Hindari korupsi, PAN andalkan pengusaha biayai parpol

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui jika politisi tak bisa lepas dari jeratan kasus korupsi. Karena itu, PAN selalu mengingatkan para kadernya agar hati-hati dalam mengambil kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan anggaran baik di pusat maupun daerah.

Meskipun kader PAN tidak sebanyak partai lain yang terjerembab dalam pusaran korupsi, partai berlogo matahari biru ini selalu memperingati kadernya agar tak mencuri uang rakyat. PAN juga memberikan sanksi yang berat kepada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi.

"Kita sudah minta sebelumnya kepada mereka ketika terbukti melakukan pelanggaran dan bersifat pidana, mereka harus menerima keputusan dan kalau terjadi pemecatan dari DPP," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno saat diwawancarai di ruangannya, Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (12/11) pekan lalu.

Agar terhindar dari korupsi, PAN meminta para kader di DPR dan pengusaha untuk patungan membiayai partai. Dengan begitu, kader PAN tak perlu korupsi untuk membiayai partai.

Berikut petikan wawancara lengkap merdeka.com dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno tentang politisi dan korupsi:

Fenomena banyaknya politisi terjerat kasus korupsi?

Itu kita tak bisa apa ya, kasus perkasus itu beda, karakter kasusnya berbeda, kondisi di lapangan berbeda. Tapi kembali ke pribadi masing-masing, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah menjabat ada saja hal yang mungkin dari awal sudah komitmen untuk tidak melakukan ada unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan.

Dari awal pun pasti ketika dilantik tidak ada yang mau korupsi. Saya melihat yang bersangkutan lebih kepada khilaf daripada dia sudah berniat untuk korupsi dan penyelewengan lainnya. Tetapi kita tidak bisa analisa kenapa, kita tidak bisa generalisir kenapa sampai orang melakukan itu.

Tapi saya memandang itu lebih pada kekhilafan orang itu ketimbang sengaja dari awal. Yang perlu kita sampaikan bahwa ke depan itu tidak boleh ada yang dipandang melakukan korupsi kalau sifatnya itu adalah kebijakan. Kebijakan itu mestinya terutama dari segi keputusan politik yang dibuat kepala daerah andai kata itu keputusan kemudian dipandang merugikan masyarakat, menurut saya sepanjang proses pengambilan keputusan politik itu dilakukan dengan benar, kebijakan itu tidak dapat dipidana.

Kalau enggak kan enggak ada yang berani melakukan kebijakan, enggak ada yang ambil keputusan terutama ketika menyangkut pembangunan dan proyek-proyek di daerah. Sekarang kan banyak proyek tersendat karena banyak yang tidak mau memutuskan. Hal keputusan itu berbalik pada kemudian hari. Jadi itu yang perlu kita pisahkan dari proses tersangkaan korupsi karena kebijkan bagian dari plot orang melakukan korupsi.

Khilaf yang anda katakan apa karena besarnya kesempatan?

Ya itu enggak tahu ya. Itu kembali pada komitmen pribadi masing-masing. Situasinya juga kita tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tapi menurut saya dari awal itu tidak ada kepala daerah yang ketika dia maju berniat untuk korupsi. Itu tidak ada.

Kalau memang khilaf, kenapa ada kader partai korupsi kemudian temannya satu partai juga terlibat di kasus yang sama?

Ya itu mungkin dari bagian dari khilaf itu, jadi mungkin dia tidak sadar kalau dia mengajak orang lain itu salah. Karena dari awal dia kan tidak pernah berfikir untuk mengajak si A dan si B untuk bersama sekongkol untuk korupsi.

Kebanyakan korupsi terjadi dan dilakukan karena dia tidak sadar bahwa regulasi yang diambil itu melanggar UU, ada warning akan hal ini?

Kita minta mereka menjalankan prinsip kehati-hatian. Karena banyak kepala daerah yang betul-betul datang dari jalur non birokrasi. Apakah itu akademisi, pengusaha ataupun politisi. Sehingga ketika mereka masuk birokrasi mereka tidak tahu bagaimana fungsi daripada birokrasi. Karena tentu proses dari birokrasi mereka perlu waktu untuk mempelajari.

Sehingga kita tidak mau kader kita ketika sudah masuk birokrasi mereka dikerjai oleh anak buahnya dengan maksud untuk menjerumuskan mereka untuk melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kita tegaskan prinsip kehati-hatian harus selalu dijaga. Lebih baik kepala daerah melakukan prestasi yang biasa-biasa saja ketimbang luar biasa tapi terjerumus. Karena kita tidak tahu ternyata itu ada unsur korupsinya.

Yang paling riskan terjadi korupsi?

Setiap daerah ada dalam moda pembangunan, itu sangat dengan potensi korupsi karena itu semua menggunakan dana APBD.

Bansos?

Apalagi bansos itu kan uang langsung.

Komitmen PAN dalam memberantas korupsi?

Kita sejauh mungkin memiliki kader yang sudah diseleksi tidak memiliki persoalan hukum. Dan kita sudah minta sebelumnya kepada mereka ketika terbukti melakukan pelanggaran dan bersifat pidana, mereka harus menerima keputusan dan kalau terjadi pemecatan dari DPP.

Kita tidak mentolerir dengan kader yang melakukan korupsi. Kedua kader diberi pembekalan tentang bagaimana pemerintahan bersih dilaksanakan dan ditegakkan oleh kader kita.

Ketum PAN Zulkifli Hasan juga pernah terbelit kasus korupsi alih fungsi lahan yang membelit Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun, komentar Anda?

Saya tidak mau mengomentari itu. Tetapi sebagai Menhut, Pak Zul sebagai salah satu dari menteri yang boleh dikatakan tidak memiliki permasalahan ketika menjabat sebagai menteri dan ketika turun juga tidak memiliki masalah. Bahwa kemudian ada kejadian yang berhubungan dengan gubernur Riau dan dia sebagai tersangka mengkaitkan dengan Pak Zul saya pikir itu tidak benar dan bijak.

Karena kebijakan Pak Zul sebagai Menhut waktu itu sudah tepat dan tidak ada kaitan dengan kasus itu. Jadi hal itu tidak perlu kita perdebatkan di sini, enggak ada isu kok, cuma datang sebagai saksi kan.

Kenapa seorang elite partai, misal ketua umum sering terjerat korupsi?

Ya kalau kita sudah di elite partai ya idealnya kan kita sudah matang dalam berpolitik dan berorganisasi. Atau kita sudah matang atau independen secara ekonomi. Sehingga kita tidak memikirkan hal-hal lain selain membesarkan partai. Tidak memikirkan hal bagaimana saya mencari uang agar dapur mengepul. Atau bagaimana saya mencari kesempatan untuk memiliki uang lebih.

Jadi menurut saya, dalam hal ini siapa pun yang memiliki kematangan berorganisasi dan kematangan ekonomi mestinya ya kriteria itulah yang menduduki elite parpol supaya kasus korupsi dan penyelewengan lain itu tidak terjadi. Saya tidak mau menunjuk diri saya sendiri, kenapa saya berani masuk partai karena saya merasa pengalaman saya di sektor riil sudah cukup dan ekonomi saya sudah independen dan saya berani berhenti dari pekerjaan saya. Saya hanya fokus dengan partai. Mestinya kader yang duduk di elite tidak perlu memiliki kehidupan yang berlebih karena sudah matang.

Kebanyakan kasus korupsi karena biaya politik mahal dan harus membesarkan partai dengan biaya yang mahal, komentar PAN?

Partai itu memiliki sumber pendanaan. Yang paling baik dan hal itu dari kadernya sendiri. Dan kader itu adalah kader yang bisa mempertanggungjawabkan asal-usul dananya. Misalnya kader punya teman-teman pengusaha atau parpol itu dipimpin oleh pengusaha. Misalnya Perindo dan NasDem. PAN punya teman-teman pengusaha yakni Waketum PAN Raja Sapta Oktohari, seorang pengusaha yang memiliki komitmen.

Di samping itu, kita mensyaratkan kepada anggota DPR untuk memotong bagian gaji mereka untuk biaya operasional sehari-hari.

Di negara maju parpol dibiayai APBN. PAN setuju?

Setuju. Karena ketika kita bicara tentang pengkaderan, bicara untuk mencari talenta terbaik di negeri ini untuk menjadi politisi. Karena banyak orang punya pengalaman organisasi tapi begityu melihat politik praktis ya keder, begitu lho. Partai tidak mau membiayai seseorang yang tidak sekedar bertalenta saja tapi tidak punya kemampuan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini orang hanya punya kemampuan biasa-biasa saja dan orang mencari kesempatan. Tapi mungkin dia bukan talenta yang terbaik yang bisa kita pilih. Kalau kita memang memiliki pendaanan yang dari APBN itu kita bisa manfaatkan untuk terutama pendidikan kader-kader kita. Sekarang kan dilaksanakan secara sporadis.

Sementara kalau di AS misalnya, itu lulusan terbaik itu mereka berebut menjadi tenaga ahli atau tenaga relawan dari senator atau anggota DPR misalnya. Nah kalau memang kita punya sumber dana dari APBN untuk pengembangan partai tentu kita bisa mendapatkan kader bertalenta dan calon yang terbaik.

Partai berkuasa setahun Rp 2 miliar dari APBN, PAN nilai idealnya berapa?

Saya kalau sebut angka mungkin enggak relevan, tapi apa yang disebut oleh Mendagri waktu itu ya Rp 1 triliun untuk parpol itu kalau kita hitung dengan jumlah penduduk di Indonesia itu masih di bawah dana parpol di negara barat. Menurut hemat saya, kita buat kesepakatan saja berapa biaya rekrutmen dan pendidikan seorang kader dan dari sana kita jumlahkan per kader itu berapa.

Rp 2 miliar per tahun itu sangat kecil. APBN memang perlu, sangat perlu untuk pendidikan dan rekrutmen kader.

Sistem perekrutan PAN gimana?

Pengkaderan tentu dan identifikasi tokoh di masyarakat untuk kita rekrut jadi kader.

Setuju politisi korupsi karena biaya politik yang mahal?

Ya ada yang begitu. Tapi menurut saya orang seperti itu sejatinya berkaca dulu dari pilihannya ketika dia masuk dunia politik. Kalau dia tidak siap misalnya hanya batin tapi lahiriah tidak, kemungkinan besar dia tersandung.

Jadi harus mapan dulu baru turun jadi politisi biar enggak korupsi?

Idealnya begitu. Karena kalau kita sudah matang apa yang dilakukan hanya untuk dedikasi bukan untuk hal kepentingan diri sendiri.

Apa harus ada regulasi yang dibuat agar politisi tidak korupsi?

Tidak bisa bgitu. Itu artinya kita membedakan profesi. Itu bisa SARA itu. Politik kan berlaku untuk semua.

Enggak boleh pukul rata pada obyeknya tapi pada aturannya. Apa itu dari jalur akademisi, TNI dan Polri dan sebagainya. Dan memang sanksinya harus berat. Hanya itu saja. Apalagi seperti di KPK dipermalukan dengan jaket dan disorot di TV. Aduh ampun deh. (mdk/rnd)