Pemimpin Jabar perlu paham filosofi kebudayaan

Merdeka.com - "Susah jadi ketua RT dibanding jadi gubernur," ujar Dedi Mulyadi. Begitu pola pikirnya mengenai jabatan pemimpin provinsi. Terdengar menggampangkan. Tetapi, bupati di Purwakarta ini mempunyai alasannya.

Sebagai kontestan di Pilgub Jawa Barat (Jabar), dia merasa perlu ada perubahan. Melalui pelbagai terobosan. Dedi merasa selama 10 tahun terakhir pembangunan di Jabar cenderung linear. Perlu adanya terobosan dan pembenahan dalam manajemen pemerintahan. Sayangnya, kata Dedi, selama ini keberanian melakukan terobosan tidak dilakukan.

Kesempatan menjadi orang nomor satu memang tak tercapai. Dedi memilih menyerahkan posisi tersebut kepada Deddy Mizwar. Sedangkan dirinya hanya calon wakil gubernur. Namun, tidak masalah. Lantaran akan tetap diberi ruang memutuskan banyak kebijakan.

Banyak sudut pandang untuk membenahi Jawa Barat. Semua telah lama dipikirkan. Apalagi dirinya merasa ada dorongan untuk melakukan perbaikan. "Ada tuntutan ideologis Yang saya miliki. Karena Jabar bagaimana pun manifestasi dari nilai-nilai kebudayaan sunda," tegasnya.

Kami menyambangi Dedi Mulyadi ke lingkungan kantor bupati Purwakarta pada Rabu, 24 Januari 2018. Suasana rindang dan angin sepoi-sepoi sore itu. Kami berbincang di sebuah bangku taman di lingkungan tersebut.

Berikut wawancara jurnalis merdeka.com dengan Dedi Mulyadi membahas tentang Jawa Barat.

Seberapa penting Jawa Barat bagi seorang Dedi Mulyadi?

Ada tuntutan ideologis yang saya miliki. Karena Jabar bagaimana pun manifestasi dari nilai-nilai kebudayaan sunda. Baik Sunda Kulon, Priyangan, Cirebonan maupun Betawian. Ke empat karakter ini harus terwujud bukan hanya pada tataran akademis. Tapi Terwujud juga dalam tataran teknis.

Jadi kalau ngomongin Sunda Kulon mana sih? Sunda Kulon itu Sukabumi, Bogor misalnya. Kemudian ciri khasnya apa? Desain arsitekturnya bagaimana? Kemudian pakaiannya, makanannya apa sih, bahasa bagaimana sih, kemudian bentuk-bentuk estetika kebudayaannya apa? Itu harus terbentuk produktivitas publik.

Nah begitu juga ngomong Priyangan. Sama juga ngomong Cirebon-Indramayuan. Kemudian ngomong Depok, Bekasi, Karawang itu betawian. Seluruh itu harus melahirkan identitas-identitas itu. Itu diperlukan seorang pemimpin yang mengerti makna filosofi kebudayaan.

Selama 10 tahun terakhir, bagaimana Kang Dedi melihat pembangunan Jawa Barat?

Menurut saya sudah baik ya. Tetapi, memang harus ada keberanian untuk melakukan lompatan. Kalau pembangunan hanya linear, itu tidak akan terlihat perubahannya. tetapi kalau pembangunan dilakukan lompatan maka perubahannya ada (terlihat).

Maka harus berani melakukan perombakan. Satu, misalnya manajemen pemerintah. Manajemen pemerintahan, gubernur, bupati, kepala desa. Itu saya menyebutnya Tri Tangtu Raja Rahayu. Artinya tiga pemimpin yang menentukan kemuliaan masyarakat.

Maka di situ harus ada satu sistem. Di mana gubernur itu tumbuh menjadi administratur, yang melakukan proses pengaturan terhadap seluruh regulasi tanpa mengintervensi aspek-aspek kebebasan otonomi seorang pemimpin di desa atau kota, tetapi tersinergi pada arah yang sama yaitu gol-nya kemakmuran publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini kan keberanian melakukan terobosan itu tidak dilakukan. Sehingga berjalan sendiri-sendiri. Gubernur pada programnya, bupati pada programnya, kepala desa pada programnya. Mendingan kalau programnya siring sejalan. Kadang-kadang satu sama lain bertentangan atau bertumpuk.

Perpisahan Dedi Mulyadi Sebagai Bupati Purwakarta ©2018 Merdeka.com/Bram Salam

Tetapi bukannya di Jawa Barat itu beragam?

Tidak masalah. Fungsi administrasi gubernur bisa digunakan untuk melakukan penyeragaman dalam sistem tata kelola. Bukan penyeragaman kebebasan berekspresi. Kan di gubernur itu ada kewenangan melakukan evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran itu modal utama pembangunan. Misal pada hari ini seluruh program pembangunan jalan sendiri-sendiri, dengan terevaluasi, tersatukan, menjadi satu gol yang sama, satu energi yang sama dan daya pukulnya menjadi bersama.

Saya beri contoh. Pendidikan misalnya. Pendidikan kan ada yang dikelola bupati dan wali kota. Ada pendidikan dikelola provinsi. Masing-masing programnya sendiri. Yang satu kewenangannya SD-SMP, yang satu SMA. Nah itu kadang-kadang tidak match. Justru begini. Kita mewajibkan masyarakat untuk sekolah. Pertanyaannya adalah sama kah jumlah kursi SD dengan SMP? Beda. Sama kah jumlah kursi dan ruang kelas antara SMP dan SMA? Beda. Makin tinggi jenjang pendidikannya makin menyempit. Pertanyaannya katanya wajib, tapi ruangannya tidak dibikin satu.

Ya dalam kerangka berpikir saya itu SD-SMP-SMA harus diintegrasi, 12 tahun. Bisa jadi dalam satu desa itu ada dua SD, dua SMP dan dua SMA. Sehingga pendidikannya berkesinambungan yang murah. Karena pendidikan itu yang mahal ongkosnya. Bukan biaya sekolah.

Perbedaan pengaturan itu memang mengganggu?

Ya jadi jalan sendiri-sendiri. Punya program sendiri-sendiri. Nah, itu tidak akan mengganggu bila gubernurnya tumbuh menjadi orang tua yang mengayomi seluruh kepentingan anak-anak.

dedi mulyadi bersama petani Purwakarta ©2018 Merdeka.com/bram salam

Artinya tugas gubernur hanya administratif?

Tugasnya memang begitu. Hanya regulator, lebih mudah. Karena gubernur tak punya wilayah. Keluar dari gedung sate, masuk Bandung. Geser ke barat, Bandung barat, ke utara masuk Purwakarta. Wilayah gubernur itu administratif. Keberhasilan gubernur itu tergantung bupati dan wali kota.

Keberhasilan misalnya pengendalian kelahiran, itukan keberhasilan bupati/wali kota. Makanya fungsinya mengayomi. Maka di situ di evaluasi anggaran itu punya kewenangan untuk menunjukkan sisi-sisi mana kabupaten/kota belum bisa dilakukan dan tidak punya kemampuan maka itu perlu stimulus.

Pada sisi mana kabupaten/kota ini bisa melaksanakan, tetapi kemudian kemampuannya tidak dioptimalkan. Itu perlu koreksi. Dan di situlah peran seorang gubernur.

Anda pernah menyebut lebih mudah gubernur dibandingkan jadi ketua RT?

Saya katakan. Apa sih sulitnya jadi gubernur? Proses pemilihannya sampai jadi gubernurnya. Kalau jadi kan gampang. Apa? Nyusun anggaran sudah ada Bapeda, sudah ada tim pengelola anggaran Provinsi. Bikin jalan sudah ada panitia lelang. Bikin gerakan kesehatan, sudah ada dinas kesehatan. Bikin pelaporan sudah ada administrasi bidang pemerintahan. Uangnya sudah tersedia. Rp 35 triliun lebih.

Coba jadi ketua RT. Tetangga bertengkar gara-gara enggak punya beras. Mau kasih beras, ketua RT honornya cuma Rp 35.000 per bulan. Mau bangun jalan duitnya enggak ada. Mau bangun jembatan duitnya enggak ada. Ada di kampung yang gak bisa sekilas gara-gara biaya. RT enggak punya duit. Loh susah jadi ketua RT dibanding jadi gubernur. (mdk/ang)