Menunggu Jokowi bicara Sumur Abadi

Merdeka.com - "Saya ingin agar proyek besar ini memberikan manfaat kepada ekonomi langsung, dan menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (multiplier effect) pada perekonomian nasional kita," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas bersama dengan delapan menteri didampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla saat membahas hasil kajian Blok Masela seperti dikutip merdeka.com dari situs Sekretariat Kabinet.

Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum mengambil keputusan soal pengelolaan teknologi untuk Blok Masela. Polemik ini meruncing ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengkaji kembali teknologi bakal digunakan untuk mengelola Blok Masela.

Polemik ini kian menarik, mengingat ladang gas terbesar dimiliki negeri ini menjadi topik hangat menjelang akhir tahun lalu. Salah seorang sumber merdeka.com mengungkapkan jika ada kepentingan dibalik tarik ulur pengelolaan teknologi bakal digunakan mengelola Blok Masela. Namun dia tidak merinci siapa orang bermain dalam kepentingan ini. "Setiap ada isu besar ada permainan besar," ujar sumber itu pekan lalu.

Menengok lebih jauh, temuan cadangan gas terbesar itu bermula saat Inpex Coorporation menemukan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Bermodal production sharing contract (PSC) yang ditandatangani oleh pemerintah pada 16 November 1998, perusahaan berkantor pusat di Jepang ini melakukan eksplorasi awal. Inpex langsung ngebut buat melakukan studi pendahuluan.

Hasilnya pada tahun 2000, sumur pertama ditemukan. Inpex menyebut temuan itu sumur abadi satu. "Baru tahun 2000 ditemukan sumur eksplorasi pertama, sumur abadi satu," kata Manager Communication and Relations Inpex Corporation Usman Slamet saat berbincang dengan merdeka.com di kantornya, Jumat pekan kemarin.

Penelitian terus dilakukan Inpex, pada tahun 2002, total sudah tiga sumur di temukan. Lokasi sumur-sumur itu berdekatan. Sumur ke dua ditemukan hanya berjarak 13,5 kilometer, sedangkan sumur ke tiga berjarak 16,5 kilometer. Lima tahun setelahnya, Inpex sudah menemukan tujuh sumur. Setahun setelahnya, Inpex mendapatkan sertifikasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, cadangan gas ditemukan 6,9 triliun kaki kubik(tcf).

Hasil temuan itu kemudian dikembangkan. Pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Inpex mengajukan rencana pengembangan lapangan Plan of Development (PoD). Metode pengolahan juga ditentukan Inpex. Adalah pengolahan dengan sistem kilang terapung di atas laut (FLNG). Pada tahun 2011, Inpex mendapat dukungan, Royal Dutch Shell bergabung dengan sistem bagi hasil.

"Saat itu sudah FLNG dan langsung di approve pada akhir 2010," tutur Usman. Gabungnya Shell sebagai pengelola Blok Masela berimbas positif. Eksplorasi dilakukan oleh dua perusahaan ini kembali menemukan tiga sumur lagi. Total sepuluh sumur ditemukan. Kandungan gas nya pun melesat tinggi melebihi perkiraan Inpex. Berdasarkan sertifikasi Lemigas kandungan sumur meningkat dari 6,9 triliun kaki kubik (tcf) menjadi 10,7 triliun kaki kubik (tcf).

Setelah dikaji dengan pemerintah, Inpex kemudian mengajukan revisi PoD tahap pertama. "Berdasarkan kajian dari pemerintah, Inpex mengajukan revisi POD satu. Di mana revisinya diajukan akhir 2014," ujar Usman. Jalan pun mulus, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menyetujui revisi proposal itu. Namun sebelum keputusan itu keluar, Rizal Ramli bersuara keras. Dia ingin Kementerian ESDM di bawah Sudirman Said mengkaji kembali teknologi pengelolaan Blok Masela.

Rizal berpendapat jika teknologi kilang terapung tidak berpihak pada pengembangan masyarakat di sekitar Blok Masela. Pernyataan itu membuat Kementerian ESDM mengambil jalan tengah. Dia menunjuk konsultan independen untuk mengkaji pengelolaan Blok Masela.

"Itu pendekatan hitungan (accounting) saja, tetapi kami ingin pendekatan ekonomi supaya manfaatnya juga sebesar-besarnya buat rakyat dan masyarakat kita, terutama penduduk Maluku. Ini perlu wawasan yang lebih luas daripada sekitar itu saja," ujarnya kepada wartawan di Balai Kartini beberapa waktu lalu.

Dari data yang diperoleh merdeka.com, banyak kajian telah membahas perbandingan keuntungan pengelolaan Blok Masela melalui kilang di darat ataupun kilang terapung.

Semua memiliki untung rugi. Namun secara pengelolaan, pengelolaan dengan kilang di atas laut jauh lebih murah ketimbang dengan kilang di darat. Kilang terapung membutuhkan dana sebesar USD 14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat membutuhkan dana USD 19,3 miliar. Ada selisih sebesar USD 5,3 miliar.

Ilustrasinya begini. Jika pengembangan dilakukan melalui kilang di darat, peluangnya ialah tambahan pemesan bagi industri darat yang sudah ada dan mumpuni. Jika di kelola melalui kilang terapung, peluang peningkatan kapasitas industri galangan kapal dan fabrikasi nasional bisa menjadikan para pemain kompetitif.

Sedangkan hitungan dari sisi pendapatan negara, pengelolaan kilang terapung lebih signifikan ketimbang kilang di darat. Dalam dokumen itu disebut terjadi selisih lumayan besar. Jika dikelola melalui kilang di darat (OLNG) pendapatan negara bisa mencapai USD 48 miliar. Sedangkan kilang terapung (FLNG) pendapatan negara sebesar USD 57 miliar. Ada selisih USD 9 miliar. Dokumen itu menyebut selisih sekitar Rp 117 triliun.

"Dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat," tulis dokumen itu.

Namun sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah untuk menentukan skema pengelolaan Blok Masela. Semoga keputusan keluar kelak berpihak pada kepentingan rakyat. Sudah sepatutnya cadangan gas di lapangan abadi dipergunakan untuk memajukan negeri. (mdk/arb)