Partai Islam Dilanda Krisis Kemenangan

Merdeka.com - Geliat politik Indonesia selepas Orde Baru, melahirkan banyak partai Islam. Setelah hanya ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewakili umat Islam, justru era reformasi terus bertambah. Termasuk partai dengan latar belakang lain pun turut bertumbuh tiap gelaran Pemilu.

Dari puluhan partai lahir pada awal masa reformasi, tidak banyak partai Islam bertahan. Terhitung hanya ada empat partai yang saat ini memiliki kursi di DPR. Di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara Partai Bulan Bintang (PBB), partai Islam yang masih eksis, namun gagal masuk ke parlemen pada Pemilu 2019 lalu. Serta ada dua partai baru yang merupakan pecahan dari partai Islam; Partai Gelora yang merupakan pecahan dari PKS, dan Partai Ummat yang baru akan dideklarasikan oleh eks politikus senior PAN, Amien Rais.

Di antara partai-partai tersebut, bisa dibilang hanya PKB yang bernasib cukup baik. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar saat ini memiliki 58 kursi di Senayan. PKB berhasil mendapatkan 9,69 persen suara pada Pemilu 2019 dan menempati urutan keempat di bawah Golkar.

Dalam hasil survei teranyar PKB masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Pada survei SMRC Maret 2021, PKB memiliki elektabilitas sebesar 5,2 persen. Litbang Kompas pada Januari 2021 ini juga mencatat elektabilitas PKB sebesar 5,5 persen. Sementara, pada survei LSI PKB menempati urutan keempat dengan elektabilitas 9,7 persen.

Perolehan suara PKB selama Pemilu bisa dikatakan cukup signifikan dan stabil. Pada 2014, PKB berhasil meraih suara 9,04 persen berada di posisi lima besar. Pada 2009 PKB mengantongi 4,94 persen suara. Pemilu 2004 PKB menjadi tiga besar dengan suara 10,57 persen. Serta tahun 1999 di tiga besar dengan perolehan suara 12,61 persen.

PKS juga memiliki kekuatan elektoral yang cukup stabil selama Pemilu. Mengikuti Pemilu pertama kali pada 1999 dengan nama Partai Keadilan, berhasil lolos ke parlemen dengan suara 1,36 persen dan 7 kursi. Pada Pemilu 2004 suara PKS meningkat menjadi 7,34 persen. Lalu pada 2009 meraih suara 7,88 persen. Perolehan suara PKS di 2014 menurun menjadi 6,79 persen. Kemudian meningkat lagi pada Pemilu 2019 dengan 8,21 suara atau 50 kursi di DPR.

Elektabilitas PKS hari ini tergolong aman dari ambang batas parlemen. Pada survei SMRC Maret 2021, PKS mendapatkan elektabilitas sebesar 5,2 persen. Survei LSI Januari 2021 mencatat elektabilitas sebesar 7,6 persen. Serta survei Litbang Kompas Januari 2021 PKS memiliki elektabilitas sebesar 5,4 persen.

PPP sebagai partai Islam tertua yang masih eksis hingga hari ini, tidak berbanding dengan kekuatan elektoralnya yang semakin merosot. Pada Pemilu 2019 PPP hanya mengantongi 4,52 persen suara dari ambang batas 4 persen. PPP hanya mengirimkan 19 kursi wakilnya.

Pada Pemilu 2014, PPP mendapatkan suara 6,53 persen. Pada 2009, PPP mengantongi suara 5,32 persen, Pemilu 2004 di empat besar dengan suara 8,15 persen, dan Pemilu 1999 10,71 persen.

Namun, melihat survei hari ini, PPP terancam tidak lolos Pemilu. Survei SMRC Maret 2021, PPP hanya memiliki elektabilitas 2,7 persen. Survei LSI Januari 2021 PPP memiliki elektabilitas 2,4 persen, dan survei Litbang Kompas Januari 2021 hanya 0,5 persen.

Nasib PAN juga tidak jauh berbeda dengan PPP. Partai yang didirikan Amien Rais ini tidak lolos ambang batas parlemen jika melihat elektabilitas hari ini. Survei SMRC Maret 2021 mencatat elektabilitas PAN sebesar 2,5 persen. LSI Januari 2021 PAN memiliki elektabilitas 3 persen. Serta Litbang Kompas Januari 2021 hanya 0,8 persen.

PAN hari ini memiliki 44 kursi di DPR dengan perolehan suara 6,84 persen pada Pemilu 2019. Pada 2014, PAN mengantongi suara 7,59 persen. Pemilu 2009, suara PAN 6,01 persen. Pemilu 2004, 6,44 persen dan 7,12 persen saat pertama kali mengikuti Pemilu di tahun 1999.

Sementara, Partai Bulan Bintang (PBB) saat ini tidak memiliki kursi di parlemen. Pada Pemilu 2019, PBB hanya mendapatkan suara 0,79 persen. Pemilu 2014 dan 2009 PBB tidak lolos ke parlemen dengan mengantongi suara masing-masing 1,46 persen dan 1,79 persen. Pada Pemilu 2004, PBB memiliki kursi di DPR dengan perolehan suara 2,62 persen atau 11 kursi. Pada Pemilu 1999, PBB lolos dengan suara 1,94 persen dan 13 kursi.

Namun, melihat elektabilitas partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu cukup sulit untuk berlaga di 2024. PBB hanya memiliki elektabilitas 0,5 persen dalam survei SMRC Maret 2021, 0,1 di survei LSI Januari 2021, dan 0 persen di survei Litbang Kompas Januari 2021.

Sementara itu Partai Gelora belum pernah mengikuti Pemilu. Partai Ummat belum juga dideklarasikan. Namun, SMRC sudah mencatat elektabilitas kedua partai tersebut. Gelora hanya mencatat 0,1 persen, sedangkan Ummat hanya 0,2 persen.

Meski mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Belum ada partai Islam yang mampu menembus posisi dua teratas dalam Pemilu. Posisi itu biasa ditempati partai nasionalis dan sekuler. Seperti PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat serta Gerindra.

Partai Islam Kehilangan Figur

Ada sejumlah faktor mengapa partai Islam sulit menjadi pemenang Pemilu. Pengecilan peran partai Islam pada era Orde Baru dalam satu partai PPP mempengaruhi cara berpikir publik. Masyarakat menilai Islam tidak harus secara formal masuk politik melalui partai.

"Pandangan ini kemudian menguat apalagi kalau ingat struktur masyarakat kita yang Islam tidak hanya santri, tapi juga abangan," ujar Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti kepada Merdeka.com, Selasa (20/4).

Di era reformasi, partai Islam mengaburkan konsep partai Islam murni. Banyak partai Islam tidak secara khusus memiliki program sesuai napas Islam dan menargetkan suara kelompok muslim. Sebaliknya, ada partai nasionalis dengan basis massa kelompok muslim.

"Ini tak hanya kemudian membingungkan pemilih muslim dalam pemilu, tetapi juga kembali mengaburkan posisi partai Islam," jelas Aisah.

Sistem Pemilu di Indonesia dengan pemilihan secara langsung turut mempengaruhi. Partai dengan jangkauan pemilih lebih luas lebih diuntungkan dibandingkan partai Islam yang spesifik menargetkan pemilih muslim.

"Lebih menguntungkan bagi partai menjadi catch all parties dibandingkan secara khusus menjadi partai Islam yang spesifik menargetkan pemilih muslim, akibatnya posisi partai Islam pun dikaburkan," jelas Aisah.

Sementara menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai partai Islam hari ini lebih banyak bertahan karena sokongan organisasi masyarakat dan basis pemilih tradisionalnya. Misal PKB dan Nahdlatul Ulama.

Partai Islam memiliki jangkauan yang cukup sempit dibanding partai nasionalis dan sekuler. Seperti PKB yang kuat di daerah Jawa Timur, atau PKS di Jawa Barat. Berbeda dengan Golkar, PDIP dan lainnya yang kekuatan politiknya menyebar ke daerah-daerah.

"Partai islam ini kehilangan figur karena mereka gagal menangkap zaman yang semakin terbuka. Jadi pola pikir, metode tidak up to date. Sementara zaman itu mengharuskan kreativitas, inovasi dan cukup terbuka," jelas Adi saat dihubungi, Rabu (21/4).

Selain masalah kekuatan politik di daerah, partai Islam kesulitan memiliki nilai tambah dan nilai pembeda. Salah satunya dari segi ketokohan.

Adi menilai, sudah tidak ada lagi tokoh partai politik Islam seperti Abdurahman Wahid alias Gus Dur maupun Amien Rais yang begitu berpengaruh. Hal itu karena tokoh Islam ini harus bekerja ekstra muncul dari bawah. Sementara, banyak tokoh di luar komunitas Islam yang kerja politiknya jauh lebih diterima oleh masyarakat.

"Krisis-krisis figur yang menurut saya bagian dari kegagalan elit-elit politik Islam dalam menangkap dan memahami pesan zaman. Karena banyak elit Islam ini masih menganggap kemajuan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam," jelas Adi.

Abdul Kadir Karding, politikus PKB yang pernah menjabat sebagai Sekjen ini mengamini masalah yang dialami partai Islam. Meski Islam menjadi mayoritas, belum tentu mereka akan memberikan suara kepada partai Islam. Sebab, dalam berpolitik belum tentu seseorang bakal memilih partai Islam. "Banyak orang Islam berpandangan bahwa dalam politik tidak harus mengikuti partai Islam," kata dia.

Dia kemudian memberikan sebuah ilustrasi. Seorang pekerja bangunan di lingkungan NU, belum tentu akan memilih PKB. Malah mungkin memilih partai lain karena merasa ajaran agamanya tidak dijalankan sepenuhnya.

Saat ini pun, diakui Karding, partai Islam dan partai nasionalis tidak punya memiliki perbedaan yang besar. Kelompok nasionalis memiliki anggota muslim, serta organisasi sayap keagamaan Islam. Program kerja partai ini banyak menyasar nasionalis.

Sedangkan, partai Islam juga tidak hanya menggarap pemilih muslim. Seperti PKB yang disokong warga Nahdlatul Ulama (NU) juga melebarkan target elektoral ke kelompok milenial maupun kelompok massa mengambang. Sehingga target pemilih Partai Islam sudah cair, tidak melulu dengan organisasi pendukungnya. PKB demikian, garapan suaranya sudah tidak ada lagi perbedaan dengan partai-partai nasionalis.

"Hampir tidak ada perbedaan. Makanya kalau seperti PKB harus total mengurus NU. Itu jangan dilepas sambil mencoba melebarkan ekspansi," kata Karding.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui partai Islam bakal sulit jika hanya menguatkan ideologis. Apalagi partai Islam berlabel agama menyandang beban dan standar lebih tinggi. Jika tidak memberikan prestasi bakal sulit.

Saat ini, Partai Islam harus bertarung dengan partai nasionalis tidak hanya bermodal ideologis. Tetapi perlu memperkuat teknokratisnya. "Mesti lebih punya gagasan dan kerangka solusi permasalahan bangsa. Kuat secara ideologis dan punya kapasitas secara teknokratis," kata anggota Komisi II DPR RI ini.