Menakar Strategi Kampanye Visual

Merdeka.com - Setiap berselang satu jam, baliho bergambar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tampak di pinggir jalan. Mulai dari Bogor menuju Cianjur. Menembus Garut hingga Tasikmalaya. Jalur selatan Jawa dihiasi foto Airlangga. Berkemeja putih dengan tulisan Kerja Untuk Indonesia.

Ada ciri khas baliho Airlangga. Bagian bawah fotonya terdapat tulisan 'presented by'. Iklan ini dibuat para pengurus Golkar di daerah. Seperti dilihat di baliho Airlangga kawasan Klaten, Jawa Tengah. Di sudut kiri bawah iklan terdapat tulisan dipersembahkan oleh DPD II Golkar Klaten.

Berjarak sekitar 100 meter dari baliho Airlangga di Jalan Pemuda, Klaten, terdapat baliho besar milik politikus PDIP Puan Maharani. Dua tokoh politik yang namanya mondar mandir di dalam radar survei calon presiden 2024. Perang baliho antara Airlangga dan Puan nyata di sepanjang jalan dari Kebumen menembus Purwokerto. Banyumas hingga ke Klaten, Jawa Tengah.

Meriahnya baliho Airlangga sebagai tindaklanjut amanat Rapimnas Partai Golkar pada Maret 2021. Agenda parpol harus tetap jalan meski situasi tanah air masih dilanda pandemi. Di satu sisi, Airlangga sejatinya punya tanggung jawab besar membantu Presiden Jokowi menangani Covid-19 sebagai Ketua KPC PEN.

"Tentu, kan life must go on. Kan karena fungsi partai politik masih harus tetap berjalan," jelas Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily saat dihubungi merdeka.com.

Meskipun agenda politik 2024 berjalan, seluruh kader parpol tetap diminta membantu masyarakat dalam sejumlah program simpatik penanggulangan pandemi Covid-19. Sejalan dengan tema baliho yang dibuat partainya. 'Kerja Untuk Indonesia' dianggap bukan kampanye calon presiden.

"Saya kira rakyat akan menilai mana sosok yang bekerja keras untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi," ujar Ace yang juga Plt Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Beda dengan Airlangga yang sudah terang-terangan ingin maju di Pemilu 2024, Puan masih malu-malu. Baliho yang disebar ke berbagai penjuru disebut bukan untuk kepentingan Pemilu 2024. Sumber merdeka.com menyebutkan, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR Senayan, Jakarta, sudah dikumpulkan. Ada titah yang harus dilaksanakan. Menghiasi ruang virtual dengan baliho berfoto Puan Maharani. Sebanyak-banyaknya di setiap daerah pemilihan anggota dewan.

Foto Puan harus berkelana. Tujuannya, mendongkrak popularitas sang putri mahkota. Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu digadang-gadang sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Baliho dan billboard dengan foto Puan Maharani sudah beredar di jalan-jalan protokol sejumlah kabupaten dan kota. Misalnya saja di Semarang, Jawa Tengah. Bukan hanya satu titik.

Pantauan kami di Semarang, baliho Puan berdiri tegak di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Jalan Brigjen Katamso No 4. Kemudian di Jalan Majapahit. Ada pula di Jalan Perempatan Kaligarang. Termasuk di Jalan Sultan Agung. Persis di depan pintu masuk Akpol.

Pemandangan sama di Jawa Timur. Tepatnya di Surabaya. Baliho besar Puan Maharani mejeng di pertigaan Jalan Dinoyo. Kemudian di jalan Sulawesi. Ada juga di Jalan Menur Pumpungan, lalu Jalan Manyar, Jalan Prapen, dan Jalan Ngagel.

Jalur Selatan Jawa Barat, foto Puan juga banyak beredar. Mulai dari Cianjur-Puncak-Bandung. Lalu di Garut hingga Tasikmalaya hingga melewati perbatasan ke Kebumen-Purwokerto-Banyumas-Yogyakarta. Hampir setiap jam perjalanan, menemukan baliho Puan.

Politikus PDIP Junimart Girsang menekankan, billboard Puan dengan kalimat 'Kepak Sayap Kebhinnekaan' bukan strategi menuju Pilpres 2024. Puan hadir dalam baliho sebagai ketua DPR. Maknanya ingin mempersatukan rakyat Indonesia meski beragam latar belakang.

"Kalau kita sangat jelas tujuannya. Ini untuk semakin mempersatukan anak bangsa. Caranya bagaimana? Di foto itu mengepak, sayap berkepak dalam kebhinnekaan. Ini sangat luas artinya," kata Junimart.

Sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP mengakui memasang foto Puan Maharani di berbagai daerah. Termasuk Junimart dan Arteria Dahlan. Tapi keduanya buru-buru menyangkal atas titah partai. Sebatas menunjukkan rasa bangga terhadap Puan.

Baliho besar Puan Maharani disebut tidak bertujuan meningkatkan elektabilitas demi mendapat tiket sebagai calon presiden. Cara itu dianggap kuno. Kinerja yang paling berpengaruh.

Kiprah Puan di pemerintahan, baik sebagai Menko PMK maupun di legislatif sebagai ketua DPR, diklaim tak perlu diragukan lagi. Di kancah politik, Puan punya rekam jejak sebagai ketua tim tempur Pilkada di Jawa Tengah yang memenangkan Ganjar Pranowo.

"Jadi untuk Mbak Puan, strategi pemenangannya sudah tidak di pemasangan baliho lagi. Apalagi yang bersangkutan sudah banyak dikenal dan dirasakan manfaat kepemimpinannya," tegas Arteria.

Tak hanya dua sosok itu yang wajahnya familiar di jalan. Foto Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti (AHY) juga terlihat di baliho besar pinggir jalan. Namun, jumlahnya tak sebanyak Puan atau Airlangga. Terkadang baliho atau spanduk tidak hanya menampilkan AHY seorang diri. Kerap kali disandingkan tokoh kader Partai Demokrat di sampingnya. Tapi ada juga baliho besar yang hanya menampilkan sosok putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengaku tidak ada instruksi khusus memasang baliho berfoto AHY. Menurutnya, 'promosi' itu inisiatif pribadi kader dari berbagai daerah. Belum waktunya kampanye melalui baliho. Sebab, pemilu masih panjang.

"Dari 2004, kita memang polanya begitu. Inisiatif kader itu standar. Memasang foto kader dan pimpinan," kata Andi.

'Kampanye' dini di tengah pandemi justru berpotensi memunculkan opini negatif di masyarakat. Apalagi, Puan Maharani dan Airlangga adalah pejabat yang memiliki posisi penting dalam membantu penanggulangan Covid-19.

Sense of Crisis Dipertanyakan

Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi mempertanyakan sense of crisis para pejabat publik. Jangan sampai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru terlihat kerja sendirian dalam penanganan pandemi. Sementara para pembantunya sibuk dengan urusan dan ambisi pribadi.

"Jadi kalau kemudian publik marah karena katakanlah elite politik yang tidak punya sense of crisis yang pada akhirnya publik bisa mempertanyakan itu juga. Kalau saya bilang ini bicara sense of crisis belum sama," jelas Muradi.

Relawan Covid-19, Tri Maharani salah satu yang kecewa dengan laku para politikus. Di dekat kantornya bekerja, ada billboard besar bergambar Puan Maharani. Situasi saat ini semestinya mengedepankan keselamatan rakyat, bukan memikirkan kekuasaan.

"Aku cuma (mikir) gini, aduh Bu Puan harusnya pakai naluri kemanusiaan dulu ya, harusnya," kritik Tri.

Dia yakin, orang tak akan lupa akan kebaikan para calon pemimpinnya kelak jika benar-benar bekerja untuk masyarakat. Mereka tak peduli dengan orangnya, tapi perbuatannya.

Tri menantang para elite politik bekerja sebagai relawan Covid-19. Dengan begitu, masyarakat akan menilai dari perbuatan mereka. Tidak semata lips service saja.

Promosi calon presiden sebaiknya dihentikan. Lebih elok jika Airlangga maupun Puan memaksimalkan jabatan politiknya di pemerintahan dan legislatif. Fokus membantu rakyat secara nyata. Bisa dengan bantuan sosial, vaksinasi dan lainnya. Cara itu bakal lebih efektif mendapatkan simpati.

Daripada menghamburkan uang untuk sekadar promosi diri dan slogan. Anggaran lebih baik digunakan demi kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19.

"Itu bisa beli vaksin atau Bansos. Ketimbang baliho," saran Muradi.

Wajar mereka berpolitik. Namun, sebaiknya juga punya program simpatik yang langsung menyentuh ke rakyat. Misalnya, membuka markas partai politik selama 24 jam untuk rakyat yang sedang kesulitan mencari tempat berobat. Cara seperti itu lebih mendapat simpati. Karena langsung melekat di ingatan.

"Bisa berupa jasa kesehatan, bantuan tunai, sembako, dan lainnya. Intinya, baliho itu jangan berjarak dari kondisi saat ini," tegas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Program Partai

Partai Golkar mengklaim telah bergerak membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Di Jawa Timur misalnya, seluruh kader diperintahkan memberikan bantuan sosial langsung terhadap masyarakat yang terdampak pandemi.

Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, Meulila Osman memastikan seluruh kadernya bergerak membantu masyarakat. "Termasuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri," katanya.

Plt Ketua DPD Golkar Jabar, Aceh Hasan menambahkan penjelasan. Partainya rutin turun ke lapangan membantu masyarakat. Misalnya, melakukan disinfektan dan mengingatkan pentingnya protokol kesehatan.

Golkar juga memiliki program bagi-bagi masker dan sembako kepada rakyat yang memang tidak terjangkau bantuan dari pemerintah. Bahkan, pada saat reses, anggota DPRD Fraksi Golkar melakukan langkah membantu tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan fasilitas kesehatan, jika memungkinkan menyediakan APD.

"Itu secara periodik dilakukan," kata Ace.

PDIP juga tak mau dianggap berdiam diri. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, tiga pilar partai yakni struktural, eksekutif dan legislatif turun tangan meringankan beban masyarakat. Khusus di Jabar, PDIP memiliki 10 bupati dan 6 wakil bupati yang telah diperintahkan secara langsung membantu penanganan pandemi Covid-19.

PDIP mengklaim bergerak hingga tingkat RT dan RW. Memastikan masyarakat yang terpapar Covid-19 bisa ditangani dengan baik. "Di tingkat DPC, kita punya semacam Crisis Center Covid-19 untuk menghimpun data tersebut," jelas Ono.

REPORTER: Ronald Chaniago, Wilfridus Setu Embu, Erwin Yohannes, Aksara Bebey, Danny Adriadhi Utama

EDITOR: Wisnoe Moerti, Randy F Firdaus