Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Enggak pernah ada data rekening gendut jenderal polisi

Enggak pernah ada data rekening gendut jenderal polisi Wawancara Jusuf Kalla. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu publik gaduh karena perseteruan antara KPK vs Polri. Berawal dari penetapan tersangka Budi Gunawan, calon tunggal kapolri, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Selanjutnya polisi balik menetapkan tersangka pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja atas kasus berbeda.

Berikutnya, polisi kembali menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka dan sejumlah pegiat antikorupsi lainnya, termasuk Majalah Tempo karena telah memberitakan rekening gendut jenderal polisi. Banyak yang menilai mereka telah dikriminalisasi oleh polisi.

Lalu bagaimana tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap kasus-kasus tersebut? Berikut ini petikan wawancara Sri Wiyanti, Anwar Khumaini, Wenslaus Manggut dan Arie Basuki dari merdeka.com dengan Wapres Jusuf Kalla di kantor wapres, Senin (09/03):

Bisa lebih dijelasin lagi, kemarin Denny Indrayana dkk yang datang ke Istana meminta Presiden Jokowi membuktikan tidak ada lagi ada kriminalisasi terhadap KPK?

Begini, orang mengatakan oh KPK tidak boleh dikriminalisasi, jangan hanya KPK seluruh rakyat Indonesia tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh. Itu apabila kita sepaham apa itu kriminalisasi. Seluruh rakyat Indonesia tidak boleh, siapapun, karena itu ada cara-cara, banding dan macem-macem. Awalnya ada praperadilan, itu cara agar tidak ada kriminalisasi, pasti kita dukung, wartawan juga jangan dikriminalisasi.

Tapi kalau ada orang punya fakta salah dipanggil, apa ini kriminalisasi, kan bukan, ini namanya penyidikan, bukan kriminalisasi, ini proses biasa. Bahwa karena itu pimpinan KPK atau pendukung KPK ya enggak bisa dikatakan kriminalisasi. Jadi siapapun rakyat Indonesia, tidak boleh dikriminalisasi. Bukan hanya KPK. Tapi kita sepaham dulu apa itu kriminalisasi, yaitu ialah tindakan semena-mena yang orang tidak punya masalah dibikin masalah, itu dikriminalkan, padahal bukan kriminal.

Atau Denny diperiksa polisi lantaran membela KPK?

Saya kira, itu pun banyak sekali yang terjadi. Sama saja seperti BG (Budi Gunawan), ditersangkakan setelah mau diangkat jadi Kapolri. Jangan sebalik-baliknya, dan ternyata pengadilan mengatakan dia tidak bersalah, tidak memenuhi syarat sebagai tersangka.

Berarti langkah Denny dkk tidak patut?

Untuk seorang pegiat anti-korupsi, menurut saya kepanikan saja. Hadapi, jangan orang yang suruh hadapi. Kalau memang tidak ada kesalahannya ya bilang saja. Tapi saya cek ke polisi, ehh kalau tidak ada masalah-masalah jangan dipermasalahkan, 'iya pak, tapi ada masalah pak.' Dikatakan juga oh ini terlalu cepat, macam mana? Polisi lambat diprotes, polisi cepat diprotes juga, gimana benarnya ini.

Jadi kriminalisasi KPK itu dari dalam, dari luar engga ada?

Enggak usah saya jawab, lihat saja yang terjadi di Abraham. Jadi bukan soal....(gak dilanjutin) tapi soal yang tidak bisa dijamin lagi kredibilitasnya, kejujurannya. Kalau KPK tidak bisa, bukan orang jujur dan tidak bermoral, bagaimana tidak merusak KPK? Orang KPK kan sudah dipilih untuk membasmi orang yang tidak jujur, ya harusnya lebih jujur. Kalau bermasalah bagaimana? Kalau anda bilang dikriminalisasi, anda bilang bagaimana yang terjadi dengan BG. Itu jelas semua dikatakan bahwa pasti ada permainan politik masuk situ, ya berbahaya kalau pimpinan KPK kemasukan emosi pribadinya. Jadi siapa yang sebenarnya merusak KPK?

Jokowi kan bilang jangan ada lagi kriminalisasi terhadap KPK. Bagaimana realisasinya?

Saya ingin ulangi, jangan hanya KPK, seluruh orang. Wartawan juga tidak boleh dikriminalisasi. Polisi tidak boleh dikriminalisasi, orang kecil tidak boleh, kenapa bicara KPK saja, seluruh orang. Dalam bahasa Indonesia, kriminalisasi itu dikriminalkan, kalau memang ada fakta salah, apa itu dikriminalkan?

Bagaimana bapak melihat kinerja Plt KPK Taufiqurrahman Ruki?

Saya melihat orang dari track record-nya. Ruki kan track record-nya pertama kan bagus, cuma zaman dia pas jadi KPK tidak ada masalah. Ruki, kemudian Antasari, walaupun tanda tanya apa benar masalah Antasari itu benar atau tidak. Kalau Abraham, apakah masalahnya masalah hukum, moral, penyalahgunaan KPK, politik, semua kan ada UU nya. Jadi yang dimaksud tuntutan penyidikan bukannya hanya masalah korupsi, jangan lupa itu, tapi ada etik juga, pelanggaran, ada hukumnya, bisa 5 tahun. Jangan kira selalu korupsi saja, tidak.

Ruki dianggap justru mengkerdilkan KPK setelah melimpahkan kasus BG ke Kejaksaan dan oleh Kejaksaan dilimpahkan lagi ke kepolisian?

Begini, kalau pengadilan, lepas peran dari kontrak, pengadilan memutuskan ini tidak sah, emangnya mau diperiksa terus? Kalau pengadilan mengatakan itu tidak sesuai proses hukum, ya mesti dikembalikan dong, apa harus dipaksakan, justru itu melanggar hukum, di atas KPK kan pengadilan, yang penting kan pengadilan.

Setelah menang di praperadilan, malah BG engga dilantik. Langkah pemerintah misterius?

Justru itu Pak Jokowi menjaga perasaan publik walaupun tidak mutlak, tapi menjaga opini masyarakat, supaya lebih tenang lah.

Harus ada yang diluruskan soal kriminalisasi KPK ini, karena kesan di luar Pak Jokowi berusaha membiarkan, tapi bapak JK malah tegas?

Saya ingin ulangi lagi pandangan saya, bahwa jangan hanya KPK, seluruh orang jangan dikriminalisasi, siapa yang bilang saya setuju kriminalisasi, pernah enggak saya katakan, saya setuju kriminalisasi? Yang saya katakan, kalau ada kasus ya jangan takut diperiksa, khususnya Denny, apa ada yang salah kalau saya katakan begitu? Apa salah kalau saya katakan, Denny, kalau kau ada kasus berani dong menghadapinya.

Itu Yunus Husein juga, ini ribut negeri ini, selalu disebutkan, apa itu rekening gendut, itu zamannya Yunus Husein. Saya ketemu di masjid di dekat rumah, dia bilang demi Allah demi Rasul, tidak ada disebut-sebut rekening gendut itu. Saya bilang, Hah? Kenapa gak bilang dari dulu. Coba anda bayangkan, memang tidak ada (rekening gendut), berapa korban? Padahal tidak ada. Tidak ada satu pun data di PPATK.

Mungkin saat itu sumber yang mengatakan ada rekening gendut di petinggi Polri?

Justru itu, saat itu dia kepalanya dan bersumpah demi Allah, demi Rasul tidak ada itu. Ya terus bagaimana kita tidak marah kalau begini. Kacau semua, kasihan orang menghukum jenderal-jenderal polisi dengan tuduhan itu, dan media luar biasa habisin orang hanya dengan rumor yang tidak benar itu, tanpa dasar, hanya rumor yang tidak benar. Gi mana coba itu anda sebagai pemimpin bangsa supaya jangan terjadi keributan, pasti kita marah, pasti kita hentikan itu semua.

Kenapa Yunus Husein engga mengklarifikasi waktu itu?

Itu pertanyaan saya ke Pak Yunus. Pak Yunus kenapa dulu itu anda tidak bantah, "ya sudahlah pak" demi Allah demi Rasul ngomong gitu. Itu waktu salat magrib bersama, di masjid lagi, dua kali. Boleh konfirmasi ke Yunus, apa benar dia mengatakan demi Allah demi Rasul, tidak ada rekening gendut.

Apa rekening gendut itu istilah saja?

Enggak ada, engga ada kasus itu, enggak pernah diperiksa, enggak pernah ada data itu. Jadi ada orang yang bikin isu kemudian dikutip macam-macam, Tempo, macam-macam, dibantah enggak didengar. Coba bagaimana kalau anda dalam posisi saya tidak mengoreksi semuanya.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hendropriyono Blak-Blakan soal Panji Gumilang dan Al-Zaytun
Hendropriyono Blak-Blakan soal Panji Gumilang dan Al-Zaytun

Hendropriyono kerap dituding bekingi Panji Gumilang dan Al-Zaytun. Padahal dirinya sudah lama tak berhubungan dengan Panji.

Baca Selengkapnya