Menanti Pendatang Baru Koalisi Jokowi

Merdeka.com - Restu partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi kunci. Tidak sembarangan pendatang baru masuk koalisi. Terutama untuk Partai Gerindra. Sebagai mantan lawan, kehadiran partai itu harus dibahas mendalam.

Opsi mendatangkan Partai Gerindra ke dalam koalisi paling terbuka. Diawali dengan pertemuan dua mantan seteru di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Jokowi, di stasiun MRT. Kemudian menyusul kedatangan ketua umum Gerindra itu ke rumah dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng.

Keharmonisan Prabowo dan Megawati berlanjut. Kongres PDIP di Bali awal Agustus menjadi pintu masuk Partai Gerindra bakal bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Kedatangan Prabowo dalam gelaran itu membuatnya jadi sorotan utama. Jokowi selaku kader PDIP dan presiden pun turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak mudah Partai Gerindra untuk diterima dalam koalisi. Mereka harus mendapat restu tiap partai koalisi Jokowi di luar PDIP. Kedekatan Prabowo dengan Megawati bukan menjadi syarat utama.

Partai NasDem dikabarkan paling menentang rencana Partai Gerindra bergabung dengan kubu Jokowi. Surya Paloh sebagai pimpinan partai bahkan sampai memanggil satu per satu ketua umum partai lain kecuali PDIP. Pertemuan itu dilakukan dua hari sebelum Prabowo menyambangi kediaman Megawati.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menyebut pertemuan pada 22 Juli 2019, itu memang membahas terkait kondisi politik. Dia menegaskan pertemuan itu memang menjaga soliditas partai. Namun, Muhaimin tidak dijelaskan lebih jauh apakah ada di dalam pertemuan juga membahas terkait kehadiran Partai Gerindra di dalam koalisi. "Pokoknya mempersolid barisan, solidkan barisan dulu," ucap Muhaimin usai pertemuan.

Desas-desus di balik pertemuan itu, Surya meminta tiap ketua umum partai pendukung Jokowi menolak masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi. Pertemuan berbalut ulang tahun itu sekaligus meyakinkan bahwa semua partai pendukung Jokowi masih solid.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G Plate, menyebut belum ada pembahasan serius mengenai gabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi. Partainya belum menentukan sikap. Lantaran semua harus dibahas dengan partai koalisi lain.

Surya Paloh juga berharap segera melakukan pertemuan lebih jauh dengan pimpinan partai koalisi Jokowi. Dia merasa tidak bisa memutuskan sendiri. "Kalau NasDem sendiri satu-satunya sebagai partai pengusung pemerintah saya jawab langsung. Tapi ada kawan koalisi lainnya kita duduk bisik-bisik dulu," ujar Surya saat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie, merasa kehadiran partai di luar koalisi Jokowi tidak perlu diajak bergabung. Apalagi banyak tuduhan hingga fitnah menyerang Jokowi-Ma'ruf selama Pilpres lalu. Dua kubu seharusnya berpikir logis. Bila menang berkuasa, kalah menjadi oposisi.

Terkait kabar Partai Gerindra akan masuk dalam koalisi, Effendy mempertanyakan sikap partai tersebut. Seharusnya partai pimpinan Prabowo itu sadar diri dan tidak menyatakan pendapat bakal siap membantu pemerintah.

"Sekarang sudah ketahuan yang kalah tapi bilang siap kalau diminta bantuan. Kalau sudah kalah ucapkan selamat dan bilang kami akan memantau dari luar," kata Effendy kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Menurut Effendy, perlu dipertanyakan asal usul rencana gabungnya Partai Gerindra. Informasi internal partai, belum ada ucapan Jokowi menyatakan mengajak Prabowo bergabung. Sebenarnya tidak masalah bila ajakan itu dilakukan atas nama pribadi maupun salah satu partai pendukung, namun semua harus disetujui ketum partai lain.

Dia mencontohkan, misalnya PDIP membangun kembali komunikasi dan persahabatan dengan Partai Gerindra dan ada kepentingan politik tentu secara kepartaian boleh. Tetapi, bila menyangkut urusan koalisi lebih baik dibahas dalam forum resmi.

"Urusan koalisi kan harus ada tanda tangan, para ketua umum. Kalau di jalan ada yang mau ngajak orang atau tidak mengajak orang itu kan harus dirembuk bersama. Etikanya seperti itu," dia menjelaskan.

Peluang Partai Gerindra

Hubungan Megawati dan Prabowo memang sudah terjalin sejak lama. Bahkan suami Mega, Almarhum Taufik Kiemas merupakan sosok yang menjemput Prabowo kembali ke Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kedekatan mereka bakal terwujud dalam satu koalisi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengisyaratkan terbuka peluang untuk Gerindra bergabung menjadi koalisi. Hanya saja, untuk kerjasama di legislatif perlu kesepakatan bersama empat anggota koalisi, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP.

PDIP mencari partai untuk paket MPR yang sepakat untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Terutama terkait sikap politik PDIP yang menginginkan menjadikan MPR lembaga tertinggi untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Mereka membuka peluang Gerindra dan partai eks pendukung Prabowo bergabung dalam satu paket jika memiliki agenda sama. Namun, harus dilakukan musyawarah mufakat dengan Koalisi Indonesia Kerja dan disetujui Jokowi.

Menurut Eriko, Prabowo memang menawarkan konsep untuk diserahkan kepada Jokowi. Konsep tersebut berkaitan dengan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi. Eriko membantah hal tersebut pernah disampaikan kepada Mega dan PDIP.

Eriko merasa bila Prabowo memberikan usulan untuk membangun bangsa dan Jokowi menerima usulan dengan memberikan kursi kabinet, bukan mengartikan ada politik transaksional. "Apa itu disebut transaksional, apa itu salah, juga kan tidak. Yang penting orang yang dipilih itu orang yang terbaik yang bisa menuntaskan masalah dihadapi ke depan," kata Eriko kepada merdeka.com.

Partai Golkar merasa belum ada pembahasan terkait rencana Partai Gerindra bergabung dalam koalisi. Mereka merasa sejauh ini koalisi solid. Bahkan yakin Jokowi masih memegang komitmen untuk para koalisi.

Mereka merasa masih ada waktu membahas masalah ini. Partai Golkar menyerahkan semua keputusan kepada Jokowi dan yakin koalisi tetap diutamakan. "Kami yakin Pak Presiden Jokowi komitmen dengan koalisi yang sudah terbentuk sebelum Pemilu dimulai," ungkap Ketua Bidang PP Sumatera IV Partai Golkar Bobby Adityo Rizaldi.

Presiden Jokowi dikabarkan segera mengumpulkan para ketua umum partai koalisi pada September nanti. Sekaligus menunggu internal para partai koalisi menyelesaikan urusan internal melalui rapat kerja nasional.

Bulan September nanti Partai Gerindra bakal menggelar rapat kerja nasional. Dalam pembahasan nanti akan menentukan keputusan arah partai. Termasuk soal upaya memenangkan Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. Dalam agenda nama Megawati masuk dalam undangan.

Undangan ini sebagai wujud menghormati lantaran sebelumnya Prabowo Subianto sudah diundang pada kongres V PDIP di Bali. Informasi dari internal Partai Gerindra, sinyal keputusan bergabung tergantung kehadiran Jokowi dalam cara bulan September nanti.

Prabowo sudah menawarkan konsep kepada Jokowi mengenai kebutuhan fundamental bangsa. Terkait pangan, air dan energi. Bila konsep ini diterima dan diminta bergabung maka tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra bakal bergabung dalam koalisi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan kongres tersebut akan digelar di Hambalang, Jawa Barat dan akan dihadiri para kader dan banyak tokoh nasional lainnya. Untuk kehadiran Jokowi, dia belum bisa memberikan bocoran terkait rencana itu.

Sedangkan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan belum bicara soal koalisi atau oposisi di internal. Bulan September menjadi penentu. "Agendanya termasuk apakah Gerindra akan ada di posisi pemerintah atau di oposisi," ujar Riza mengungkapkan.

Reporter: Anisya Al Faqir, Raynaldo Giffari Lubabah, Angga Yudha Pratomo