Presiden yang 'Dingin'

Merdeka.com - Hampir setiap malam, Presiden Joko Widodo menelepon Letkol Laut Muhammad Arifin. Penanggung jawab Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran. Menanyakan kondisi dan perkembangan penanganan Covid-19 di sana. Jokowi menjadikan RSD Covid-19 Wisma Atlet sebagai patokan. Gambaran kondisi keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR).

Jokowi gemetar mendengar keterisian tempat tidur di sana mencapai 92 persen. Kondisi itu pada September 2020. Kondisi menurun drastis menjadi 15 persen ketika pertengahan Mei 2021. Jokowi gembira. Tapi hanya diungkapkan melalui kata. Tidak terlihat di raut wajahnya. Sebab, kondisi kembali memburuk sebulan kemudian. Juni 2021, Jokowi mendapat laporan. Rumah sakit penuh pasien Covid-19.

Kondisi semakin memburuk. Jokowi kini rajin menelepon Luhut Binsar Panjaitan. Menko Maritim dan Investasi yang juga ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. Dalam sehari, tiga kali telepon Luhut berdering. Dari Kepala Negara. Dia harus melaporkan perkembangan pelaksanaan PPKM Darurat dan kondisi di akar rumput.

Sebelum memutuskan kebijakan PPKM Darurat, Jokowi berkonsultasi. Dia pernah menghubungi Menteri Kesehatan India pada Januari 2021. Jokowi juga menghubungi Perdana Menteri India Narendra Modi. Kepala Negara belajar cara India mengendalikan Covid-19 yang sempat bertambah 50.000 pasien per hari. Berjaga-jaga jika kemungkinan terburuk harus dihadapi Indonesia.

Upaya yang dilakukan itu Jokowi sengaja disampaikan ke publik. Berbagai langkah strategis juga dipaparkan. Bersama dasar pertimbangannya. Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan selalu memberi laporan. Setiap perkembangan penanganan Pandemi. Setiap pekan, selalu digelar rapat terbatas Bersama Presiden Jokowi.

Kasatgas dan Menteri Kesehatan yang melaporkan perkembangan. Selalu ada respons Presiden. Data dan perkembangan setiap pekan dijadikan acuan. Tidak hanya untuk kebijakan pemerintah pusat. Tapi juga pemerintah daerah. Presiden memberi instruksi.

"Data sebagai dasar mengambil langkah-langkah cepat dan berupaya maksimal memantau pelaksanaannya di lapangan," ucap Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi saat dihubungi Jumat (16/7).

Jokowi ingin mengabarkan. Pemerintah bekerja keras menangani pandemi. Meski kebijakannya kerap melahirkan kritik. Dari berbagai arah. Ada anggapan, kebijakan tanpa melihat kondisi nyata. Tak melibatkan ahli. Juga tidak efektif menyelesaikan masalah. Alibi ini dibantah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesehatan dan Pendidikan Dato Sri Tahir. Dia meyakini, Jokowi tahu persis kondisi yang sebenarnya terjadi.

"Bapak Presiden sangat 'dingin' dalam arti kata beliau tahu semua. Jadi beliau bukannya tidak mengerti," tegas Dato Sri Tahir dihubungi terpisah.

Benarkah Kolaps?

Tri Maharani menceritakan kondisi Pandemi hari ini. Dia adalah salah satu relawan Lapor Covid-19. Dia merasakan kolapsnya sektor kesehatan tanah air. Aplikasi yang disebut-sebut bisa membantu warga mencari ruang perawatan di rumah sakit, tak bisa diharapkan. Dari penjelasan Kementerian Kesehatan, data di aplikasi itu tidak selalu diperbaharui setiap saat. Alasannya, tenaga kesehatan di RS terkonsentrasi menangani pasien.

Alhasil, hampir setiap hari dia membantu mencarikan kamar yang tersisa di rumah sakit. Terutama bagi pasien bergejala berat dan kritis. Tak hanya itu, relawan juga harus membantu mencarikan oksigen atau obat yang dibutuhkan pasien positif Covid-19. Terutama mereka yang tidak memperoleh ruang perawatan di RS.

"Sekarang ini aku setiap hari broadcast mencari rumah sakit buat pasien, tidak pernah ada yang kosong. UGD (Unit Gawat Darurat) pun bisa menunggu satu sampai dua hari," ucap Tri kepada merdeka.com.

Sudah hampir dua tahun dia menjadi relawan. Dia tahu persis perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Termasuk kondisi sektor kesehatan yang kini ambruk. Diterjang badai Pandemi yang mengamuk.

Epidemiolog Dicky Budiman tidak secara langsung menyebutkan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia yang kolaps. Dia hanya memberikan gambaran. Fasilitas Kesehatan disebut kolaps jika sudah tidak mampu melayani sebagaimana fungsinya. Semisal, sudah tidak ada tempat di ICU hingga kosongnya pasokan alat kesehatan. Dari obat, ventilator hingga oksigen.

Kementerian Kesehatan tidak sependapat dengan kesimpulan itu. Meskipun tidak menampik sejumlah rumah sakit kelebihan kapasitas menampung pasien. Terlihat dari tenda darurat berdiri di beberapa rumah sakit. Dipicu lonjakan jumlah kasus dalam waktu singkat. Walau kondisi sulit, tenaga kesehatan tetap mengupayakan yang terbaik. Pasien sebisa mungkin tertangani dengan baik. Sampai hari ini, pemerintah tidak pernah mendapat laporan adanya rumah sakit menolak pasien.

"Saya tidak setuju ada yang mengatakan fasyankes kita kolaps," tegas Juru Bicara Kementerian Kesehatan dokter Siti Nadia.

Tri Maharani melanjutkan argumentasinya. Indikasi kolapsnya fasilitas kesehatan dilihat dari sistem yang sudah tidak berjalan normal. Hari-hari ini, masyarakat sulit memperoleh ruang perawatan RS, obat, hingga akses kesehatan lain. Hingga akhirnya relawan membantu mencari kebutuhan pasien.

"Kalau relawan tidak turun sebetulnya tidak kolaps. Karena sudah bisa dihandle stakeholder. Itu logikanya. Diakui atau tidak diakui. Kalau mau ada yang akui ya syukur, tidak akui ya sudah," ucapnya.

Kementerian Kesehatan punya versi sendiri. Fasilitas kesehatan disebut kolaps jika tenaga kesehatan sudah tidak sanggup lagi menangani pasien. Dia menganalogikan ada 40 pasien membutuhkan penanganan secara bersamaan. Di sisi lain, tenaga kesehatan hanya ada 10 orang. Maka, yang terjadi pada kondisi itu adalah pelayanan kurang optimal. Bukan ambruknya fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kalau kolaps itu artinya nakes tidak bisa memberikan layanan kemudian kita berhenti memberikan layanan. Itu artinya kolaps ya," sambungnya.

Tidak kolaps, tapi kondisinya mengkhawatirkan. Dilihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit. Saat ini cukup tinggi. BOR secara nasional rata-rata di atas 80 persen. Jika di bawah 60 persen, kategori hijau. Di antara 60 hingga 80 persen, kategori kuning. Di atas 80 persen kondisi sudah merah. "Jadi banyak yang sudah sampai angka tersebut."

Tanpa tenaga kesehatan yang cukup, rumah sakit dipastikan menghadapi situasi sulit. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) pernah menyurati Presiden Jokowi. Isinya meminta pemerintah menyelamatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Saat Indonesia menghadapi amukan Covid-19. Dikhawatirkan, rumah sakit berada di titik nadir. Tidak mampu lagi menangani pasien kritis. Lantaran satu per satu tenaga kesehatan tumbang.

"Sarana makin penuh atau dukungan logistik makin berkurang, akibat lonjakan pasien terus menerus," kata Sekjen Persi Lia Gardenia Partakusuma.

Belum Perlu Impor Tenaga Kesehatan

Krisis tenaga kesehatan pernah dihadapi Italia. Ketika negara di benua biru Eropa itu berada di fase krisis kesehatan tak terkendali. Kala itu, tenaga kesehatan dari China didatangkan. Diperbantukan untuk menyelamatkan banyak orang terpapar Covid-19.

Indonesia dinilai belum perlu mengambil langkah serupa. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dokter Adib Khumaidi meyakini itu. Mengacu data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juni 2021. Akan ada sekitar 3.320 dokter baru yang lulus dan bisa langsung dikaryakan. Setiap tahun, ada 10.000 mahasiswa kedokteran yang lulus.

Namun mereka tidak serta merta langsung dilibatkan. Mereka harus menjalani serangkaian proses sebelum diberi tugas menangani pasien. Wajib lulus uji kompetensi dalam program internship. Ini sudah diterapkan di Wisma Atlet.

"Jadi kalau dibilang SDM, kita bicara dokter, itu sudah ada," katanya.

Tenaga kesehatan yang fresh ini akan ditempatkan di pelosok nusantara. Pemerintah dan IDI tengah menyusun peta kebutuhan di daerah. Di dalamnya diatur banyak hal. Mulai dari tugas, tanggung jawab, jam kerja, hingga insentif. Semua harus dipikirkan matang.

Ini untuk menjaga psikologis dokter maupun perawat. Sehingga bisa fokus menangani pasien. Tanpa dibebani lagi kekhawatiran hidup pribadinya. "Tidak perlu menambah SDM dari luar. Masih mencukupi, tinggal pengaturan tadi," katanya.

Pemerintah juga menjamin tercukupinya tenaga Kesehatan. Sehingga saat ini belum terpikirkan untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dari negara lain. Bantuan yang dibutuhkan hari ini masih seputar alat kesehatan. Baik oksigen, ventilator dan lainnya.

"Sarana dan prasarana iya, kalau nakes kita cukup punya banyak yang dapat diberdayakan," singkat Nadia.

Kekuatan tenaga kesehatan diperlukan. Seandainya kondisi Pandemi memburuk. Kalangan epidemiolog memprediksi kasus Covid-19 pada bulan Agustus akan menyentuh 200.000 dalam sehari. Berkaca dari perkembangan belakangan ini. Jumlah kasus baru di Indonesia melonjak tinggi.

Kekhawatiran karena tingginya penularan seolah hilang dari kamus pemerintah. Tingginya kasus positif tidak perlu dipermasalahkan. Alasannya, semakin cepat terdeteksi kasus baru, bisa ditangani lebih dini. Sekaligus mengurangi beban rumah sakit.

"Artinya kalau semua penyakit lebih dini ditemukan, maka si pasien tidak akan jatuh di kondisi berat. Bisa dicegah. Inilah yang pemerintah tengah kejar," jelasnya.

Tak kibarkan bendera putih

Meski Pandemi belum membaik, Presiden Jokowi selalu menebar pesan optimistis kepada publik. Tahun 2021 disebut sebagai titik balik. Pandemi dikendalikan. Masyarakat dipulihkan. Ekonomi dibangkitkan. Sampai hari ini, api kepercayaan diri itu terus dijaga hangatnya. Seolah tak ingin menunjukkan pada rakyat, kekhawatiran yang disimpannya. Pemerintah tak bisa menyelesaikan pandemi sendirian.

"Presiden selalu optimis. Dengan bergotongroyong kita bisa mengatasi pandemi covid-19 dan percaya kepada para pembantu beliau," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada merdeka.com, awal pekan lalu.

Belum ada titik terang bagi Indonesia untuk keluar dari labirin Pandemi Covid-19. Herd immunity alias kekebalan komunal belum tercapai. Sengkarut permasalahan muncul di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Meski ada segudang persoalan, Pemerintah tak mengibarkan bendera putih. Tetap setia di jalan terjal penanganan pandemi. Kementerian Kesehatan menjamin itu.

"Tidak ada yang menyerah!" tegas Nadia.

Epidemiolog Dicky Budiman mendukung komitmen pemerintah untuk tidak menyerah. Perlu keterbukaan dan tak malu untuk mengakui jika ada kebijakan yang kurang tepat. Sudah waktunya menyiapkan strategi baru. Berbasis ilmu pengetahuan dan kesehatan. Strategi yang dimaksud adalah menggencarkan tracing, testing, treatment. Lalu mengejar target vaksinasi 1 juta orang per hari.

"Harus transparan dan pengakuan itu bukan tanda kelemahan. Tapi mengakui kelemahan kita, kekurangan serta keadaan yang sebenarnya. Itu bukti kita menguasai masalah. Mengetahui apa yang kita hadapi dan artinya akan memiliki strategi lebih efektif," ucapnya.

Pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Pandemi tidak akan pernah selesai tanpa melibatkan banyak pihak. Memiliki semangat yang sama. Jika dilakukan, epidemilog yakin masa kritis akan dilalui paling cepat akhir Agustus 2021. Paling lambat akhir September atau Oktober 2021.

Tak ada kata pesimis yang keluar dari Presiden Jokowi. Indonesia bisa menghadapi pandemi Covid-19. "Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa," kata Jokowi melalui video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, semalam.

Tim Penulis: Intan Umbari, Ronald, Henny Rachma Sari