Impor dihentikan, apa kabar proyek cangkul nasional?

Merdeka.com - Publik terhenyak ketika mendapati fakta bahwa cangkul China masuk ke Indonesia, pada Agustus lalu. Alat bertani sederhana, seharusnya bisa dipenuhi kebutuhannya oleh perajin dalam negeri.

Namun, pemerintah menganggap logikanya tak sesederhana itu. Kebutuhan cangkul nasional dikalkulasi mencapai 10 juta per tahun. Sementara produksi nasional, meski tak ada angka pasti, namun dinilai masih jauh di bawah itu.

Untuk menutupi kekurangan pasokan, pemerintah kemudian menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk impor cangkul. Ini berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 230 tahun 1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya. Dimana, tugas mengimpor cangkul hanya diberikan kepada tiga perusahaan pelat merah.

Yaitu, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). PT Sarinah, dan PT Mega Eltra. Perusahaan yang disebut terakhir bergerak di bidang perdagangan umum, merupakan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia.

Kementerian Perdagangan telah memberikan izin kepada PT PPI untuk mengimpor 1,5 juta kepala cangkul, berlaku Juni hingga Desember 2016. Realisasi impornya baru sebesar 86.190 kepala cangkul atau 5,7 persen. Sedangkan Sarinah dikabarkan juga mendapat izin impor 500 ribu kepala cangkul.

Hujan kritik dari publik memaksa pemerintah untuk menghentikan impor cangkul. Sebagai gantinya, pemerintah menugaskan PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, dan PT PPI untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan cangkul nasional. Belakangan, PT Sarinah masuk untuk memerkuat formasi tersebut.

"Penugasan ini tujuannya untuk meniadakan impor," kata Rahman Sadikin, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Boma Bisma Indra, saat diwawancarai di kantornya, pekan lalu.

Boma Bisma Indra merupakan perusahaan pelat merah yang memiliki kemampuan memproduksi 700 ribu cangkul per tahun. Kepala cangkulnya pun berkualitas baik dan memiliki lisensi dari Jerman.

"Tapi kami kan dari awal tutup (operasi) karena masuknya barang-barang gelap atau ilegal."

Rahman menguraikan, Keempat perusahaan pelat merah bakal membentuk tata niaga cangkul yang bisa mengakomodasi industri nasional, menengah, dan kecil. Urutannya diawali oleh Krakatau Steel yang akan memasok baja karbon tinggi atau high carbon steel ke pabrik di Pasuruan, Jawa Timur, milik Boma Bisma Indra.

Selanjutnya, Boma Bisma Indra bakal mengolah bahan baku tersebut menjadi barang hampir jadi. Setelah itu, PPI dan Sarinah bertugas mendistribusikan barang hampir jadi tersebut ke industri besar, menengah, dan kecil untuk diolah kembali menjadi barang siap pakai.

"Sekarang sedang dibuatkan contoh-contohnya. Jadi kemarin kami sudah rapat maraton."

Dia menargetkan, pada tahap awal, produksi cangkul bisa mencapai 700 ribu unit. Diperkirakan bisa meningkat hingga 2 juta unit per tahun secepatnya.

Ditemui terpisah, Direktur Utama PT PPI Agus Andiyani mengaku siap mendistribusikan cangkul lokal ke seluruh Tanah Air. Mengingat, perusahaan dagang pelat merah tersebut memiliki 32 cabang tersebar di penjuru Indonesia.

"Cangkul lokal pasti bisa lebih berkualitas. Asalkan kekerasannya memenuhi syarat, tidak mudah tumpul da aus, serta harganya juga tidak mahal," katanya.

"Nanti kantor cabang kami minta untuk distribusi ini ke sentra UKM maupun produsen cangkul."

Saat ini, menurutnya, PPI tengah menginventarisasi industri Kecil dan Menengah yang bisa dilibatkan untuk memproduksi cangkul lokal berkualitas. Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 2 ribu IKM yang tersebar di 12 sentra industri turut memproduksi cangkul.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Sukandar enggan berkomentar banyak soal penugasan tersebut. Dia hanya mengungkapkan, pihaknya telah mengirim contoh bahan baku ke Boma Bisma Indra.

"Kami baru kirim sampel ke pabrik Pasuruan. Butuh waktu, jadi jangan membicarakan itu dulu," katanya lewat layanan pesan pendek, pekan lalu.

Perusahaan baja pelat merah itu siap memasok bahan baku. Diperkirakan, perlu sebanyak 15 ribu ton high carbon steel untuk diolah menjadi 10 juta cangkul.