Jadi presiden pun saya siap

Merdeka.com - Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengaku siap memimpin ibu kota jika memang Gubernur Joko Widodo alias Jokowi menang dalam pemilihan presiden Juli mendatang.

Dia menegaskan telah memiliki pengalaman cukup banyak sebagai politikus sekaligus pejabat. Itu menjadi bekal bagi dia menjadi gubernur Jakarta.

Berikut penuturan Ahok menjawab pertanyaan-pertanyaan Ahmad Baiquni berkunjung ke kantor redaksi merdeka.com Rabu sore lalu.

Misalkan Jokowi menang, apakah Anda siap menggantikan Jokowi?

Saya sebagai orang politik, jadi presiden pun saya siap kok. Saya sudah pengalaman bentuk partai baru, DPRD tingkat II. Pascareformasi di Indonesia portofolio terlengkap sebagai politikus hanya Ahok . Bukan saya mau sombong.

Bentuk partai baru. Ketua DPC Partai baru di Kabupaten Belitung Timur. DPRD tingkat II panitia anggaran. Ikut pemilihan bupati, pilkada langsung jadi bupati. Ikut pilkada langsung gubernur, dicurangin, kalah 14 ribu suara. Bawa ke Mahkamah Agung dulu, diminta oknumnya bayar Rp 5 miliar. Saya tidak bayar.

Kemudian saya ikut bakal calon gubernur di Sumatera Utara. Ikut daftar di PIB, uji kelayakan dan kepatutan. Padahal saya tahu jatahnya yang lain. Bener. Saya mau tahu saja partai kelakuannya kayak apa.

Sebelum itu, saya diangkat jadi sekretaris jenderal partai. Harusnya jadi ketua umum. Pengurus partai menjanjikan saya di 2009 jadi ketua umum karena partainya belum lima tahun. Nggak ada di Indonesia dari ketua DPC loncat jadi sekretaris jenderal. Bukan wakil sekretaris jenderal, bukan wakil ketua umum. Sekjen yang menandatangani. Langsung loncat sekian nasional.

Kemudian saya bentuk LSM politik. Saya juga ingin tahu kayak apa LSM. Bikin kajian-kajian. Sampai sekarang masih diurusi anak-anak dari sana. Lalu 2008 ditarik bantu Bang Yos. Pada 2007-an ketemu Prabowo. Makanya saya tahu DKI punya masalah. Soal KLB, KDB, mainnya bagaimana, saya cerita ke bang Yos, saya baru tahu.

Bang Yos kebetulan mengerti politik. Saya jadi tahu Jakarta masalahnya di mana. Karena setiap hari saya memformulasikan kehebatan dia selama 10 tahun di Jakarta. Saya kulik-kulik kelemahannya.

Kemudian saya ditawari masuk DPR RI. Banyak partai. Saya nggak, saya mau coba Golkar karena Jusuf Kalla jadi ketua umum di Golkar . Dikasih nomor bawah. Eh, MK putusin soal ketentuan masuk DPR RI. Saya pegang Komisi II supaya saya bisa tahu semua urusan politik dalam negeri, termasuk birokrasi.

Saya pegang badan legislasi supaya sebelas komisi punya urusan sinkronisasi undang-undang ke saya. Supaya saya bisa belajar. Selama 2,5 tahun cukup itu. Dua tahun di Baleg, setengah tahun di kerja sama antar parlemen luar negeri.

Saya juga tahu DPR RI ngapain aja habisin duit. Saya tulis semua lengkap. Sampai saya tulis per menit, ngapain aja anggota dewan ke luar negeri. Kemudian di DPR , ambil KTP untuk jadi gubernur di DKI. Disuruh pulang ke Bangka Belitung saya nggak mau. Saya bilang saya bakal duduk di belakang ini. Yang lain tidak ada yang mencalonkan,

Saya bukan cuma jadi gubernur. Saya mau DKI, saya bilang. Semua ketawain. Marzuki Alie saja tanyain, "Ngapain posisi gubernur? Saya mau cari gara-gara di Jakarta, saya bilang. Ternyata nasib lain, jadi wakil gubernur.

Kalau ngomong dari 2003, saya masuk dunia politik bentuk partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Sebelas tahun saya di partai. Dari bawah sampai atas saya pernah alami. Semua saya coba.

Saya kontraktor. Saya anak kontraktor. Saya anak angkat bupati. Setahun menyetor semua sudah tahu. Semua sudah pernah. Main di DKI, masak saya dibohongi. Izin dapat berapa, ini dapat berapa, semua saya mengerti. Saya bantu Bang Yos satu tahun kok. Saya kenal semua bos. Bos properti semua saya kenal.

Apa yang bisa diharapkan? Nah, jadi saya berani tantang tidak ada orang sepengalaman saya untuk omong politik. Mana ada orang loncat-loncat begitu. Jadi DPRD tujuh bulan, bupati cuma 16 bulan. Selama 16 bulan jadi bupati mengalahkan Anda sepuluh tahun jadi bupati. Kenapa? Karena bolak-balik terus Jakarta. Pergi pagi pulang sore.

Saya sudah pernah masuk istana. Diundang presiden waktu ada dialog, suruh asisten saja, rekam saja. Semua surat masuk saya baca. Semua surat masuk lewat meja saya. Saya mau tahu semua urusan waktu jadi bupati.

Sama sekarang DKI. Semua surat saya baca. Terus saya di Komisi II itu di panitia aset negara, panitia sengketa tanah seluruh Indonesia. Saya sudah tahu pola permainan tanah sebetulnya. Komplet. Saya nggak omong kosong. Saya komplet.

Tinggal presiden berarti?

Yang belum pernah coba. Makanya kita mesti coba.

Saya mau jadi presiden untuk kontrol seluruh provinsi di Indonesia. Kunci di presiden. Jadi dari sisi tata negara kita, makin tinggi jabatan anda, maka anda makin berkuasa. Kenapa kontrol? Anda kalau jadi gubernur Jawa Timur, Anda tidak bisa kontrol semua bupati, wali kota.

Kalau jadi presiden beda lagi. Presiden berkuasa, bisa kontrol seluruh Indonesia.

Berarti ada yang salah dengan sistemnya?

Bukan sistem. Kita itu tidak ada yang berani perbaiki. Sama kayak Undang-undang nomor 7 hasil ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan korupsi. Tidak ada yang berani jalankan.

Anda berharap pada partai. Partai tahunya makin hancur, nggak lebih dari 20 persen. Tapi Anda nggak mungkin menguasai partai cuma 50 persen plus satu kan. Tapi tataran presiden bisa tandingi semua partai.

DPR kompak saja tanpa presiden nggak bisa bikin satu ayat pun. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) di tangan siapa? Di bawah presiden dong semua. UKP4 di bawah presiden.

Tapi dengan kuasa sebesar itu, siapa mau menjalankan kekuasaan itu?

Makanya Anda harus ketemu orang mau jadi presiden untuk menyelesaikan Indonesia. Caranya bagaimana? Anda lihat dong rekam jejak. Mau nggak mau balik ke rekam jejak.

Andai Anda menjadi calon presiden pada 2019, terbayang tidak kampanye hitam menghantam Anda?

Kalau kampanye hitam, aku sudah kenyang. Anda lupa. Ini orang banyak tidak kenal saya. Walau DKI Jakarta itu saya terlalu kecil. Kampanye hitam terberat soal SARA itu ketika saya mau jadi Partai PIB dan jadi bupati di Belitung Timur, 93 persen Islam dan 55 persen Fraksi Bulan Bintang.

Kalau Anda menang, kami jihad. Banyak itu. Gus Dur dicap kiai palsu. Aku sudah lewati masa lebih sulit. Saya itu sudah diproses. Jadi kalau kamu sudah biasa angkat beban 150 kilo, kalau cuma 40 kilo udah kamu santai saja.

Saya sudah menghadapi yang lebih parah. Memang kampanye 2012 di DKI nggak parah? Menurut orang sudah parah. Menurut saya nggak ada apa-apanya dibandingkan di Bangka Belitung. Semua orang bilang di Bangka Belitung sudah parah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Belitung Timur.

Kamu bisa bayangkan tinggal di lingkungan muslim, tiba-tiba kamu mau jadi bupati. Tiba-tiba tetanggamu muslim yang baik-baik itu menyerang kamu soal suku dan agama. Kamu terbayang nggak? Karena saya merasa saya punya hak atas negara ini. Kalau Anda lebih nasionalis, tunjukkan Anda nggak korupsi.

Memang aku nggak punya jasa atas negara ini? Enak aja. Cuma gara-gara gue lahir keturunan China mereka bisa seenaknya. Gue nggak terima. Kalau ada Kristen masuk neraka, gue juga nggak tahu masuk surga apa masuk neraka. Aku sudah kenyang dikerjain begitu. Kenyang benar. Didatengin, diancam.

Ancamannya apa saja?

Macam-macam. Dari santet, disuruh mundur, cuek saja. Dibilang saya tiga bulan mesti mati, muntah darah. Begitu seratus hari saya masih hidup. Kayaknya harus cek lagi.

Kalau Anda jadi gubernur kemudian digoncang isu SARA bagaimana?

Makanya kita mesti selesaikan. Saya harap kalau bisa nasib saya di 2017 jadi gubernur lagi saya ingin lihat bagaimana?

Jika Jokowi menang, Anda akan menjadi gubernur Jakarta pertama dari kelompok minoritas. Apakah Anda bangga?

Biasa saja. Dulu juga bupati pertama (dari kelompok minoritas) di Belitung Timur.