Partai warga NU penentu koalisi

Merdeka.com - Usai meresmikan rumah pro-Jokowi di bilangan Pancoran, calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) buru-buru bergegas menuju Cikini, Jakarta Pusat, tempat Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) berkantor. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo lebih dulu lebih dulu hadir dibandingkan koleganya.

Hampir satu setengah jam bertemu, Surya Paloh mengumumkan pada publik, Partainya, mengusung Gubernur DKI Jakarta menjadi calon presiden partainya bersama dengan PDI Perjuangan. Jokowi pun langsung roadshow kebeberapa petinggi partai setelah menemui Surya Paloh.

Tidak lebih dari sehari, sebelum Nasional Demokrat mengumumkan berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui kolegannya di tempat yang sama. Tetapi, JK ogah terbuka soal isi pembicaraan apakah ada kesepakatan untuk mengusung dirinya jadi Cawapres Jokowi, yang pernah didukung untuk duduk di kursi Gubernur Jakarta.

Sampai saat ini, selain Joko Widodo, yang ngebet jadi calon presiden adalah Mantan Komandan Pasukan Khusus Prabowo Subianto, yang diusung Gerindra serta Aburizal Bakrie atau Ical yang didukung Partai Golkar.

Tetapi, peta koalisi masih sangat cair dan berubah setiap saat, terutama jika adanya poros tengah yang digawangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Demokrat dengan mengusung calon presiden di luar tiga nama yang sudah diusung partai pemenang.

Beberapa nama yang mengemuka untuk disandingkan dengan tiga orang tersebut, Pramono Edhi Wibowo mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau adik ipar SBY, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD. Bahkan, beberapa tokoh, mulai menyodorkan nama seperti Anis Baswedan, Gita Wirjawan dan Abraham Samad juga layak dilirik partai tengah untuk diusung menjadi pasangan capres dan cawapres.

Sama halnya dengan PDIP, Gerindra dan Golkar harus berkoalisi untuk mencapai ambang batas syarat partai mengusung calon presiden, sebesar 25 persen suara hasil pemilu legislatif atau 20 persen perolehan kursi di DPR dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. Sampai, Minggu ini (14/4), baru PDI Perjuangan yang sudah dapat komitmen pasti dari Nasional Demokrat.

Tiga partai tersebut, dari hasil hitung cepat tidak ada yang mencapai 25 persen suara. Sehingga, partai politik tiga besar tersebut, harus berpikir keras untuk mengocok ulang calon pendampingnya dengan kondisi partai menengah yang hampir sama perolehan kursi DPR.

“Saya rasa pasar cawapres makin ramai dan juga sebenarnya pasar internal partai juga makin ramai. Kalau anda cek masa jabatan ketua partai akan ada yang habis. Kalau saya baca dinamikanya seperti ada dorongan lebih keras,” ujar Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte saat berbincang dengan merdeka.com, pekan lalu.

Saiful Mujani Research menilai paling tidak ada tiga poros pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu poros, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Satu lagi poros yang bisa dibangun adalah poros ke empat yang bisa digawangi oleh Demokrat atau partai Islam seperti PKB.

Hasil riset Saiful Mujani Research menunjukkan hampir 25 persen suara yang diraih PKB berasal dari anggota aktif NU dan 11 persen dari anggota NU yang tidak aktif, sisanya 6 persen diraih dari warga NU yang tidak menjadi anggota organisasi muslim terbesar di Indonesia.

Salah satu partai yang tengah dirangkul untuk diajak koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, yang bermarkas di Cikini, Jakarta Pusat, dinilai menjadi penentu arah koalisi. Partai ini, tengah kembali ke performanya, dengan dukungan para kiai-kiai NU yang selama ini berkonflik dengan PKB pimpinan Muhaimin dan berdamai, menurut sumber merdeka.com, setelah Mahfud MD sowan pada para kiai.

PKB terang-terangan meminta posisi wakil presiden dengan menyodorkan beberapa nama diantaranya Mahfud MD, Rhoma Irama dan Muhaimin Iskandar. "Kami realistis, tentunya partai yang suaranya lebih besar yang menentukan," ujar Cak Imin saat bertemu dengan Rhoma Irama.