Lobi pemilih lewat bombardir iklan televisi

Merdeka.com - Layar kaca televisi swasta Indonesia memakai frekuensi publik mulai disesaki tayangan berbau promosi politik dari para ketua umum partai, calon presiden, dan calon legislator. Iklan-iklan kampanye ini marak di lembaga penyiaran pemiliknya merupakan pemimpin partai sekaligus calon presiden dan wakil presiden.

Tengok saja Aburizal Bakrie. Sejak dijagokan menjadi calon presiden dari Partai Golongan Karya, membombardir publik dengan berbagai iklan di televisi miliknya TvOne dan ANTV. Mulai dari memperkenalkan keluarganya sampai anaknya tampil di layar dan mempromosikan nama anyar ARB bukan lagi Ical. Alasannya, nama Ical dalam bahasa Jawa berarti hilang.

Data dari riset televisi komunitas menyebutkan ceruk pemirsa televisi begitu besar. Saat ini MNC Group menguasai penyiaran di Indonesia dengan RCTI menjangkau 120,6 juta, MNC TV 90,6 juta, Global TV 113,8 juta. Belum termasuk TV berjaringan dikuasai group ini.

EMTK Group (PT Elang Mahkota) melalui SCTV mampu menjangkau 119,1 juta dan Indosiar 118,4 juta. TransCorps lewat Trans TV menyasar 100,7 juta dan Trans 7 menjangkau 101,1 juta.

“Mereka bukan hanya bermain dalam waktu tayang utama tapi dalam durasi. Yang saya punya TV One, sedang kita teliti analisis konten. Sepuluh berita hasilnya delapan omongin Golkar,” kata penggiat televisi komunitas Budhi Hermanto Rabu pekan lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq cemas soal Pemilu 2014 dimonopoli oleh partai memiliki televisi. “Peran media massa sebagai sumber akses utama sangat tinggi. Dari mana sumber informasi politik? Media massa dan komunikasi informal,” ujarnya.

Dia melihat media mulai mengintegrasikan kepentingan antaran media dan politik. Sebab itu, dia meminta Komisi Penyiaran Indonesia harus memperkuat diri sebelum memberikan sanksi pada siaran politik melalui pendekatan riset.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengingatkan politisi untuk tidak terlalu percaya diri kalau iklannya akan dilirik oleh masyarakat begitu saja. “Ada hal yang perlu kita sadari, rakyat kita jangan diukur sama dengan 68 tahun lalu. Mereka sudah punya kesadaran tinggi," tuturnya.

Dia menegaskan ketika masyarakat tidak mau ikut pemilu jangan menyalahkan pers atau hasil dari tekanan dari pers. Rakyat punya sikap independensi sendiri untuk menilai fenomena yang ada. "Rakyat kita punya kesadaran untuk menentukan pilihan tanpa diarah-arahkan."