Dicekik pengelola pusat belanja

Merdeka.com - Serba berbayar saban kali berpromosi diadakan produk pakaian dalam negeri buat menaikkan penjualan di pusat-pusat belanja di Jakarta. Berbeda dengan label asing, bermodal nama besar mereka memiliki posisi tawar tinggi dengan pengelola mal.

"Kalau kita semua wajib bayar, mau pasang umbul-umbul, atau spanduk, semua dikenakan tarif," kata pengusaha pakaian lokal berinisial DR saat ditemui merdeka.com Jumat malam pekan lalu di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Dia tidak mau menyebut nama pusat belanja dia maksud.

Pengelola biasanya memberikan kebijakan ketat untuk produk lokal setiap bulannya. Padahal pemasukan gerai tak sebanding dengan keuntungan pengelola."Dia pasti sepihak untuk menaikkan sewa gerai," ujarnya.

Seperti di sebuah pusat belanja di kawasan elite Jakarta Pusat. tarif satu gerai di sana bisa Rp 1 miliar per tahun dan kenaikan ongkos sewa saban tahun 20 persen. "Kita langsung keluar, nggak bertahan lama di mal itu," tuturnya.

Dia menilai pengelola sengaja mencekik harga sewa gerai untuk menghilangkan produk-produk lokal. Padahal produk dalam negeri mempunyai kualitas sepadan dengan merek asing. Permasalahan ini menjadi masalah usang. Sampai sekarang para pengusaha lokal belum mempunyai wadah jelas untuk menaungi mereka.

Salah satu gerai milik DR di kawasan elit Jakarta Selatan tersisa hanya untuk mempertahankan label. Saban bulan selalu buntung. Dia dan teman-temannya merasa selama ini pengelola tak memberikan kelonggaran bagi produk lokal. "Kita sudah pasti bingung, tinggal tunggu matinya. Kebanyakan hanya bertahan buat merek saja," kata DR.

Ketua Umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APBI), Handaka Santasa menuding ada permainan pengusaha lokal untuk mengatur harga sewa gerai. "Ini namanya pengusahanya main. Dia nggak mau sewa tapi bilangnya ada diskriminasi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernya.