Proyek puluhan triliun rupiah, kantor tanpa plang nama

Merdeka.com - Beberapa kali merdeka.com mengirimkan permohonan wawancara kepada Hanggoro Budi Wiryawan, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Lantaran mendapatkan respon tak sesuai harapan, merdeka.com pun berinisiatif untuk mendatangi kantornya, Selasa (30/8) pagi.

Sejumlah informasi menyebut KCIC berada di lantai lima gedung Wijaya Karya, Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur. "Kantor KCIC di gedung sebelah," kata resepsionis Wijaya Karya kepada merdeka.com.

Gedung sebelah yang dimaksud resepsionis adalah kompleks perkantoran dan apartemen yang dibangun PT Pembangunan Perumahan (PP). Di lokasi itu terdapat dua belas kantor tiga lantai seluas sekitar 200 meter persegi. Hanya segelintir kantor yang menunjukkan identitas penggunanya.

Berdasarkan keterangan tambahan dari petugas keamanan, KCIC diketahui menempati kantor bernomor RK-12. Tanpa plang nama, orang mungkin tak menyadari bahwa itu adalah kantor kontraktor proyek infrastruktur transportasi mahapenting pemerintahan Joko Widodo bernilai USD 5,5 miliar atau setara Rp 71,5 triliun (asumsi kurs: Rp 13 ribu per dolar AS).

Dari balik kaca luar kantor KCIC, terlihat miniatur kereta cepat yang dipajang di atas meja. Para pekerja juga terlihat mulai berdatangan, beberapa di antaranya bermata sipit diduga kuat berasal dari China. Setelah menunggu beberapa lama, Hanggoro keluar kantor bermaksud meminta anak buahnya menghilangkan lecet di mobilnya.

Tak buang kesempatan, merdeka.com kemudian memperkenalkan diri dan langsung menanyakan perihal perkembangan proyek kereta cepat sepanjang 142 kilometer.

"Dari kemarin kan saya sudah bilang nggak mau diwawancara. Saya belum boleh bicara," ketus Hanggoro sambil menunjukkan titik lecet di mobil kepada anak buahnya.

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol juga enggan berbicara banyak terkait proyek kereta cepat. "Saya kira jangan dulu dek, kami tengah melakukan persiapan-persiapan," kata Sahala yang juga Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), penguasa 60 persen saham KCIC. Sisa saham KCIC sebesar 40 persen dipegang China Railway International Co.

Adapun PSBI adalah perusahaan bentukan empat BUMN. Yaitu, PT Wijaya Karya (Wika) dengan, PT Jasa Marga (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Dalam perusahaan patungan tersebut, Wika memiliki saham sebesar 38 persen atau senilai dengan Rp 1,710 triliun. Kemudian PTPN VIII dan KAI, masing-masing 25 persen atau senilai Rp 1,125 triliun, Jasa Marga 12 persen atau Rp 540 juta.

Pada pertengahan Juli lalu, Kementerian Perhubungan mengaku telah menerbitkan izin proyek kereta cepat secara keseluruhan. Sebelum itu, izin pembangunan dikeluarkan hanya untuk proyek sepanjang 5 kilometer.

Hanya saja, pengeluaran izin pembangunan tersebut harus disertai dengan sejumlah pekerjaan rumah yang kudu diselesaikan KCIC. Salah satu di antaranya adalah pembebasan lahan.

Sejauh ini, KCIC telah membebaskan sekitar 60 persen dari total kebutuhan lahan. Kemenhub memberikan batas waktu pembebasan 40 persen lahan hingga Desember 2017.

KCIC memang membutuhkan izin pembangunan menyeluruh agar bisa secepatnya menarik utang dari China Development Bank. Jumlahnya sekitar 75 persen dari total investasi yang sekitar USD 5,5 miliar.

Menarik untuk dinanti apakah KCIC, menempati kantor kecil tanpa plang nama, bisa menuntaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam tiga tahun, sesuai yang ditargetkan?

"Hal cukup kritis sebenarnya adalah pengadaan lahan dan penyelesaian tunneling yang tingkat kesulitannya sulit di prediksi," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit.