Multi sederhana dan multi sebardana

Merdeka.com - Comot Quick Count Pileg 2014 suguhan Radio Republik Indonesia (RRI): 10 partai bakal ber-DPR 2014-19. Gak salahlah nujuman merdeka.com: UU Pemilu Legislatif (Pileg) No 8/2012 berwatak gak bisa memperbaiki apapun.

UU itu bertujuan menggembosi jumlah partai berblusukan di DPR alias penciptaan sistem kepartaian multi sederhana. Biar disanteti 2,5% ambang batas parlemen 2009, beken sebagai santet Parliamentary Threshold (PT), 9 partai tokh menghuni DPR 2009-14. Agar menyusut, selain mencekik syarat partisipasi partai berpileg, mantera santet PT UU Pileg No 8/2012 diperkeras jadi 3,5%. Cuma, walau PT naik, jumlah partai ikutan nambah.

Maklum, UU itu diundangkan 11/5/2012, berwuku Bala, disatpami Dewi Durga, kesohor serem dan sangar. Bushyetnya, diteken sama SBY yang juga berwuku Bala.

Berdasar Eyang Uwe Kranepohl, maka gak ada partai masuk ke dalam partai papan atas (kurang dari 20%). PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat itu papan menengah (10 s/d 20%) dan sisanya papan bawah (di bawah 10%).

Buat ngukur wora-wirinya penghuni DPR, umumnya dimainkan pelet pengasihan Volatilitasnya Eyang Pedersen, kesohor sebagai Pedersen Index. Misalnya, ngebandingin persentase suara dua pileg berturut-turut. Tingginya Volatilitas, bisik Eyang Detlef Nolte, bisa dijadikan indikator pelembagaan sistem kepartaian.

Ngebandingin pileg 2014 dengan 2009 lewat Pedersen Index cuma dengan partai-partai ber-DPR tentu gak sempurna, sebab mengabaikan partai-partai yang gagal. Kendati begitu, dari hasil perolehan suara, rapopolah mengintip persilihan di DPR 2009 dan 2014.

Berdasar Quick Count RRI, maka volatilitas DPR 2014 dan DPR 2009 terbilang tinggi (20%-an). Meski njomplang perbandingannya, maka supaya ada gambaran: Volatilitas di Eropa Barat 1885 s/d 1985 rata-rata 8,5%; di AS 1948 s/d 1996 itu 4,5%; 1980-1997 di Brazil 27,7 %, di Argentina 13,2%, Cile 10,0% atau Meksiko 14,8%.

Jika secara ideologis partai dikubukan ke dalam Islam dan Sekuler sesuai sabda Eyang Mulyana Kusumah, maka Volatitas di kubu Islam itu rendah (sekitar 4%). Sebaliknya, di kubu Sekuler amat sliwar-sliwer (sekitar 16%).

Naga-naganya, dahsyatlah konspirasian Engkong Fengshui. Dalam merdeka.com 17/1/2013, Engkong Fengshui berbisik, Nasdem mujur gara-gara bernomor urut 1, bintang fulus dan selalu menguntungkan. Juga Gerindra, bernomor urut 6, bintang surga dan kemujuran, ujar Engkong Fengshui (Merdeka.com 21/02/2013).

Nahas itu Demokrat bernomor 7, sesuai Engkong Fengshui (merdeka.com 1/3/2013) angka jeblok, bintang kekerasan dan perampokan, meski berbesanan dengan nomor chia-hwe (cantik) 8 dan mengandalkan ramalan Mbah Ruhut Sitompul yang luput sitompulin tanda-tanda alam. Mungkin akibatnya, habis Anas, terbitlah nahas.

Diramalkan, 10 partai akan ber-DPR, sebab ke 10 partai itu harus lolos dari santet ambang terselubung, beken sebagai hidden/natural threshold, berupa District Magnitude alias jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan (dapil), ada sejak 2004, meski beda dikit. Buat misalnya dapil berkursi 3 kawin dengan cara penghitungan suara metoda kuota suara terbanyak, partai boleh berharap ber-DPR jika bersuara minimal 16,6%. Pasti n-DPR bila bersuara 25%. Untuk dapil berkursi 10, parpol bisa ngalab kursi, bila suaranya minimal 5%, dan pasti ber-DPR kalau bersuara 9,1%. Belum lagi, di setiap dapil kadangkala muncul tuyul Population Paradox serta tuyul genap dan ganjilnya dapil.

Maka, pentinglah alokasi kursi itu. Contoh Dapil VI Jatim, sarangnya PDIP: kursi semestinya 10, bukan 9. Biar dikibulin, beruntunglah Capresnya Rapopo.

Alhasil, peluang partai-partai papan bawah ber-DPR diperkirakan di 66 dari 77 dapil berkursi 6-7 s/d 10. Tentu, parpol papan bawah boleh merindukan kursi di dapil-dapil kecil, jika di sana sarang pendukungnya.

Sebaliknya, santet ambang terselubung bakal maujud jadi pelet pesugihannya partai-partai papan menengah. Peraupan kursi DPR-nya PDIP bisa terkatrol jadi 25%, Golkar 20 %, Gerindra 15%, tergantung pada slebaran kekuatan.

Rapopolah sistem kepartaian multi sederhana gagal tercipta. Paling tidak, buat pileg mendatang, tetap bersistem kepartaian multi sebardana. (mdk/tts)