Lacur politisi di layar televisi

Merdeka.com - Di ujung telepon seorang peserta kuis di Stasiun Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) Syaifudin mengaku dari Trenggalek, Jawa Timur, langsung menyambar dan melontarkan jawaban, "A, Istana Maimun." Padahal, Syaifudin belum memilih pertanyaan diajukan sesuai aturan kuis.

Pembawa acara, Tiffany, buru-buru mengingatkan agar dia mengikuti aturan kuis dengan memilih satu dari huruf WINHT ditawarkan sebelum menjawab pertanyaan. Tapi Syaifudin terdengar kebingungan dan sempat berujar, "Ooh..."

Akibat ulahnya, jagat media sosial riuh menyoal program kuis Kebangsaan Win-HT ditayangkan langsung di stasiun RCTI itu. Perang kicauan ramai mempertanyakan pola-pola politisi menggaet massa lewat siaran televisi. Lantaran ramai dikritik di media sosial dengan alasan pelanggaran hak cipta RCTI, rekaman menyebar di YouTube diblokir.

Kuis tayang pada jam padat pemirsa itu dimulai dengan meminta peserta atau penelepon mengungkapkan kata kunci kuis dengan slogan juga milik kandidat calon presiden dan wakil presiden Wiranto-Hary Tanoesoedibjo, pemilik tiga stasiun televisi: RCTI, Global TV, dan MNC dulu bernama TPI.

Peserta wajib memekikkan kata bersih, peduli, tegas. Tiga kata ini merupakan jargon pasangan setiap hari nongol di televisi frekuensi publik itu. Politisi saban hari nongol di televisinya itu mengaku tidak gratisan. Mereka tetap membayar sesuai aturan periklanan.

Lembaga pemerhati seperti remotivi menilai kuis itu merupakan kampanye politik terselubung dari Wiranto-Hary Tanoe dan Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Para calon anggota legislatif dari Hanura diberikan ruang untuk menjadi bintang tamu secara bergantian.

Bukan hanya pasangan Win-HT saban hari muncul di televisi. Jauh sebelumnya, politikus Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, selalu mejeng di Metro Tv dan Aburizal Bakrie ngebet jadi presiden pun nongol di TvOne, baik iklan, dialog, atau program khusus dibuat demi meningkatkan elektabilitas mereka.

Ketua Komisi Pertahanan, Luar Negeri, dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mengakui ada proses politik di 2014 berbeda dengan pemilihan umum 2009. Para pemilik media turun gunung ikut bertarung.

"Mereka bukan hanya menjadi lembaga untuk lakukan survei pendidikan politik masyarakat tapi sudah terobos masuk ke belantara politik, apakah jadi harimau atau gajah?" katanya Rabu pekan lalu dalam diskusi Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik, digelar Aliansi Jurnalis Independen.

Dia menilai saat ini sedang terjadi penguasaan frekuensi untuk iklan politik segelintir calon presiden. Mereka mengintegrasikan antara kepentingan media dan politik. "Teman partai tidak punya akses media sekarang ini gemesnya sampai ubun-ubun. Jadi ada fatalisme muncul karena orang lain punya maka kita tidak boleh punya," ujarnya.

Direktur PR2Media Amir Effendi Siregar mengingatkan para pemilik media penyiaran ada batasan. "Media penyiaran ada ranah publik karena dia menggunakan domain publik," tuturnya.

Dengan tingkah politisi memanfaatkan frekuensi publik, membuat media televisi tidak mungkin seratus persen independen. Dia mengatakan mengontrol aturan secara ketat. "Kuis kebangsaan sudah seperti rekayasa. Hanura gunakan televisi sebagai kampanye politik."