Jangan gunakan anggaran kesejahteraan rakyat untuk Pilkada

Merdeka.com - Salah satu kendala dalam pesta demokrasi yang bakal digelar pekan nanti di 269 daerah memiliki beberapa catatan. Salah satunya ialah soal dana yang sejak pertengahan tahun menjadi masalah. Bukan tanpa sebab, beberapa daerah belum menurunkan anggaran buat Pemilihan Kepala Daerah.

Dari 269 daerah yang bakal menggelar Pilkada serentak, 13 daerah anggarannya belum mencapai 50 persen. Soal anggaran itu juga menjadi salah satu pemicu konflik.

Lalu bagaimana sikap Kementerian Dalam Negeri menyikapi masalah ini?. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah memberikan instruksi agar dana tersebut dapat dicairkan paling lambat pada Sabtu, 5 Desember 2015. Dia pun menegaskan tidak mau jika anggaran itu diambil dari dana infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

"Kalau mau memotong, ya anggaran belanja-belanja rutin lainnya atau uang perjalanan dinas," ujarnya kepada Achmad Fikri Faqih dari merdeka.com.

Berikut petikan wawancara Tjahjo Kumolo soal persiapan Pilkada serentak yang bakal di gelar pada Rabu pekan nanti (9/12).

Soal dana untuk penyelenggaraan Pilkada awalnya sempat terkendala, bisa dijelaskan ?

Kalau mas ingat sejak awal, pembahasan dana kan sulit. Tetapi tetap juga bisa. Akhirnya pada batas limit waktu yang ditentukan KPU ya cukup kok. Ini yang tersisakan termin-nya kok tidak lancar padahal uangnya ada. Anggaran pada prinsipnya cukup, tercukupi tetapi ada 13 daerah yang kemarin di kategori kan termin terakhir tidak lancar. Sudah dipanggil semua. Sudah diingatkan bahwa ini konstitusional. Kalau sampai daerah menghambat itu sudah makar. Uangnya ada, bukan uang Bupati.

Saat ini tinggal berapa daerah yang masih terkendala ?

Dari semua laporan pada prinsipnya tanggal 5 (Desember) besok sudah clear. Karena KPU dan Bawaslu menargetkan tanggal 5 selesai.

Ada yang berpendapat, pencairan dana ini bisa menjadi salah satu penyebab konflik di daerah ?

Enggak seperti itu. Kalau sampe anggaran tidak ada bisa ditunda, kalau ditunda pasangan calon yang marah. Jangan marah ke kami dong. Marah ke bupati. Marah ke DPRD-nya dong. Yang menghambat mereka. Tetapi saya yakin ada komitmen yang sama.

Bagaimana permasalahan pendanaan ini agar tidak terulang dalam Pilkada 2017 nanti ?

Tahun depan akan kita bahas apakah anggaran itu perlu sepenuhnya masih menggunakan pola daerah yang menganggarkan atau pusat menganggarkan. Kalau pusat kok tidak fair yang menikmati kepala daerah dan daerah kok. Otonomi loh. Inikan otonomi. Satu.

Kedua, Daerah harus mempersiapkan sejauh mungkin, kalau Pilkada-nya masih dua, tiga tahun cicil. Tiap tahun dialokasikan di APBD. Sehingga tidak memberatkan APBD tidak memotong perencanaan yang sifatnya masyarakat dan infrastruktur. Karena kami tidak memperbolehkan anggaran infrastruktur, anggaran kesejahteraan rakyat dipotong. Kalau mau memotong, ya anggaran belanja-belanja rutin lainnya atau uang perjalanan dinas. Kalau tidak mau (dipotong) ya dicicil tiap tahun. Disiapkan.

Pelaksanaan Pilkada tinggal hitungan hari, apa saja yang menjadi catatan ?

Kami sudah membuat instruksi kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sampai Camat, H-7 dan H+7 tidak boleh cuti. Tinggal di tempat. Koordinasi, konsolidasi bersinergi dengan Kepolisian, dengan Kejaksaan, TNI, dengan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Menggerakkan para calon untuk mau mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih, agar mereka mau datang. Pemerintah juga sudah memberikan hari libur nasional bagi daerah yang tidak ikut Pilkada-pun libur. Kan enak.

Jakarta libur. Kan aman pegawai-pegawai kan orang tinggal Tangerang kan bisa di Tangerang. Jangan ikut liburan. Saya kira mudah-mudahan partisipasi masyarakat bisa maksimal, menggunakan hak pilih. Kemudian kepolisian dan BIN sudah mendeteksi area-area rawan. Pemerintah daerah area-area yang rawan bencana. Potensi hujannya bagaimana? Potensi longsornya bagaimana? Banjir bagaimana? Bagaimana kalau ada gunung meletus?, dan sebagainya. Itu yang bisa menunda Pilkada karena alam, kalau hanya kerusuhan saya kira tidak. Saya kira polisi langsung hajar selesai.

Untuk Pilkada 2017, catatan apa saja yang menurut Anda perlu ada perbaikan ?

Ini masih perlu dicermati proses penghitungan suara dan proses penetapan pemenang. Karena tingkat emosional ini cukup tinggi. Saya kira Kepolisian akan konsentrasi pada saat penghitungan dan saat penetapan calon. Kalau soal pelantikan tidak ada masalah. Saya kira saran, kritik, doa yang penting. Mari kita semua masyarakat dan pers untuk mengawal karena intinya untuk membangun sistem pemerintahan presidensial lima tahunan yang konsisten, membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien yang ujung-ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah. (mdk/arb)