Nasib merana Orang Rimba

Merdeka.com - "Pemerintah tidak pernah melihat peta, apakah ada Orang Rimba atau tidak," ujar Pengendum Kampung, salah satu anak suku Orang Rimba Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Jambi, membuka perbincangan dengan merdeka.com, Senin (21/12)kemarin.

Pengendum memberi gambaran jika sejatinya nasib Orang Rimba hingga kini masih terusir dari tanah mereka. "Akhirnya anak rimba terus tergusur," kata Pengendum menjelaskan.

Hutan, bagi Orang Rimba yang tinggal di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas memang rumah bagi suku itu. Mereka hidup berkelompok dengan sesama anggotanya dengan memanfaatkan kekayaan alam. Orang Rimba hidup dalam keharmonisan tanpa bantuan teknologi.

Sulit memang menentukan garis keturunan Orang Rimba. Beberapa literasi menyebutkan jika keberadaan suku di pedalaman hutan Jambi itu merupakan bagian dari puak Melayu. Namun dalam tulisan dari Belanda, Orang Rimba disebut keturunan Puak Melayu berkasta rendah. Mereka disebut dengan suku Kubu.

Sejak Abad ke 19, Orang Rimba memang telah menetap di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, suku ini meramu, menanam dan berburu. Namun keharmonisan itu terusik ketika Pemerintah menggunakan sebagian kawasan hutan Bukit Dua Belas, menjadi daerah di peruntukkan program pemerataan penduduk.

Selain itu, pemerintah juga dengan mudah memberikan izin bagi para pengusaha untuk membuka lahan di daerah dipercayai merupakan tempat tinggal Orang Rimba. "Jadi selalu mengizinkan memasukkan transmigrasi dan pengusaha," ujar Pengendum.

Berkurangnya lahan untuk tempat tinggal bagi Orang Rimba membuat sebagian anggota dari suku itu meninggalkan hutan dan tinggal tidak menetap.Sebagian dari mereka juga bisa ditemui, di sepanjang jalan lintas Sumatera dari Palembang hingga Sumatera Barat. Sebutan bagi mereka yang keluar dan berbaur dengan para transmigran disebut Orang Singkut.

Namun sayang, keputusan untuk keluar dari hutan dan berbaur dengan para transmigran rupanya juga tidak membuat hidup Orang Rimba tenang. Kadang kala ada pertikaian karena kesalahpahaman dengan masyarakat pendatang. Bukan tanpa sebab, pertikaian itu diyakini karena Orang Singkut masih memiliki kepercayaan jika tanah digunakan oleh para pendatang merupakan milik nenek moyang mereka.

Sebagai contoh kasus konflik yang terjadi ialah saat Orang Singkut mengambil buah jengkol milik transmigran. Tanpa banyak basa-basi timah panas meletus dari senapan. Tubuh Orang Singkut berada di atas pohon, ambruk. Dia pun tewas. Kejadian seperti ini memang acap kali terjadi, bukan tanpa sebab, pemahaman tanah itu milik leluhur mereka memang menjadi kepercayaan bagi Orang Rimba.

"Saat kami pertanyakan kepada pelaku, dia bilang mereka (orang singkut) mencuri. Sedangkan saat kami tanya pihak keluarga korban, mereka bilang tidak mencuri ini tanah kelahiran mereka," tutur Pengendum.

Semua memang bermuara pada pemerintah. Jauh sebelum Orang Rimba mulai resah dengan tempat tinggalnya, mereka hidup harmoni di dalam hutan Bukit Dua Belas. Namun kini, nasib mereka terlunta-lunta di atas tanah dipercaya milik nenek moyang Orang Rimba. Bermula dari tahun 1980-an ketika pemerintah membuka lahan. Tahun itu juga menjadi titik awal penebangan hutan besar-besaran.

Tahun 1990 menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengirim para transmigran dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Sebelum menjadi taman nasional, rumah Orang Rimba tadinya merupakan Cagar Biosfer. Namun ketika ditetapkan menjadi Taman Nasional Bukit Dua Belas, pemerintah kemudian menetapkan lahan menjadi beberapa zona.

Hal tersebut kemudian menjadi ihwal konflik Orang Rimba. Apalagi zona ditentukan pemerintah itu tidak mewakili keinginan Orang Rimba. Tempat Orang Rimba tinggal dibagi-bagi dengan perusahaan kelapa sawit. Sumber kehidupan, makanan, obat-obatan dan tumbuhan bagi Orang Rimba mendadak punah. Akibatnya orang Rimba tidak bisa hidup layak.

Bulan Maret lalu menjadi pukulan buat pemerintah. Sebelas Orang Rimba ditemukan mati kelaparan. Penyebabnya ialah karena lahan hidup bagi suku itu terus berkurang. Dalam catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi) Jambi mereka yang tewas ialah anak-anak. "Di antaranya anak-anak," ujar Robert Aritonang.

Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan memang telah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. Dalam penjelasannya, Ferry menegaskan jika perusahaan sawit tidak dapat mengusir sembarangan suku anak dalam. Jika dilanggar, Ferry bakal mencabut izin mereka. "Kalau tetap dilakukan, kita akan mencabut tegas izin mereka," ujar Ferry.