Nama AHY Hilang, Demokrat Meradang

Merdeka.com - Sudah 34 nama menteri dan 12 wakil menteri dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak pihak bahagia menyambut, tapi tidak bagi Partai Demokrat. Pupus harapan mereka setelah tahu nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditolak masuk dalam jajaran kabinet.

Dari kejauhan, para kader Partai Demokrat hanya bisa menonton satu per satu nama menteri dipanggil ke Istana Negara. Selama dua hari, Senin dan Selasa pekan lalu, Jokowi sibuk audisi para pembantunya. Nama putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada dalam daftar.

Upaya lobi sudah beberapa kali dilakukan. SBY bahkan sampai datang ke Istana menemui Presiden Jokowi. Kehadiran itu belum berdampak besar. AHY sebagai putra mahkota tetap mendapat penolakan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief merasa, dalam penolakan AHY ada peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Keresahan itu diungkapkan dalam unggahan melalui media sosial Twitter. Menurut dia, dendam lama antar SBY dan Megawati dianggap sebagai pemicu. Alhasil wakil ketua umum Partai Demokrat itu dicoret dari daftar calon menteri.

"Awalnya saya menduga bahwa dendam Ibu Megawati hanya pada Pak @SBYudhoyono, ternyata turun juga ke anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya saya melihat Pak Jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini, rupanya belum mampu," kata Andi, dikutip Sabtu pekan lalu.

Bagi Andi Arief, penolakan Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi juga menandakan bahwa AHY memang ditolak. Meski begitu, partai besutan SBY ini tetap menghargai hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menentukan orang terbaiknya menjalankan pemerintahan.

Isu diembuskan Andi Arief memang santer di kalangan koalisi. Sulitnya Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan lantaran menyodorkan nama AHY. Sumber merdeka.com dari lingkaran partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, mengaku kesempatan sebenarnya terbuka untuk Demokrat bergabung bila nama calon menteri bukan putra sulung SBY tersebut.

Tudingan Andi Arief segera dibantah elit PDIP. Mereka menegaskan tidak ada peran ketua umum menentukan nama menteri. Semua nama diumumkan sudah menjadi keputusan Presiden Jokowi seluruhnya. "Tidak ada Ibu Mega berperan seperti disebut saudara Andi Arief," ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada merdeka.com.

Hendrawan melihat pemilihan nama menteri disampaikan Jokowi sudah melalui hitungan politik. Setidaknya ada 300 nama masuk ke dalam daftar, sedangkan yang diperlukan hanya 34 kursi kabinet. Bahkan bukan hanya Partai Demokrat tidak mendapatkan porsi, banyak partai pendukung kala Pilpres 2019 juga belum diakomodir.

Bagi PDIP, keresahan disampaikan elit Partai Demokrat merupakan sebuah halusinasi. Mereka merasa gaya politik dibawa bak hiburan Ketoprak di tengah kompleksitas politik modern. Untuk itu partai berlambang banteng moncong putih ini menyarankan Partai Demokrat tidak bawa perasaan atas keputusan Presiden Jokowi.

"Partai politik yang dari awal dukung saja tidak kebagian. Memang terbatas. Jangan baper, ini kan ibaratnya matematika, sudah dihitung," kata dia.

Pada acara pembukaan Musyawarah Besar X Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Presiden Jokowi mengaku dalam seminggu lalu sibuk memilih nama untuk masuk kabinet. Dia merasa pemilihan itu sebagai pekerjaan sangat berat.

Untuk memutuskan nama, Jokowi dan Ma'ruf Amin harus mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari suku, agama dan wilayah. Sehingga porsi yang dihadirkan bisa sesuai dengan keinginan demi mewujudkan segala rencana bagi kemajuan bangsa.

"Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam, karena Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika," kata Jokowi mengungkapkan.

Tunggu Sikap SBY

Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas berharap para menteri baru ini orang pilihan tepat dan memiliki visi misi sesuai dengan Presiden Joko Widodo. Adapun sikap partai ke depan akan tetap kritis.

"Kami akan berlaku kritis ketika program program atau kebijakan itu mungkin masih dirasakan belum sesuai dengan masyarakat," ujar putra bungsu SBY itu.

Sikap resmi Partai Demokrat resmi dikeluarkan. Surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan itu, salah satunya melarang para kader memberi komentar terhadap kabinet Jokowi.

Menurut Hinca, partainya bisa memahami keputusan Jokowi tidak mengajak bergabung ke dalam kabinet. Meski begitu, Partai Demokrat bakal serius memperjuangkan aspirasi rakyat agar masa depan Indonesia menjadi lebih baik dan mendapat kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kebebasan hakiki yang dijamin konstitusi.

"Partai Demokrat juga mengerti sepenuhnya bahwa penyusunan kabinet adalah hak dan kewenangan (prerogatif) presiden yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun," kata Hinca.

Untuk kepastian posisi Partai Demokrat, Hinca menegaskan, itu segera disampaikan SBY. Belum diketahui kapan hal tersebut dilakukan. Dirinya menegaskan prinsip partainya tetap ingin berkontribusi untuk kesuksesan pemerintahan era Presiden Jokowi.

Sejauh ini, AHY hanya menyampaikan pendapat melalui akun resmi Instagram miliknya. Dalam sebuah unggahan, dia mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Diharapkan para pejabat negara itu mendengarkan suara hati dan pikiran rakyat Indonesia.

"Saya doakan sukses, dan benar-benar bisa membawa Indonesia semakin baik di masa depan," kata AHY dikutip Jumat pekan lalu.