Jalan Panjang Wisata Alam Taman Nasional Komodo

Merdeka.com - Jejak pembangunan wisata Taman Nasional Komodo sudah dimulai sejak era kolonial. Lokasi strategis dan memiliki satwa endemik Komodo (Veranus Komodoensi), menjadi daya tarik tersendiri. Pengembangan terus dilakukan. Hingga belakangan ditargetkan menjadi wisata super premium yang artinya hanya orang berduit bisa merasakan eksklusifitas keindahan alam di sana.

Taman Nasional Komodo (TNK) berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores. Secara administratif termasuk dalam Wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rangkaian sejarah TNK dimulai melalui Zelfbestuur van Manggarai, verordening No.32/24 September 1938 tentang Pembentukan Suaka Margasatwa Pulau Padar, Bagian Barat dan Selatan Pulau Rinca. Kemudian berlanjut dengan Residen van Timor en onder horigheden No.19/27 Januari 1939.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.66/Dep.Keh/1965 tanggal 21 Oktober 1965 memutuskan Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa seluas 31.000 Ha. Kemudian penunjukkan Pulau Padar, Pulau Rinca dan Daratan Wae Wuul/Mburak sebagai Hutan Wisata/ Suaka Alam seluas 20.500 juga ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Timur No.32 Tahun 1969 tanggal 24 Juni 1969.

Pada 6 Maret 1980, Menteri Pertanian menetapkan wilayah Pulau Komodo sebagai Taman Nasional. Lokasi ini semakin diperluas melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.306/Kpts-II/92 tanggal 29 Pebruari 1992. Sebelumnya hanya meliputi Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar dengan luas 40.728 Ha, diperluas dengan Penunjukkan Perairan Laut di sekitarnya seluas 132.572 Ha yang terletak di Kabupaten Dati II Manggarai Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur. Sehingga luas Taman Nasional Komodo bertambah. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, semakin menguatkan TNK sebagai kawasan pelestarian alam.

Pengembangan masih dilakukan hingga sekarang. Demi mewujudkan wisata super premium, Pulau Rinca khususnya di sekitar Resort Loh Buaya sedang ditutup sementara mulai 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang Nistyantara mengatakan, penataan Pulau Rinca tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang. Adapun pembangunan sarana prasana wisata alam itu terdiri dari beberapa segmen. Di antaranya seperti dermaga, pusat informasi wisata, jalan, jerambah, dan penginapan ranger serta naturalist guide.

Lukita Awang menyebut peningkatan kualitas pelayanan publik itu dilakukan karena melihat tren peningkatan wisatawan selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat. "Tentunya penataan yang lebih terkonsentrasi pada satu titik akan lebih menjamin proses pelaksanaan ekowisata yang aman untuk jangka panjang," katanya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan di Loh Buaya hanya boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Jadi pembangunan fasilitas di loh buaya betul-betul dilakukan dengan memperhatikan semua aspek ekologi, sebagaimana sudah direncanakan dalam kajian dampak lingkungan.

Peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto, pembangunan tersebut memang terjadi banyak penolakan. Bahkan salah satu pemicunya, yakni beredar foto komodo berhadapan dengan truk proyek di Loh Buaya.

Penolakan publik bukan hanya dipicu gambar viral tersebut. Kondisi ini sudah terjadi pada 2018 lalu. Di mana ada satu perusahaan PT Sagara Komodo Lestari yang mau membangun sarana prasarana untuk tujuan bisnis pariwisata alam di Pulau Rinca, atau persis bersebelahan dengan proyek yang sekarang digarap.

PT Sagara Komodo Lestari itu menguasai lahan sebesar 22,1 hektar. Bersamaan dengan waktu itu mereka menolak juga ada satu lagi PT Komodo Wadya Ecotourism, yang luasnya lebih kurang 400 hektare.

Proyek Geopark Taman Nasional Komodo ©2020 Merdeka.com

Adapun alasan terpenting adalah bahwa TNK merupakan kawasan konservasi satwa endemik yang rentan akan kepunahan. Keadaan ini bukan karangan. Banyak lembaga internasional dan penelitian Tim Peneliti Komodo Survival. membuktikan bahwa ini Komodo binatang yang sangat rentan akan kepunahan.

Tim tersebut memprediksi 2050 binatang Komodo akan punah karena terjadi perubahan drastis pada habitat alam terutama di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. "Artinya kan pendapat para ahli ini sudah cukup memberi bukti bahwa ini kawasan konservasi yang melindungi satwa langka yang rentan akan kepunahan," kata Venan kepada merdeka.com.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, mengatakan, TNK memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Semua itu harus dimanfaatkan dengan berbagai tujuan seperti penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam namun tanpa mengurangi fungsi pokoknya.

Untuk itu dibutuhkan juga suatu sistem perencanaan yang dijalankan berdasarkan proses partisipasi publik yang berkesinambungan, agar tujuan pengelolaan TNK dapat dicapai. Menurutnya, selain penyelesaian aspek legalitas kawasan, pengelolaan TNK harus didesain sebagai hasil konstruksi sosial agar mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial dan budaya serta menjamin legitimasi keberadaannya secara jangka panjang. Walhi menilai, pengelolaan TNK ini dapat berhasil apabila memenuhi 3 syarat utama.

"Pertama, adanya kawasan dengan batas-batas yang jelas. Kedua kawasan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, dan ketiga diakui oleh semua pihak," katanya.

TNK sendiri telah disusun rencana pengelolaan untuk periode 2000-2025 yang tidak lain merupakan hasil kerjasama dengan The Nature Conservancy-Indonesia Program (TNC-IP) pada tahun 2000. Namun, situasi dan realitas kawasan TNK sekarang ini ternyata menuntut upaya lebih besar.

Selama ini sebenarnya banyak pengakuan dan penghargaan diterima TNK dari dunia. Pada 1995, UNESCO dalam Program Man and the Biosphere (MAB) menetapkan taman nasional seliar 173.300 ini sebagai Suaka Biosfer.

Sebelumnya pada tahun 1991, Kawasan Taman Nasional Komodo juga dideklarasikan sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) dari UNESCO. Penilaian ini berdasarkan kondisi alam Taman Nasional Komodo yang unik, terdapat ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem air laut, dan ekosistem savanna. Terdapat pula komunitas hutan mangrove/bakau yang berguna sebagai penghalang atau benteng fisik alami terhadap erosi dan akarnya menjadi tempat pembiakan dan daerah perlindungan bagi kepiting, udang dan moluska.

Di kawasan ini kita dapat menjumpai 253 spesies terumbu karang yang merupakan salah satu pesona biota terindah di dunia, dan ditambah lagi 1.000 spesies ikan yang menambah semarak panorama laut. Pada saat ini untuk mencapai status sebagai lokasi warisan dunia diperlukan usaha-usaha yang menghubungkan sejarah alam dan budaya kawasan ini.

Sedangkan hewan Komodo ditetapkan sebagai Satwa Nasional dari Presiden ke-2 RI Soeharto melalui KeppresNo. 4 tahun 1993 tanggal 9 Januari 1993. Memasuki tahun 2006, TNK melalui SK Direktur Jenderal PHKA Nomor : SK.128/IV-Sek/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor : SK.69/IV- Set/HO/2006 ditunjuk sebagai penunjukkan 20 Taman Nasional sebagai Taman Nasional Model.

Pengakuan TNK juga dilakukan The Real Wonder of The World (The Real WOW!) oleh Pemerintah RI melalui Yayasan Real Wonder of The World pada tahun 2011. Bahkan pada 2012, masuk sebagai New7Wonders of Nature oleh New Wonders Foundation tahun 2012.

Kala itu TNK merupakan satu-satunya wilayah konservasi memiliki habitat asli satwa purbakala endemik Komodo. Keberhasilan Taman Nasional Komodo menjadi contoh inspiratif bagaimana sebuah masyarakat secara bersama-sama berusaha melindungi sebuah spesies yang hampir punah dan melindungi kawasan perairan yang kaya akan sumber daya alam hayati perairan.

Dari data WALHI, beragam desa di dalam dan sekitar TNK saat ini dihuni perpaduan penduduk asli dan migran. Terdapat tiga desa berada di dalam kawasan TNK dan 14 desa sekitarnya. Termasuk dalam tiga kecamatan dalam dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT.

Mayoritas penduduk di dalam dan sekitar TNK adalah nelayan yang berasal dari Bima (Sumbawa), Manggarai, Flores Selatan, dan Sulawesi Selatan. Mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan termasuk suku Bajau atau kelompok etnis Bugis.

Suku Bajau aslinya bersifat nomadis dan berpindah-pindah di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku untuk mencari nafkah. Keturunan dari penduduk asli Komodo, yaitu Ata Modo, masih berdiam di Komodo tetapi tidak ada lagi penduduk berdarah murni dan kebudayaan serta bahasa mereka perlahan-lahan mulai terintegrasi dengan para pendatang baru.

Dalam pendidikan di desa itu, Umbu mengatakan, masih relatif rendah. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Hal ini dikarenakan selain minimnya sarana prasarana sekolah, keterbatasan aksesibilitas juga menjadi penyebab tingkat pendidikan yang rendah tersebut. "Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) tersebar di berbagai desa di sekitar Taman Nasional Komodo," kata Umbu.

Desa Komodo mengalami peningkatan penduduk paling tinggi di antara desa-desa di dalam kawasan, terutama karena migrasi oleh pendatang dari Sape, Manggarai, Madura dan Sulawesi Selatan. Bahkan jumlah bangunan juga telah meningkat pesat.

Pada tahun 1958 hanya ada 30 rumah, kemudian bertambah setahun kemudian menjadi 194 rumah. Pada tahun 2000 ada 270 rumah. Beberapa di antara bangunan terakhir tidak menggunakan gaya atau teknik membangun tradisional. Kebanyakan orang yang hidup di Kampung Rinca adalah Bajo dan Komodo. Migrasi masuk terutama dari Bima/Sape, Manggarai, Selayar dan Ende.

Kini era Presiden Joko Widodo, wisata TNK bakal disulap lebih modern. Rencana pemerintah meniru seperti wisata di Afrika. Sehingga kawasan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata super premium dengan tiket masuk diperkirakan sebesar USD 1.000-2.000, atau Rp14-28 juta per orang. Usulan ini muncul dari Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan pada Oktober 2019. Wisata ini sengaja dibuat mahal dengan alasan demi menjaga kebersihan dan keamanan binatang Komodo.

Pemerintah juga masih membuka ruang bagi pengunjung nonpremium agar bisa melihat Komodo di habitat aslinya. Lokasi tersebut bukan di Pulau Komodo melainkan pulau lain di sekitarnya. Seperti Pulau Rinca dan Pulau Padar.

Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), Shana Fatina, mengatakan pemerintah mengutamakan kehati-hatian dalam pelaksanaan pembangunan. Tentu ini melihat aspek kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam melaksanakan pembangunan yang ada, dan sudah melalui prosedur dan kajian yang mendalam.

"Pengelolaan TN Komodo merupakan wewenang KLHK, pembangunan dilakukan oleh KemenPUPR, dan untuk mendukung pariwisata premium berkelanjutan yang didorong Kemenparekraf. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga," ucap Shana.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi. Selain itu juga perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pemerintah pusat juga memberi wewenang Provinsi NTT untuk ikut mengelola kawasan destinasi wisata super prioritas TNK di Kabupaten Manggarai Barat. Kebijakan konkuren ini artinya urusan pengelolaan Taman Nasional Komodo dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Wayan Darmawa mengatakan, melalui PT Flobamor selaku BUMD, telah bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk menata Taman Nasional Komodo salah satu dari 10 destinasi wisata super prioritas di Tanah Air. "Kami tentu sangat mengapresiasi kebijakan ini dan kita berharap dengan keterlibatan pengelolaan ini dapat berkontribusi menambah keuntungan bagi daerah," kata dia seperti disampaikan kepada Antara.

Sejauh ini dari data Lembaga peneliti Sunspirit for Justice and Peace, membenarkan bahwa pemerintah tengah mengurus izin bagi PT Flobamora, BUMD milik Provinsi NTT bersama mitranya, untuk bisnis wisata alam di Pulau Komodo. Bahkan pemerintah telah memberi lahan seluas 151,94 hektar kepada PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) untuk Izin Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). Di atas lahan itu akan dibangun rest area seperti villa, restoran, unit penginapan staf dan jetty.

Di Pulau Rinca, berdekatan dengan area geopark, pemerintah telah memberi konsesi kepada PT Sagara Komodo Lestari (SKL) untuk bisnis sarana pariwisata alam di atas lahan seluas 22,1 hektar. PT SKL juga akan membangun rest area seperti villa, restoran, unit penginapan karyawan, office park di atas lahan ini.

Di Pulau Padar juga akan dibangun sejumlah infrastruktur. PT KWE yang berinvestasi di Pulau Komodo juga telah mengantongi lahan seluas 274,13 ha untuk bisnis pariwisata alam di Pulau Padar. Sama seperti di Pulau Komodo, PT KWE juga akan membangun rest area di Padar. Sementara itu, dalam rangka mendukung wisata super-premium Taman Nasional Komodo, akan dibangun sentra kuliner dan dermaga kelas premium di Pulau Padar.

Selanjutnya Pulau Tatawa, sebuah Pulau Kecil dekat Padar. Pemerintah memberikan lahan seluas 17 ha kepada PT Synergindo Niagatama (SN) untuk bisnis pariwisata alam pada 2019. Sementara itu, tepat di gerbang timur Taman Nasional Komodo, di daerah Golo Mori, pemerintah telah merencanakan untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di atas lahan seluas 560 ha. Di atas lahan ini, pemerintah akan membangun hotel-hotel berbintang lima dan convention center. Golo Mori ini dalam rencana bakal menjadi lokasi KTT negara-negara G-20 tahun 2023.