Terancam proyek Geotermal

Merdeka.com - Rumah Mushola tak pernah lengang. Lokasinya di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok. Keseharian pria berusia 48 tahun itu disibukkan banyak kegiatan. Mengelola toko kelontong, jasa ayam potong dan budidaya ikan lele. Di belakang rumahnya, tak jarang warga wara-wiri. Bergantian datang. Menenteng ember lantas menimba air.

Beberapa pegawai bersepatu karet juga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sementara Mushola tengah menghitung neraca usahanya ketika kami menemui pada 4 Agustus lalu. Warga setempat sampai Kepala Desa Panembangan, Suparto, memahami kegiatan usaha Mushola sedang tak baik. Tengah dilanda derita. Akibat air sungai keruh. Terhitung sepanjang tahun 2017. Hal serupa dirasakan warga Panembangan pada umumnya.

Berjalan menuju gubuk di antara enam petak kolam ikan berada persis di depan rumahnya. Mata Mushola lebih banyak memandang jauh. Melihat pemandangan hamparan bukit. Sambil mengingat. Dia bercerita, pada awal tahun 2017 Sungai Prukut keruh. Dirinya hanya bisa pasrah. Ratusan juta uangnya hilang. Gagal panen budidaya ikan lele. Merugi. Padahal saat itu, kolam tengah penuh. Namun, kenyataannya pahit. Sebanyak 70 persen dari 300 ribu ekor lele miliknya mati.

"Kerugian di awal tahun ratusan juta. Modal benih ikan saja untuk Rp 300 ribu x 150, berapa itu?" ungkap Mushola kepada merdeka.com.

Mushola hanya salah satu warga Kecamatan Cilongok menderita kerugian. Terkena dampak keruhnya sungai Prukut. Ini diakibatkan sisa pembukaan lahan (cut and fill) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturraden. Kala itu mengalami longsor pada awal tahun 2017. Sehingga mencemari hulu sungai Prukut dengan lumpur. Puluhan warga mengadu kerugian kepada PT Sejahtera Alam Energy (SAE). Perusahaan itu pengembang panas bumi tengah membangun PLTP Baturraden sebesar 220 MW.

Sesuai daftar pengaduan diterima PT SAE, pada 19 Januari 2017 lalu. Pengusaha ikan Dewa di Desa Karang Tengah, Bing Urip Hartoyo, mengadu ganti rugi ikan tak dapat memijah karena air keruh. Satu hari berselang, Suparyono, warga Karang Tengah juga melakukan hal serupa. Meminta ganti rugi ikan mati. Pada 22 Januar sampai 25 Januari, giliran Fahrudin dan Ikhsan Mansyur. Mereka tak cuma ganti rugi ikan. Bahkan hewan ternak sapi tidak sehat mengonsumsi air keruh. Pengaduan seperti itu terus muncul sampai akhir Maret 2017. Di antaranya ayam mati sampai usaha pembuatan tahu di desa Kalisari. Dasar mereka mengeluh adalah kehilangan pasokan air bersih.

Mushola memilih menutup mulut. Seingat dia, di awal tahun pernah ada beberapa orang mendata-data kolam ikannya. Dia tak tahu persis apakah itu dari PT SAE atau pihak lain. Enggan bertanya. Sebab berpikiran rakyat kecil seperti dirinya tak memiliki kekuatan melawan orang-orang besar.

Hanya saja, ketika Sungai Prukut kembali keruh pada 28 Juli lalu, perasaannya kembali was-was. Takut kembali mengalami rugi kedua kali. Ikan lele hasil budidaya miliknya beberapa telah sekarat. Mushola pun memutuskan menghentikan aliran air dari sungai ke kolam selama dua hari. "Jadi tidak fatal."

Mushola mengaku beberapa orang PT SAE pernah datang lagi. Mereka hanya survei. Tetapi itu membuatnya jengah. Mereka lantas ditanya Mushola mengenai solusi. "Jangan cuma survei-survei," tegasnya.

Jawaban didapat Mushola tidak memuaskan. Justru dia mendapat informasi proyek mau jalan lagi. Baginya tidak masalah. Asal usaha budidaya ikan lele miliknya tak kembali merugi.

Perasaan was-was memang banyak hinggap di benak warga Panembangan. Semenjak keberadaan proyek PLTP Baturraden. Belum dimulai, sudah banyak dampak langsung mengganggu hidup hajat orang banyak. Seperti dirasakan Wasroh (65). Warga Desa Panembangan, ini mengaku ketika air keruh mesti menimba air di sumur. Delapan galon per hari. Semua guna persediaan air bersih. "Sangat mengganggu sekali. Minum saja susah," keluh Wasroh.

Dirinya mengaku baru mengetahui adanya proyek PLTP Baturraden. Semua sejak gemparnya air keruh di awal tahun 2017. Saat itu, pihak desa melalui rukun tetangga setempat mengumpulkan warga. Menerangkan soal rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas bumi.

Kasak-kusuk beredar di kalangan warga makin luas. Dari mulut ke mulut. Menyebut Gunung Slamet tempat PLTP dibangun nantinya akan dibor. Benak sebagian warga takut adanya malapetaka. Semacam banjir panas Lapindo di Sidoarjo. Ketakutan itu juga muncul dalam benak Wasroh. Sebab selama ini banyak dampak buruk dirasakan adanya pembangunan PLTP.

"Airnya buthek (keruh) seperti kopi. Keluhan masyarakat jangan dibiarkan. Mau mandi susah, nyuci susah," tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT SAE, Bergas Rohadi, sempat mengatakan bahwa pengeboran memang akan dilakukan pada kuartal IV. Atau dilakukan Oktober sampai Desember tahun ini. Pada tahap eksplorasi, area sebesar 3 hektare telah dipersiapkan untuk dua wellpad (tempat pengeboran). Masing-masing membutuhkan pembukaan hutan seluas 1,5 hektare. Kedalaman pengeboran sebesar 3.500 meter dari permukaan lokasi 2.500 meter di atas laut. Ini berarti ujung pengeboran 1.000 meter lebih.

Biaya untuk proyek PLTP diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari USD 32 juta lebih. Untuk sampai tahap eksplorasi, dana akan keluar bahkan tembus USD 35 juta. PT SAE siap menanggung resiko kegagalan dan kehilangan investasi ketika nantinya tak ditemukan sumber energi panas bumi di Gunung Slamet.

"Komitmen SAE akan melanjutkan proyek. SAE hadir mengemban misi pemerintah mengembangkan sektor energi di Indonesia," kata Bergas. Dia mengungkapkan dalam seminar 'Geotermal sebagai Sumber Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan' di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, pada 24 Juli lalu.

Kenyataan di masyarakat berbeda. Kehadiran PLTP telah menimbulkan beragam kecemasan. Terutama beberapa wilayah Kabupaten Banyumas. Di ujung selatan Baturraden, keresahan adanya proyek PLTP muncul. Mereka adalah warga Grumbul Semaya Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Di desa ini keresahan nampak menonjol. Bahkan terlihat dari aspal jalan menuju desa dicorat-coret dengan cat bertuliskan 'Tolak PLTB' dan 'PT SAE blas ora sae' (PT SAE sangat tidak baik).

Ketua Kelompok Tani Jaya 1, Turmudi mengatakan adanya akses pembukaan jalan PLTP di Gunung Slamet diduga berdampak pada turunnya sejumlah hewan terutama babi hutan. Puluhan ekor babi hutan, dalam beberapa bulan terakhir merusak banyak lahan warga. Kenyataan ini tak wajar.

"Berhadapan dengan babi hutan itu ya sering. Siang hari saja, kalau sepi orang ya mereka makan. Satu gerombolan babi itu puluhan," ujar Turmudi saat kami temui di kediamannya.

Sedangkan Ketua Kelompok Tani Jaya, Mukmin, menekankan turunnya babi hutan sangat parah. Apalagi setelah adanya pembukaan lahan untuk PLTP. Kehidupan babi hutan terganggu. Mereka turun gunung. Sejak Mei sampai Juni 2017, sudah puluhan babi hutan masuk ke sawah ketika mendekati masa panen. Padahal biasanya hanya hitungan jari.

Akibat serangan babi hutan, Mukmin harus mengalami penurunan panen padi. Biasanya dapat 20 karung gabah. Tiap karung seberat 50 kilogram. Namun, panen tahun ini maksimal hanya 15 karung saja. "Babi makan bukan cuma cacing, tapi juga bulir padi," ujar Mukmin.

Babi hutan merusak sawah warga ukurannya besar. Paling kecil seukuran anak sapi. Babi itu datang bergerombol. Sejak subuh. Mereka merusak ladang. Memakan banyak umbi-umbian. Datun, warga lainnya, sempat melihat kejadian itu. "Sudah masuk pemukiman. Beberapa ada yang ditangkap warga," ucap Datun.

Pada akhirnya baik warga Panembangan dan Semaya bersikap sama. Bahwa semua orang butuh air dan padi. Tapi kenyataan miris. Air di Cilongok rawan tercemar lumpur. Sedang berhektar-hektar sawah di Semaya rawan serangan babi hutan. Tak heran kalau warga mulai diliputi rasa tak aman. (mdk/ang)