Membaca Arah Politik Abdi Negara

Merdeka.com - Menyambut tahun politik, ragam ekspresi para Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai terlihat. Dari berterus terang maupun diam-diam mendukung calon presiden. Mereka begitu hati-hati di tahap ini. Harus cari aman sambil mengakali aturan.

Sikap itu terpaksa dilakukan. Lantaran para abdi negara itu terikat pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dua aturan ini memerintahkan agar ASN menjaga netralitas. Tidak mengekspresikan pilihan politik dalam ruang publik.

Nyatanya itu sulit terwujud. Apalagi di era serba digital. Banyak di antara mereka tak sadar melanggar aturan. Bahkan sampai ungkap kekecewaan atas kebijakan dibuat pemerintah.

Seperti dirasakan salah seorang pejabat di kementerian. Sudah 14 tahun jadi ASN, dia mengaku hidupnya tak ada perubahan di bawah rezim Joko Widodo, presiden sekaligus petahana di Pilpres 2019. Tak ada kebijakan pemerintah menguntungkan. Selama empat tahun memerintah, baru sekali menikmati kenaikan gaji.

"Zaman Jokowi ini 4 tahun enggak naik. Baru kemarin pas Desember ada pengumuman kenaikan gaji setelah 4 tahun," ungkap PNS berinisial R itu kepada merdeka.com akhir pekan lalu.

Anggapan kehidupan PNS pasti sejahtera ternyata tidak dirasakannya. Pria itu mengaku, gaji pokoknya justru di bawah upah minimum DKI. Sekitar 3,5 juta untuk golongan III-D. Padahal dia bekerja di kantor pusat.

Angin segar kenaikan gaji diungkapkan Jokowi belum dirasakan. Sebab di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kabar kenaikan gaji biasanya disampaikan dalam sidang paripurna presiden tiap bulan Agustus. Lalu terealisasi pada Januari tahun berikutnya. Dirinya pesimis bertambahnya nominal gaji bulan depan.

Sejak tahun 2008, tiap tahun para abdi negara mendapatkan kenaikan gaji. Meskipun hanya 2 persen dan kerap dirapel pada bulan keempat, tapi disambut suka cita.

Di masa SBY pula lahir kebijakan tunjangan sertifikasi. Jumlahnya disesuaikan dengan kinerja tiap pegawai. Dibayarkan pertengahan bulan. Cukup untuk menyambung hidup hingga tanggal gajian.

Kebijakan warisan masih ada sampai sekarang. Tetapi R tetap mengeluhkan soal kenaikan gaji. "Pemerintahan Pak Jokowi tidak memberikan kontribusi yang bagus buat kita (ASN), padahal pengeluaran anggaran negara untuk ASN kan memiliki dampak," ungkapnya.

Setelah terpilih pada 2014 silam, R menuding Jokowi sibuk melakukan pencitraan. Demi melenggang mulus di pilpres 2019. Misalnya, banyak meresmikan pembangunan infrastruktur dan menganggap sebagai karya sendiri. Padahal perencanaannya dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Termasuk dengan program bagi-bagi sertifikat rumah, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS.

Inilah alasan R tak ingin Jokowi terpilih untuk kedua kalinya. Dia meyakini Jokowi cukup satu periode. Baginya, Jokowi tak cakap mengurus negara. Pengetahuan mantan Wali Kota Solo ini terbatas. Berbeda dengan capres penantang Prabowo Subianto. Katanya, Prabowo memiliki pengetahuan mumpuni untuk mengatasi beragam masalah bangsa. Berpihak kepada rakyat kecil.

Mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat dari orasi politik mantan Danjen Kopassus itu kerap menyuarakan agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Meski begitu dia sadar, Prabowo dan timnya belum tentu bisa lebih baik dari Jokowi. Namun, dia melihat ada harapan. Apalagi dirinya kadung kecewa pemerintahan Jokowi. "Siapa pun penantang Jokowi pasti saya akan pilih. Sekali pun Rhoma Irama nyalon, saya akan pilih dia."

Kisah sebaliknya justru dialami Oki. Seorang guru PNS di Jakarta. Di rezim Jokowi, kehidupan Oki berangsur membaik. Tiap tahun dia mendapatkan kenaikan gaji. Besarnya 5 persen dari gaji pokok.

Setidaknya tiap bulan dia mendapatkan gaji sampai Rp 13 juta. Jumlah itu sangat cukup untuk membuat dapurnya ngebul dan sekolah anak-anaknya.

Dibandingkan rezim sebelumnya, Oki mengaku baru satu kali SBY mengeluarkan kebijakan naik gaji untuk guru. Yakni tahun 2008, menjelang masa kampanye pilpres 2009. Dia ingat betul saat itu masih bertugas di Pandeglang. Tiap bulan dia digaji Rp 4 juta.

"Saya merasa lebih sejahtera di zaman Pak Jokowi," kata Oki saat berbincang dengan merdeka.com pekan lalu.

Meski begitu, kualitas PNS di rezim Jokowi tak jauh berbeda dengan era SBY. Menurutnya, meski kehidupan guru PNS lebih sejahtera, soal kualitas semua kembali pada tiap individu.

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Peningkatan kesejahteraan guru PNS jadi alasan Oki ingin Jokowi tetap jadi presiden hingga tahun 2024. Dia menilai, Jokowi akan berhasil membangun Indonesia bila diberikan kesempatan memerintah sampai lima tahun ke depan. Alasannya, selama 4 tahu lalu Jokowi menunjukkan kerja nyata.

Dia merasa banyak prestasi dibuat Jokowi. Salah satunya tentang banyaknya proyek infrastruktur dibangun. Bukan cuma itu, Oki merasa mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Bahkan Jokowi mengingatkan para guru untuk hati-hati dalam mengelola keuangan sekolah. Jangan sampai dikorupsi untuk kepentingan pribadi. "Secara pribadi saya mendukung Pak Jokowi karena kerja beliau nyata dan terasa," kata Oki.

Dukungan PNS di Pilpres

Hasil penelitian Lembaga Survei Charta Politika menunjukkan, jumlah PNS pendukung pasangan Prabowo-Sandi unggul dengan persentase 44,7 persen. Sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya didukung 40,4 persen pemilih dari kalangan PNS. Masih ada 14,9 persen pemilih PNS belum menentukan pilihannya.

Bila dibandingkan dengan Pilpres 2014, jumlah pemilih Jokowi justru meningkat. Pada pilpres periode lalu, pendukung Jokowi-Jusuf Kalla dari kalangan PNS berkisar di angka 20-35 persen. Sebaliknya, PNS pendukung Prabowo-Hatta mencapai angka 60 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melihat kondisi ini lantaran pada debat pertama Prabowo menyatakan gaji para ASN harus ditingkatkan. Sebab Ketum Partai Gerindra ini menilai, gaji para abdi negara masih di bawah standar dan perlu meningkatkan kesejahteraan.

Hal sebaliknya justru diungkapkan Jokowi. Capres petahana ini menyatakan, gaji ASN hari ini sudah cukup menyejahterakan pegawai negara. Apalagi Jokowi kembali menegaskan tentang kebijakan lelang jabatan dan e-budgeting.

Kebijakan ini digaungkan sejak kampanye tahun 2014. Kemudian direalisasikan saat menjabat sebagai presiden. "PNS di zona nyaman terganggu dengan sistem lelang jabatan, e-budgeting, dan sulit buat mereka buat bermain," Yunarto menjelaskan.

Sebenarnya, kata Yunarto, tidak semua PNS merasa terganggu dengan kebijakan Presiden Jokowi saat ini. Justru kebijakan lelang jabatan disambut PNS muda lantaran senioritas tak lagi memengaruhi kenaikan jabatan. Mereka bisa melampaui para senior. Meski ini bisa menimbulkan gejolak di internal mereka.

Sementara itu, Yunarto menilai PNS pemilih Prabowo adalah mereka yang merasa sistem lama lebih menghidupi mereka. Janji peningkatan pendapatan juga turut memengaruhi keterpilihan Prabowo. Tak hanya itu, PNS pemilih Prabowo-Sandi dianggap sudah mengetahui kinerja Jokowi dan merasa kecewa. Sehingga berharap di bawah rezim Prabowo nanti kehidupan mereka akan berubah.

Sedangkan kelompok PNS yang menginginkan perubahan sistem dipastikan akan mendukung Jokowi. Sebab, sistem birokrat lama dianggap buruk. Adanya sistem senioritas tak menguntungkan.Sehingga mereka mendambakan perubahan. Lantas selama empat tahun memimpin mereka merasa Jokowi memberikan warna baru dalam sistem PNS.

"Jadi ketika mereka ingin perubahan, mereka akan pilih Jokowi," kata Yunarto kata Yunarto menerangkan.