Perintah Agar Puan Berkelana

Merdeka.com - Seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR Senayan, Jakarta, dikumpulkan. Ada titah yang harus dilaksanakan. Menghiasi ruang virtual dengan baliho berfoto Puan Maharani. Sebanyak-banyaknya di setiap daerah pemilihan anggota dewan.

Foto Puan harus berkelana. Tujuannya, mendongkrak popularitas sang putri mahkota. Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu digadang-gadang sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Perintah itu pun bocor. Beredar di media sosial. Dari tangkapan layar dijelaskan, baliho atau billboard foto Puan sudah harus terpasang mulai 15 Juli 2021. Fotonya pun seragam. Puan berbaju kebaya merah. Dengan narasi yang harus sama. Bagian atas bertuliskan 'Kepak Sayap Kebhinnekaan' dan logo PDIP.

Seorang sumber dari anggota Fraksi PDIP di DPR membenarkan perintah itu. Namun, dia meminta publik tidak mempermasalahkan. Dia berpandangan, memasang foto dalam baliho merupakan kerja politik yang lumrah. Sumber ini lantas membandingkan dengan tokoh dari parpol lain. Foto mereka juga banyak terpampang di jalanan. Menjadi pemandangan banyak orang.

Anggota Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang memasang billboard bergambar Puan Maharani. Pengakuannya, inisiatif pribadi. Bukan perintah partai. Setiap kader PDIP bebas memasang baliho di manapun. Bukan hanya di dapil masing-masing.

"Contoh seperti saya. Saya kan dapil Sumut 3. Saya pasang di DKI, saya pasang di Pekanbaru, saya pasang di Batam, saya pasang di Jatim," kata Junimart saat dihubungi merdeka.com, kemarin.

Junimart tak menampik, bulan lalu ada rapat di Nusantara 3 DPR, fraksi PDIP untuk membicarakan ini. Salah satu yang dibahas tema dan narasi dalam baliho yang akan dipasang. Yakni foto Puan dengan kalimat 'Kepak Sayap Kebhinnekaan'.

"Apa maksudnya? Apa tujuannya ini? Ini kita jabarkan. Kepak sayap itu begini, Kebhinnekaan itu begini. Silakan kawan-kawan (kasih masukan di rapat). Bukan ada (rapat), harus pasang (billboard) ini, tidak ada," tegas Junimart.

Baliho dan billboard dengan foto Puan Maharani sudah beredar di jalan-jalan protokol sejumlah kabupaten dan kota. Misalnya saja di Semarang, Jawa Tengah. Bukan hanya satu titik.

Pantauan kami di Semarang, baliho Puan berdiri tegak di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Jalan Brigjen Katamso No 4. Kemudian di Jalan Majapahit. Ada pula di Jalan Perempatan Kaligarang. Termasuk di Jalan Sultan Agung. Persis di depan pintu masuk Akpol.

Pemandangan sama di Jawa Timur. Tepatnya di Surabaya. Baliho besar Puan Maharani mejeng di pertigaan Jalan Dinoyo. Kemudian di jalan Sulawesi. Ada juga di Jalan Menur Pumpungan, lalu Jalan Manyar, Jalan Prapen, dan Jalan Ngagel.

Jalur Selatan Jawa Barat, foto Puan juga banyak beredar. Mulai dari Cianjur-Puncak-Bandung. Lalu di Garut hingga Tasikmalaya hingga melewati perbatasan ke Kebumen-Purwokerto-Banyumas-Yogyakarta. Hampir setiap jam perjalanan, menemukan baliho Puan.

Memasang baliho besar di titik strategis bukan barang murah. Tarifnya bisa sampai ratusan juta rupiah. Dihitung perhari, hingga per bulan. Sesuai kesepakatan dan aturan.

Seorang pekerja di bidang advertising, Gilang mengatakan, baliho Puan Maharani yang ramai di jalan ibu kota diperkirakan berukuran 5 x 10 meter. Untuk harga iklan pemasangan billboard ada rumusnya. Dia mencontohkan, satu parameter hitungan iklan, per satu meter dikali tarif, dikali per hari. Tapi ada juga sistem paket bulanan.

"Misalnya di Kemang, tarifnya itu per hari Rp15 juta. Untuk ukuran 5x10 bisa mencapai Rp20 Miliar. Kalau di Kemang itu (pembayaran) dolar, Pemdanya entah kenapa begitu," kata Gilang.

Untuk titik lain misalnya di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, ditaksir per hari mencapai Rp7,5 juta. Kemudian di Pasar Rebo tarifnya Rp6,8 juta. Jika di Bekasi, Rp10 juta. "Spot yang bagus di Jakarta Selatan," kata Gilang yang sudah lama bekerja di perusahaan advertising.

Anggota Fraksi PDIP, Arteria Dahlan juga memasang baliho bergambar Puan Maharani. Tak tanggung-tanggung, dipasang di 27 titik berbagai daerah. Dia membantah melakukan itu karena perintah. Melainkan karena Puan dianggap simbol politik partai. Terlebih, sebagai cucu biologis Soekarno.

"Saya pribadi pasang 27 buah. Hanya senang saja," tegas Arteria.

Pengurus daerah malu-malu bicara perintah dari Senayan. PDIP Jawa Timur misalnya. Wakil Ketua Bappilu DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono justru tak tahu ada perintah memasang baliho putri mahkota partainya. Saat ini fokus partai membantu pemeritah dalam menangani pandemi Covid-19. "Kita hari ini fokusnya masih di penanganan Covid," jelas Deni.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono memperkuat penjelasan koleganya di Jawa Timur. Partai tak membicarakan Pemilu 2024. Meski begitu, dia beranggapan baliho Puan merupakan hal wajar. Jika dilihat posisi sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai calon presiden atau politikus PDIP.

"Ibu Puan di situ fungsinya sebagai Ketua DPR. Wajar saja kalau beliau memasang baliho atau billboard, kan atas nama ketua DPR," kata Ono yang juga Anggota DPR dari Fraksi PDIP.

Strategi Lawas

Efek baliho di jalanan bermotif peningkatan popularitas. Strategi lawas, namun sejauh ini paling efektif. Agar masyarakat mengenal tokoh. Popularitas menjadi kunci penting meningkatkan elektabilitas.

"Tidak mungkin orang suka lalu memilih jika kenal saja belum," kata Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abas.

Namun perlu dicatat. Sejauh ini belum tampak perubahan signifikan pada elektabilitas tokoh yang wajahnya terpampang di billboard atau baliho. Termasuk Puan Maharani. Belum terlihat dampak pada elektabilitasnya. "Terlalu kecil mungkin perubahannya. Kalau ke popularitas mungkin ada," katanya.

Dalam survei terbaru SMRC dirilis Juni 2021, elektabilitas Puan Maharani belum menyentuh angka dua persen. Jauh di bawah nama besar seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam pertanyaan tertutup yang menyajikan 15 nama calon presiden, hanya 1,2 persen responden memilih Puan Maharani. Sementara dalam pertanyaan tertutup yang menyajikan 8 nama capres, elektabilitas Puan pun hanya 1,6 persen.

Survei digelar 21 Mei - 28 Mei 2021. Melibatkan 1220 responden. Margin of error kurang lebih 3,05 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Para politisi yang hendak memikat hari rakyat, disarankan lebih banyak melakukan aksi nyata ketimbang promosi diri di jalan. Terlebih, kondisi Indonesia masih dilanda Pandemi Covid-19. Para politikus harusnya turun langsung membantu rakyat. Bukan 'kampanye' melalui baliho saja.

Dikhawatirkan, pendekatan menggunakan baliho tidak mendapat simpati masyarakat. Hanya dilihat sebagai ambisi pribadi politisi untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dalam situasi rakyat seperti ini, harapan mendapat simpati bisa berbuah antipati.

"Kalau itu yang terjadi, bahaya sekali buat mereka," tegas Sirojuddin.

Rakyat Tak Butuh Slogan

Seorang warga Surabaya yang kami temui tak jauh dari baliho besar Puan Maharani, memandang sinis cara 'kampanye' melalui billboard. Dianggap tidak penting. Rakyat butuh bantuan. Bukan slogan.

Rakyat tak bisa lagi dibohongi. Wajah para Puan di jalanan sebagai strategi menuju Pemilihan Presiden 2024. Warga Jalan Ngagel, Trianda Arifanto tidak membutuhkan slogan dan kampanye visual di jalanan. Masyarakat butuh jalan keluar dari hidup yang semakin sulit.

"Karena sekarang ini banyak rakyat yang bisa jadi miskin mendadak. Rakyat butuh solusi, bukan gambar," keluh Trianda.

Politikus PDIP Junimart Girsang membantah jika pemasangan baliho Puan Maharani dikaitkan dengan niat mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024. Pesan yang ingin disampaikan dalam baliho itu hanya untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

Junimart memuji sosok dan kepribadian Puan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama. Sosok Puan dianggap bakal mempererat mempersatukan anak bangsa dari berbagai suku. Untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi selama ini dengan kepak sayap kebhinnekaan.

"Itu yang kita mau dan yang menjadi target beliau. Jadi tidak ada tujuan-tujuan presiden. Tidak ada. Presiden itu urusan ibu ketua umum yang punya hak prerogatif," tegas Junimart.

REPORTER: Ronald Chaniago, Wilfridus Setu Embu, Erwin Yohannes, Aksara Bebey, Danny Adriadhi Utama

EDITOR: Wisnoe Moerti, Randy F Firdaus