Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sengkarut tata kelola percetakan Alquran

Sengkarut tata kelola percetakan Alquran Percetakan Alquran Kemenag. ©2016 Merdeka.com/Nuryandi

Merdeka.com - Unit Percetakan Alquran (UPQ) Kementerian Agama yang semula bernama Lembaga Percetakan Alquran (LPQ) yang berada di Jalan Raya Puncak, Km 65, Ciawi, Bogor, Jawa Barat kini dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini karena dari sisi pengelolaan terjadi dualisme terhadap lembaga percetakan Alquran tersebut.

Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan LPQ tersebut milik Kementerian Agama. Namun, menurut Ketua Unit Percetakan Alquran, Fakhruddin walaupun dimiliki oleh Kemenag faktanya selama lima tahun LPQ tersebut dijalankan oleh pihak swasta.

"Iya milik Kementerian Agama, tetapi dijalankan oleh swasta murni, sama pihak pengelolanya," kata Fakhruddin yang baru dilantik menjadi ketua UPQ saat ditemui merdeka.com di UPQ, Jalan Raya Puncak, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/8).

Orang lain juga bertanya?

Fakhruddin menceritakan walaupun pihak Kementerian Agama membantu dalam percetakan Alquran tetapi pada 2010 pihak pengelola LPQ tidak memberikan kontribusi ke Kementerian agama. "Itu terjadi pada 2010 (Ketika Suryadharma Ali menjabat menjadi Menteri Agama), jadi istilahnya ya kontribusi ke Kementerian Agama itu tidak ada sama sekali, selama lima tahun ini enggak ada dan dia berdiri sendiri tapi pakai nama Kementerian Agama," ungkap Fakhruddin.

Dengan tidak adanya kejelasan dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada Kemenag, Fakhruddin mengungkapkan persoalan tata kelola percetakan sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan pihak pengelola yang saat itu menjabat sudah diberhentikan.

"Hukumannya diberhentikan. Karena enggak ada sampai lewat bulan Juli. Lalu, Kepala biro hukum Bimas itu menanyakan ada enggak kontribusi ke Kementerian Agama? ke mana itu ?," tutur Fakhruddin.

Lembaga percetakan Alquran yang diresmikan mantan Menteri Agama, M. Maftuh Basyuni pada 15 November 2008 kini menjadi Unit Percetakan Alquran dibangun dengan dukungan uang APBN dan akan dikelola sebagai badan layanan umum (BLU) di bawah pembinaan Departemen Agama (kini Kemenag). Dana yang dihabiskan mencapai Rp 30 miliar di atas lahan 1.530 meter. Di atas lahan seluas itu ada mesin pracetak, mesin cetak web, mesin cetak warna, mesin cetak sheet DS4, dan mesin-mesin lainnya.

Percetakan Alquran yang digagas dan diresmikan oleh Maftuh Basyuni diharapkan mampu memenuhi pengadaan dan meminimalisasi kesalahan penulisan Alquran. Namun harapan untuk program satu rumah umat Islam dapat memiliki satu Al Quran, dalam perjalannya segera masuk 'liang kubur' alias mati tak terurus. Menteri agama periode Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Maftuh tidak habis pikir percetakan Alquran milik Kementerian Agama (Kemenag) segera 'dikubur' dan mesin-mesinnya yang bernilai Rp 28 miliar segera jadi besi tua.

"Ya, jadi mesin besi karatan dan besi tua," ungkap Maftuh.

Menurutnya, masih ada oknum di lingkungan Kementerian Agama yang tidak suka dengan percetakan Alquran berjalan dengan baik. Alasannya kata dia, bila percetakan itu berjalan bagus tentu ke depan pengadaan Alquran tidak lagi dilakukan dengan tender. Jika dengan tender, tentu ada komisinya.

"Ujungnya, ya komisi," sebut Maftuh.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Curhat Dewan Syuro Panas PKB Vs PBNU, Berasa Ada di Tempat Buangan Tak Dianggap Partai!
VIDEO: Curhat Dewan Syuro Panas PKB Vs PBNU, Berasa Ada di Tempat Buangan Tak Dianggap Partai!

Dewan Syuro PKB di Jawa Barat mendatangi kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) pada Jumat (9/8).

Baca Selengkapnya
Saksi Bawaslu Ungkap Gibran Bagikan Gantungan Kunci Naruto di Pesantren Bukan Kampanye
Saksi Bawaslu Ungkap Gibran Bagikan Gantungan Kunci Naruto di Pesantren Bukan Kampanye

Tidak ada bukti Gibran berkampanye di pesantren hanya membagikan gantungan kunci dan buku

Baca Selengkapnya
VIDEO: Konflik Memanas! Menag Yaqut Tantang PKB Pecat Dirinya
VIDEO: Konflik Memanas! Menag Yaqut Tantang PKB Pecat Dirinya "Saya Tunggu ..."

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum secara resmi dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Selengkapnya
Jazilul Sebut Lukman Edy Bukan Lagi Kader PKB: Keterangannya di PBNU Tak Punya Legal Standing
Jazilul Sebut Lukman Edy Bukan Lagi Kader PKB: Keterangannya di PBNU Tak Punya Legal Standing

Menurut Jazilul, pernyataan Lukman Edy justru memecah belah soliditas PKB.

Baca Selengkapnya
Gus Yaqut Tantang PKB: Saya Tunggu Kabar Pemecatannya
Gus Yaqut Tantang PKB: Saya Tunggu Kabar Pemecatannya

Yaqut mengakui sudah merasa kehilangan status keanggotannya di PKB.

Baca Selengkapnya
Bahlil Respons Sejumlah Ormas Keagamaan Tolak Jatah Kelola Tambang: Kita Enggak Boleh Maksa
Bahlil Respons Sejumlah Ormas Keagamaan Tolak Jatah Kelola Tambang: Kita Enggak Boleh Maksa

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada
Muhammadiyah Dikabarkan Terima Izin Tambang, Jokowi: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Baca Selengkapnya
Lukman Edy Surati Kemenkum HAM Minta Hasil Muktamar PKB Bali Tak Disahkan, Ini Alasannya
Lukman Edy Surati Kemenkum HAM Minta Hasil Muktamar PKB Bali Tak Disahkan, Ini Alasannya

Dirinya juga bersurat ke Majelis Takim PKB agar rasa keberatannya dapat diselesaikan.

Baca Selengkapnya
Laporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy, Kakak Cak Imin Diperiksa Polisi
Laporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy, Kakak Cak Imin Diperiksa Polisi

Penyidik mendalami laporan Halim terhadap Lukman Edy, seperti pernyataan yang dianggap menyinggung perasaannya sebagai ketua partai dan sebagainya.

Baca Selengkapnya
Yusuf Mansyur: Semua Dana Nasabah di PayTren Sudah Dikembalikan
Yusuf Mansyur: Semua Dana Nasabah di PayTren Sudah Dikembalikan

OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah kepada PT PayTren.

Baca Selengkapnya
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana

Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah dan PGI Tolak Izin Kelola Tambang buat Ormas, Bahlil Beri Respons Begini
Muhammadiyah dan PGI Tolak Izin Kelola Tambang buat Ormas, Bahlil Beri Respons Begini

NU menjadi ormas keagamaan pertama yang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Baca Selengkapnya