Pemahaman masyarakat, kunci redenominasi

Merdeka.com - Apa itu redenominasi pak?

Kalau redenominasi, Rp 1.000 jadi bagaimana bentuknya pak?

Begitu kira-kira sedikit ilustrasi pertanyaan terkait redenominasi yang sering diterima Muhammad Hatta, Anggota Komisi XI DPR-RI. Ilustrasi itu menunjukkan masih minimnya pemahaman mayoritas masyarakat, terutama di daerah, akan rencana penyederhanaan nilai nominal rupiah yang sudah didengungkan pemerintah dan Bank Indonesia sejak enam tahun lalu itu.

Atas dasar itulah, edukasi masyarakat menjadi penting. Hatta mengaku sudah sering menyosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat dan mahasiswa di daerah pemilihannya pada saat reses.

"Penolakan terhadap redenominasi masih tinggi," katanya kepada merdeka.com, pekan lalu.

Mereka, lanjut Hatta, menilai redenominasi serupa sanering yang pernah ditempuh pemerintah pada. Padahal beda.

Sanering adalah kebijakan penghilangan angka nol pada mata uang yang tak diikuti pemangkasan harga barang. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun.

Indonesia dua kali melakukan Sanering. Pada 1950, pecahan Rp 5 ke atas nilainya dipangkas menjadi setengah dari nilai semula. Pengulangan kedua dilakukan pada Agustus 1959.

Adapun redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang lewat penghilangan sejumlah digit. Itu diikuti dengan penurunan harga barang dan upah.

"Redenominasi berhasil karena yang meminta masyarakatnya. Masyarakat kunci sukses segala kebijakan, kita tahu itu," katanya. "Kalau dilakukan saat masyarakat belum siap, dikhawatirkan gagal dan akan berdampak ke inflasi."

Bank Indonesia mencatat, sejumlah negara berhasil menyederhanakan nilai mata uangnya. Seperti Turki yang memangkas enam angka di mata uangnya pada 2005. Di tahun yang sama, Rumania juga memenggal 4 digit. Kemudian, Polandia pangkas 4 digit (1991), dan Ukraina (5 digit/1996).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni Vimaladewi mengatakan, keberhasilan sejumlah negara tersebut lantaran didukung sejumlah faktor. Antara lain, dukungan kuat seluruh lapisan masyarakat. Terutama pemerintah, parlemen, dan pelaku usaha.

Kemudian, landasan hukum kuat dan tegas mengatur redenominasi. Kemudian, pemilihan waktu pelaksanaan tepat, ketika: Kondisi makroekonomi stabil dengan tingkat inflasi rendah dan situasi sosial dan politik kondusif. Lalu, masa transisi yang memadai.

Periode peralihan diperlukan guna mengedukasi 250 juta penduduk Indonesia secara berkesinambungan.

"Untuk memitigasi risiko terjadinya kenaikan harga-harga yang berlebihan akibat tindakan pelaku ekonomi dalam melakukan pembulatan harga."

Bank Indonesia juga membutuhkan waktu untuk menarik rupiah lama dan perlahan menggantikannya dengan mata uang hasil redenominasi.

"Dalam hal ini, kami merencanakan masa persiapan dan transisi selama sekitar 7 tahun, yang kami pandang cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi redenominasi," katanya.

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai sudah waktunya Indonesia melaksanakan redenominasi. Kalangan pengusaha, menurutnya, sudah lama mendukung penyederhanaan nilai rupiah.

"Kami sebenarnya dulu tuh sudah melakukan sosialisasi bersama Bank Indonesia.T api saat itu sepi saja," katanya saat dihubungi, Rabu (4/1). "Sebagian besar pengusaha menerima. Terlebih lagi, misalnya, factory kecil boleh pakai dua mata uang. Mata uang lama berlaku mata uang baru juga berlaku." (mdk/yud)