Follow
Papua seperti anak perawan
Merdeka.com - Wartawan asing begitu tertarik dengan Papua. Bumi Cendrawasih ini bagai perawan tidak tersentuh atau dijaga ketat oleh orang tuanya.
"Kita pertanyakan kenapa mempersulit wartawan asing untuk meliput di Papua. Ini menjadi tanya tanya besar," kata Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Papua Viktor Mambor saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya kemarin.
Papua bukan wilayah dengan status darurat militer, namun belum ada aturan jelas bagi jurnalis asing meliput di Papua. Pemerintah seperti menutupi sesuatu di Papua."Ada apa dengan pemerintah," tanya Viktor.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Apa yang ditemukan di Papua? Viral Penemuan Tank Terkubur di Dalam Tanah di Papua, Diduga Peninggalan Perang Dunia II
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Apa alasan utama pengepungan? Mereka mengklaim bahwa Imam Mahdi, sosok mesianik dalam Islam, telah muncul, dan mereka berusaha untuk 'membersihkan' Masjidil Haram dari praktik-praktik yang dianggap sebagai bid'ah (inovasi keagamaan).
Menurut dia, pemerintah cenderung bertele-tele dalam memberikan izin kepada media asing buat meliput di Papua. Agar dibolehkan melakukan kegiatan jurnalistik di Papua harus melewati 12 kementerian. Perlu waktu hampir tiga bulan untuk memperoleh izin meliput. "Dalam dunia jurnalistik waktu begitu lama sangat membuang waktu," ujarnya.
Viktor mengaku pemerintah melakukan diskriminasi pada wilayah Papua. Seharusnya pemerintah boleh memberikan kesempatan sama kepada dunia internasional untuk melihat Papua secara utuh dan jelas.
"Karena peluang wartawan asing mendapat izin meliput di Papua sangat sulit," tutur Viktor. Padahal banyak wartawan asing bebas meliput di kota-kota lain di Indonesia."
Para wartawan asing lebih memilih menyusup ke Papua ketimbang mengurus izin peliputan secara resmi. Mereka biasanya sudah mengetahui bagaimana sanksi terberat bakal mereka terima akibat perbuatannya memasuki wilayah di ujung timur Indonesia itu.
"Paling hanya dideportasi saja, selesai. Tak ada sanksi berat," katanya.
Menurut dia, Dewan Pers pernah menyatakan akses wartawan asing ke Papua harus diberlakukan sama dengan provinsi lain karena tidak boleh ada diskriminasi di Indonesia. Praktiknya, sejak 1963 selalu ada pembatasan akses wartawan dan peneliti internasional ke Papua. "Ini praktik diskriminasi. Harus dihentikan," pinta Viktor.
Terakhir, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan dua wartawan Prancis ditangkap bulan ini di Wamena karena mengancam keamanan Indonesia. Ancaman itu terungkap dari hasil peliputan dilakukan Thomas Charles Dandois dan Louise Marie Valentine Bourrat.
Keduanya meliput gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, khususnya Jayapura dan Wamena. Thomas Dandois adalah sutradara Prancis dan peliput berita di daerah konflik seperti Somalia, Darfur, Chechnya, dan Myanmar.
"Kalau yang terakhir ini belum sempat berkomunikasi dengan separatis, tapi mereka berdua memang murni wartawan," ujar Viktor.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seorang jurnalis mendapat perlakuan tak menyenangkan saat meliput di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta, agar semua pihak tidak membesar-besarkan hal-hal negatif tentang Papua.
Baca Selengkapnya
Sebuah video beredar, Tampak Pilot Susi Air yang disandera OPM. TNI geram lantaran OPM memanfaatkan sandera untuk menyebar kebohongan.
Baca Selengkapnya
Amnesty mengecam perlakuan tidak manusiawi diduga dilakukan prajurit TNI terhadap warga Papua tersebut.
Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, hingga kini masih dalam sandera KKB. Penyanderaan sudah terjadi 7 Februari 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Buntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca Selengkapnya
Anak Papua menangis histeris menghadang mobil TNI yang hendak pulang kampung. Mereka tak ingin ditinggalkan.
Baca Selengkapnya
Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca Selengkapnya
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca Selengkapnya
Bocah Papua harus rela tinggal berdua dengan adiknya selama berbulan-bulan karena orang tua mereka bekerja mencari kayu gaharu di tengah hutan.
Baca Selengkapnya
Konten itu, lanjut Fatia juga demi menguji keterbukaan negara ihwal dugaan keterlibatan bisnis ekstraktif yang dianggap berdampak pada situasi HAM di sana.
Baca Selengkapnya