Menanti Jatah Menteri dari Jokowi

Merdeka.com - Koalisi partai pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masuk babak baru. Setelah dinyatakan menang dalam Pilpres sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024, kini mereka menunggu bagian. Kursi menteri dirasa paling empuk untuk dibahas.

Komposisi jajaran Kabinet Indonesia Kerja mulai jadi perhatian. Ada 34 jabatan menteri bakal diperebutkan untuk jabatan Jokowi periode kedua. Termasuk bagi sembilan partai koalisi. Ini belum termasuk berbagai organisasi masyarakat dan kelompok pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, mengatakan pihaknya akan selalu ada dalam barisan pendukung Presiden Jokowi. Mendukung penuh visi misi dan program kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga lima tahun mendatang. Menerjemahkan janji politik petahana dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan anggaran APBN setiap tahun.

Meski sebagai petahana, langkah awal menerjemahkan janji politik adalah menyusun struktur kabinet kerja presiden. Ini jadi sangat penting lantaran visi pemerintahan Jokowi tak lagi berfokus pada sektor infrastruktur. Di periode kedua ini, Jokowi sepakat untuk fokus pada memaksimalkan sumber daya manusia dan perkembangan teknologi.

"Apakah sama dengan 2014 atau ada perubahan sesuai dengan visi dan misi," ungkap Johnny kepada merdeka.com pekan lalu.

Johnny masih enggan mengakui adanya pembahasan khusus dengan Jokowi terkait Kabinet Jilid II. Mereka masih fokus pemenangan Jokowi-Ma'ruf baik di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini ada dua kader partai besutan Surya Paloh ini duduk menjadi kursi. Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Johnny belum bisa memastikan dua menteri NasDem ini akan tetap bertahan atau kena reshuffle. Apalagi salah satu di antara mereka tengah terlibat dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso kader Partai Golkar. Saat bersidang, Bowo mengaku menerima uang Rp 2 miliar dari Enggar untuk mengawal pembahasan Permen Perdagangan Nomor 16/M-SDAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas.

"Itu kan hak prerogatif presiden," ujar Johnny.

Meski begitu Johnny mengaku partainya sudah menyiapkan kader terbaik untuk membantu Jokowi-Ma'ruf. Apalagi kebiasaan Jokowi dalam mengambil keputusan bakal meminta saran partai koalisi.

Hal sama juga akan dilakukan Partai Golkar. Mereka semangat dalam memastikan bahwa penciptaan kesejahteraan rakyat dan pengembangan SDM tetap berjalan dengan baik. Setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Terkait jatah menteri, Wakil Sekjen Partai Golkar, Ace Hasan mengaku lobi itu belum terjadi. Belum ada instruksi dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menyiapkan kader bakal membantu Jokowi di kursi menteri.

"Kita serahkan kepada ketua umum untuk melakukan pembahasan dengan Pak Jokowi terkait dengan kebijakan formulasi dari koalisi Indonesia Kerja lima tahun ke depan," ujar Ace Hasan saat dihubungi merdeka.com pekan lalu.

Saat ini ada tiga kader partai Golkar mengisi jabatan menteri di kabinet Jokowi-JK. Mereka adalah Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang sebagai Menteri Sosial dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman.

Golkar, kata Ace, memercayakan Jokowi meramu porsi kursi kabinet untuk membantunya selama periode kedua. Harapan adanya penambahan jumlah kader menjadi menteri Jokowi selalu tak dipungkiri. Meski begitu, semua kembali pada kewenangan Jokowi.

"Kita percayakan kepada Pak Jokowi untuk memformulasikan upaya kita dalam membangun koalisi dalam mencapai target-target pencapaian 5 tahun ke depan," kata Ace.

Komposisi Ideal Jatah Menteri

Wacana perombakan pembantu presiden mulai didengungkan. Jokowi-Ma'ruf harus putar otak meramu komposisi jabatan menteri yang diisi partai pendukung maupun profesional.

Pengamat politik, Usep Ahyar mengatakan istilah 'bagi-bagi jatah menteri' dengan rekan koalisi tidak bisa dihindarkan dalam sistem pemerintahan presidensial. Ini merupakan konsekuensi logis dari lahirnya sistem koalisi pemenangan.

Di sisi lain masyarakat justru menginginkan presiden mempekerjakan para profesional di bidangnya. "Harapan masyarakat ini jangan terlalu mengakomodasi (keinginan partai politik), tapi lebih banyaknya mempertimbangkan ini untuk mengefektifkan kinerja yang sekarang," kata Usep.

Sebenarnya, menurut Usep, Jokowi kali ini tidak memiliki banyak beban politiknya. Sebab semua sudah ditampung dengan baik. Tak hanya itu, jabatan kali ini merupakan periode kedua. Sehingga ke depan di tahun 2024 tidak lagi butuh hubungan politik untuk jabatan berikutnya.

Harus disadari juga Jokowi harus mempertimbangkan komposisi partai koalisi di parlemen. Ini menjadi hal penting lainnya sebagai penyokong beragam program kerja yang telah direncanakan. Untuk itu mengakomodasi partai politik sangat diperlukan. Tetapi, harus dibatasi jumlah kader partai yang ada di kabinet. Setidaknya utusan dari partai politik juga orang-orang profesional di bidangnya.

"Sehingga efektivitas dari kabinet-kabinet itu bisa kita jamin," ujar Usep.

Usep menilai sebaiknya tidak ada dikotomi antara politisi maupun profesional. Seorang profesional bisa ditemukan di berbagai partai politik. Sehingga sebaiknya pencarian pemimpin lembaga mengutamakan keahlian. Lagi pula, sebagai Presiden, Jokowi memang dituntut untuk menampung beragam kepentingan. Sebab sangat penting menjaga stabilitas politik.

Dia meyakini, ramuan pembantu presiden masih mengedepankan profesional di bidangnya. Tetapi, menjadi pekerjaan rumah baru bagi Jokowi untuk mengakomodir beragam kepentingan yang ada.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Syafuan Rozi Seobhan, menyebut tidak banyak profesional bagian dari kader partai politik. Untuk itu dia menyarankan jabatan menteri harus dikombinasikan antara politisi dengan teknokrat.

Syafuan mencontohkan, bila dalam satu kementerian dipimpin politisi maka wakil menteri sebaiknya diisi seorang profesional atau teknokrat. Begitu juga sebaliknya. Dia khawatir bila tidak menggunakan rumus tersebut, masalah yang diselesaikan hanya bersifat permukaan saja. Tidak selesai hingga akarnya.

Ini tentu berujung pada efektivitas kerja kementerian. Sehingga sulit untuk mencapai tujuan akhir. "Jadi menurut saya supaya kabinetnya baik harus ada pimpinan politik atau wakilnya teknokrat yang mengerti di lapangan," kata Syafuan kepada merdeka.com pekan lalu.

Pengamat LIPI ini kurang yakin kinerja politis berasal berlatar belakang profesional dalam memimpin sebuah lembaga. Sebab, sepanjang diketahuinya tidak banyak para teknokrat melanjutkan karirnya di partai politik. Sekalipun ada, sangat jarang dan cenderung memiliki pembawaan sebagai seorang politisi.

"Makanya harus ada porsi 50 persen politisi, 50 persen teknokrat. Jangan semua orang partai," ujarnya.

Beragam upaya rekonsiliasi tengah dilakukan para elit politik pasca pilpres. Tak bisa dipungkiri selama masa kampanye, masyarakat Indonesia seolah-olah terbelah menjadi dua kubu. Pendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf dan pendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

Wacana rekonsiliasi terus diembuskan. Bahkan ada usulan agar Jokowi merangkul semua partai politik dalam bahtera pemerintahan. Namun, usulan ini tentu menuai ragam reaksi. Salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara tegas, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar menolak adanya bagi-bagi jatah menteri pada partai pendukung Prabowo-Sandi.

Soal rekonsiliasi, dia sangat mendukung. Sebab itu demi keutuhan bangsa dan negara. Hanya saja dia menolak jika mereka juga mendapat jatah menteri atau jabatan sejenis.

"Tapi kalau untuk rekonsiliasi tidak apa-apa, syaratnya rekonsiliasi masuk, (tapi) jatah tetap," kata Muhaimin pekan lalu.

Usep Ahyar menilai wacana sharing power harus sangat memperhatikan stabilitas politik. Kehadiran oposisi dalam sebuah pemerintahan juga sangat diperlukan. Jangan sampai semua partai politik menjadi pendukung pemerintah sehingga tak ada pihak yang melakukan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah.

Ruang parlemen menjadi tempat ideal bagi para oposisi memainkan perannya. Hanya saja, oposisi masala lalu terlalu banyak membawa kepentingan partai ketimbang kepentingan masyarakat luas.

"Catatannya kritik harus konstruktif, kualitatif, dibarengi data dan fakta yang bagus, memperlihatkan kepentingan rakyat dibanding persoalan partai," tegas Usep menerangkan.