemekaran. Di Jawa Barat itu ada 46 juta penduduknya. Idealnya 46 kabupaten/kota. Sekarang ada 27 kabupaten/kota.

Untuk anggaran pemekarannya nanti bagaimana, bukannya jadi semakin besar?

Bicaranya adalah kebutuhan. Sehingga pemerintah nanti bisa membuat batasan soal OPD. Jumlah OPD dan jumlah pegawai. Jadi harus efisiensi dong. Karena sekarang sudah berbasis digital. Kalau berbasis digital tidak perlu banyak orang. Sekarang itu penyerapan uang negara itu terlalu banyak pegawai. Pegawainya tidak efektif. Karena rekruitmennya tidak berdasarkan kebutuhan.

Maka saya mau kritisi. Seharusnya sesuai kebutuhan. Rekruitmennya juga berdasarkan kemampuan. Misalnya tukang sapu ya dites sebagai tukang sapu. Supir truk ya seleksinya nyupir. Selama dia tesnya itu maka dia tak boleh berpindah-pindah pekerjaan. Karena dia sejak awal berkomitmen sebagai tukang sapu. Sejak awal sebagai supir truk. Profesionalismenya terbangun. Kemudian sistem penggajiannya diubah. Bukan berbasis golongan, tapi berbasis produk.

Sekarang enggak bisa, seleksinya umum. Tukang sapu yang 10 tahun, ikut seleksi bareng sama yang sarjana. Ya enggak lulus. Tukang sapu enggak lulus, sopir truk enggak lulus. Kemudian rekruitmennya menjadi staf administrasi mereka kuliah, buat naik jabatan. Akhirnya banyak pekerjaan dengan tunjangan tinggi tapi produktivitasnya enggak ada. Karena memang pekerjaannya enggak ada.

Alasan apa yang mendasari Anda ingin terjun ke dunia politik?

Alami saja. Karena sejak kecil senang politik. Sejak kecil saya jadi ketua kelas. Kalau enggak jadi, enggak gagah itu rasanya. Sudah beda di keluarga. Kalau gembala kambing saya jadi komandannya.

Apa yang melatarbelakangi Anda ingin maju di Pilgub Jawa Barat?

Saya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), aktivis saya. Pertanian. Saya anak desa. Makanya saya paham pertanian. Saya bisa itu panjat pohon kelapa. Atau pohon yang batangnya sebesar badan kerbau. Saya jago panjat. Masa kecil saya di desa. Bahagia.

Makanya apa yang saya alami sekarang ini adalah inspirasi yang saya alami waktu kecil.

Untuk Pilgub Jawa Barat, sudah sejauh apa persiapan Anda?

Saya itu enggak pernah bilang ada persiapan. Saya itu hanya menjalankan aktivitas rutin yang biasa saya jalankan. Menghadiri undangan-undangan. Misalnya ke Bekasi. Saya hanya melaksanakan kegiatan rutin saja.

Tiap hari undangan yang masuk ke saya 100 loh. Susah bagi waktunya. Ya akhirnya saya suruh-suruh saja (diwakilkan). Jadi karena kegiatan rutin berkomunikasi bersilaturahmi, ya paling tambahan-tambahan itu karena sekarang musim media sosial. Bikin yang genit-genit, ya paling tambahannya posting. Enggak bikin gimik. Saya asli-asli saja. Misalnya bikin film terus di-posting. Ya begitu saja sih.

Terus kemudian ada media, kita harus menyampaikan pikiran dan gagasan kita. Kemudian media memotret keadaan kita. Sudah begitu saja.

Saya biasa dekat. Dengan ketua RT, kepala dinas atau warga. Ya mereka tinggal SMS kalau ada acara hajatan. Kalau dilihat itu kan Jawa Barat luas, susah. Ya saya biasa menjalankan aktivitas saya, bukan elektabilitas. Itu kan harus direncanakan lama ya. Pemberitaannya. Enggak bisa dari sekarang. Tapi inget loh. Orang kalo sudah ditakdirkan jadi pasti ada kejutan.

Kalau kita rajin saja bekerja, tapi enggak jadi sesuatu. Ini kan sama saja seperti main bola. Sering latihan tapi enggak jadi gol. Tapi justru yang jadi gol kan sering yang enggak terduga. Sekarang saya tinggal tunggu golnya saja.

Saya kalau dari sisi aspek interaksi publik ya. Saya sudah sering berkunjung, 1.000 desa. Macam-macam, ada yang ikut Maulid Nabi, ruwatan bumi. Kemarin saya dimarahin kepala desa. Sudah disiapin. Saya kelelahan. Marah dia. Saya jadi sering diomelin karena enggak dateng. Padahal niatnya baik.

Makanya kok orang ngeliat Dedi kelihatan enggak pucat karena enggak keluar rekomendasi. Ya ngapain, saya sering ketemu banyak orang. Ngelawak-ngelawak. Dateng ke hajatan. Hadir 3.000 orang. Saya kan punya talenta ya, ikut pelawak jadi ngelawak. Jadi kalau setiap orang hajatan undang wayang golek, saya pasti diundang.

Pilgub Jawa Barat ini besar, bagaimana Anda menghadapi serangan isu negatif nanti. Apalagi Anda sempat berurusan dengan ormas berlandaskan agama, terkait dengan banyak patung di Purwakarta?

Ya itu kan yang digoreng. Saya mah enggak apa-apa. Toh pada akhirnya publik juga cerdas. Saya kan ngomong. Toh jelas-jelas, apa sih masalahnya patung-patung itu haram? Oke saya ikutin. Tapi kalimat haramnya harus konsisten. Berlakunya untuk semua.

Patung haram. Oke. Saya setuju loh. Berarti patung harimau, gajah, enggak boleh. Patung perempuan enggak boleh. Patung burung garuda, pahlawan enggak boleh. Nah ini kan enggak. Patung di Kodim boleh, patung di Polres boleh. Nah ini patung yang haram itu yang dibangun Pemda Purwakarta. Itu kan enggak konsisten.

Kalau dibilang saya tidak disukai publik. Ukurannya satu. Dulu sama sekarang banyak mana yang dateng ke Purwakarta. Ya sekarang. Artinya enggak ada problem buat publik.

Kedua, Ini cermin orang Purwakarta cerdas. Cerdasnya apa? Enggak ada yang menyembah patung. Ada patung enggak disembah. Kenapa sih di abad modern ini kita takut disembah. Siapa yang menyembah?

Ini kan inspiratif. Saya sebagai orang sunda yang sangat mencintai sejarah. Seni. Saya menganggap tokoh yang dijadikan patung ini mempunyai sebai pendidikan yang memadai. Kemudian memudahkan orang bila datang ke Purwakarta. Misalnya sedang ada di dekat ini, Patung Arjuna.

Ini kan ujungnya faktor politik karena ada yang kalah diusung mereka. Terus ada pasar yang kumuh karena saya akan revitalisasi. Karena di sana ada regulasi keuntungan yang dirasakan beberapa orang.

Dulu katanya ketika jadi wakil bupati Purwakarta enggak punya modal, cuma ada Rp 600.000?

Saya waktu, jadi itu enggak punya duit sama sekali. Itu karena teman-teman saya saja di DPRD minta buat nyalonin. Itu yang lebih parah lagi, yang nyalon bupati. Modalnya Cuma Rp 500.000, itu di dompet. Saya enggak punya duit. Saya jalanin aja enjoy saja.

Sedangkan untuk Pilgub Jawa Barat modal Anda berapa?

Ya enggak tahu ya. Saya jalanin saja. Saya enggak punya duit. Serius. Tapi karena saya yakin politik itu mengalir saja. Pasti kan ada yang ikut-ikut partisipasi. Ya ada saja.

Untuk proses pencalonan Anda di Pilgub, apa sudah ada persetujuan dari Partai Golkar?

Kita ini kan berorganisasi. Dalam organisasi ada mekanisme berorganisasi. Kalau sisi saya sebagai insan organisasi. Seluruh mekanisme organisasi sudah terpenuhi dan sudah dilaksanakan. Dan sudah final.

Dedi Mulyadi bersama Ketua MUI Maruf Amin dan Sekjen Golkar Idrus Marham ©2017 Merdeka.com

Dukungan Golkar selama Anda memimpin Purwakarta bagaimana?

Golkar memang tak dukung saya saat maju wakil bupati. Padahal saya waktu itu sudah ingetin. Tetapi saya menjadi bupati dua kali, itu dukungan Golkar. Ditambah dengan PDIP.

Jadi dukungan Partai Golkar kepada Anda selama ini?

Ya Relatif baik. Saya kan ketua Partai Golkar di Jawa Barat.

Lalu bagaimana akhirnya Anda percaya diri merasa telah didorong Golkar?

Justru di Jawa Barat itu enggak punya calon di Golkar. Cuma saya. Kan persyaratannya harus harus memiliki elektabilitas. Cuma saya yang memiliki. Enggak ada calon lain.

Yang pertama kan keinginan daerah-derah, kedua elektabilitas. Pusat itu kan sebenarnya sudah ketok. Kalau ngomong pleno pemilihan kepala daerah Jawa Barat itu sudah dua kali menetapkan yang sama.

Suratnya tapi belum keluar?

Ya belum ada surat yang saya terima.

Berarti Partai Golkar masih bisa mengubah dukungan?

Ya kalau masih bisa berubah berarti enggak usah ada pleno kemarin. Pleno itu kan sudah final. Suka tidak suka kalau sudah diputuskan ya harus keluarkan surat. Kan sudah final, kalau belum final ya jangan diketok. Surat rekomendasi ini kan untuk membangun mitra koalisi.

Sudah ada berapa partai yang mendekati Anda untuk di Pilgub Jawa Barat ini?

Untuk bangun koalisi itu gampang. Karena calonnya hanya berkutat pada 3 orang. Jumlah partainya banyak.

Sebenarnya digabung dengan siapa saja jadi. Golkar kan sudah 17 kursi. Kalau dengan PDIP jadi 37 kursi, gabungin dengan Hanura jadi 20 kursi, dengan PAN jadi 21 kursi. Gabung dengan PPP jadi 28 kursi. Bisa. Calonnya ya saya, Dedi Mizwar dan Ridwan Kamil. Ya itu saja kan kita ngomongnya. Di Jawa Barat itu kan partai kekurangan calon. Jadi enggak ada kesulitan.

Di Internal Golkar kabarnya sempat ada dukungan buat Ridwan Kamil?

Enggak ada. Selama saya pembahasan enggak ada usulan itu. Yang usulin siapa? Kita ini kan berorganisasi, artinya kita menyampaikan apa yang diputuskan organisasi, itu berarti organisasi yang baik. Tapi kalau kita menyampaikan di luar hasil organisasi bukan pendapat pimpinan, itu pendapat pribadi.

Bila rekomendasi tidak keluar lantas bagaimana nasib Anda nanti?

Ya jangan tanya nanti, itu selesainya nanti saja.

Sejauh ini yakin?

Ya saya ini berpartai. Lama. Mengalami pasang surut. Sudah 27 tahun berorganisasi.

Soal surat rekomendasi Golkar buat Ridwan Kamil itu benar?

Ya kan kata Sekjen Partai Golkar (Idrus Marham) bodong. Ya sudah kata sekjen bodong ya bodong. Saya enggak kaget, gitu sih berpolitik biasa ya.

Waktu itu saya dikirimin Sekjen DPD Golkar Jabar ya. Saya bilang santai aja.

Kita gitu-gitu biasa dalam politik. Kenapa? Hidup ini sudah ada alur. Ngapain kita harus panik, yang penting kita bekerja. Kan politik kita politik kerja. Saya kan orangnya sudah bekerja dengan baik, memberikan yang baik. Mempertahankan elektabilitas partai di tetap yang ke-2 di Jawa Barat. Tidak berbeda jauh dengan PDIP angkanya. Saya sudah bekerja silakan dinilai pimpinan

Awalnya para petinggi Golkar bilang mendukung Anda, lalu sempat membuka dukungan buat calon lain. Pendapat Anda melihat kondisi ini apa?

Artinya saya itu dianggap lawan paling tangguh. Itu saja. Karena dianggap lawan paling tangguh jadi takut. Kalau berkompetisi. Gitu saja. Kan sederhana.

Kalau kita enggak dianggap lawan tangguh, ngapain juga Golkar harus diuyek-uyek biar saya enggak nyalon dari situ.

Apakah Anda melihat ada tangan lain untuk menggoyang dukungan Golkar di Pilgub Jawa Barat?

Ya simpulkan sendiri saja.

Kan begini saja, sederhana logikanya. Kan putusan organisasinya sudah. Dua kali diputuskan. Terus dua kali diputuskan, kok susah amat (keluar surat rekomendasinya). Nah kalo dua kali diputuskan kok susah amat, secara organisasi sudah selesai. Ya sudah.

Ketika mendapat ultimatum Anda menjawab apa?

Ya sudah, enggak ada (uang Rp 10 miliar). Nanti enggak dicalonkan? Ya enggak apa-apa. Memang enggak ada duitnya.

Menurut Anda siapa yang bermain?

Enggak tahu saya

Apakah orang ini dari lingkaran Istana?

Enggak ada kaitan. Saya yakin betul.

Berarti ini internal Partai Golkar saja?

Saya enggak bisa berandai-andai. Tanya saja mereka.

Apa artinya ini kerjaan tangan di luar Partai Golkar?

Ya enggak tahu.

Itu kan sederhana, partai yang masih kosong kan banyak. Sudah ambil saja partai yang belum ada calonnya. Ngapain juga harus sibuk ingin masuk ke partai yang sudah ada calon gubernurnya.

Kalau masih ada rumah yang kosong, ngapain harus nyari rumah yang ada penghuninya. Kalo ingin ambil rumah yang ada penghuninya, berarti dia takut saya penghuninya. Yang ingin rebut rumah itu ya silakan baca saja sendiri.

Soal kasus mahar Rp 10 miliar, apa benar orang tersebut dengan Anda beberapa kali?

Iya, sudah ketemu beberapa kali. Tiga kali lah.

Apa dalam pertemuan itu terjadi tawar menawar harga mahar?

Enggak ada. Ya bertemu saja. Cuma ngobrol, ya nanti kita dukung. Ya kalau elektabilitasnya sekian persen kita beranilah. Rekomendasi saya jamin. Ya kemudian sering telepon, menanyakan. Ya ujungnya kan itu. (Minta) Rp 10 miliar itu. Kalo enggak Rp 10 miliar enggak akan keluar (rekomendasinya). (Kata orang yang minta) Ini terakhir nih saya ultimatum nih. Saya bilang saya enggak ada.

Apa orang tersebut merupakan utusan?

Pokoknya orang luar.

Kalau saya begini aja. Prinsip dasarnya itu sebelum saya ngomong ke forum terbuka itu saya sudah sampaikan ke pimpinan. Ini ada begini (masalah minta mahar Rp 10 miliar).

Orang yang minta mahar ini apa punya kekuatan luar biasa di Partai Golkar?

Ah enggak juga menurut saya. Biasa saja. Golkar itu enggak ada kekuatan yang luar biasa.

Tetapi orang tersebut pernah mengaku dekat dengan orang-orang di pemerintahan?

Iya mengaku. Dia sih mengakunya dekat. Ya dekat ini itu, biasa orang ngaku-ngaku. (mdk/ang)