Gebrakan Ahok dan senyum kaum papa

Merdeka.com - Pertengahan Februari lalu, sekitar 800 keluarga sudah mulai menempati rumah susun sewa Marunda, Jakarta Utara. Permukiman awalnya untuk masyarakat tinggal di kolong jalan tol ini kini sebagian besar diisi oleh warga Kelurahan Muara Baru, Jakarta Utara. Banjir merendam Jakarta membuat Pemerintah DKI Jakarta memindahkan mereka ke sana.

Rumah susun tadinya kosong dan tidak terurus itu sudah dilengkapi berbagai fasilitas. Mulai televisi, kulkas, hingga lemari sesuai ukuran ruangan. Tidak sampai di situ, 250 penghuni juga dipekerjakan di PT Kawasan Berikat Nusantara. Sedangkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyediakan gerobak untuk warga ingin berdagang.

Semua fasilitas itu hanya diperuntukkan bagi penghuni baru di blok B. Tidak demikian dengan di blok A, rata-rata penghuninya generasi pertama saat rusun itu dibangun lima tahun lalu. Mereka merasa ditipu.

Jumlah penghuni di blok A sekitar seratus keluarga. Meski sudah lama, mereka dibiarkan saja. Tidak ada solusi ekonomi atau penambahan infrastruktur. "Blok A adalah penyakit ditinggalkan sistem lama, korban sistem pengelola dulu. Oknum pemda pelakunya," kata Didi Suwandi, penghuni rumah susun Marunda, kepada merdeka.com, Senin pekan lalu.

Didi menuturkan sejak 2009 jual beli dan pengalihan sewa rusunawa Marunda sudah marak hingga awal Januari lalu. Bahkan dua blok saat ini dihuni 200 keluarga dijual oleh pengelola dengan harga fantastis. Warga berminat ketika itu harus merogoh kocek Rp 9 juta saban kamar bertipe 30. Padahal dalam aturannya, calon penghuni hanya memberikan uang jaminan langsung masuk ke rekening Pemerintah DKI Jakarta.

Sejak Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta penertiban praktek ilegal itu, harga sewa rumah susun kini disesuaikan kemampuan warga dan posisi lantai akan dihuni. Staf pengelola rusunawa Marunda Hendriansyah mengatakan pihaknya mengutip sewa Rp 371 ribu per bulan untuk hunian di lantai satu, lantai dua Rp 354 ribu, lantai tiga Rp 338 ribu, lantai empat Rp 321 ribu, dan lantai lima dihargai Rp 304 ribu. "Harga itu untuk penghuni umum," ujarnya.

Sedangkan penghuni bersubsidi, uang sewa juga berbeda. Misalnya untuk lantai satu mereka harus membayar saban bulan Rp 159 ribu, lantai dua Rp 151 ribu, lantai tiga Rp 144 ribu, lantai empat Rp 136 ribu, dan lantai lima Rp 128 ribu.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengakui setelah ada gebrakan dari pimpinan Jakarta yang baru, minat masyarakat menempati rumah susun sewa dibangun pemerintah kian membludak. "Rusunawa adalah tempat ideal bagi mereka karena harga sewa murah, mulai Rp 150 ribu, sangat rendah dibandingkan tinggal di bantaran kali tarifnya sampai Rp 500 ribu per bulan," katanya.

Dia menegaskan pihaknya terus menertibkan penghuni rumah susun sewa sebelumnya banyak diperjualbelikan oleh calo. “Saya temukan orang menyewakan dan bukti sewanya, saya langsung putus. Di Marunda sudah ada 29 calo kami putus,” ujarnya.

Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung mengakui keberhasilan Jokowi-Ahok itu. "Mereka pun mengisi dengan furnitur serta membuka sarana transportasi, termasuk transportasi air," ucapnya. "Sejak itulah masyarakat mulai tertarik, Apalagi di rusunawa akan dibangun sekolah, pasar, dan fasilitas umum." (mdk/fas)