Konflik Partai di Balik Wacana Reshuffle

Merdeka.com - Wacana reshuffle menteri diembuskan dari Istana Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Tidak puas terhadap kinerja beberapa menteri selama masa pandemi. Kondisi ini membuat partai pendukung bergolak. Dinamika politik pun mulai memanas.

Masalah ekonomi menjadi salah satu sorotan Presiden Jokowi. Dalam pidatonya pada rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu, sektor ekonomi dianggap belum bisa memberikan stimulus kepada masyarakat. Kebijakan dihadirkan belum mampu membuat pengusaha kecil sampai besar tenang menghadapi suasana krisis.

Sektor ekonomi dikomandoi Airlangga Hartarto. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dia juga menjabat ketua umum Partai Golkar. Kabar panasnya hubungan Golkar dan PDIP dianggap menjadi salah satu penyebab kemungkinan Airlangga akan bergeser dari posisi menteri koordinator.

Dua partai itu tengah panas akibat Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Golkar tidak mendukung. Justru bersikap seakan menuduh PDIP. Mereka seharusnya sepakat saling mendukung dalam RUU HIP dan Omnibuslaw.

Seorang petinggi Golkar menyebut Airlangga Hartarto bakal tergeser dari posisinya saat ini. Pergeseran ini dikarenakan Presiden Jokowi tidak puas. Ada kemungkinan tergeser menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Airlangga Hartarto pindah. Golkar tergeser. Presiden tidak puas kinerjanya," kata petinggi Partai Golkar tersebut kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Suasana ini tentu membuat internal riuh. Panas sisa Munas Golkar masih ada. Mereka mendorong agar Airlangga lekas diganti. Sebagian lain tentu mendukung penuh kepemimpinan Airlangga.

Residu politik akibat panasnya Munas Golkar memang masih kentara. Pengamat Politik Muradi melihat isu reshuffle ini memantik panasnya internal Partai Golkar. Sikap dinamis ini merupakan ciri khas Golkar pascareformasi.

Golkar tidak akan berpaling dari pemerintahan. Bahkan diprediksi akan tetap mesra bersama pemerintahan dan PDIP ke depan. Kabar retaknya hubungan dengan PDIP akibat RUU HIP bukan masalah serius. Justru internal Golkar yang menjadi perhatian serius para elit partai.

"Memandang Golkar, ini harus diperhatikan gejolak di internalnya. Residu politik masih ada. Meski ada dinamika di internal, sepanjang sejarah Golkar tidak akan berpaling dari pemerintahan," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung kepada merdeka.com.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, hubungan partainya dengan Golkar masih kompak. Meski begitu, pihaknya menyoroti bagaimana kinerja Airlangga terutama terkait pelatihan pra kerja.

Menurutnya, kartu pra kerja itu sebenarnya tujuannya bagus. Walau hasilnya ketika pelatihan dilakukan dengan sistem online kita semua tahu efektivitasnya rendah. Kondisi itu juga sudah diakui Airlangga Hartarto. Bahwa orang pelatihan secara langsung saja kadang-kadang mengalami kesulitan.

"Apalagi pelatihan yang dilangsungkan melalui online. Jadi ini wajar saja kalau ditinjau ulang. Itu sebabnya presiden kan mengatakan dalam kondisi saat ini kartu pra kerja itu seperti semi-bansos, setengahnya bantuan sosial," ujar Hendrawan.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, optimis bahwa teguran untuk sektor ekonomi bukan sekedar menyorot kinerja Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Apalagi hubungan antara Jokowi dan Airlangga terjalin cukup baik. Situasi ini juga berlaku pada internal maupun antar partai.

"Enggak ada. Semuanya hubungan ketua umum kita Pak Airlangga dengan Presiden hubungannya sangat baik tidak ada masalah atau renggang-renggang," ujar Dave.

Sedangkan Ketua DPP Golkar Bobby Adhitya Rizaldi memandang, kemarahan Jokowi tersebut merupakan upaya untuk memotivasi segenap anak buah agar bekerja lebih maksimal. Publik tentu menganggap bahwa reshuffle kabinet bakal dilakukan. Namun demikian, dia meyakini Jokowi tak bermaksud menyampaikan pesan bahwa presiden bakal mengganti anak buah.

Tentu sebagai elit Partai Golkar, dia berharap tidak ada perubahan signifikan dari kejengkelan Jokowi. Justru ini upaya mendorong para menteri lebih kerja lebih keras lagi.

"Don't change the winning team, kira-kira itu situasi saat ini. Presiden memotivasi kabinetnya untuk lebih inovatif, tidak menyalahkan atau undermined kinerja sektor secara spesifik sampai harus di reshuffle," ujar Bobby.

Pergantian Partai Pendukung Pemerintah

Golkar bukan kekhawatiran dalam pemerintahan. Justru tiga partai lain pro pemerintah harus yang menjadi sorotan. NasDem, PKB dan Hanura. Sebagai partai pendukung sejak Jokowi periode awal, tentu nasib mereka kini tidak lagi leluasa di periode kedua.

Menurut Muradi, gelagat itu bisa dilihat sejak awal pemilihan menteri dilakukan Jokowi pada periode kedua ini. Pilihan presiden tentu tidak memenuhi semua keinginan partai. Bahkan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi pergantian partai pendukung.

Dua partai, yakni PAN dan Demokrat belakangan sedang mendekat. Muradi melihat pendekatan dilakukan dua partai tersebut diprediksi membuat partai pendukung lain akan keluar. Apalagi bila terjadi pergantian menteri.

"Kita melihat bahwa PAN dan Demokrat belakangan sedang melakukan pendekatan terhadap presiden. Prediksi saya, kemungkinan akan ada dua sampai tiga partai yang keluar. Dan itu normal saja dalam negara demokrasi ini," ungkap Muradi.

Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui telah bertemu Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Pertemuan itu melaporkan hasil Kongres partainya yang diselenggarakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Ada dugaan bahwa ini bukan pertemuan biasa.

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa menilai wajar saja jika dalam rapat kabinet presiden memberikan sejumlah penekanan yang berkaitan dengan kinerja para menteri. Situasi krisis seperti sekarang ini, memang seharusnya disikapi dengan kerja-kerja ekstra dari semua pihak. Apalagi para pembantu presiden.

Secara internal, kata dia, para menteri dari NasDem tidak ada masalah. Mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, maupun Menteri Kominfo sudah bekerja baik. Misalnya, program terkait dengan soal Menteri Pertanian. Selama ini pasokan pangan hasilnya positif. Tidak ada masalah. Produktivitas hasil-hasil pertanian juga bagus.

Menteri Kominfo juga bisa melakukan mencegah terhadap hoaks yang terjadi selama ini. Tentu ini menjadi indikator bahwa mereka bekerja maksimal di tengah pandemi.

Saan juga menegaskan NasDem tetap berada di sisi pendukung pemerintah. Sehingga yakin bahwa tiga menterinya tidak akan kena reshuffle. "Kita kan dari awal mendukung Pak Jokowi tanpa syarat. Kita akan full mendukung Pak Jokowi. Tapi Insha Allah, rasa-rasanya sih enggak akan kena reshuffle," kata dia.

Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan ada dua hal yang membuat Jokowi marah terhadap kinerja para menterinya. Salah satu yang dia sebut, yakni adanya jarak antara ekspektasi awal Jokowi ketika memilih menteri dengan kiprah para menteri ketika berhadapan dengan situasi pandemi.

“Orang-orang yang sukses di bidang masing-masing itu kan diangkut jadi menteri. Nyatanya rekrutmen ini tidak sesuai dengan harapan. Mereka yang kreatif di bidangnya ketika dihadapkan pada situasi krisis, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mati gaya,” ungkapnya.

Publik tentu mengharapkan presiden sungguh-sungguh dapat mengevaluasi kinerja para menteri. Jokowi pun diharapkan tak segan mengganti menteri yang memang tidak mampu menjalankan tugasnya.

Pernyataan Jokowi terkait reshuffle juga memantik pertanyaan publik soal sosok-sosok yang duduk sebagai anggota kabinet Indonesia Maju. Kiprah mereka seharusnya memang betul-betul teruji. Sebab mereka sudah dianggap sebagai orang-orang yang menjadi ‘utusan terbaik’ dari kalangan profesional maupun partai politik.

"Kalau memang tidak bisa bekerja di tengah pandemi ini ya bisa direshuffle kemudian angkatlah menteri yang bisa bekerja dalam kesulitan," Adi menjelaskan.