Jenderal tua di medan perang politik

Merdeka.com - Sejak siang, jas merah di tubuhnya belum dilepas. Terpasang pas. Di usia senja, badannya memang tak lagi tegap. Tetapi jalannya masih gagah. Kondisinya bugar sebagai pensiunan jenderal. Hari itu begitu bersejarah. Senyumnya sumringah. Senang. Setelah membawa partainya menang. Lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019. Padahal partainya sempat dinyatakan kandas.

Pensiunan jenderal bintang empat itu bertemu kami di kediamannya. Bertempat di kawasan elit di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. Dia menggiring masuk ke dalam ruang tamu. Mewah. Itu kesan pertama kami. Nuansa merah marun begitu kentara. Sofa dan karpet berlapis bulu. Ada pula koleksi senjata. Disimpan rapih dalam etalase tertempel di dinding. Rata-rata pernah dipakai perang ketika masih aktif sebagai tentara. Menembak kini menjadi hobinya menghabiskan masa tua.

Abdullah Makhmud (AM) Hendropriyono. Begitulah sosok ini dikenal. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) era Presiden Megawati Soekarnoputri, ini memang dikenal aktif dalam geliat politik nasional. Kiprahnya sudah malang melintang. Hingga mendapat posisi sebagai ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sebagai wadah dirinya berpolitik. Melaksanakan tiap ideologi partai.

infografis jenderal di partai politik ©2018 Merdeka.com

Rasa bahagia Hendropriyono hari itu memang beralasan. Pria berusia 73 tahun ini merasa sudah berhasil menyelamatkan PKPI dari degradasi. Sekaligus menjadi upaya terakhir. Hendro tak ingin lagi berpolitik. Alasannya karena banyak rekannya di militer menjadi jauh. Terkesan menjadi musuh. Dia berpikir harus segera menyelesaikan kiprahnya. Apalagi usianya semakin senja.

"Saya tetap ada dan akan tetap mengabdi kepada negeri ini. Tapi tidak di politik praktis. Karena ingin saya tetap dekat teman-teman saya yang lain. Gara-gara politik jadi jauh," ujar Hendro kepada kami.

Pilihan mundur dari panggung politik diambil. Meski begitu, dirinya menolak bila disebut para pensiunan jenderal hanya menjadi tameng di partai. Hendro masih ingat bagaimana dirinya masuk dalam politik. Semua dimulai ketika Partai Golkar terpecah.

Masuknya ideologi baru menjadi penyebab. Tak heran bila para pensiunan jenderal dalam partai berlambang beringin itu memilih memisahkan diri. Bahkan sampai membentuk partai baru. Seperti dilakukan Jenderal (purn) Edi Sudrajat, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia era Presiden Soeharto. Edi memilih mendirikan PKPI pada tahun 1999. Menurut Hendro, seniornya itu mendirikan partai baru dan berharap bisa melanjutkan cita-cita Partai Golkar.

Banyak tentara mengikuti jejak Edi Sudrajat. Termasuk Hendro. Sebab, aliran politik Partai Golkar kala itu sudah mulai terpengaruh ideologi liberal kapitalis. Untuk itu PKPI terbentuk. Melanjutkan cita-cita. Mengembalikan pemikiran dasar Partai Golkar. Terutama untuk mempertahankan kebhinekaan.

PKPI saat itu menjadi partai berisi banyak pensiunan jenderal. Jabatan ketua umum juga kerap berada di tangan militer. Sebelum Hendro, ada nama Sutiyoso alias Bang Yos. Sosok ini merupakan mantan gubernur DKI Jakarta dan bekas Panglima Kodam Jaya. Bang Yos memimpin PKPI sejak 2010-2015. Kepemimpinan partai berdiri sejak orde baru ini sudah tiga tahun terakhir berada dalam genggaman Hendro.

Harus diakui, menurut Hendro, peran bekan jenderal dalam politik Tanah Air belum begitu berperan penting. Selama ini hanya menjawab keinginan masyarakat. Karena jebolan militer dianggap mampu menjaga stabilitas. "Karena itu kalau orang dari militer latar belakang militer walaupun dia sudah pensiun, di kebanyakan tempat enggak usah susah-susah deh. Pemilihan RT saja suka kepilih itu militer," kata Hendro disambut gelak tawa.

Hendropriyono ©2017 Merdeka.com/Ahda

Para pensiunan jenderal bukan hanya berada di partai lama. Dalam Pemilu 2019, banyak bermunculan partai politik baru. Walau didirikan orang-orang lama. Seperti Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Anak bungsu Presiden Soeharto ini memang resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar. Setelah berkecimpung lama. Bahkan pernah gagal total maju dalam perebutan kursi ketua umum. Meski berstatus trah Cendana.

Adapun salah seorang pensiunan jenderal masuk dalam jajaran partai adalah Muchdi Purwoprandjono. Muchdi memang bukan orang lama di partai politik. Pada tahun 2008, dia tercatat sebagai salah satu pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama rekan karib di militer, Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Bahkan sempat menduduki posisi kursi Wakil Ketua Umum Gerindra. Tetapi, tahun 2011 memutuskan mundur. Lalu bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia berdalih ingin mendekatkan diri dengan partai mengusung ideologi islam.

Tak berhenti di situ. Petualangan Muchdi di dua parpol dirasa belum cukup. Kini dia ditarik untuk membesarkan Partai Berkarya. Dia punya alasan sendiri kenapa memilih bergabung bersama Tommy. "Saya ikut supaya mewarnai partai itu," jawab Muchdi kepada kami dihubungi, Sabtu pekan lalu.

Gejolak batinnya untuk memajukan bangsa Indonesia belum padam. Masih ingin mengabdi. Tentara tak pernah mati, begitu ungkapan hatinya. Untuk itu terlibat dalam politik praktis masih menjadi pilihan.

Tujuannya bergabung dalam Partai Berkarya bukan lagi mencari keuntungan. Dengan jabatan ketua dewan pembina, dirinya hanya banyak memberi masukan kepada para kader bahkan Tommy. "Ya punya andil (mendirikan) sedikitlah bukan ikut. Kalau dicari enggak ada nama saya. Ikut membidangilah ya meskipun saran saya satu persen dua persen," Muchdi menuturkan.

Usia Partai Berkarya terbilang masih muda. Baru 1,5 tahun. Namun, jajaran kepengurusannya diisi orang lama. Seperti dua mantan tentara lainnya, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal dan Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy. Tak heran partai ini sering dicap sebagai partai baru dengan wajah lama. Meski begitu, Muchdi menampik apabila kaderisasi di partainya dibilang mati. Dia mengaku banyak kader Partai Berkarya tetap diisi wajah baru.

Adapun panggilan untuk tetap aktif dalam politik praktis didasari kegelisahan. Di mulai dari bagaimana kerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagi Muchdi, para wakil rakyat itu dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Terutama menyelesaikan target undang-undang.

Selanjutnya masalah korupsi. Di mata pria 69 tahun ini, para anggota DPR tersebut kerap berjemaah dalam melakukan kejahatan kerah putih tersebut. Salah satunya dalam kasus korupsi megaproyek e-KTP. Maka itu, dirinya berharap Partai Berkarya bisa menempatkan legislatornya nanti di Kompleks Parlemen. "Kemudian bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini," tegas Muchdi.

Namun Muchdi sempat hangat diperbincangkan publik belasan tahun lalu. Dia disebut-sebut terlibat di balik pembunuhan aktivis HAM Munir. Namun, dalam persidangan mantan Deputi V BIN itu dinyatakan bebaskan dari deretan tuduhan lantaran dianggap tak terbukti.

Dalam Partai Berkarya, juga terselip nama Pollycarpus. Sosok ini sudah menjalankan hukumannya setelah dalam persidangan dianggap bersalah. Kini dua orang itu berada dalam satu partai. Tommy bahkan sudah angkat bicara mengenai dua orang itu. Dia tak takut suara partainya bakal tergerus di Pemilu nanti.

sidang muchdi purwoprandjono ©Istimewa

Berstatus pensiunan jenderal bukan berarti tidak mendapat posisi strategis di partai. Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Friedrich Paulus salah satunya. Berada di dalam partai besar. Partai Golkar. Dia ditunjuk Airlangga Hartarto selaku ketua umum, menggantikan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal. Sebelumnya pernah menjabat Koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM di partai beringin tersebut.

Lodewijk mempunyai prinsip sama seperti Muchdi. Bahwa tentara tak pernah mati. Sehingga memilih masuk dalam politik untuk melanjutkan pengabdian kepada rakyat. Apalagi tubuhnya masih bugar. Semangatnya masih besar. Dirinya merasa masih perlu memperjuangkan nasib rakyat.

"Tentara itu enggak pernah mati. mereka hanya minggir memberikan tempat untuk junior-juniornya untuk maju. Artinya dalam berjuang, tentara itu tidak mengenal waktu, dia akan terus berjuang-berjuang," kata Lodewijk kepada kami, Sabtu pekan lalu.

Lodewijk masih ingat bagaimana dirinya masuk Partai Golkar. Ada seorang kawannya mengajak. Ketika itu dia tak mau langsung ambil keputusan. Lodewijk harus minta restu keluarga. Terutama sang istri. Ternyata pasangan hidupnya memberi izin. Mendapat tiket. Akhirnya memutuskan ikut dalam partai.

Awal menginjakkan kaki di Golkar, Lodewijk merasa canggung. Ketika itu tak ada lagi pensiunan tentara masuk. Pikirannya sempat merasa aneh. Sebab seingatnya dahulu partai ini diisi banyak tentara angkatan darat. Namun, di sana dirinya bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan. Sosok ini bagi dirinya bukan orang asing. Menko Kemaritiman itu merupakan komandan satuan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Sat-81/Gultor) Komando Pasukan Khusus pada 1983 silam. Lodewijk ketika itu menjadi anak buahnya.

Lambat laun pria 60 tahun ini justru merasa nyaman. Merasa ada tempat lama. Rasa kekeluargaan begitu kental dirasakan. Apalagi banyak anak tentara. "Saya banyak teman dan keluarga dan ini juga yang membuat mungkin ya, membuat saya merasa aneh di rumah sendiri karena ternyata di rumah baru itu, di organisasi baru ini teman-teman yang satu background dari orang tuanya itu sama dengan saya," ungkapnya.

Lodewijk Freidrich Paulus ©2018 Merdeka.com/Iqbal Sitok

Dalam karir militer, Lodewijk pernah menjabat Danjen Kopassus (2009) dan Pangdam I/Bukit Barisan (2011). Sementara dalam faksi Partai Golkar, Lodewijk terkenal sebagai sosok berada dalam gerbong Luhut. Lodewijk bahkan dikabarkan sebagai orang kuat Luhut di Partai Golkar. Apalagi kedekatan mereka sudah lama. Bahkan Luhut dan Lodewijk pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Hadirnya para pensiunan jenderal dalam peperangan partai politik dianggap tak lagi berpengaruh. Terutama kepada generasi milenial. Pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi, melihat peran mereka bukan lagi untuk mendulang suara besar bagi partai.

Adapun tujuan lain, kata Muradi, para pensiunan jenderal ini hanya ingin tetap terlihat eksis. Tetapi ada pula di antara mereka ingin menyelesaikan ambisinya ketika tidak terlaksana ketika masih menyandang status tentara. "Mereka biasanya merasa belum tuntas makanya melanjutkan untuk terlibat dalam partai politik. Lalu, bisa juga hanya untuk aktualisasi diri," kata Muradi ketika dihubungi.

Meski begitu bukan menjadi hal buruk bila pensiunan jenderal terlibat politik. Namun, ada baiknya komunikasi mereka harus bisa diterima generasi zaman sekarang. Apalagi publik butuh gagasan lebih segar. Sehingga tidak melakukan cara lama. Sebab zaman sudah berubah.