Pemilih Belum Melek Kampanye Caleg

Merdeka.com - Dalam sistem demokrasi, nilai suara tiap orang sama. Tidak ada perbedaan. Nilai suara seorang buruh kasar dengan profesor pun hitungannya sama. Satu suara. Tidak juga memandang gender. Bila sesuai syarat berusia di atas 17 tahun dan sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT), sudah selayaknya berkontribusi memberikan hak pilihnya.

Suara masyarakat adalah penentu. Banyak harapan digantungkan kepada calon wakil rakyat maupun pemimpin negara pilihan mereka. Dalam Pemilu Serentak 17 April 2019 nanti, para pemilik hak suara bakal menggunakan sistem baru. Mereka langsung mencoblos pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Semua dilakukan berbarengan.

Melalui cara baru, belum tentu membuat keikutsertaan masyarakat dalam pencoblosan meningkat. Mereka bisa saja semakin bingung. Alih-alih menghemat dana pelaksanaan Pemilu, nyatanya malah membuat pusing. Apalagi pemilih akan mendapatkan lima surat suara. Mulai dari pemilihan caleg tingkat kabupaten/kota, caleg tingkat provinsi, caleg tingkat DPR RI, pemilihan DPD dan pemilihan presiden. Dari bilik suara, mereka menentukan nasib bangsa lima tahun mendatang.

Jangankan mengetahui profil kandidat wakil rakyat. Masih banyak warga tidak mengetahui masuk dalam daerah pemilihan (dapil) berapa. Sangat disayangkan. Apalagi jumlah dan kandidat pileg tingkat kabupaten/kota berbeda tiap lima kecamatan.

Ajeng Rahayu misalnya. Ibu rumah tangga sekaligus karyawan asal Garut ini tidak mengetahui dirinya masuk daerah pemilihan mana di tempat tinggalnya. "Saya enggak tahu masuk dapil berapa. Tahunya tinggal nyoblos saja nanti," kata Ajeng saat berbincang dengan merdeka.com dua pekan lalu.

Soal pilihan calon legislatif (caleg), dia mungkin memilih orang yang dikenal. Kebetulan, salah satu kandidat adalah kawannya. Seorang manajer di klinik tempatnya bekerja. Maju lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sudah mengenal baik.

Belum ada niat mencari tahu kandidat lain. Tidak ada waktu. Begitu alasannya. Apalagi dia merasa kesulitan mengakses informasi tentang kandidat lain. "Karena terlalu banyak caleg," ucapnya.

Tak hanya dia seorang, rekan seprofesinya kompak mendukung Sang Manajer. Padahal, kandidat yang dimaksud tidak pernah kampanye atau membicarakan masalah politik di klinik. Dia bekerja secara profesional. "Enggak perlu dipinta juga pasti dukung, namanya satu tempat kerja kan," ungkap Ajeng.

Merasa sudah mengenal luar dalam sang calon, Ajeng tak lagi mencari tahu kandidat lainnya. Termasuk caleg tingkat provinsi dan caleg DPR RI dan calon anggota DPD. Malas. Begitu keluhnya. Padahal tiap pemilu wanita berprofesi bidan ini tak pernah absen ke TPS. Suaranya terlalu berharga untuk diabaikan. Walau di bilik suara bakal memilih kandidat secara acak.

Sejatinya Pileg jadi ujung tombak demokrasi. Namun prosesnya begitu membingungkan. Menurut Ajeng, tidak perlu ada persaingan antar caleg dari partai sama. Cukuplah rakyat memilih. Nanti partai langsung memilih kandidatnya di parlemen. Model demokrasi seperti ini justru menunjukkan, kandidat haus kekuasaan. "Banyak calon mungkin karena ingin jabatan bukan ngurus-ngurus negara," ucap Ajeng.

Sementara untuk pilpres, dirinya masih belum menjatuhkan pilihan. Masih mengamati kampanye para kandidat. Berbeda dengan kandidat pileg dan DPD, kampanye pilpres lebih sering muncul di layar kaca. Sehingga bisa membandingkan visi misi dan program kerja.

"Fokusnya ke Pilpres saja, lebih gampang. Banyak beritanya di televisi," tutur Ajeng. Sebagai warga negara Ajeng mendambakan wakil rakyat amanah. Baginya itu menjadi kunci keberhasilan.

Kisah berbeda dari Ulfa. Mahasiswa kampus swasta di Jakarta. Ini Pemilu pertama bagi dirinya. Sebagai mahasiswi, dia memang memiliki ketertarikan pada dunia politik. Sehingga membawanya ikut bergabung dengan organisasi ekstra kampus.

Sama seperti Ajeng. Ulfa tidak tahu profil caleg maupun berada di dapil berapa. Dia hanya tahu calon wakil rakyatnya dari berbagai spanduk di dekat rumahnya. Itu pun tidak secara utuh. Hanya berisikan beberapa calon tertentu.

Informasi dari berbagai spanduk pun terbatas. Hanya nama dan foto caleg, partai pengusung dan nomor urut. Itu juga tidak semua partai politik peserta pemilu. "Paling dari spanduk dekat rumah, selebihnya enggak tahu harus cari informasi ke mana," kata Ulfa.

Mencari informasi mengenai caleg bukan menjadi prioritas. Ulfa merasa masih banyak waktu. Apalagi kampanye berlangsung tujuh bulan. Sehingga tak perlu buru-buru mencari tahun calonnya. Namun, dia berharap banyak caleg maupun para capres dan cawapres mengeluarkan program membuka lapangan kerja besar. Tentu ini menjadi kekhawatiran Ulfa bila kelak lulus kuliah sulit dapat kerja.

Rawan Pelanggaran Kampanye

Berdasarkan data DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, total pemilih di Indonesia sebanyak 186.612.255 orang. Terbagi menjadi dua berdasarkan jenis kelamin. Ada 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172..645 pemilih perempuan. Sementara ada 2.010.280 orang pemilu luar negeri.

Jumlah DPT tersebut terbagi ke 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan dan 81.034 desa dan kelurahan. Ini semua kembali dibagi ke 545.778 TPS. Sementara itu, jumlah DPT untuk pileg dan pilres tahun ini sebanyak 185.732.093 suara. Terbagi dua berdasarkan jenis kelamin yakni 92.802.617 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai gegap gempita pemilu serentak hanya bertumpu pada Pilpres. Sementara Pileg lebih menonjolkan identitas kepartaian di masyarakat. Meskipun menggunakan sistem proporsional terbuka.

Tak heran bila masyarakat lebih mudah mengenali kandidat capres-cawapres ketimbang calon anggota dewan. Mulai dari tiap daerah beda calon, banyaknya jumlah calon dan minimnya informasi tentang setiap kandidat.

"Secara alamiah yang lebih sedikit lebih mudah dikenali dan ditangkap publik ketimbang yang dalam jumlah besar," ujar Titi.

Kondisi ini, kata dia, bukan jadi pembenaran. Pileg tidak penting. Sebab kepemimpinan eksekutif hanya akan kerja optimal bila disokong parlemen baik. Didukung mitra kerja. Yakni, anggota DPR dengan komitmen dan performa baik.

Tanpa melakukan survei pun sudah bisa melihat minimnya pemahaman masyarakat tentang Pileg. Bermula saat mengisi kegiatan di sebuah kampus. Banyak mahasiswa tidak mengetahui masuk ke dapil berapa, di mana hingga siapa saja calonnya. Tak hanya itu, mereka bahkan banyak tidak tahu jumlah partai politik peserta Pemilu.

Tantangan inilah dihadapi penyelenggara pemilu dan aktivis demokrasi. Sebab, kondisi ini memicu berbagai macam jenis pelanggaran pemilu terjadi. Mulai dari politik uang, kampanye di luar jadwal, dan lainnya.

Titi menyebut, ada beberapa hal pemicu terjadinya pelanggaran kampanye Pileg. Mulai dari luas daerah pemilihan, banyaknya jumlah pemilih, sampai caleg tak punya modal sosial (basis suara). Ini harus dihindari demi menghadirkan anggota dewan amanah. Bekerja untuk kepentingan konstituen. Maka situasi ini harus diimbangi dengan pendidikan politik.

"Seharusnya KPU dan Bawaslu memfasilitasi dan dilakukan secara masif," kata Titi.

Pelbagai pendidikan politik memang sudah dilakukan penyelenggara pemilu. Hanya saja masih belum optimal. Pendekatannya pun kaku. Minim edukasi politik ke masyarakat. Seharusnya, saran Titi, KPU dan Bawaslu bisa memakai bahasa dan kultur budaya lokal dalam proses pendidikan politik.

Tak hanya itu, penyelenggara pemilu sebaiknya mengikutsertakan keterlibatan kelompok marjinal. Sebab banyak dari mereka terpinggirkan dari informasi Pemilu. Sehingga masyarakat bisa menjadi pemilih bijak di tengah kondisi saat ini. Pemilih memilih wakil rakyat berdasarkan keputusan dalam informasi benar. Berdasarkan informasi cukup.

Ini dikarenakan satu suara tak ternilai. Satu suara pakar ilmu hukum sama nilainya dengan tukang ojek. Satu kesempatan dalam memengaruhi kepemimpinan di masa mendatang. "Suara kita merepresentasikan martabat kita sebagai warga negara. Makanya kita harus jadi pemilih yang bijak," kata Titi mengakhiri. (mdk/ang)