Semua Ingin Mengusung Capres

Merdeka.com - Munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuat peta partai politik menjelang Pemilu 2024 perlahan mengerucut. Setiap partai punya misi menjadikan kadernya sebagai calon presiden. Siapa mau mengalah?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belakangan rajin berkeliling ke daerah-daerah. Berbagai acara deklarasi dukungan pencapresan dia hadiri. Baliho bergambar wajahnya juga terpasang di tempat-tempat strategis. Cak Imin ingin menjadi capres.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Pemilu 2024 akan dijadikan momentum untuk PKB memimpin poros koalisi. Selama ini, PKB selalu ikut dalam koalisi sebagai penggembira, meski punya basis massa pendukung yang loyal dari kalangan nahdliyin.

"Jangan ikut terus, tetapi kita harus sadar diri," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, pekan lalu.

Salah satu yang sedang dipertimbangkan PKB adalah berkoalisi dengan parpol dengan pendukung dari kalangan umat Islam. Pilihan lainnya adalah Partai Demokrat. Namun dengan mengusung Cak Imin, PKB akan terbentur dengan keinginan Demokrat yang juga akan mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres.

Jazilul menyebut, secara elektabilitas, ketua umum parpol yang paling tinggi dalam berbagai survei adalah Prabowo Subianto, disusul AHY, kemudian Muhaimin.

"Jadi kita ada di slot ketum-ketum partai yang sebenarnya secara elektoral mampu. Jadi bukan omong kosong apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu. Dan kita sudah sering punya pengalaman begitu," ujarnya.

Soal peluang Muhaimin menjadi capres, Jazilul mencontohkan Gus Dur yang terpilih menjadi presiden walau tidak pernah masuk dalam survei. "Meskipun waktu itu belum pemilihan langsung, Gus Dur itu tidak ada dalam survei, Gus Dur itu kan jadi presiden," tukasnya.

Dalam sebuah koalisi, Jazilul menilai ada 'faktor x' yang akan menyatukan kepentingan parpol yang berbeda. Sejauh ini, PKB belum secara terbuka memutuskan akan menggandeng partai mana. Penjajakan yang dilakukan masih bersifat tertutup, dengan pendekatan kultural.

"Jadi pendekatan parpol itu kaya pendekatan pacaran, bukan diskusi serius pasang slide, bagaimana arah koalisi, nanti ketemu jodoh. Jadi kira-kira begini, selalu ada faktor x di dalam pasangan capres dan cawapres," jelasnya.

Faktor x yang paling kelihatan, lanjut Jazilul, adalah saat Jokowi akhirnya meminang Ma'ruf Amin sebagai cawapres di Pilpres 2019 lalu.

PKB sebagai partai tengah, kata Jazilul, sangat berpeluang memimpin koalisi. Selain Demokrat, PKB berharap partai lain bergabung. "Misalkan NasDem setuju (koalisi), jalan, jadi," pungkasnya.

Bukan Sekadar Jadi Kontestan Pilpres

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ingin partainya siap menghadapi Pemilu 2024. Tak mau terburu-buru memutuskan koalisi, AHY hendak memastikan mesin partai di daerah kompak dan efektif.

Saat berdialog dengan warga Deli Serdang, Sumut, pertengahan Mei lalu, AHY mengungkapkan dirinya terus menjalin komunikasi dengan parpol lain.

"Saya sendiri ingin terus memimpin Demokrat ini untuk lentur dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi sambil kita terus fokus membangun mesin partai yang efektif agar bisa pada saatnya meningkatkan suara dan juga jumlah kursi di parlemen," ujarnya, Jumat (13/5).

Menanggapi koalisi Golkar, PAN, PPP, yang sudah terbentuk, AHY menilai situasi saat ini masih terlalu dini. "Tentunya, makin ke sana mendekati tahun pemilu ya makin dinamis dan juga makin terbaca. Tetapi menurut saya terlalu dini untuk kita yakinkan (koalisi) hari ini," ujarnya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang dihubungi terpisah mengamini ucapan AHY. Bagi Demokrat, bergabung dengan koalisi yang telah ada atau membentuk poros koalisi sendiri, peluangnya sama besar. Sikap politik Demokrat baru akan terlihat jelas di pengujung tahun 2022 atau awal 2023 nanti.

"Saat ini Partai Demokrat masih fokus pada penataan dan pemantapan mesin partai agar efektif dan optimal untuk mewujudkan sukses Pemilu 2024 baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada," kata Kamhar.

Hanya punya 54 kursi di DPR, Demokrat wajib berkoalisi. Kamhar berpandangan, dinamika politik menuju Pilpres 2024 masih cair dan dinamis. Konfigurasi yang terbentuk masih sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan.

Kamhar menegaskan, kesamaan platform akan menjadi syarat bagi Demokrat bergabung dalam koalisi. "Kesamaan platform yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan, serta komitmen menjaga demokrasi yang beradab dan politik yang beretika," jelasnya.

Pembahasan siapa capres yang akan diusung baru akan dibahas setelah koalisi yang terbangun memenuhi syarat presidential threshold.

"Pada saatnya nanti parpol akan rasional dan realistis dengan prinsip bahwa koalisi yang dikehendaki dibangun di atas kesepahaman bersama dan tentunya melihat prospek kemenangan. Bukan sekadar menjadi kontestan," ujarnya.

Koalisi Ideologis vs Koalisi Pragmatis

Sikap parpol yang masih wait and see terkait koalisi sesungguhnya menunjukkan kerja sama yang dibangun selama ini bersifat taktis pragmatis. Setiap parpol tentu ingin memenangkan pemilu dan berkuasa.

"Menang pemilu dan kecenderungan sharing power itu sebenarnya hal alamiah di partai. Partai-partai itu pasti mikirnya untung rugi, bukan mikir masuk surga," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada merdeka.com.

"Berkoalisi inginnya menang bersama, menang pemilu, menang pilpres, terus sharing power, distribusi kekuasaan dan lain-lain," imbuhnya.

Adi melanjutkan, sulit berharap, parpol di Indonesia, mendasarkan koalisinya atas kesamaan ideologi. Menurutnya, dalam level praktik, partai-partai di Indonesia sama saja, tidak memiliki 'jenis kelamin' yang berbeda.

Dia mencontohkan, partai berbasis pendukung dari kalangan Islam mencoba untuk menyasar pemilih-pemilih yang juga nasionalis. Begitu pun partai nasionalis punya kepentingan untuk menyasar pendukung partai-partai Islam.

PDIP misalnya, identik dengan partai nasionalis, tapi memiliki sayap partai yang bertugas menggarap, merekrut, dan menggalang dukungan kelompok Islam. Begitu juga dengan PKS ataupun PPP. Mereka membuka diri terhadap kelompok-kelompok minoritas dan kelompok-kelompok non-muslim.

"Ini yang saya sebut varian ideologi politik di Indonesia itu kalau di-break down agak sulit menemukan pembedanya. Karena pada level praktik, semua partai politik perilakunya sama," jelasnya.

"Jadi ideologi partai itu hanya platform dan semata penegas sikap politik untuk isu-isu tertentu," imbuhnya.

Sebagai pembanding, Adi mencontohkan partai di Amerika Serikat yang memiliki dua kubu yang berbeda yakni Partai Republik dan Partai Demokrat.

"Siapa yang setuju perang, setiap yang setuju itu semua jelas. Siapa yang lebih menolak isu-isu LBGT dan mendukung LBGT. Kalau di kita enggak, sikap politik itu didasarkan pada praktik kekuasaan ataupun pemerintahan," ujarnya.

Kembali kepada kemungkinan koalisi parpol berbasis ideologi, Adi menyatakan tidak pernah terjadi. Koalisi yang ada saat ini dan yang akan terbentuk lagi-lagi berdasarkan kepentingan yang sama, terakomodasi, dan saling menguntungkan.

"Membayangkan mereka (koalisi) punya platform visi misi besar itu enggak ada," ujarnya.

Konfigurasi Koalisi Pilpres 2024

Setelah munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan PDIP yang sudah memegang tiket capres, bagaimana peta koalisi Pilpres 2024?

Adi Prayitno meyakini akan muncul koalisi atau poros ketiga. Partai NasDem menurutnya bisa menjadi salah satu pemimpin koalisi. NasDem pada bulan Juni akan mengumumkan nama-nama yang menjadi kandidat capres mereka.

"Cuma problem bagi NasDem harus bisa mencari dua partai politik tambahan untuk membentuk poros sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Kalau NasDem merangkul PKS, sangat mungkin PKB tidak bisa diajak bergabung. Karena PKB dan PKS ini sejak awal memang sulit mempertemukan kepentingan politiknya," kata Adi.

Peluang NasDem dan PKS berkoalisi dinilai Adi cukup besar. Keduanya memiliki titik temu di sosok Anies Baswedan. "Kalau NasDem dan PKS saya kira sudah lama membangun komunikasi sudah saling balas, dan titik temunya di sosok Anies Baswedan. Karena pemilik PKS terasosiasi dengan Anies," jelasnya.

Adi melanjutkan, jika NasDem berhasil menggandeng PKS, kedua partai ini masih membutuhkan tambahan partai ketiga untuk memenuhi ambang batas pencalonan capres-cawapres. Pilihannya adalah menggandeng Partai Demokrat. Tapi bagi Adi, sangat sulit membayangkan NasDem dan Demokrat berkoalisi.

"Jadi poros ketiga ini banyak kerumitannya. Karena ada empat partai yang tersisa, PKS sama PKB enggak mungkin tuh satu kolam. Demokrat dengan NasDem sulit tuh untuk bersatu," ujarnya.

"Kalau NasDem bisa mendamaikan PKB dan PKS dalam satu kolam koalisi, wah luar biasa banget," pungkas Adi.