Terlatih berpolitik sejak tentara

Merdeka.com - "Politik itu sebenarnya untuk menyejahterakan rakyat. Kan sekarang bilangnya politik itu kotor," kata mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso. Pandangan itu disampaikan ketika bertemu kami di kediamannya bilangan Jalan Bambu Apus Raya, Jakarta Timur, Minggu kemarin. Segudang pengalaman di dunia militer bukan berarti menutup mata dari dunia politik. Pendidikan politik sudah dirasakan ketika masih taruna di akademi militer.

Kondisi tubuhnya sedang tak bugar. Terkadang harus dituntun ketika berjalan. Namun, senyumnya masih lebar. Ingatannya masih kuat. Banyak teori masih dipahami. Pengalaman sebagai militer tak menampik belajar politik. Biasanya, kata dia, para taruna bila senang dengan dunia politik bisa melanjutkan di tiap universitas.

Sedangkan bagi Djoko, belajar politik itu secara tidak langsung dirasakan. Setidaknya dia memahami bahwa politik itu harus bikin rakyat sejahtera. Sekaligus menampung tiap aspirasi rakyat. Pemahaman tersebut makin dirasakan dengan banyak jargon di dunia militer. Seperti 'ABRI Masuk Desa' maupun 'Tentara bersama dan bersatu dengan rakyat'. Semua dijalani. Inti dari semua jargon itu harus bisa memahami tiap keinginan rakyat.

"Itu sebenarnya secara alamiah kita sudah secara tidak sadar menampung aspirasi rakyat. Di mana-mana, tentara pembebas itu memahami aspirasi masyarakat," kata Djoko kepada kami.

Dalam dunia politik, Djoko Santoso telah mendapatkan pelabuhan. Partai Gerindra menjadi pilihan. Mendapat jabatan wakil ketua dewan pembina. Kedekatan dengan Prabowo Subianto menjadi salah satu alasan. Selain itu, menurut dia, gagasan selama ini diwacanakan Gerindra sesuai dengan pemahaman dan keinginannya selama ini.

Ketika era dwi fungsi ABRI, para tentara mendapat jatah duduk sebagai politisi. Mereka terbiasa berpolitik. Di tempatkan dalam mengambil keputusan strategis. Namun, Djoko merasa itu merupakan sejarah. Dia tak mau mengaitkan dengan era sekarang. Di mana banyak pensiunan jenderal kini banyak aktif berpolitik.

Pria 65 tahun ini merasa bergabung dengan partai di zaman sekarang harus bisa membentuk kekuatan. Sehingga bisa membuat masyarakat meyakini kehadiran sebuah partai. Baginya paling penting ketika aktif berpolitik sudah tak lagi membawa nama institusi. Sehingga tak ada intervensi. Karena sudah pensiun maka dirinya merasa legal terlibat politik praktis.

"Di partai politik itu kan tujuannya membentuk kekuatan, belajar menggunakan kekuatan termasuk salah satunya bagaimana dia merekrut konstituen-konstituen, kan sulit," Djoko mengungkapkan.

Mantan Panglima TNI Djoko Susanto ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Abdullah Makhmud (AM) Hendropriyono mempunyai pandangan lain. Kami menemui di kediamannya bilang elit Senayan, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. Hari itu dia tengah senang. Hatinya berbunga. Senyumnya melebar. Jas merah di tubuhnya belum dilepas sejak siang. Menjadi kebanggaan setelah memenangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sebagai orang dekat dengan pemerintahan sejak zaman orde baru, dirinya meyakini ada kaitan antara dwi fungsi ABRI dengan pilihan para pensiunan jenderal di era sekarang. Tentu keterlibatan itu juga didorong adanya keinginan masyarakat. "Masyarakat kita sendiri yang menginginkan kepemimpinan militer itu mewarnai perpolitikan kita ini supaya mereka ini terpenuhi keinginan stabilitas. Ingin negeri stabil," ucap Hendro kepada kami.

Permintaan masyarakat terkadang bikin berat. Hendropriyono merasakan betul. Dia masih didesak menghidupkan PKPI. Tetapi, pria berusia 73 tahun itu tetap bulatkan hati. Menyelesaikan urusan politik. Hampir seperapat hidupnya mengurus masalah ini. Di samping itu dia juga ingin adanya sosok baru lebih muda dan mempunyai pemikiran segar mengurus partai politik binaannya.

"Buktinya saya. Saya mau berhenti aja susah bener," ujar dia. "Saya tahu kemampuan saya. Saya tahu juga seperti apa yang saya inginkan," tambah Hendro.

Hendropriyono ©2017 Merdeka.com

Pendidikan politik di militer selain dalam kelas, juga didapat dari pergaulan. Pertemanan dengan orang politik menjadi salah satu kunci. Semua dipelajari pelan. Tak terburu-buru. Karena urusan politik perlu dipahami secara mendalam.

Pelajaran politik dari pergaulan ini dirasakan betul Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Friedrich Paulus. Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengaku, dalam militer memang banyak bersingungan dengan kawan di dunia politik. Secara pendekatan praktis dirinya tidak secara khusus kuliah masalah politik. Pembelajaran justru tapi rekan sekeliling. Ketika menjabat di wilayah tertentu.

"Berteman dengan politikus seperti bupati, camat, kepala desa, dan orang-orang parpol itu otomatis mendidik kita. Dan itulah yang membuat kita tentara terutama AD punya modal," ujar Lodewijk kepada kami, Sabtu pekan lalu.

Ketika era dwi fungsi ABRI, Lodewijk mengaku para tentara lebih banyak merasa rugi. Mental pasukan menjadi berubah. Apalagi tentara itu a hanya membunuh atau dibunuh. Sehingga bila terus diberikan ajaran politik dikhawatirkan justru terpecah. Beruntung kebijakan itu kini sudah dihapus. Para tentara aktif sudah dilarang berpolitik.

Sebagai politisi akhirnya Lodewijk mulai menyadari. Tentara pasti hancur bila berpolitik. Sebab di Indonesia politik itu masih pamrih. Di khawatirkan ke depannya mereka menjadi maling dan rampok duit negara. "Bayangkan kalau itu disusupi politik, rusak nanti itu. Paling rusak itu solidaritas, padahal kalau berperang solidaritas sangat dibutuhkan, kekompakan juga. Enggak usah pecah-pecah," Lodewijk menerangkan. (mdk/ang)