Reshuffle Kabinet dan Desakan Relawan Jokowi

Merdeka.com - Bolak-balik relawan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai di Istana hingga tempat-tempat rahasia. Mereka berbagi pandangan dari situasi politik hingga dorongan agar presiden melakukan perombakan kabinet. Banyak relawan gusar melihat tingkah pola banyak menteri tidak sesuai visi Jokowi.

Pembahasan reshuffle kabinet makin panas dibahas relawan sejak November lalu. Presiden Jokowi pun merespon. Dari gelagat ditangkap relawan, presiden segera melakukan perombakan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Saya yakin dalam waktu-waktu sekarang ini presiden lagi pertimbangkan banyak hal untuk segera memutuskan reshuffle," ujar Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, kepada merdeka.com pada Minggu kemarin.

Projo meminta Presiden Jokowi melakukan perombakan besar-besaran. Mereka melihat setahun ini kinerja kabinet kurang memuaskan. Apalagi tantangan ke depan semakin besar. Pandemi Corona membuat banyak aspek hancur. Utamanya masalah ekonomi.

Senada dengan Projo, kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) juga melihat kabinet di periode kedua Jokowi tidak tampil maksimal. Banyak menteri malah sibuk berbisnis hingga akhirnya terciduk KPK. Salah satunya terbukti dari ditangkapnya Edhy Prabowo dalam kasus ekspor benih lobster ketika menjabat menteri kelautan dan perikanan.

Ketua JoMan Immanuel Ebenezer menyebut pada pertemuan terakhir Presiden Jokowi memberi kode segera terjadi reshuffle. Terlihat bahwa berkali-kali Jokowi marah dan menyebut bahwa nama menteri bakal direshuffle sudah di atas meja. "Itu kan bahasa kode dan kita paham itu," ujar Noel, sapaan akrabnya, saat berbincang dengan merdeka.com.

Sebagai mata dan telinga presiden, kata Noel, banyak yang dilaporkan para relawan. Khusus yang dilakukan JoMan, beberapa kementerian memang menjadi sorotan. Di antaranya KKP, Kemensos, Kementerian Kesehatan dan BNPB. Dalam laporan ke presiden, mereka menyebut banyak broker proyek di sedang berpesta ketika Indonesia dilanda wabah corona.

Adapun desakan reshuffle sebelum akhir tahun dirasa menghemat waktu. Ditambah banyak agenda besar menunggu di depan mata. Sehingga para relawan merasa lebih baik presiden melakukan perombakan besar pula. Bahkan ini menjadi bakal menjadi kado bagi masyarakat.

"Ini bisa jadi ya kado Natal dan Tahun Baru," kata Handoko menambahkan.

Isu perombakan memang muncul saat Presiden Joko Widodo alias Jokowi marah di hadapan para menterinya saat sidang kabinet 18 Juni lalu, di Istana Negara, Jakarta Pusat. Bahkan tak tanggung-tanggung, Jokowi pun mengancam akan membubarkan sejumlah lembaga negara. Kemarahan anggota PDIP ini tak main-main. Sebab, hal ini dikarenakan lambatnya kerja para pembantunya dalam memerangi Virus Corona atau Covid-19.

Pada saat itu, kemarahan Jokowi tertuju pada bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Namun, hingga menuju akhir 2020 isu itu pun tak kunjung datang. Bahkan, bukannya perombakan yang terjadi. Pada di pengunjung akhir tahun ini, Jokowi harus 'tertampar' dengan ditangkapnya dua menteri nya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.

Dua menteri ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dari Partai Gerindra, dan juga Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kemarahan Jokowi semakin menjadi. Berbagai elemen masyarakat meminta agar Jokowi untuk segera melakukan reshuffle. Dorongan ini perlu segera dilakukan dalam membantu visi misi Jokowi dalam tugasnya sebagai kepala negara.

Dalam melakukan reshuffle, biasanya Jokowi melakukan tiap Rabu. Selama menjabat, Jokowi tercatat tiga kali Jokowi melakukan reshuffle di hari Rabu. Perombakan kabinet pada periode 2014-2019 terjadi pada Rabu. Yakni, pada 12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016. Kemudian 17 Januari 2018, bahkan pengumuman kabinet periode kedua pada 23 Oktober 2019. Semua berlangsung pada hari Rabu.

Pihak istana belum berkomentar terkait isu rencana reshuffle. Semua diserahkan kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat, dari dua Kementerian yang tersandung olek KPK merupakan 'lahan basah' yang menjadi perebutan. Sebab, kerja dari Kementerian tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga, dalam melakukan reshuffle Jokowi diminta hati-hati menempatkan menteri nya. Sebab, Jokowi tak ingin kejadian terulang kembali.

"Makanya penting presiden sebagai pilihan rakyat janganlah kejadian (terulang kembali), cukup keledai yang jatuh di lubang yang sama," kata Adi kepada merdeka.com.

Oleh karena itu, Jokowi diharapkan segera melakukan reshuffle dalam menjalankan visi misi nya ke depan. Ia berharap, reshuffle ini dilakukan pada akhir tahun ini. "Ya intinya ini akan menjadi menarik kado akhir tahun 2020 sebagai rakyat Indonesia, Menteri pengganti yang diharapkan menjadi optimisme menjadi harapan baik lah. Kalau pun paling telat awal Januari," kata Adi.

Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah beberapa bulan lalu memberikan dua catatan penting atas kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama, mendorong Jokowi tegas melakukan reshuffle kabinet terhadap kinerja pembantunya yang dinilai gagal dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kinerja yang buruk para menteri atas pandemi Covid-19 sayangnya tidak cepat disadari oleh Jokowi, terbukti hingga saat ini Jokowi tidak melakukan reshuffle. Sementara, saya kira masyarakat mengharapkan segera ada perubahan," ujar dia.

Menurutnya hal ini tercermin dari lemahnya koordinasi dan sinergi antar menteri dalam penanganan pandemi Covid-19 yang kian membahayakan sektor kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Padahal dalam berbagai kesempatan Jokowi kerap menekankan pembantunya agar mempunyai 'sense of crisis'.