Pertarungan 'Dua Gajah' Partai Golkar

Merdeka.com - Jajaran Dewan Pembina Partai Golkar berkumpul di sebuah restoran. Menyantap hidangan khas Jepang, shabu-shabu. Aburizal Bakrie memimpin pertemuan pada tanggal 18 Juni itu. Mereka membahas tentang bursa calon ketua umum Golkar.

Dalam pertemuan itu dihadiri sederet politikus senior Golkar. Mereka di antaranya Theo L Sambuaga, MS Hidayat dan Fahmi Idris. Selain itu tampak pula juga Marzuki Darusman, Fuad Hasan Mahsyur, Subiyakto Tjakrawerdaja. Mereka sempat mengabadikan foto bersama. Lalu beredar melalui pesan berantai WhatsApp.

Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, sempat menawarkan MS Hidayat sebagai calon ketua umum partai. Tawaran itu tentu ditolak. Berpengalaman sebagai bendahara Golkar di era kepemimpinan Akbar Tanjung, ternyata tak membuat dia berminat.

MS Hidayat tidak menampik tawaran itu disampaikan Ical. Selain itu, Ical juga ingin adanya calon dari jajaran dewan pembina. Sebab sejauh ini hanya dua nama muncul di permukaan. Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Kenapa calonnya yang santer cuma dua?" kata MS Hidayat menirukan Ical ketika ditemui merdeka.com, pekan lalu. "Pak Hi (MS Hidayat), maju enggak?" tanya Ical kepada mantan Menteri Perindustrian 2009-2014 itu.

Hidayat menegaskan tidak berminat lagi bertarung di pucuk pimpinan Golkar. Dia memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk maju. "Tidak mungkinlah, saya kan sudah tua," jawab MS Hidayat yang kini berusia 74 tahun.

Rapat sambil santap makanan Jepang dipimpin Ical menghasilkan enam kesepakatan Dewan Pembina. Selain munas Golkar, juga terkait dengan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.

Arahan tersebut tercantum dalam surat Wanbin Partai Golkar Nomor: K-21/WANBIN/GOLKARN/2019 Jakarta tertanggal 25 Juni 2019. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Hafiz Zawawi.

Pertama, Wanbin meminta DPP evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pemilu 2019. Kedua, Wanbin juga meminta DPP menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal rapat pimpinan nasional dan Munas partai pada Desember 2019.

Wanbin berpendapat, Munas menjadi forum untuk mengembalikan jati diri partai yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, majemuk dan egaliter. Sekaligus, momentum untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan Golkar.

Ketiga, Wanbin minta DPP segera mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal Rapat Pimpinan Nasional dalam rangka konsolidasi Partai Golkar pasca-Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019.

Wanbin Golkar berpendapat Munas 2019 terbuka bagi setiap kader yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi Calon Ketua Umum agar terjadi persaingan sehat, terbuka dan demokratis. Sehingga diharapkan Munas 2019 menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan bagi para calon ketua umum dalam mengemban tugas 2019-2024 untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan Partai Golkar.

Dewan Pembina juga meminta Golkar tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat meskipun menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Golkar diminta tidak tergantung kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat.

Polarisasi Dukungan

Satu bulan belakangan, bursa calon ketum Golkar memang hanya didominasi Airlangga dan Bamsoet. Keduanya bahkan sudah secara terbuka menyatakan siap maju di Munas pada Desember 2019 nanti.

Airlangga sudah melakukan deklarasi pada Minggu kemarin. Sederet Ketua DPD I dan II Golkar hadir. Itu dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dukungan itu diklaim mendapat 400 pemegang suara Golkar.

"Hari ini pada tanggal 7 juli 2019 saya Airlangga Hartarto setelah menerima amanat dan aspirasi dari 400 pemegang suara di Partai Golkar dan dengan dukungan yang masih mengalir, maka dengan ini saya menyatakan saya siap maju menjadi ketua umum partai Golkar 2019 -2024," kata Airlangga.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim 400 unsur pimpinan DPD di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan wilayahnya paling mengawali dukungan buat Airlangga. "Dukungan (untuk Airlangga) itu tersebar di sejumlah daerah, yakni diawali dari Jawa Barat, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan selanjutnya Kalimantan Selatan," katanya saat dihubungi.

Sementara Politisi Partai Golkar Meutya Hafid, mengklaim banyak DPD tingkat II merapat ke Airlangga namun informasi itu sengaja tak diungkap karena bukan untuk konsumsi publik. "Pak Airlangga tak sampaikan, banyak DPD II yang datang ke beliau, tapi ini internal saja," kata Meutya saat ditemui, Sabtu pekan lalu.

Sedangkan Bamsoet belum melakukan deklarasi. Walau sudah mulai terbuka untuk maju. Sementara ini dia hanya menerima dukungan dari para pengurus partai lainnya. Termasuk melakukan sowan, keliling menemui senior partai.

Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai selaku kader pendukung bahkan juga mengklaim Bamsoet telah mendapat 400 dukungan dari kader partai. Kebanyakan Alasan dukungan itu lantaran ingin menjadikan partai jauh lebih baik di banding era Airlangga.

"Harapan-harapan mereka apakah beliau mau membiarkan organisasi dibawa ke depan menuju pada 2024 dalam kondisi sekarang," ungkap Yorrys.

Polarisasi mulai kentara di tubuh Golkar. Dua kader sudah mulai tancap gas. Sebagai penantang Bamsoet disarankan untuk melakukan pertemuan dengan Airlangga untuk meminta izin maju calon ketua umum. Itu baiknya dilakukan sebagai pendidikan politik.

Dorongan untuk melakukan itu sudah disampaikan MS Hidayat kepada Bamsoet. Permintaan itu sudah disetujui. "Bambang Soesatyo harus menghadap kepada Airlangga untuk minta izin," ujar MS Hidayat.

Selaku Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bamsoet memang punya niat menemui Airlangga selaku ketum partai. Itu untuk membicarakan penyelenggaraan Munas sekaligus meminta izin.

"Kita akan upayakan secepatnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita diterima dengan Pak Airlangga untuk menyampaikan niat," tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jumat lalu.

Keberanian Bamsoet menantang Airlangga bukan tanpa tangan kosong. Sumber merdeka.com menyebut banyak penyokong besar di belakangnya. Dukungan Aburizal Bakrie salah satunya. Bahkan mantan ketum Golkar itu sudah memerintahkan pendukungnya untuk mendukung Bamsoet untuk menumbangkan Airlangga dari pucuk pimpinan partai.

Ditambah lagi adanya para loyalis Setya Novanto, seperti Aziz Sumual dan Robert Kardinal diklaim telah menjadi tim inti Bambang Soesatyo. Keduanya belum berkomentar mengenai dukungan ini.

Pertarungan diprediksi semakin tajam antara para pendukung. Menurut sumber kami, internal partai menyebut pertarungan 'dua gajah' di pohon beringin. "Ini bakal runyam," tambah sumber itu.

Ical belum bisa dikonfirmasi mengenai dukungan tersebut. Melalui MS Hidayat selaku Wakil Ketua Dewan Pembina, dia membantah sudah ada dukung mendukung. Khususnya diberikan Aburizal Bakrie. "Kita sepakat berjalan dulu agar situasinya kondusif," ungkap MS Hidayat.

Dia menegaskan rapat Dewan Pembina Golkar sambil santap malam itu memang membahas Munas. Namun itu tidak ada dukung mendukung. Bahkan jajaran Dewan Pemina mendorong adanya calon ketum baru selain dua nama tadi. "Dan itu baik bagi partai, lebih meriah."

Di luar Airlangga dan Bambang Soesatyo, dia menyebutkan masih ada Mahyudin, Aziz Syamsuddin, Ridwan Hisjam, Wishnu Wardono dan Indra Bambang Utoyo. Dia setuju jika dalam munas muncul banyak kader hebat ikut bertarung. Meskipun Hidayat merasa deretan nama tadi sulit menandingi kekuatan Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

"Bahkan Aziz, kata Ical sudah tidak mau, kan sekarang ketua Komisi III DPR," jelas MS Hidayat.

Terkait namanya masuk bursa calon ketum, Wishnu Wardono belum mau bicara banyak. Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah melihat pertarungan Munas Golkar saat ini pada kondisi internal partai tengah panas. Sehingga dirinya tak ingin menambah keruh suasana. Begitu pula dengan dorongan dirinya maju di Munas. Wishnu ogah berkomentar lebih jauh. "Sabar dulu," ujar Wishnu.

Sementara, Indra Bambang Utoyo mengaku masih pikir-pikir untuk maju sebagai calon ketum Golkar. Walau tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan. Sebab dia ingin Golkar tetap pada koridor ideologi Pancasila dan menghilangkan adanya politik uang di tiap Munas.

Golkar Harus Berubah

Usai 2004 atau era kepemimpinan Akbar Tanjung, suara partai beringin selalu tergerus. Termasuk pada saat kepemimpinan Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan terakhir Airlangga. Hasil Pemilu selalu tak memuaskan bagi partai penguasa orde baru itu.

Para senior gundah, tak ingin Golkar terus berkonflik sebelum atau setelah Munas digelar. Bahkan sering kali usai Munas, muncul sempalan Golkar dan membuat suara partai identik dengan warna kuning itu tergerus dari tiap Pemilu ke Pemilu.

Dewan Pembina Golkar sepakat agar pertarungan di Munas 2019 ini tidak saling serang sehingga memicu konflik berpotensi memunculkan sempalan. Para senior juga melihat bahwa generasi Munas 2019 adalah masa transisi kepemimpinan muda untuk menuju 2024. Meskipun ketua umum Golkar tak harus maju sebagai Capres di Pilpres 2024.

"Harus itu tidak ada dalam kamus politik. Tapi tiap partai mempersiapkannya (calon presiden)," tegas MS Hidayat.

Keresahan terkait kondisi Golkar juga dikeluhkan politisi senior Golkar lainnya, Ridwan Hisjam. Anggota DPR dan mantan ketua DPD Golkar Jawa Timur itu merasa partainya harus berbenah. Melakukan reformasi lantaran semaki menurun. Dalam Pemilu 2019 misalnya, jumlah kursi hanya mendapat 85 di DPR. Padahal menargetkan 110 kursi.

Golkar seharusnya sadar. Sebagai partai bentukan pemerintah sejak era Presiden Soekarno, seharusnya mampu berprestasi lebih. Justru 20 tahun terakhir semakin turun. Hanya di era Akbar Tanjung mampu mempertahankan prestasi di tengah gejolak orde baru. "Partai ini seharusnya reformasi. Harus kembali mendapat kejayaannya," tegas Ridwan menjelaskan.