Di Balik Langkah Mundur Para Petahana

Merdeka.com - Usai solat istiqarah, Habib Ismail Bin Yahya semakin yakin untuk pecah kongsi dengan Sugianto Sabran di Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng) 2020. Dia memilih mundur sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Tak ada lagi duet dengan Sugianto untuk periode kedua. Keinginannya masih besar untuk duduk sebagai orang nomor wahid di sana.

"Alasan saya mundur dari cawagub karena saya ingin mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Tengah," kata Habib Ismail melalui asisten pribadinya kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Untuk nama calon wakil gubernur yang akan mendampinginya nanti memang belum diputuskan. Menurut Habib, semua baru dilakukan saat pendaftaran bulan Juni ini.

Sugianto Sabran dan Habib Ismail merupakan calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) petahana yang diusung kembali kedua partai. Masa jabatan keduanya akan segera berakhir tahun ini.

Keputusan ketua DPW PKB Kalteng ini mundur sebagai cawagub petahana lantaran merasa bahwa selama empat tahun menjabat kinerjanya kurang baik. Dia berkomitmen mendukung Sugianto selaku gubernur Kalteng dalam menyelesaikan sisa masa jabatan setahun ke depan.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah itu telah menyatakan keputusannya untuk mundur pada hari kedua lebaran, 25 Mei 2020 lalu. Dia mengaku ingin fokus mengabdi pada masyarakat Kalimantan Tengah selama sisa masa jabatannya. Habin Ismail pun akan segera melapor kepada Sugianto Sabran terkait pernyataan mundur dirinya sebagai calon Wakil Gubernur Kalteng.

Sugianto Sabran masih enggan berkomentar apapun terkait mundurnya Habib Ismail menjadi wakilnya di periode kedua. Gubernur Kalteng itu mengaku ingin lebih fokus menghadapi masalah wabah pandemi corona di wilayahnya dibanding serba-serbi Pilkada 2020.

"Pilkada biarkan seperti air mengalir dan seperti hujan jatuh ke bumi kemudian mengalir. Saya tidak memikirkannya," kata Sugianto Sabran dikutip dari Antara, Kamis pekan lalu.

Habib awalnya enggan untuk memberitahu alasan dirinya mundur dari Cawagub Kalteng. Alasan yang ia sampaikan kepada publik pada 25 Mei lalu, dirasa tidak masuk akal oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawaid.

Jazilul sangat menyayangkan jika Habib Ismail mundur karena merasa kinerjanya selama empat tahun ini kurang baik. Menurutnya, Wagub Kalteng itu merupakan putra terbaik PKB Kalteng. Meski begitu, keputusan yang diambil Habib Ismail untuk tetap maju sebagai calon gubernur akan mendapat dukungan penuh dari partai.

"Jika keputusan itu telah melalui istiqarah dan pertimbangan yang matang untuk memajukan Kalteng. Tentu, pada akhirnya surat keputusannya akan dikeluarkan oleh DPP PKB," kata Jazilul kepada merdeka.com.

Mundurnya Habib Ismail sebagai cawagub petahana dirasa sebagai strategi politik. Keinginannya maju untuk menjadi orang nomor satu Kalteng, tentu memerlukan upaya yang lebih keras. Manuver politik harus dilakukan untuk menggapai keinginan itu.

Mundurnya petahana juga terjadi di Pilkada Solo. Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo resmi menyatakan mundur dari pesta demokrasi tahun ini. Padahal namanya sudah diusung pengurus ranting dan cabang dan berduet dengan sekretaris DPC PDIP Solo Teguh Prakosa.

Purnomo menolak bila langkah mundur dilakukannya sebagai strategi politik. Dirinya juga membantah adanya tekanan partai untuk mundur lantaran putra mahkota Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, juga berhasrat maju sebagai calon wali kota Solo dari PDIP.

"Bukan strategi politik dan tidak ada tekanan dari manapun. Alasannya yang betul, karena hati dan perasaan saya enggak sampai," ungkap Purnomo kepada merdeka.com.

Alasan mundur dalam persaingan lantaran Pilkada Serentak diundur dan akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Kemudian, dirinya juga tengah fokus mengurus masalah kemanusiaan akibat wabah pandemi corona. Kondisi itu ditambah usianya yang sudah mencapai 71 tahun.

Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy, sudah menerima surat resmi dari Purnomo terkait mundurnya dari pencalonan. Alasan yang diterima juga dirasa sudah jelas. Kemudian akan dibahas dengan pengurus ranting dan cabang untuk memutuskan.

"Pak Purnomo kan alasannya jelas, kalau tanggal 9 Desember (Pilkada Serentak) mending tidak. Karena melihat kondisi pandemi Covid-19 saja nampaknya tidak bisa. Karena yang namanya pesta demokrasi ini kan suasana gembira. Kalau tidak boleh mengumpulkan massa dan sebagainya, lah pestanya di mana?" ujar Rudy.

Perlu Dukungan Kuat Partai

Gejolak memang pasti terjadi setiap hajatan politik. Apalagi ini terjadi terhadap calon petahana. Mulai ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur, maupun beratnya tekanan politik dirasakan bakal calon.

Fenomena itu dirasa wajar bagi peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. Dia melihat ada beberapa variabel bisa menjelaskan kondisi di mana banyak petahana mundur dalam Pilkada.

Paling utama, kata dia, adalah dukungan partai. Dukungan itu tergantung seberapa tinggi penerimaan publik terhadap petahana. Kemudian seberapa berpengaruh petahana itu untuk mendapatkan rekomendasi partai, dan seberapa kuat juga kemampuan logistik petahana.

Kondisi ini dirasa yang menjadi masalah dalam kasus petahana mundur di Solo. Menurut Arya, bisa jadi lantaran petahana belum mendapat dukungan partai karena PDIP sudah ada calon lain.

"Bagaimana dukungan partai terhadap petahana, kalau dukungannya tinggi, tentu petahana berpeluang untuk diusulkan kembali, dan kalau dukungan partai rendah kepada petahana itu petahana bisa kehilangan dukungan dari partai," kata Arya kepada merdeka.com.

Arya juga melihat alasan Purnomo mundur dan disampaikan ke publik, merupakan cara agar tetap membangun relasi yang baik dengan PDIP. Karena bagaimana pun Purnomo sadar kalau Jawa Tengah, khususnya Solo, merupakan lumbung suara PDIP.

Sedangkan untuk gubernur dan wagub pecah kongsi, memang ini sering terjadi. Biasanya wagub yang akan maju begitu besar keinginannya maju menjadi Cagub.

Tentu perlu perhitungan politik yang kuat jika seorang wagub ingin menyaingi gubernur dalam Pilkada Serentak. Sesama petahana, mereka harus mempertimbangkan dukungan politik lokal.

"Kalau Cagub dan Cawagub biasanya mereka pecah kongsi. Biasanya Cawagub akan maju menjadi Cagub. Sudah banyak juga kepala daerah dan wakilnya yang sama-sama bertarung," kata Arya menjelaskan.