Di Balik Revisi UU IKN: Atas Nama Investor

Merdeka.com - Belum genap setahun disahkan, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Banyak aturan yang perlu disempurnakan. Isu pendanaan menjadi masalah pelik yang mengganjal. Presiden Jokowi dikejar waktu memindahkan ibu kota ke Kalimantan sebelum lengser pada 2024.

Kamis 15 Desember 2022, revisi UU IKN resmi dimasukkan DPR sebagai salah satu dari 39 RUU dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Padahal, UU itu baru disahkan pada 18 Januari 2022 lalu. Ketika itu, UU IKN disusun dalam waktu 42 hari sejak pertama kali dibahas 7 Desember 2021.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendapat instruksi khusus dari Presiden Jokowi untuk melobi DPR agar revisi ini masuk dalam Prolegnas 2023. Saat rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR akhir November lalu, Yasonna mengungkapkan, terjadi dinamika dan perkembangan yang membutuhkan aturan tambahan dalam UU IKN.

"Arahan Presiden untuk dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tentang Ibu Kota Negara untuk percepatan proses persiapan pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara," jelasnya di hadapan anggota Baleg DPR.

Beberapa poin revisi yang disinggung Yasonna adalah penguatan otorita ibu kota negara melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara. Kemudian pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN.

Pengajuan revisi ini mendapat penolakan dari dua fraksi, PKS dan Demokrat. Fraksi NasDem menyatakan abstain. Namun sikap NasDem kemudian berubah menyetujui.

"Secara detail kami butuh mempelajari pasal-pasal yang akan direvisi, sehingga hari ini saya menegaskan bahwa Fraksi NasDem menyetujui direvisinya UU IKN tersebut. Jadi sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, jelas NasDem mendukung revisi UU IKN tersebut," ujar Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa Mustopa 29 November lalu.

Sementara PKS menegaskan, revisi UU IKN menunjukkan pemerintah tidak melaksanakan praktik ketatanegaraan yang baik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PKS sejak awal bukan menolak pemindahan ibu kota. Momentum dan anggaran besar yang dibutuhkan menjadi alasan PKS menentang.

"Dari awal PKS menolak. Bukan menolak IKN-nya ya. Mau pindah monggo. Tapi tidak tepat sekarang ini, baik momennya, ataupun anggarannya. Berat sekali. Sesudah pandemi, peluang resesi, mau pemilu, fokus aja jagain rakyat," ucap Mardani.

Sikap senada disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Partai Demokrat, Achmad. Fraksinya menolak permintaan pemerintah untuk merevisi UU IKN karena penyusunan UU ini tergesa-gesa dan tidak profesional.

"Seharusnya pemerintah mempersiapkannya dengan serius, dan matang. Bukan terburu-buru, bahkan belum sempat dijalankan, sudah mengajukan revisi," tegasnya.

Mendengar Masukan Publik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membantah penilaian jika penyusunan UU IKN tidak mendengarkan aspirasi publik. Revisi dilakukan untuk menambah beberapa aturan teknis agar tidak terlalu banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres yang dibuat.

Soal masukan publik, Suharso mengatakan, pemerintah memperhatikan sejumlah gugatan yang disampaikan masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal yang perlu disempurnakan dalam UU IKN kata Suharso adalah status IKN, apakah posisinya sebagai daerah otonomi khusus atau tidak.

Terkait aturan turunan, pemerintah ingin memastikan PP maupun Perpres yang diterbitkan tidak menimbulkan perdebatan dalam kewenangannya. Beberapa aturan yang saat ini sudah disiapkan, lanjut Suharso, akan dimasukkan dalam revisi UU IKN.

Persoalan tanah juga menjadi hal yang akan diperbaiki dalam revisi UU IKN. Menurutnya, jika investor menginginkan hak tanah selama puluhan tahun, dia khawatir orang lain tidak bisa membeli tanah di IKN. Maka, dalam revisi UU IKN akan diadopsi soal tersebut.

"Mengenai soal tanah juga, tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun. Tapi bagaimana orang bisa beli enggak tanah di sana? Itu kita sedang masukkan aturan itu," ungkapnya.

Menanggapi kritikan anggota DPR, mantan Ketum PPP itu mengatakan, revisi UU IKN lebih baik dilakukan saat ini daripada bermasalah di kemudian hari. Satu hal yang menjadi pesan Presiden Jokowi, revisi dilakukan untuk mengubah cara kerja dalam pembangunan ibu kota negara yang baru.

"UU kemarin bukan berarti kita enggak bisa, kita bisa. Tetapi banyak diturunkan ke Perpres dan PP. Lalu jaminan kelanjutan dari IKN. Itu yang harus ada dalam UU," tegasnya.

Menolak Diatur, Ditinggal Calon Investor

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan kawasan inti IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur membutuhkan dana Rp466-Rp486 triliun hingga tahun 2045. Sebesar 20 persen anggaran itu atau sekitar Rp90 triliun bersumber dari APBN. Saat proyek belum berjalan, IKN ditinggal salah satu calon investor, SoftBank.

Kawasan inti yang dimaksud Jokowi adalah kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun pada tahap awal. Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar dan rumit. Butuh dana yang banyak dan waktu yang tidak sebentar. Jokowi memperkirakan butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini.

Masalah pendanaan sejak awal menjadi isu yang dikhawatirkan publik. Presiden Jokowi dinilai tidak memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Apalagi proyek ini pada akhirnya akan menguras dana APBN.

Dalam penjelasannya, Jokowi menyebut skema dana pembangunan IKN bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, 15 Maret 2022 seperti ditayangkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.

Hingga akhir 2022, siapa investor swasta yang sudah pasti mendanai pembangunan IKN belum jelas. Justru kepastian mundurnya Softbank menjadi pembicaraan. Padahal, pada Januari 2020, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan Softbank berminat investasi hingga USD100 miliar. Namun Softbank kemudian memastikan tidak akan berinvestasi di proyek IKN dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada Maret 2022 lalu.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Softbank Group batal berinvestasi di proyek IKN. Bahlil menjelaskan, Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan.

"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, enggak untung ke negara. Dan kami enggak mau didikte," ujarnya, Rabu 14 Desember lalu.

Bahlil merinci, tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan sendiri internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Enggak fair dong, enggak cincay dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win," ungkapnya.

Menurut mantan Ketua HIPMI itu, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan. "Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara enggak boleh semena-mena ke pengusaha," katanya.

Dalam Perpres 85/2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pemerintah menyiapkan anggaran Rp510,79 miliar di APBN 2022. Pembangunan tahap pertama yang akan dilakukan adalah, kantor presiden dan wakil presiden, kantor-kantor kementerian, Gedung DPR/MPR, kemudian pembangunan jalan dan instalasi air baku dan minum.

Infrastruktur lain yang akan didanai APBN adalah kawasan perkantoran dan sebagian perumahan, termasuk fasilitas masyarakat serta aset lingkungan. Demikian juga untuk jalan tol, jalan non tol, simpul konektivitas, dan infrastruktur pendukung.

Tahap berikutnya, pembangunan infrastruktur akan dibiayai melalui skema KPBU, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta.

Menkeu Pastikan APBN Aman

Masuknya revisi UU IKN dalam Prolegnas 2023 tak akan mengubah APBN yang sudah ditetapkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai akan terus dilanjutkan sesuai rencana.

"Enggak (ada perubahan anggaran) di 2023, kan kita sudah tetapkan," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 9 Desember lalu.

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, proyek infrastruktur dasar yang sedang dikerjakan Kementerian PUPR sedang berjalan. Kementerian Perhubungan juga telah mengusulkan besaran anggaran untuk pembangun infrastruktur pendukung transportasi IKN seperti pelabuhan dan bandar udara.

Sri Mulyani mengatakan, revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) bertujuan untuk penyempurnaan regulasi hingga memperkuat kedudukan dan fungsi dari Badan Otorita IKN. Menurutnya, saat ini, revisi UU IKN tersebut masih dalam kajian akademis.

"Kan kalau membuat revisi undang-undang selalu ada prosedurnya. Naskah akademisnya harus mendefinisikan apa-apa yang memang perlu untuk direvisi," tuturnya.

Dalam APBN 2023, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun depan mencapai Rp392 triliun. Namun, berapa alokasi untuk masing-masing infrastruktur belum dirinci.

Sementara Kementerian PUPR mengumumkan alokasi anggaran dukungan pembangunan infrastruktur di IKN sebesar Rp43 triliun untuk tahun 2022-2024. Rinciannnya, untuk tahun 2022 senilai Rp5,4 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp20,8 triliun. Sisa anggaran sebesar Rp16,8 triliun akan digunakan pada tahun 2024 mendatang.

"Untuk tahun 2023, pagu PUPR untuk IKN yang sebesar Rp20,8 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sesi konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

Menteri Basuki merinci, anggaran IKN 2023 senilai Rp 20,8 triliun akan dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp1,1 triliun, Bina Marga Rp8,7 triliun. Lalu, Cipta Karya Rp10,3 triliun, Perumahan Rp0,5 triliun, dan Bina Konstruksi Rp0,1 triliun.

Misteri Investor IKN

Siapa investor swasta dan asing yang akan mendanai pembangunan Ibu Kota Negara belum pernah diungkap. Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia hanya menyebut negara-negara yang berminat dan bakal menjadi investor.

Sementara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, nilai komitmen dari para bakal calon investor sudah mencukupi untuk membangun IKN.

Menteri Bahlil mencatat, hingga Oktober 2022, nilai investasi yang masuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp 200 triliun.

"Yang mau saya sampaikan minimal Rp200 triliun itu bisa kita wujudkan dalam pembangunan proyek IKN tahap pertama," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin 24 Oktober 2022.

Angka itu merupakan gabungan dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Bahlil hanya menyebut negara-negara yang sudah berkomitmen memodali pembangunan IKN adalah China, Korea Selatan, Taiwan dan Uni Emirat Arab (UEA). Beberapa negara asal Eropa juga sudah ada yang berminat investasi.

"Beberapa negara Eropa sudah ada yang ingin dan sudah menyampaikan penawarannya ke kami. Dan beberapa ini sudah kami bawa ke Pak Jokowi," kata dia.

Bahlil enggan menjawab lebih detail terkait daftar perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi di IKN. Saat ditemui di kesempatan terpisah Bahlil masih belum bersedia untuk membocorkan daftar investor di IKN.

"Nanti dulu ya, buru-buru ke Solo," saat ditemui usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Senayan, awal Desember lalu.

Dihubungi terpisah, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, juga belum bersedia mengungkap nama-nama investor IKN.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut banyak investor baru yang berminat untuk menanamkan modal pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan, kata dia, komitmen dana untuk pembangunan proyek IKN telah cukup.

"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS," kata Luhut di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (22/5).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi belum bersedia memberi keterangan lebih lanjut terkait update daftar investor untuk pembangunan IKN. Termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor.

"Dengan Otorita aja, Mas," ucapnya.

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono yang dihubungi via telepon juga belum bersedia memberikan update terkini daftar investor yang bersedia membangun IKN.

Sebelumnya, usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas status minat investasi IKN di Istana Merdeka, Jakarta, November lalu, Bambang Susantono menyebut minat investasi di IKN melonjak setelah dilakukan jajak pasar.

"Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat para investor yang menghubungi kami sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Saya garis bawahi, tahap pertama ya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," ujar Bambang.

Menyikapi itu, Bambang mendapat arahan dari Presiden Jokowi agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A. Menurut Bambang, wilayah 1A adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi.

"Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," katanya.

Selain di kawasan inti IKN, pemerintah juga akan membuka wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan. Bambang menyebut, target infrastruktur itu mulai terlihat wujudnya pada tahun 2024.

"Sehingga nanti pada tahun 2024 manakala Bapak Presiden akan upacara di IKN tentu akan bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan," pungkasnya.

Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Donny Rahajoe sebelumnya mengatakan, Badan Otorita memiliki kewenangan khusus untuk memberikan kepastian investasi di IKN Nusantara. Pemerintah juga akan memberikan paket-paket insentif lain seperti insentif pajak, PPN dan PPH yang ditanggung pemerintah.

Donny mencontohkan para profesional yang bekerja di IKN dalam waktu tertentu akan dibebaskan pajaknya. Selain itu, pihaknya tengah membahas terkait tax holiday selama mungkin.

"Sedang diskusikan juga tentang tax holiday yang sepanjang-panjangnya. Kita sudah usulkan 30 tahun dan ini akan bila ada kesepakatan kita akan harmonisasi," ungkapnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada kuartal II-2023.

Dia mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN. Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," ujar Basuki.