Plt Ketum PPP Mardiono: Saya Tidak Mengambil Alih PPP

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa konflik internal menjelang Pemilu 2024. Kini PPP harus mengambil keputusan besar dengan mengganti posisi Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP.

Pergantian ketua umum dilakukan dengan proses musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Minggu 4 September 2022, di Banten. Dari hasil Mukernas, terpilihlah Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Mardiono menjelaskan, pergantian posisi Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.

"Ini dalam rangka pembagian tugas untuk meringankan beban beliau (Suharso)," kata Mardiono.

Usai ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP, dirinya langsung ambil ancang-ancang untuk membangun konsolidasi nasional mengejar kemenangan di Pemilu 2024.

"Kita sambil menunggu langkah-langkah selanjutnya, kita melakukan konsolidasi nasional. Pemanasan lah kira-kira. Karena itu kita ada hal-hal yang memang harus kita lakukan," ucapnya.

Kemenkum HAM juga telah mengesahkan kepengurusan PPP di bawah komando Mardiono.

Berikut wawancara lengkap dengan Muhammad Mardiono dengan wartawan merdeka.com, Alma Fikhasari dan Raynaldo G. Lubabah di Permata Hijau, Jakarta Selatan, 8 September lalu:

1. Bisa diceritakan bagaimana awal mula kisruh PPP muncul?

Di Partai Persatuan Pembangunan tidak ada konflik. Di PPP juga tidak ada kisruh. Yang ada sekarang sedang melakukan konsolidasi nasional. Dalam rangka untuk mempersiapkan memasuki agenda Pemilu 2024 yang akan datang.

Kita baru saja menyelesaikan tahapan yang pertama pendaftaran ke KPU. Sekarang juga sedang menyelesaikan kelengkapan-kelengkapan untuk administrasinya. Tapi InsyaAllah sudah lengkap. Nah kita sambil menunggu langkah-langkah selanjutnya itu, kita melakukan konsolidasi nasional. Pemanasan lah kira-kira.

Karena itu kita ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Di antaranya, karena teman-teman media mengatakan kisruh atau konflik, itu tidak tiba-tiba serta merta hari ini kemarin dan minggu ini, itu tidak. Itu sudah berjalan berproses berbulan-bulan.

Kita ini partai politik, saya ini sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Kemudian ada juga majelis-majelis yang lain, ada majelis syariah, ada majelis kehormatan. Kemudian kita menerima, karena memang tugasnya majelis adalah mengamati proses dinamika politik yang terjadi dalam tubuh partai ini.

Maka tentu telinga kita harus lebar mendengarkan isu yang terdapat dari internal maupun eksternal. Artinya isu-isu yang mengemuka di publik kita harus membuka telinga. Kemudian ketika kita mendengar, ya kita harus merespon. Itulah politik.

Nah karena ada sering kita menerima keluhan dari pada kader. Supaya kita jalankan dengan konstitusional maka secara tertutup juga kita lakukan rapat rapat bersama. Rapat bersama itu di antaranya misalnya mengevaluasi 'Ini bagaimana kok ada isu ini'.

Kemudian kita para majelis bersepakat 'oke dilakukan tabayyun aja kita terima mereka-mereka'. Tetapi kan enggak mungkin semua kita terima, ada yang kirim surat, minta waktu. Maka kita pilihlah perwakilan, ada wilayah, majelis, para wakil ketua umum. Kita mendengarkan apa yang terjadi di tengah mereka.

Karena kita punya kader dari tempat-tempat yang berbeda, misalnya ada Sumatera, Jawa, Indonesia bagian timur. Tentu itu semua kami terima dan kami olah kita diskusikan. Setelah itu bahan-bahan itu, sambil kita lihat dinamika yang terjadi, maka kita olah kemudian kita harus lakukan tabayyun.

Jadi dari aduan dan keluhan itu kita lakukan tabayyun. Nah kita undang Pak Ketua Umum, kita tanya 'bagaimana Pak Ketua Umum kok ada ini, bagaimana Sekretaris Jenderal kok ada ini' ya monggo dijelaskan.

Setelah dijelaskan tentu kita meminta, karena kita semua tidak menginginkan hal buruk, kita pasti ingin yang terbaik. Jadi kalau ada hal-hal yang menganggu bagi perjalanan proses partai tentu harus diselesaikan. Karena itu proses berjalan dilakukan tabayyun.

Setelah dilakukan tabayyun ternyata intensitas isu itu bukan turun, naik. Jadi kami juga punya alat tangkapan untuk mengukur. Saya pikir rekan-rekan wartawan sudah ahli dalam bidang itu, monggo diukur apakah intensitas isu terhadap PPP yang menyangkut Pak Ketua Umum itu naik.

Karena naik terus, belum ada jalan, maka intensitas desakan itu juga naik lagi. Itu menjadi faktor kegelisahan bagi teman-teman di grassroot (akar rumput) untuk melangkahkan kaki menaikkan speed menuju perjuangan merebut kemenangan.

Tentu itu kan memerlukan waktu, pikiran, energi, termasuk rezeki. Itu kan kemudian kalau kita dihadapkan isu-isu negatif akan memengaruhi teman di daerah. Karena majelis juga orang-orang yang sudah senior, maka kita harus melakukan evaluasi terus menerus.

Kita melakukan rapat masing-masing majelis secara terpisah, misalnya saya majelis pertimbangan melakukan rapat mengundang anggota.

Majelis syariah dan majelis kehormatan juga melakukan rapat. Kemudian terakhir kita rapat gabungan lagi, antara majelis syariah, majelis pertimbangan, dan majelis kehormatan. Hasilnya, kita ingin memberikan, bukan peringatan. Tetapi imbauan tertulis.

Imbauan tertulis yang pertama, kita kirim surat secara tertutup memohon dengan sangat agar beliau mendelegasikan tugasnya. Karena alasan mungkin waktu, sehubungan beliau sedang menjalankan tugas negara di mana menghadapi tugas yang besar di kementeriannya sebagai seorang Menteri Bappenas juga sering melakukan perjalanan luar negeri bisa 10-12 hari.

Karena itu, kiranya beliau bisa mendelegasikan tugasnya kepada orang lain secara konstitusional. Yaitu untuk mundur agar fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan.

Di samping itu, beliau juga ada isu-isu, yang pasti teman media sudah tahu. Tentu ini juga beban beliau untuk konsentrasi menyelesaikan itu semua. Jadi surat imbauan yang pertama itu ternyata mungkin beliau kurang berkenan, tidak memberikan respon.

Kemudian ada imbauan kedua, sampai sini ternyata juga tidak respons kembali. Dari keputusan tiga majelis ini akhirnya kita gelar rapat kembali di Semarang di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Mijen.

Lalu hasil rapat memutuskan, dalam majelis itu istilahnya fatwa, agar kembali lagi ke situ untuk fokus. Ini dalam rangka pembagian tugas untuk meringankan beban beliau.

Bagaimana kita harus menjalankan secara konstitusional sebagaimana yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Maka kami meminta mahkamah partai untuk memberikan pendapat dan Keputusan hukum atas keputusan majelis ini.

Setelah itu, kemudian dari mahkamah partai melakukan sidang, kami tidak mencampuri, ini lembaga yang independen. Walaupun ini merupakan satu kesatuan, ya, dewan pimpinan pusat. Tetapi itu independen yang enggak akan bisa kita pengaruhi.

Maka, di mahkamah partai melakukan sidang karena mahkamah partai pun memiliki lima orang, satu ketua dan empat orang anggota, satu orang sekretaris, kemudian ada tiga orang panitera.

Nah itu melakukan sidang, saya enggak tahu sidangnya berapa kali. Dan setelah itu mengeluarkan pendapat hukum dan keputusan dari mahkamah partai.

Dari keputusan kedua level ini memerintahkan kepada pengurus harian untuk sesegera mungkin menggelar rapat harian, dalam rangka untuk mengangkat Plt Ketua Umum karena akibat kekosongan jabatan. Karena keduanya telah menyetujui atas pergantian jabatan itu.

Lalu, dilakukanlah rapat harian, hasilnya rapat harian itu menyetujui atas pendapat mahkamah partai. Kemudian dilaksanakan mengisi lowongan jabatan, yang ditunjuk kebetulan saya sebagai Plt ketua umum untuk melanjutkan masa bakti kepengurusan.

Nah, setelah itu ada proses satu lagi, yaitu Mukernas (Musyawar Kerja Nasional). Maka dilakukanlah Mukernas di Hotel Swiss Bellin, di Cikande, Serang, Banten. Itu lah hasilnya dari rangkaian proses perjalanan. Tapi kalau diurai lebih lagi sebenarnya lebih luas lagi.

Jadi, kalau teman-teman media ada yang mengatakan ‘ini kok cepat banget ya?’. Enggak cepat sebenarnya, tetapi kalau dibilang cepat banget kan lebih bagus. Ya, karena enggak ada jarum jam yang berputar ke belakang.

Jarum jam itu akan terus berputar ke depan, detik, menit, jam ini akan selalu mengurangi waktu kita. Sementara, Pemilu yang dihadapi tinggal kurang dari 500 hari lagi. Nah, dari situ maka itu lah proses-proses yang kita jalankan sampai saat ini.

2. Mengapa PPP sering diterpa masalah internal jelang Pemilu. Ada apa?

Ya, isu yang pertama adalah isu kebijakan keputusan-keputusan di dalam proses Musyawarah Cabang, Musyawarah Wilayah, di berbagai tempat. Itu yang dipersoalkan oleh mereka-mereka.

Lalu, terjadinya ada demo gitu ya, biasa sebenarnya tetapi tidak ada yang sensitif. Nah, tapi ketika keputusan itu sudah nyimpang atau melanggar, ya, itu yang jadi persoalan besar dan nggak kunjung selesai.

Di Diponegoro itu di demo oleh kader-kader kita sendiri, dan sejak partai ini didirikan sejak 1973, nggak pernah ada kader-kader kita yang demo sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nggak pernah ada.

Nah, ini juga kan terus mengganggu dan itu nggak kunjung selesai. Awalnya adalah itu, persoalan kader-kader kita yang tidak menerima dengan kebijakan-kebijakannya. Kemudia ditambah lagi dengan isu-isu yang lain, yang mohon maaf saya nggak mau buka. Itu menyangkut soal privasi, pribadi.

Nah, terakhir kalinya kita mau mencoba untuk bisa nggak diselesaikan? Ternyata, muncul isu baru, yaitu kasus Pak Ketua Umum saat itu pidato di KPK yang menyinggung soal Wallahi, Demi Allah, dan Rasulnya bahwa tradisi Amplop dan lain-lain.

Nah, itu yang sangat akhirnya mengusik kader-kader di tingkat bawah itu menjadi dalam tanda kutip itu marah. Karena itu akan mempersulit nanti kerja-kerja mereka. Kita sadar sepenuhnya bahwa hari ini kita berada dalam kehidupan yang teknologi tinggi ya, kehidupan digital. Kapanpun kaset-kaset itu akan bisa diputar, kita nggak ingin ini kemudian terus akan berproses akan berjalan akan mengalir terus sampai ke Pemilu.

Apalagi nanti kalau kita atasi kemudian ini sudah reda, tapi menjelang Pemilu diangkat lagi. Ya, mohon maaf kita politik itu pasti ada lawan politik. Kalau kita perang pasti ada lawan perang, gitu ya. Kita semua khawatir itu, akhirnya kita harus mengambil langkah-langkah yang cepat.

3. Apakah tidak khawatir konflik ini berdampak pada hasil Pemilu 2024?

Ya, karena memang gini ya, partai politik ini kan tidak ada pemegang sahamnya. Apalagi, seperti PPP ini pendiri-pendirinya kan sudah tidak ada. Pendiri-pendiri yang membangun berdirinya PPP ini sudah tidak ada, karena itu kami semua adalah penerus, pewaris.

Tapi, kami bukan pemegang saham atau tanah, gitu kan. Ya, dibilang sudah go public, jadi pemasangnya banyak. Oleh karena itu, kalau ada isu-isu yang sensitif, ya pasti tergelitik.

Jadi kalau anda punya 100 lembar saham di perusahaan gitu sebagai investasi anda, laku lihat perusahaan itu ada masalah. Anda gelisah enggak? Ada yang pernah main di bursa saham? Ada yang teman-teman main saham? Iseng ya, beli-beli saham ya daripada didepositokan tabungannya enggak besar, tapi kalau saham manakala harga saham itu naik kadang-kadang bisa signifikan. Itu nggak ada ukuran, bisa saham naik 30 persen, 20 persen itu kan bisa. Tapi kalau didepositokan kan tidak segitu.

Nah, sama, ya orang berinvestasi itu kalau ada isu-isu negatif pasti khawatirkan? Lho, jangan-jangan nanti saham saya kan melorot, gitu ya. Sehingga kegelisahan-kegelisahan itu muncul juga karena disambung dengan isu-isu yang negatif itu.

4. Apakah PPP memang sudah perlu diambil alih?

Saya sih nggak setuju dengan istilah ambil, ya. Karena ini adalah amanah. Jadi, kalau saya mau sebenarnya dari dulu, bahkan di depan Pak Suharso Monoarfa sendiri itu menawarkan 'Sudah Pak Mardiono saja'. Jadi saya transisi-transisi Pak Suharso dalam hal ini ke Pak Romi ini kita duduk berempat, malam hari. Pak Suharso Monoarfa, Pak Emron Pangkapi, Wakil Ketua Umum, karena ketua umumnya Pak Suryadharma Ali waktu itu berhalangan.

Tetap, kasus, maka Pak Romahurmuziy sebaga Sekretaris Jenderal dan saya sebagai Koordinator Wilayah seluruh Indonesia. Saya mengendalikan seluruh Indonesia.

Karena itu, waktu itu kita sepakat 'Gimana?' kita menggelar Muktamar di Surabaya, siapa ketua umumnya? 'Pak Mardiono' saya jawab tidak.

Lalu, yang kedua pada saat Mas Romy berhalangan lalu mengundurkan diri, dilakukan rapat darurat pengurus harian. Di dalam dasar anggaran rumah tangga partai, itu apabila ketua umum berhalangan tetap maka yang bisa menggantikan adalah Wakil Ketua Umum. Dan saya Wakil Ketua Umum.

Anggaran dasar itu tidak mencantumkan pasal apapun yang ketika ketua umum berhalangan tetap itu digantikan oleh majelis pertimbangan, tidak ada. Posisi saat itu, Pak Suharso Monoarfa adalah Ketua Majelis Pertimbangan, sama dengan saat ini, saya, ya.

Karena itu ada fatwa dari majelis syariah beliau almukarom guru kami si Mbah Maimun Zubair maka saya yang semestinya menggantikan ketum saya sami'na wa'atokna kalau bahasa Jawa 'derek dawuh'. Enggak protes, tidak konpers karena ini kepentingan partai kita jalankan.

5. Kenapa pada akhirnya mau menjadi ketum PPP?

Ini pendapat para kader, ini PPP menghadapi hal-hal kritis ada hal-hal yang saya tidak ungkapkan tadi kepada temen-teman.

6. Gagasan apa yang akan dilakukan agar PPP bangkit lagi?

Kami masih punya waktu satu tahun lagi, dengan waktu satu tahun lagi kami secara bersama-sama akan melakukan konsolidasi secara masif ditingkat nasional insyallah kami akan banyak mengontrol di lapanhan di tingkat grassroot kita pastikan mesin politik ini berjalan.

Kalau kita sudah pastikan mesin politik ini sudah berjalan, maka kita akan mengontrol lagi TPS kita bagaiamana, karena kita sedang tidak main bola, kalau main bola kita latih pemain jagoan bisa memasukan bola gol, nah supporter tepuk tangan tiket sudah laku.

Tapi ini beda, justru para pemain ini ya itu mencari suppoter, supporternya apa? Ya rakyat Indonesia agar bersama-sama dengan kami yuk ramai-ramai memberikan suara dukungan kepada PPP.

Nanti di TPS bukan kita selesai di Jakarta TPS itu bola memasukan gawang jadi sang juara. Tidak, nah karena itu kita harus secara nasional kita harus secara masif kita harus menggerakan mesin-mesin partai ini secara efektif dan terkontrol.

7. Bagaimana mencegah agar konflik ini tidak berkepanjangan? Terlebih Suharso Monoarfa tetap mengaku jadi Ketum PPP

Itu karena beliau juga sebagai kader PPP, beliau juga seorang pejuang PPP pasti beliau tertanam dalam sanubarinya bahwa PPP ini adalah harus tetap ada.

Sama dengan saya, sama dengan semua kader pikirannya sama hanya mungkin sekarang beliau belum berkenan, seiring dengan berjalan waktu insya Allah, bismillah insya Allah nanti tentu dengan bimbingan atau kita kerja keras insya Allah pada masanya nanti juga akan bisa menerima itu semua.

Doakan teman-teman untuk bisa kita bisa membangun komunikasi dengan baik sehingga tidak lagi akan berkesinambungan insya Allah.

8. Apakah sudah komunikasi dengan Suharso Monoarfa untuk mencari jalan tengah tentang konflik ini?

Kalau komunikasi saya dengan Pak Suharso kan ini sahabat, sahabat beliau mentor saya, guru saya ya komunikasi jalan baik, pertemanan jalan baik tidak ada masalah.

Kemudian ini ada soal keputusan yang beliau kurang berkenan ya sah-sah saja namanya juga politik ya. Kadang anak saya juga kadang-kadang hari Minggu saya ingin ke Ancol, anak saya ingin ke Taman Mini, Ibunya minta ke restoran, adik minta ke mall, Mbaknya 'Pak saya minta uang saja'.

Itu satu rumah, tapi toh kita bisa menyelesaikan, loh mah jangan begitu sudah lah, sekarang bareng Ayah nanti ke depan giliran kita ikut Mama ke Mall, ade gimana? Yo sama-sama giliran minggu depan lagi, ikut Adik ke Taman Mini kalau anda sudah punya anak atau pernah jadi kakak adik di dalam satu rumah pasti tidak pernah sama.

Coba anda dibelikan baju sama dengan kakak dan adik-adiknya pasti tidak mau, enggak saya enggak mau sama, kan gitu kelapa saru janjang itu pasti berbeda-beda.

9. Apakah akan segera membangun komunikasi seperti itu dengan Suharso?

Oh pasti, pasti kan beliau dengan saya dalam kedudukan yang sama beliau pembantu presiden, saya penasihat presiden dalam kedudukannya sebagai pejabat negara.

Di partai beliau dulu ketum, saya sebagai ketua majelis pertimbangan gitu kan. Dalam perjuangannya dalam perjalananya kita sama gitu ya.

Ya ini sebetulnya suatu dinamika politik yang sebetulnya biasa dan itu juga terjadi di partai-partai lain, justru mungkin ini lah ujian ya itu tadi, jika ujian lulus kita isi semua formulir ya pertanyaan kita isi semua nanti kan naik kelas.

10. Survei membuktikan, PPP tidak lolos ke parlemen. Bagaimana strategi bapak untuk mendongkrak elektabilitas PPP di 2024?

Teman-teman sendiri kan sudah tahu wong ditanyakan, survei tiga tahun terakhir ini kan kita berada di urutan paling bawah berarti dalam urutan-urutan yang mengkhawatirkan.

Karena berada di dalam posisi yang mengkhawatirkan itu maka ini lah solusi yang mudah-mudahan ini semua bisa mengubah ke depan bisa menaikan elektabilitas PPP. Sehinga mudah-mudahan survei apa itu kita kerjakan secara maksimal kita masih punya waktu satu tahun dan menjelang mendekati Pemilu kita survei-survei itu akan bisa naik kelas.

11. Setelah menjadi Plt, bagaimana sikap politik PPP di KIB?

Koalisi KIB ini bukan koalisi orang, tapi koalisi tiga parpol antara Golkar, PAN dan PPP. Jadi yang mengikatkan diri dalam koalisi itu adalah partai bukan orang.

Sehingga partai-partai ini masih ada, saya pikir tidak akan terpengaruh dengan apapun dalam internal partai masing-masing. Karena tentu masing-masing partai tidak akan mencampuri internal partainya masing-masing.

Karena visi misi di dalam koalisi itu adalah kita mau bergabung adalah dalam rangka untuk memenuhi. Karena kita tahu dari sembilan parpol yang lolos di Parlemen kan ada sembilan dan dari sembilan parpol itu hanya satu bisa berdiri sendiri.

Yaitu PDIP yang bisa, yang lain tidak bisa pasti semuanya akan melakukan koalisi bahkan PDIP pun saya yakin, feeling saya akan membangun koalisi dengan partai lain.

Kan enggak mungkin menyelenggarakan sendiri, karena pemilu kan nanti capres atau cawapres akan dipilih oleh rakyat mayoritas dari rakyat Indonesia. Karena itu memerlukan suara yang banyak saya yakini akan tetap berkoalisi.

Nah koalisi adalah keniscayaan dari proses demokrasi di Indonesia dengan keadaan saat ini yang partai-partainya hanya satu yang bisa mandiri.

12. Bicara KIB, apakah koalisi ini akan membuka peluang untuk parpol lain bergabung?

KIB terbuka, koalisi makin banyak makin bagus kami berharap partai-partai lain itu bisa ikut koalisi dengan KIB.

Jadi di mana koalisi itu kan untuk memobilisasi sebuah kekuatan lebih besar lebih baik ya, kita tidak menutup partai apa saja Gerindra kemudian yang lain tentu kita harapkan. Itu keniscayaan dalam demokrasi kita.

Kemudian, sekali lagi saya jelaskan yang penting ini di KIB itu saya koordinator bersama dengan tiga koordinator yaitu Pak Dito bedum Golkar beliau di Fraksi Golkar, kemudian Pak Asman Abnur dari Fraksi PAN itu adalah perwakilan dari PAN dan saya perwakilan dari PPP.

Sebagai koordinator yang menyiapkan rencana-rencana kerja dan konsep-konsep besar di KIB itu. Dan komuniksi jalan terus baik tidak ada masalah.

13. Bicara soal capres, PPP ingin sosok Capres yang seperti apa?

Karena PPP bergabung dengan koalisi KIB maka kita taat azas, bahwa di dalam koalisi belum pernah sekali pun membahas soal capres dan cawapres.

Tapi yang sedang dikerjakan koalisi merangkum sebuah ide dan gagasan menyerap aspirasi dari rakyat dari publik kita padukan dari ide dan gagasan dari kita di antara tiga partai ini. Kemudian itu lah yang nanti dijadikan satu untuk kita tawarkan kepada rakyat Indonesia.

14. PPP tidak punya jagoan?

Ya karena kita sudah koalisi, kita nunggu keputusan bersama dengan koalisi.

15. Apakah nantinya PPP akan mengusulkan Capres?

Pasti itu kan melalui perdebatan bersama, koalisi harus atas kesepakatan bersama, kalau koalisi memutuskan sendiri namanya bukan koalisi

Kalau namanya koalisi bergabung bersama itu ya harus memutuskan kekuatan dari pikiran-pikira bersama itu. Jadi insyallah PPP akan konsisten karena koalisi bukan dengan orang, tapi koalisi dengan partai.