Tawar menawar mahar di Pilgub Jabar

Merdeka.com - Lelaki itu terus tersenyum. Sepanjang jalan. Senang. Di sebelahnya ada orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka berjalan kaki bersama. Berbincang santai. Terkadang melempar salam dan senyum ke arah warga.

Mereka menghadiri perayaan Isra Miraj di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah, Cipulus, Purwakarta, Jawa Barat. Jokowi memakai kemeja putih berbalut jas dan berpeci hitam. Dengan bawahan kain sarung. Sedangkan lelaki itu memakai kemeja batik, berpeci hitam dengan bawahan celana panjang hitam.

Cuaca mulai gerimis. Acara dimulai. Jokowi sempat memberi sambutan. Lalu, bersama rombongan, kemudian diajak meresmikan pembangunan masjid. Dalam perjalanan, lelaki itu terus di sebelah Jokowi. Mendampingi. Masing-masing memegang payung. Jokowi sudah mengembangkan payung berwarna perak. Sementara lelaki itu hanya membawa payung dan tak dikembangkan.

Rombongan saat itu ramai. Ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar hadir. Mereka mendampingi Jokowi. Ada pula Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Mereka ada mengekor, di belakang Jokowi. Sedangkan lelaki selalu berdampingan dengan Jokowi itu adalah Dedi Mulyadi. Dia bupati Purwakarta.

Tanggal 25 April 2017 lalu, itu menjadi momen spesial buat Dedi. Bangga. Daerahnya dikunjungi orang nomor satu di Indonesia. Kesempatan langka. Bahkan dia sukses merayu Jokowi. Mengajak melihat keindahan di Purwakarta. Dari pesantren Al Hikamussalafiyah, Dedi berada satu mobil dengan Jokowi. Mereka banyak berbincang. Salah satunya tentang pengelolaan anggaran dan sistem pendidikan karakter di Purwakarta. Terkait program pendidikan itu memang sudah lama diterapkan Dedi buat pelajar di Purwakarta. Belakangan Jokowi juga mulai menerapkan.

Pendidikan karakter di Purwakarta sudah disahkan Dedi dalam surat edaran nomor 421.7/2014/Disdikpora. Poin pentingnya meminta tenaga pengajar di wilayahnya lebih kreatif, berinovasi dan improvisasi kepada siswanya. Salah satunya dengan meniadakan tugas pekerjaan rumah (PR) akademik. Tugas itu diubah.

Para siswa di Purwakarta tetap diberi PR. Namun, bersifat aplikatif. Sehingga bukan hanya mengisi soal pertanyaan, melainkan menerapkan langsung. Misalnya, melakukan kegiatan berternak. Sekaligus para siswa membantu pekerjaan orang tua. Selain itu, siswa di sana hanya sekolah selama lima jam. Mulai dari pukul 6 pagi hingga 11 siang.

Langit sudah gelap. Jokowi akhirnya tiba di alun-alun Purwakarta. Dekat dengan pusat pemerintahan. Dia diajak Dedi mampir. Dan, melihat keindahan Air Mancur Sri Baduga. Tempat rekreasi kebanggaan warga di sana. Dedi duduk menemani Jokowi. Melihat tarian air mancur. Warna-warni. Bersama dengan rombongan lainnya. Setelah puas, lalu Jokowi pun pamit. Meninggalkan daerah berjargon 'Purwakarta Istimewa' tersebut.

Tak lama usai momen itu, Dedi dipanggil Jokowi ke Istana Bogor. Seorang sumber merdeka.com, menyebut Dedi diminta Jokowi tetap maju Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018 nanti. Seolah memberi restu. "Mereka sudah jabat tangan," kata sumber itu.

Dedi memang sudah gembar-gembor untuk maju di Pilgub Jabar. Bertepatan dengan usainya masa jabatan di Purwakarta. Dia sudah memimpin dua periode di sana. Banyak perubahan sudah dilakukan. Menjabat Ketua DPD Golkar Jabar, membuat peluang Dedi cukup diperhitungkan. Sudah dua kali rapat pleno sudah diputuskan. Partai bergambar beringin itu memilih Dedi. Namun, surat rekomendasi belum dikantongi Dedi.

Dedi Mulyadi ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Beberapa hari setelah bertemu Jokowi di Istana Bogor, Dedi kembali dapat panggilan. Kali ini diminta anak buah Jokowi, Menko Kemaritiman sekaligus politisi senior Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan. Dedi diminta datang ke kantornya. Sumber itu menyebut, Luhut menawarkan posisi wakil menteri buat Dedi. Tak disebutkan, untuk kementerian mana.

Permintaan Luhut ditolak Dedi. Tawaran ini dirasa berat. Sebab, mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu harus rela meninggalkan pertarungan di Jabar. "Kalau diterima, Agustus 2017 kemarin dilantik," bisik sumber itu lagi.

Dedi menolak komentar tentang tawaran kursi wakil menteri ini. Dia bungkam. Hanya dua kata terucap dari bibirnya. "Enggak ada," kata Dedi kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Demikian pula dengan Luhut. Kami menemui di kantornya. Mantan Kepala Staf Kepresidenan Jokowi ini singkat menjawab. Dia merasa tidak punya hak dalam memberi tawaran menteri maupun wakil menteri kepada seseorang.

"Enggak, siapa yang nawarin? Emang fungsi gue apa," jawab Luhut singkat dan langsung sembari masuk lift.

Terkait dukungan, Dedi tengah digoyang di internal Partai Golkar. Masih menunggu surat rekomendasi. Belakangan juga sempat ramai. Keluar surat rekomendasi dari Partai Golkar. Dalam surat itu muncul nama Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien. Pasangan ini dicetuskan Koordinator Pemenangan Pemilu Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid.

Nasib Dedi di Jabar belum ada kejelasan. Golkar dikabarkan masih membuka peluang mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien. Perjalanan semakin berliku. Ketika ada seseorang mengaku memegang peran penting dalam keluarkan surat rekomendasi Pilgub Jabar. Dia meminta mahar. Orang itu menjamin surat rekomendasi bakal keluar asal Dedi bayar Rp 10 miliar.

Partai Golkar sempat gempar. Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid, meminta Dedi melaporkan permintaan mahar politik ini kepada aparat penegak hukum. Ini sekaligus menegaskan bahwa partainya belum menentukan secara resmi pencalonan untuk Pilgub Jabar.

Sementara, Sekretaris Jendral Partai Golkar, Idrus Marham, meminta Dedi segera mengungkap sosok pemalak mahar politik tersebut. "Lebih baik Dedi Mulyadi menunjuk siapa orangnya," kata Idrus di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Mahar politik ini menjadi kemelut. Sumber merdeka.com lainnya, menyebut orang tersebut sempat meminta duit Rp 200 miliar sebagai harga mengeluarkan surat rekomendasi. Sempat terjadi tawar menawar. Hingga akhirnya berhenti di angka Rp 10 miliar. Tapi tawaran itu tetap ditolak Dedi, dengan alasan tidak punya duit.

Sosok dikabarkan meminta mahar kepada Dedi, menurut sumber kami, adalah orang dekat Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketum Golkar Setya Novanto. Sehingga Dedi percaya bahwa orang itu memang bisa mengeluarkan surat rekomendasi.

Mengenai pertemuan itu, Dedi membenarkan telah bertemu tiga kali dengan orang tersebut. Seseorang itu mengaku mampu memberi surat rekomendasi. Asal syaratnya terpenuhi. Bahkan beberapa kali menghubungi Dedi.

Tiap permintaan dari orang itu terus ditolak Dedi. Berdalih tak punya duit. Hingga orang tersebut memberi peringatan keras. "Sering telepon. Menanyakan. Ya ujungnya kan itu. (minta mahar) Rp 10 miliar itu. Kalau enggak Rp 10 miliar, enggak akan keluar (surat rekomendasi)," ujar Dedi ketika kami menemuinya di Purwakarta, Kamis, 12 Oktober lalu.

Menurut Dedi, sosok tersebut memang mengaku mempunyai kedekatan dengan para petinggi partai. Namun, dia tidak mau peduli. Sebab Dedi yakin telah dipilih melalui rapat pleno dan kini menunggu keluarnya surat rekomendasi.

"Dia sih ngakunya dekat. Ya dekat ini itu, biasa orang ngaku-ngaku," ungkap Dedi. Dia menolak menyebutkan nama, tapi telah melaporkan kepada petinggi Partai Golkar.

Mengenai mahar ini, Luhut juga kembali membantah. Dia mengaku tidak tahu menahu urusan Golkar. "Ah enggak pernah tahu saya itu, enggak, enggak," tegas Luhut.

Luhut Panjaitan ©2017 Merdeka.com

Majunya Dedi di Pilgub Jabar dikhawatirkan. Dianggap mengganggu sukses Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Sebab, hasil Pilpres 2014 lalu, Jabar berhasil memenangkan Prabowo Subianto. Jokowi keok. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu, menyebut Prabowo unggul dengan perolehan suara 14.167.381 atau 59,78 persen. Sementara Jokowi, mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen.

Kondisi kala itu Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menyatakan mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Dedi menjabat sebagai salah satu petinggi DPD Golkar Jabar saat itu. Mempunyai massa cukup kuat. Sehingga dirasa bakal menyulitkan langkah Jokowi nanti.

Soal tawaran surat rekomendasi, sosok peminta mahar tadi juga meminta kepada Emil dan Daniel. Emil dianggap mampu. Apalagi telah diusung Partai NasDem, dengan syarat mendukung Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Sementara Daniel adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar. Kini duduk di Komisi V DPR. Dia putra dari Irianto MS Syafiuddin alias Yance, mantan Bupati Indramayu. Yance merupakan terpidana korupsi. Divonis 4 tahun penjara dan ditahan di Lapas Indramayu pada awal Mei 2016 lalu. Yance dianggap menyalahgunakan wewenang dalam proyek pembebasan lahan senilai Rp 42 miliar.

Selain itu, Yance merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar. Dalam pemilihan untuk periode 2016-2021, dia mengundurkan diri. Pilihan ini membuat Dedi terpilih secara aklamasi. Sebelumnya Yance dan Dedi juga sempat bersitegang. Yance memecat Dedi dari posisi wakil ketua DPD Partai Golkar Jabar. Dengan alasan Dedi melakukan indisipliner. Sementara ibu Daniel adalah Anna Sophana. Kini meneruskan jabatan ayahnya sebagai bupati Indramayu.

Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien ©2017 Merdeka.com

Permintaan mahar itu disetujui Emil dan Daniel. Sempat pula terjadi tawar menawar seperti dilakukan kepada Dedi. Jumlah penawaran berhenti di angka Rp 25 miliar. Pembayaran dilakukan. Emil dan Daniel disebut telah menyetor Rp 3 miliar. Secara bertahap. Sehingga surat rekomendasi pun keluar. Menyatakan Golkar mengusung Emil dan Daniel.

Surat itu seperti resmi. Kop surat berlambang Partai Gokar. Bahkan sudah ditandatangani Setya Novanto dan Idrus Marham. Namun, belum ada cap, nomor surat dan tanggal. Meski begitu, belakangan petinggi Golkar menganggap itu sebagai surat bodong.

Kami lalu mengonfirmasi terkait tawaran ini kepada Daniel. Dia membantah. Mengaku tidak pernah ada permintaan terkait mahar. Bahkan berujung keluarnya surat rekomendasi dari Golkar. "Tidak ada. Saya juga bingung. Saya juga belum pernah melihat suratnya secara langsung," kata Daniel saat dihubungi kepada merdeka.com.

Sedangkan terkait Pilgub Jabar, Daniel enggan menyampaikan lugas terkait keinginannya. Dia masih menunggu keputusan partai. Sebab, masalah ini tengah di bahas. "Saya belum pernah diminta. Saya memang kader dan dibesarkan di Golkar." (mdk/ang)