Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Penentu Kursi Wagub DKI

PDIP Penentu Kursi Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Bak gadis cantik, PDIP sedang menjadi rebutan. Posisi mereka begitu strategis di DPRD DKI untuk menentukan siapa pantas duduk sebagai mengisi kekosongan posisi wakil gubernur DKI Jakarta. PKS dan Gerindra kini penuh harap dukungan partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Bukan hanya sekedar berpengaruh. Menentukan (hasil pemilihan) dengan memiliki 25 kursi. Artinya sangat berpengaruh," kata Ketua Faksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Jumlah itu hampir seperempat total kursi DPRD DKI. PDIP sangat percaya diri untuk memilih di antara dua nama cawagub DKI, Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria. Salah satu di antara mereka nantinya akan bersanding dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama 18 bulan bekerja tanpa wakil.

ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta gembong warsonoKetua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono ©2019 Instagram

Menurut Gembong, PDIP punya tiga syarat harus dipenuhi setiap cawagub DKI Jakarta. Pertama, sosok itu harus mampu menempatkan diri sebagai orang nomor dua. Gamblangnya, harus tahu diri. Karena cawagub yang akan dipilih nanti tidak ikut berjuang dan berdarah-darah pada Pilkada 2017 lalu sebagaimana Sandiaga Uno.

Selanjutnya, PDIP meminta Nurmansjah dan Riza Patria tidak boleh membawa visi dan misi sendiri. Tugas mereka harus hanya melanjutkan sekaligus melakukan percepatan terhadap berbagai program Anies Baswedan.

Syarat terakhir, kata Gembong, wakil gubernur nanti harus memiliki kecocokan dengan gubernur untuk melanjutkan sisa jabatan yang masih tersisa ini. Terhitung masa jabatan Anies tersisa sekitar 2,5 tahun lagi. "Wakil gubernur itu kan second line kan. Tapi bukan sebagai ban serep," dia menegaskan.

Dalam pemilihan anggota legislatif 2019 lalu, terdapat 106 kursi dari 10 dapil yang diperebutkan. Hasilnya PDI-P mendapatkan 25 kursi dengan jumlah suara warga DKI yang berhasil diraup sebanyak 1.336.344 suara.

Kemudian disusul dua partai yang sedang ikut dalam perebutan kursi wagub. Gerindra meraup 19 kursi dengan 935.793 suara. Sementara PKS berhasil mengamankan 16 kursi dengan perolehan 917.005 suara. Adapun Partai Demokrat 10 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 9 kursi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8 kursi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 7 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi.

jabatan lima pimpinan dprd dki

Gedung DPRD DKI 2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Kondisi PDIP yang kuat di parlemen bagi calon dari PKS, Nurmansjah Lubis, menjadi sangat penting. Pihaknya berharap bisa menggaet PDIP. Minimal PKS bisa mendapat dukungan dari separuh anggota PDIP di DPRD DKI.

"25 kursi itu kalau dapat setengahnya sudah luar biasa," ujar Ancah, sapaan akrabnya, saat kami bertemu di kedai kopi miliknya sekitar kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

Selama melakukan lobi politik, PDIP menjadi partai pertama dikunjungi PKS dan Ancah. Selain reuni, mantan anggota DPRD DKI 10 tahun itu, merasa pertemuan pada Selasa pekan lalu sebagai sebuah reuni. Bahkan sejumlah teman lama masih duduk sebagai anggota dewan. Tentu ada harapan untuk memilih dirinya.

Kondisi itu diakui Gembong bahwa Ancah punya banyak teman di PDIP. Meski begitu, kedekatan personal tersebut bukan jaminan bahwa PDIP pasti memilihnya.

Gerindra memang belum melakukan pertemuan dengan PDIP. Baru direncanakan Senin ini. Meski begitu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, merasa PDIP punya posisi kuat dalam penentuan siapa cawagub bakal terpilih nanti. Pihak juga akan aktif menggalang suara dari PDIP.

"Enggak susah-susah amat galang PDIP itu. Jadi kalau ada strategi khusus, enggaklah," ungkap Syarif.

Mekanisme pengisian posisi Wakil Gubernur yang kosong diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Aturan itu mengharuskan PKS dan Gerindra, sebagai dua parpol pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017, mengajukan dua nama calon wagub untuk dikirim ke DPRD DKI melalui surat permohonan dari Gubernur.

Wagub DKI Tanggung Jawab DPRD

Proses pemilihannya nantinya dilakukan oleh DPRD di Gedung Parlemen Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Berdasarkan fakta ini, langkah safari politik memang penting. Sebab jadi ajang bagi segenap fraksi untuk mengenal para Cawagub.

Untuk menentukan sikap dan menjatuhkan pilihan, Gembong mengaku belum ada instruksi untuk langkah PDIP. Dia menegaskan, untuk sampai pada keputusan final, pihaknya harus berkoordinasi dengan DPP. Sebab, fraksi merupakan perpanjangan tangan partai. Tidak saja DPD PDIP, melainkan juga DPP.

"Pastilah (koordinasi dengan DPP). Fraksi kan kepanjangan tangan partai. Namanya kepanjangan tangan secara otomatis kita akan mengombinasikan antara kebijakan pusat dengan daerah," ujar dia.

ilustrasi kursi wagub dki

Ilustrasi Kursi Wagub DKI 2020 Merdeka.com/Liputan6.com/Triyasni

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco punya pandangan yang berbeda. Ketika dihubungi, dia berharap tidak ada campur tangan DPP dalam pemilihan cawagub Jakarta. Sejauh ini pun belum ada arahan apapun dari pusat terkait pemilihan cawagub.

Dia berharap hingga proses pemilihan nanti, tidak ada instruksi apa-apa dari pusat terkait sikap yang harus diambil DPD. "Karena ini kan ranahnya DPRD. Kita yang mengalami, kita yang jalanin, kita yang ngerasain. Kalau salah pilih kita juga yang kena akibatnya. Kalau salah pilih kita yang rugi juga," jelas Baco.

Kalaupun ada suara dari DPP, pastilah berupa saran dan masukan. Artinya Golkar DKI Jakarta punya hak penuh dalam menentukan pilihannya. "DPP juga kan sebatas hanya untuk memberikan saran, pandangan dan lain-lain. Tapi kan harapan kami semua itu tergantung fraksi," tegas Baco.

Adanya kemungkinan fraksi di DPRD mendapat arahan DPP, kondisi ini yang diperhitungkan Gerindra. Sembari menyiapkan strategi untuk menggalang dukungan. Jika nantinya DPP memberikan kebebasan kepada DPD untuk menentukan pilihan maka lain lagi strategi yang dijalankan.

Sikap PDIP yang bakal berkoordinasi dengan DPP tengah ditunggu Gerindra. Partai yang didirikan Prabowo Subianto itu tak mau cepat bergerak. Agar tak salah langkah kemudian semua strategi yang sudah disusun buyar.

"Kalau perintah partainya belum ada, terus buyarkan yang sudah kita susun. Kita tunggu lah. Tapi kalau pengenalan-pengenalan sih harus cepat dilakukan," tegas Syarif.

Melihat kondisi politik penentuan wagub DKI, Pengamat Politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, PDIP di DPRD DKI memang kuat dengan kepemilikan 25 kursi. Tapi PDIP bukanlah penentu segala-galanya. "PDIP memang suara terbanyak tapi belum sampai 50 plus 1," ujar Adi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, mengatakan kunci kemenangan pada pemilihan cawagub tergantung pada kemampuan masing-masing pengusung cawagub dalam melobi untuk mendapat dukungan. Suara PDIP kemungkinan akan lari ke Riza Patria. Mengingat di kancah nasional dua partai ini sedang akrab.

"Kalau itu dibawa ke Jakarta, antara PDIP dan Gerindra itu bisa berkoalisi," kata Rico menerangkan.

Sebaliknya, PKS dan NasDem pun sedang mesra-mesranya. Ditandai dengan kedua pucuk pimpinan Sohibul Iman dan Surya Paloh yang saling mengunjungi. Memang perebutan kursi wagub DKI akan menjadi seru kalau Nasdem secara serius membantu PKS untuk lobi-lobi partai yang lain. Kini hanya tinggal lihat, PKB, PPP, Demokrat, akan lari ke mana suara mereka.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Tantang PKS: Berani Enggak Usung Ahok di Pilkada Jakarta
PDIP Tantang PKS: Berani Enggak Usung Ahok di Pilkada Jakarta

PDIP membangun komunikasi baik ke PKB hingga PKS untuk Pilkada Jakarta karena tak bisa mengusung sendiri.

Baca Selengkapnya
Eriko Sotarduga Ungkap Alasan PDIP Belum Umumkan Calon Kepala Daerah Jakarta, Jabar, dan Jatim
Eriko Sotarduga Ungkap Alasan PDIP Belum Umumkan Calon Kepala Daerah Jakarta, Jabar, dan Jatim

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota

Baca Selengkapnya
PDIP Belum Umumkan Cagub untuk Jateng, Jatim dan Jakarta, Ini Kata Said Abdullah
PDIP Belum Umumkan Cagub untuk Jateng, Jatim dan Jakarta, Ini Kata Said Abdullah

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pihaknya memang tidak terburu-buru mengumumkan semua nama yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
PKB dan PDIP Making Mesra di Pilkada Jatim: Cari Figur Lawan Khofifah!
PKB dan PDIP Making Mesra di Pilkada Jatim: Cari Figur Lawan Khofifah!

PKB akan bekomunikasi dengan PDIP membahas calon kuat yang akan menjadi jagoan mereka.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah: PDIP Terbuka Kadernya Diusung jadi Cagub atau Cawagub di Jatim
Said Abdullah: PDIP Terbuka Kadernya Diusung jadi Cagub atau Cawagub di Jatim

Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, mengatakan partainya terbuka bila dalam bekerja sama dengan partai lainnya

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingin Anies Jadi Kader Kalau Mau Diusung: Keledai Saja Tidak Mau Jatuh ke Lubang yang Sama
PDIP Ingin Anies Jadi Kader Kalau Mau Diusung: Keledai Saja Tidak Mau Jatuh ke Lubang yang Sama

Selama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Syarat Menang 1 Putaran Pilkada DKI Jakarta, Berdasarkan UU yang Tak Bisa Diganggu Gugat
Syarat Menang 1 Putaran Pilkada DKI Jakarta, Berdasarkan UU yang Tak Bisa Diganggu Gugat

Untuk memenangkan satu putaran Pilkada DKI Jakarta, pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% dari total suara yang sah.

Baca Selengkapnya
PDIP dan PKB Mulai Serius Usung Anies di Pilgub Jakarta, Hitung-hitungan Kekuatan
PDIP dan PKB Mulai Serius Usung Anies di Pilgub Jakarta, Hitung-hitungan Kekuatan

PDIP dan PKB membuka peluang mengusung Anies di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Menangkan Andika-Hendi, Megawati Pimpin Konsolidasi Internal di Jateng
Menangkan Andika-Hendi, Megawati Pimpin Konsolidasi Internal di Jateng

Puan memastikan PDIP berkonsentrasi pada pilkada di seluruh daerah. Menurut dia, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia.

Baca Selengkapnya
PKB Ingin Bersama PDIP Membangun Jakarta Usung Anies Baswedan
PKB Ingin Bersama PDIP Membangun Jakarta Usung Anies Baswedan

Jika PDIP bersama PKB dan PKS mendukung Anies maka akan semakin bagus dan berpeluang menang.

Baca Selengkapnya