Jejak yang Hilang, Bendera Putih Tak Bertuan

Merdeka.com - Yusril Umar masih ingat ketika menerima kiriman sebuah video melalui layar telepon genggamnya. Video diberikan oleh rekan sesama pedagang. Video menggambarkan dua buah bendera putih terpasang. Terikat di tiang tenda yang berdiri di atas trotoar.

Bendera putih berkibar, persis di depan Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sentra perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara. Kamera menyapu sisi Pasar Tanah Abang. Sepi dan tak ada aktivitas jual beli di sekitar gedung berkelir hijau. Bendera putih itu terlihat lagi. Kali ini terpasang di pagar. Ada juga di papan penunjuk parkiran motor.

Sudut pandang video berhenti lama ketika merekam gerobak tak bertuan. Gerobak dengan bendera putih di atasnya. Lalu ada kursi dan meja di dalam tenda, yang tersusun rapi. Seolah memberi pesan, pedagang berhenti berjualan. Hari itu, Jumat tanggal 23 Juli 2021.

Pengibaran bendera itu hanya seumur jagung. Beberapa hari setelahnya, Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgih tak melihat lagi bendera putih berkibar. Ada sekitar enam buah yang semula terpasang. Dugaannya, bukan dilakukan oleh pedagang Tanah Abang. Bukan juga warga sekitar pasar.

"Sudah dicopot sama para pedagang, bukan kami (polisi)," kata Singgih kepada merdeka.com akhir pekan lalu.

Pedagang Tanah Abang juga tidak mengetahui sosok yang mengibarkan bendera putih. Mereka hanya tahu dari video yang beredar.

"Kalau siapa orangnya saya tidak tahu. Saya terima dari Medsos, juga dari teman-teman pedagang yang lain. Pas waktu video dikirim memang masih PPKM Darurat. Sebelum PPKM level 4 ini," ujar Yusril.

Pengelola Pasar Tanah Abang, Heri Supriyatna meyakini aksi itu bukan inisiatif pedagang. Apalagi pedagang di sana memiliki komunitas atau asosiasi. Sehingga lebih mudah dikenali. Heri memastikan, tidak ada pedagang di Blok A, B, F dan G yang mengibarkan simbol menyerah pada keadaan.

"Mereka biasanya lebih memilih untuk berialog atau minta difasilitasi untuk audiensi," jelas Heri.

Sosok pemasang bendera putih di luar pagar Pasar Tanah Abang menyisakan tanda tanya. Termasuk kepentingan di belakangnya. Sebab, diyakini bukan gerakan pedagang. Dia hanya bisa menduga-duga. Ada yang ‘bermain’ di air keruh.

"Bisa jadi hanya orang-orang yang bukan pedagang juga yang memang ingin memanaskan situasi. Pelakunya bisa jadi siapa saja," katanya.

Dugaan Yusril bisa jadi benar. Beratnya kondisi ekonomi saat Pandemi, bisa membuat suasana memanas jika ada pihak yang menyulut. Kesadaran itu juga yang membuat Fahim Attamimi meminta maaf atas aksinya dalam video yang beredar luas. Fahmi tampil dalam sebuah potongan video yang menceritakan pemasangan bendera putih oleh Warga Kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Sasak, Kelurahan Ampel.

Dalam video, Fahim menceritakan pengibaran bendera sebagai bentuk kegelisahan. Lantaran pandemi berkepanjangan. Persoalan vaksinasi hingga urusan ekonomi. Tak lama setelah video itu beredar dan viral, sosok Fahmi kembali muncul. Kali ini, pria itu meminta maaf kepada masyarakat. Alasannya, sudah membuat resah. Dia berbalik menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Fahmi seolah keluar dari pusaran yang telah dibuatnya sendiri.

Sepekan terakhir, pengibaran bendera putih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ini baru kali pertama terjadi sejak Tanah Air dilanda Pandemi. Aksi pemasangan bendera putih dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) injak rem dalam kebijakan PPKM Darurat. Segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan kembali dihentikan. Bukan tanpa sebab. Jokowi berangkat dari tingginya angka penularan virus Sars-Cov2. Kebijakan ini membuat warga semakin menjerit. Aktivitas sosial 'dikunci'. Aktivitas jual beli dibatasi. Pusat perdagangan mendadak kembali senyap.

Tidak dipungkiri, ada sekelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah. Sebab berdampak besar pada hidup mereka. Pemerintah diyakini berada dalam posisi dilematis.

"Semestinya kita meyakini juga bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itupun sebetulnya dalam rangka untuk melindungi semua masyarakat kita," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh masih meyakini, pemerintah bekerja sesuai jalurnya. Masih dalam koridor memprioritaskan Kesehatan, namun tak mematikan kegiatan ekonomi. “Kita harus yakin pemerintah masih bekerja on the track," tambahnya.

Terorganisir

Tidak semua gerakan bendera putih tak jelas inisiatornya. Ada yang terang-terangan dilakukan dalam bentuk demonstrasi. Bukan sekadar simbolis. Contohnya di Padang, Sumatera Barat pada 29 Juli 2021. Aliansi Masyarakat Sumbar Terdampak PPKM menggelar aksi ‘Sumbar Menolak Mati’. Peserta kompak memasang bendera putih di Masjid Raya Kota Padang.

Mereka melibatkan peserta aksi dari pelaku usaha kecil dan menengah. Koordinator Aliansi Masyarakat Sumbar Terdampak PPKM, Heru Saputra memastikan gerakannya murni. Tidak ditunggangi.

"Tidak ada tunggang menunggangi antara satu sama lainnya, tidak ada yang boleh masuk (untuk) memanfaatkan momen kita ini," tegas Heru.

Ide memunculkan gerakan ini diklaim sudah dilakukan sejak lama. Inisiator bersama. Digagas oleh mereka yang merasakan dampak hebat dari Pandemi berkepanjangan. Mereka yang mengaku sudah tidak tahan. Dia Kembali memastikan. Tidak ada kekuatan lain di belakang mereka.

"Tidak ada pemaksaan dalam gerakan bendera putih ini."

Gerakan bendera putih di Garut juga terorganisir. Bahkan lebih rapi. Inisiatornya, Ketua BPC PHRI Garut, Deden Rohim. Bermula dari keluh kesah. Pengusaha hotel yang sudah menyerah. Kegelisahan itu tidak mungkin diimplementasikan dengan turun ke jalan. Lahir ide memasang bendera putih. Catatan kami, Garut menjadi daerah pertama yang mengibarkan bendera putih.

"Tadinya mau lokal saja, tidak nyangka bakal jadi Nasional bendera putih itu," ucap Sekjen PHRI Garut Fiki Radiansyah.

Dari data PHRI Garut, ada sekitar 40-50 pengusaha hotel yang mengibarkan bendera putih dengan dilengkapi gambar atau ikon menangis. Dia juga memastikan, tidak ada paksaan bagi pengusaha hotel dan restoran untuk memajang bendera putih. Ini kesepakatan semua anggota. Pengusaha hotel yang meminta pengurus PHRI tidak tinggal diam. Harus ada aksi.

"Jadi oke ya kita kibarkan bendera."

Aksi Wajar

Wajar bendera putih dikibarkan sekarang. Setelah lebih dari satu tahun, pandemi tak kunjung berakhir. Kehidupan masyarakat semakin sulit. Aksi pengibaran bendera juga bukan mengartikan kegagalan PPKM. Kalangan politikus melihat PPKM lebih banyak dari sudut pandang Kesehatan. Bukan ekonomi warga. Tujuannya meminimalisir penularan Covid-19. Urusan ekonomi dan kesejahteraan warga, tanggung jawab negara melalui bantuan sosial.

"Ya memang itu wajar ya masyarakat juga sudah dalam keadaan kepepet, tetapi juga pemerintah sudah menyalurkan bansos," jelas Anggota Komisi XI DPR RI asal Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng.

Hal sama dikatakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Gerakan ini muncul sebagai bentuk penolakan masyarakat akan kebijakan pemerintah. Hal lumrah di negeri demokrasi. Aksi ini lahir karena banyak orang khawatir kelaparan. Di tengah kebijakan pembatasan ketat aktivitas sosial dan ekonomi.

Aksi di berbagai daerah sekadar ekspresi agar mendapat perhatian. Sehingga kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Jika ingin didengar dan kebijakannya tak direspons negatif, pemerintah perlu memastikan kehidupan masyarakat terdampak. Bantuan Sosial Tunai atau stimulus pajak menjadi bagian dari kebijakan penyelamatan ekonomi. Hanya saja, bansos tak lepas dari pekerjaan rumah yakni pendataan dan penyaluran belum maksimal.

"Saya kira mereka akan ikut kebijakan pemerintah," kata Saleh Daulay.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai pemasangan bendera putih bukti masyarakat sudah jatuh terpuruk akibat Pandemi. Andi lebih menyoroti sejumlah suntikan anggaran yang digelontorkan untuk memastikan tidak ada rakyat kelaparan akibat upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Caranya, tunda proyek-proyek mercusuar. "Pemerintah jangan pelit dengan rakyat."

Politikus Golkar Melchias Marcus Mekeng tidak sepakat jika pemerintah dibilang pelit terhadap anggaran untuk menolong rakyat yang kesusahan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, melakukan refocusing anggaran selama Pandemi. Persoalannya justru bukan pada anggaran, tapi metode dan data serta birokrasi yang berbelit. Wajar mengingat uang negara yang dipertanggungjawabkan. Kerumitan itu yang memicu kekecewaan dan kemarahan rakyat.

"Kalau pemerintah ini perlu jenjang segala macam. Mungkin harus dibuat undang-undang tentang bantuan langsung kepada masyarakat pada saat krisis, itu harus ada. Jadi orang bisa lakukan langsung, tidak tunggu-tunggu aturan yang seperti aturan normal," tutup Mekeng.

Tim Penulis: Ikhwan, Dwi Prasetya, Mochammad Iqbal, Kadafi, Wilfridus Setu Embu, Ronald, Ya’cob Biliocta, Henny Rachma Sari