Mimpi Indonesia Menjadi Contoh Atasi Perubahan Iklim

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyerukan negara-negara G20 bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata. Penanganan perubahan iklim tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan.

Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, 31 Oktober 2021 lalu, seperti dikutip dari situs Kominfo. Jokowi juga mengingatkan, negara-negara G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.

"Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019," kata Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan 'net sink carbon' untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan 'net zero' di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan net zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.

"Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs (nationally determined contributions)," tutur Presiden.

Jokowi berharap, saat presidensi Indonesia di forum G20 pada 2022, akan dihasilkan sebuah platform yang ditawarkan negara-negara G20 melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.

"Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, and affordability," kata Jokowi.

Peringatan WHO dan WMO

Sebuah laporan yang dirilis Badan Meteorologi Dunia (WMO) pada Oktober 2021 lalu menyatakan, 60 persen lebih dari 101 negara yang disurvei membutuhkan sistem prakiraan cuaca yang lebih baik yang dapat membantu mencegah kerusakan akibat cuaca buruk dan banjir.

Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang melakukan kajian kesiapan 101 negara dalam menghadapi kejadian cuaca ekstrem, seperti banjir, kemarau, dan gelombang panas menemukan, hanya separuh dari seratus negara yang memiliki strategi perubahan iklim dan kesehatan.

Dari jumlah tersebut, hanya 38 persen yang telah mengalokasikan pembiayaan dan kurang dari 10 persen yang telah mengimplementasikan dan mendanai rencana mereka.

WHO yang merilis laporan khusus tentang Perubahan Iklim dan Kesehatan menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow, Oktober 2021 lalu menyatakan, iklim dan kesehatan terkait erat, sehingga negara-negara harus menetapkan komitmen ambisius untuk mempertahankan pemulihan yang sehat dan hijau dari pandemi virus corona

"Peristiwa cuaca ekstrem yang semakin sering seperti gelombang panas, badai, dan banjir membunuh ribuan dan mengganggu jutaan nyawa sambil mengancam sistem dan fasilitas perawatan kesehatan saat paling dibutuhkan," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dilansir Reuters.

Perubahan iklim juga berdampak negatif terhadap kesehatan mental. WHO juga mencatat, polusi udara terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, yang juga mendorong perubahan iklim, menyebabkan 13 kematian per menit di seluruh dunia.

"Perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi umat manusia. Meskipun tidak ada yang aman dari dampak kesehatan perubahan iklim, mereka secara tidak proporsional dirasakan oleh mereka yang paling rentan dan kurang beruntung," tulis laporan itu.

WHO menyatakan, polusi udara terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, yang juga mendorong perubahan iklim, menyebabkan 13 kematian per menit di seluruh dunia.

Sedangkan Badan Meteorologi Dunia (WMO) menyoroti pengelolaan air yang tidak memadai. Seiring pertumbuhan populasi, jumlah orang dengan akses yang minim ke air bersih juga diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 5 miliar pada tahun 2050, dari 3,6 miliar pada tahun 2018.

Salah satu yang direkomendasikan WMO adalah sistem peringatan yang lebih baik untuk daerah rawan banjir dan kekeringan. Sistem peringatan harus dapat mengidentifikasi, kapan sungai akan meluap. Demikian juga pendanaan dan koordinasi yang lebih baik di antara negara-negara dalam pengelolaan air juga diperlukan.

"Kita harus siap untuk menghadapi krisis air yang mengancam," kata Sekretaris Jenderal WMO Petteri Taalas seperti dikutip dari Reuters.

Mencegah Kerugian Ekonomi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan ada empat sektor yang menjadi fokus dalam upaya ketahanan iklim. Tanpa dilakukan intervensi, potensi kerugian ekonomi sepanjang 2020-2024 dari dampak perubahan iklim diperkirakan mencapai Rp544,9 triliun.

Dengan intervensi melalui pembangunan berketahanan iklim, Bappenas menargetkan pengurangan kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun.

Keempat sektor yang menjadi target pembangunan berketahanan iklim itu adalah pertama, sektor kelautan dan pesisir (Rp179,57 triliun). Kedua, sektor air (Rp17,77 triliun). Ketiga, sektor pertanian (Rp61,72 triliun), dan keempat, sektor kesehatan (Rp22,92 triliun).

Koordinator Bidang Analisis Perubahan Iklim BMKG, Kadarsah menjelaskan, untuk sektor kelautan dan pesisir, lokasi super prioritas terbanyak berada di wilayah sumatera (pesisir barat). Lokasi berikutnya di wilayah pesisir yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yaitu di pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi.

Untuk sektor air, Kadarsah menyebut lokasinya tersebar hampir di seluruh pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah lainnya.

Selanjutnya untuk sektor pertanian, lokasi prioritas untuk ketahanan iklim tersebar di lahan pertanian di sebagian besar Pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi.

Terakhir, sektor kesehatan, Kadarsah menjelaskan, lokasi yang menjadi prioritas adalah sebaran kasus DBD di Pulau Jawa-Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian Sebaran kasus malaria di Pulau Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Sedangkan untuk sebaran kasus pneumonia difokuskan di pulau Jawa-Bali.

Berdasarkan Kajian Bappenas, potensi risiko dampak perubahan iklim di Indonesia akan membuat 5,8 juta KM persegi wilayah perairan berbagaha bagi kapal nelayan berukuran di bawah 10GT. Perubahan curah hujan bertambah 2,5 mm/hari. Gelombang ekstrem di laut juga meningkat lebih dari 1,5 meter dan kenaikan muka laut bertambah 0,8 hingga 1,2 cm/tahun.

Selain itu, 1.800 km garis pantai masuk dalam kategori sangat rentan. Kelangkaan air bersih juga diprediksi akan terjadi pada 2024.

Bukan hanya kerugian fisik, mata pencaharian masyarakat Indonesia juga berpotensi terganggu karena perubahan iklim. Sebanyak 24,2 juta masyarakat miskin di 480 kabupaten/kota dan 3,1 juta masyarakat miskin perkotaan semakin rentan menghadapi permasalahan ekonomi dan bahaya iklim.

Apa yang Sudah Dilakukan Indonesia?

Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia telah merancang mekanisme penganggaran yang baru dalam rangka merespons isu perubahan iklim. Mekanisme penganggaran tersebut dilakukan melalui penyediaan fitur penandaan anggaran perubahan iklim dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.

Implikasi dari penerapan penandaan anggaran perubahan iklim adalah terciptanya sistem yang terstruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim untuk tahun 2016-2020 mengacu pada dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 serta dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) sebagai acuan penentuan aksi adaptasi perubahan iklim. Demikian seperti dikutip dari Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020 yang diterbitkan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris dan menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2016, penandaan anggaran perubahan iklim dikembangkan mengikuti komitmen tersebut dengan menjadikan RAN GRK dan RAN API sebagai dokumen acuan.

Penentuan program/kegiatan mitigasi perubahan iklim dalam proses pelaksanaan penandaan anggaran di tingkat kementerian/ lembaga kemudian juga mengacu pada buku pedoman penentuan aksi mitigasi perubahan iklim yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 yang menjadikan pelaksanaan penandaan anggaran pun semakin kuat dan presisi karena proses perencanaan dan penganggaran untuk aksi mitigasi telah sesuai dengan standar nasional yang disepakati kementerian/lembaga.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi menyertakan perubahan iklim sebagai salah satu Prioritas Nasional melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Isu perubahan iklim menjadi Prioritas Nasional ke-6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti yang dihubungi merdeka.com menilai, perubahan iklim merupakan permasalahan multi-sektoral. Terdapat berbagai macam sektor yang berkontribusi terhadap emisi karbon termasuk sektor transportasi, energi, hingga limbah.

"Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI saya selalu menyuarakan bagaimana caranya agar sektor energi dan industri berperan andil dalam menekan emisi karbon," ujarnya.

DPR, kata Dyah, mendukung upaya pemerintah melalui RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2022. Melalu UU ini diharapkan mampu mendorong transisi energi di Indonesia sesuai Rencana Umum Energi Nasional yang menargetkan bauran energi 23% energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2030.

"Bagaimana agar sektor energi ramah lingkungan ini bisa lebih kompetitif di dalam market energi kita, bagaimana kita bisa mendorong industri hijau melalui berbagai macam insentif yang nantinya akan di berikan," jelas politisi Golkar itu.

Komisi VII DPR juga mendorong sektor industri bisa berperan untuk menerapkan konsep circular economy dalam berbisnis. Sebagai mitra kerja Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Dyah mengatakan, Komisinya mendorong agar riset dan inovasi dilakukan demi terciptanya masa depan yang berkelanjutan.

"Indonesia perlu mandiri dan mampu menciptakan berbagai macam teknologi ramah lingkungan agar kita tidak perlu tergantung dengan negara lain. Untuk itu transfer of knowledge sangatlah dibutuhkan," pungkasnya.