Milenial Kesal Politik Doyan Berbual

Merdeka.com - Musim politik memasuki bulan ketiga. Semua berlomba. Adu strategi meraih suara. Ragam cara ditempuh demi rebut perhatian pemilih. Hajatan politik kian menarik. Sebab agenda lima tahunan ini dengan format baru. Rakyat tak cuma pilih presiden dan wakilnya. Melainkan memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dalam waktu bersamaan.

Demi mengamankan kursi sebagai wakil rakyat, partai politik kembali turun gunung. Blusukan dari kampung ke kampung. Safari politik ke berbagai pesantren. Kunjungan dari pasar satu ke pasar lain. Berbaur dengan konstituen. Meminta masyarakat memilihnya pada 17 April 2019 mendatang.

Milenial jadi sasaran utama. Data Kementerian Dalam Negeri jumlah pemilih milenial mencapai 100 juta jiwa. Sementara jumlah total pemilih mencapai 196,5 juta jiwa. Survei Saiful Mujadi Research Consulting (SMRC) menyebutkan jumlah berbeda. Diperkirakan ada sekitar 34,4 persen dari jumlah pemilih. Namun usia milenial dibatasi dari 17-34 tahun.

Irna menyadari betul jadi incaran partai di tahun politik. Banyak hal dilakukan peserta pemilu untuk menarik perhatiannya. Bukan cuma kampanye pakai cara konvensional, mereka juga mulai merambah dunia milenial. Misalnya lewat kampanye kreatif di media sosial.

Berkaca dari pelaksanaan kampanye Pilgub DKI, mahasiswi asal Jakarta ini melihat sudah banyak teman seusianya ikut berpartisipasi dalam kampanye politik. Termasuk dirinya yang sempat menghadiri seminar dengan tema serupa. "Mereka (parpol) selalu kasih bumbu-bumbu yang menarik perhatian kita," kata Irna saat menunggu dosen di kampusnya sambil berbincang dengan merdeka.com pekan lalu.

Milenial merupakan generasi melek teknologi. Ini jadi mesin penyebaran konten kampanye yang mampu menyampaikan pesan secara personal dalam waktu cepat. Namun, bagi Dedi, hal itu tidaklah penting. Bahkan dia membersihkan berbagai konten bermuatan politik dari akun media sosialnya. Sebab tak mau ambil pusing dengan proses kampanye sosial media para parpol.

"Ya gue ingin saja timeline gue bersih sama politik. Tapi gue harus gunakan hak politik pas pencoblosan," ujar Dedi sambil menyeruput segelas kopi hitam.

Pekerja swasta ini beranggapan satu suaranya sama sekali tidak berpengaruh. Siapapun pemimpin atau wakil rakyat semua akan berjalan seperti biasa. Tapi itu bukan berarti dia masuk dalam golongan putih (golput). Tiap waktu pemungutan suara, dia tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak politiknya.

Memastikan Masuk DPT

Kesadaran terhadap pentingnya suara tiap pemilih belum begitu disadari. Yudi misalnya. Bekerja sebagai produser di radio ini, beranggapan suaranya tak begitu berpengaruh pada tiap Pemilu. Dia sadar hanya pekerja biasa. Bukan tokoh publik memiliki massa dalam jumlah besar. Maka dia berasumsi suaranya tak penting dalam setiap pemilu.

"Kecuali gue publik figure yang punya followers banyak. Itu baru penting," ujar dia sambil terkekeh.

Pengundian nomor urut Parpol peserta Pemilu 2019 ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Meski begitu dia tetap mengikuti perkembang politik Indonesia. Salah satunya soal penolakan poligami yang dilemparkan PSI. Partai bernafas anak muda ini sempat mencuri perhatian Yudi. Dia sempat kepincut dengan semangat milenial Grace Natali. Sayangnya, bola panas penolakan poligami dilontarkan membuat dia berpikir dua kali.

Kisah lain justru datang dari Annisa Nurlatifah. Youtuber asal Bandung ini memiliki perhatian lebih soal pesta demokrasi lima tahunan. Kondisinya tengah merantau di ibukota membuat Annisa khawatir tak bisa menggunakan hak politik tahun depan.

Ini bermula dari proses pendataan daftar pemilih tetap (DPT) di tempat tinggalnya. Pemilik akun Youtube Ipeh Julid ini ingat betul saat Jawa Barat memilih gubernur tahun lalu. Beberapa bulan sebelum tanggal pemilihan, ada petugas melakukan pendataan. Sementara hingga saat ini, belum ada petugas kembali datang untuk melakukan pendataan serupa.

"Sampai sekarang belum ada (pendataan ulang). Jadi takutnya malah enggak dapat hak suara," ungkap Annisa.

Kekhawatirannya kian menjadi saat menonton iklan layanan masyarakat KPU. Iklan itu menyebut tiap pemilih wajib melakukan registrasi secara online. Sayangnya, dia tak sempat langsung registrasi secara online. Selang beberapa hari baru menyempatkan diri membuka website KPU. Maksud hati ingin registrasi online, nyatanya sudah ditutup.

Sebagai milenial, dirinya ingin sekali terlibat dalam proses Pemilu. Sebab lewat pemilu anak muda bisa menentukan masa depannya. Pengalamannya di Pilpres 2014 lalu jadi perhatian. Saat itu dia masih berstatus mahasiswa di Bandung. Asyik dengan dunia kampus membuat Annisa tak peduli. Dia hampir melewatkan untuk datang ke TPS karena tugas.

"Soalnya gue enggak mau menyesal juga di kemudian hari karena enggak nyoblos," kata Annisa.

Maka itu, Annisa merasa cukup mengikuti perkembangan politik tanah air. Selain lewat televisi, media online jadi sumber beritanya. Sebagai milenial dia jadi sasaran empuk politisi. Banyak cara dilakukan partai politik atau caleg untuk mendapat perhatian. Sosial media jadi wadah efektif untuk berkampanye. Akibatnya tak sedikit di lingkaran pertemanannya ikut membicarakan masalah politik.

Mojang Bandung yang juga pegawai bank ini melihat anak muda mulai membahas politik dalam perbincangan santai. Hal ini dia rasakan sejak masa kampanye pilkada serentak akhir 2016 hingga pertengahan tahun 2017.

Banyak dari mereka ingin berpartisipasi dalam proses Pilkada sebagai pemilih. Tak sedikit rekannya datang ke TPS untuk menggunakan hak politi. Bahkan mereka rela pulang kampung demi bisa memilih bupati, wali kota atau gubernur.

Hanya saja, semangat pendatang ini tidak sejalan dengan warga lokal. Warga asli Jakarta yang punya hak politik sekalipun malah tak peduli. Mereka malah ikut-ikutan jadi antipolitik. Akan tetapi kondisi itu tak bertahan lama. Selepas Pilgub DKI, pembicaraan soal politik tak lagi jadi bahan obrolan. Perlahan mereka mulai bosan dengan gaya politik para politisi.

"Milenial di kantoran itu sudah malas, sudah enggak mau lagi bahas politik," terangnya Annisa.