Teror seksual pasukan penjaga perdamaian PBB

Merdeka.com - Gadis berusia 12 tahun menahan napas dengan tubuh gemetar di kamar mandi. Dia berharap keberadaannya tak diketahui oleh tentara penjaga perdamaian yang menggeledah rumah. Namun malang, seorang tentara kemudian menggerebek pintu kamar mandi dan menemukan bocah malang sedang menggigil ketakutan.

Tentara dengan baret biru muda asal Rwanda itu kemudian menyeretnya ke belakang truk dan memperkosanya.

Peristiwa horor itu terjadi di Bengui, Republik Afrika Tengah. Pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya melindungi warga sipil dari konflik, malah memerkosa wanita dan anak-anak.

"Bukti yang kami temukan memperlihatkan bahwa petugas perdamaian PBB telah memperkosa seorang gadis dan membunuh dua warga," kata Joanne Mariner, seorang penasihat senior Amnesty dalam sebuah pernyataan.

Peristiwa itu terjadi bulan Agustus 2015 lalu. Setelah kasus ini terungkap, bukan berarti kekerasan seksual berhenti. Laporan kasus sejenis makin banyak.

Januari 2016, pasukan penjaga perdamaian PBB kembali dituding melakukan pelecehan seksual terhadap empat anak perempuan di Republik Afrika Tengah. Dalam misi United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic atau Minusca sudah 26 kasus terjadi.

"Para tentara PBB dituding melakukan pemerkosaan, eksploitasi seksual dan transaksi seksual dengan anak-anak di daerah konflik," ujar seorang pejabat PBB.

Tentara Prancis yang bertugas di Afrika Tengah juga pernah disebut telah melakukan pelecehan pada anak laki-laki di sebuah camp pengungsian.

CNN menulis PBB dituduh telah gagal mengambil tindakan terhadap jaringan paedofilia di Bosnia, Kosovo dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, pasukan penjaga perdamaian juga telah dituduh atas pelecehan seksual di Haiti, Liberia dan Burundi.

Kasus kekerasan seksual oleh penjaga perdamaian PBB itu ikut dibawa ke sidang Inter-Parliamentary Union di Jenewa, Swiss. Parlemen sedunia menuntut PBB menghukum tentara yang bersalah dan mencegah kasus asusila terulang kembali.

Delegasi Parlemen Indonesia turut mengecam mimpi buruk yang menimpa warga sipil di lokasi konflik. Saat berbicara di Standing Committee Meeting on UN Affairs, Evita Nursanty meminta PBB lebih transparan.

Parlemen Indonesia juga meminta jangan ada impunitas atau kekebalan bagi tentara yang bersalah. Semua harus diproses hukum.

"Kita minta UN terbuka dan tegas. Zero tolerance atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di daerah konflik," kata Evita saat berbincang dengan merdeka.com di Jenewa pekan lalu.

Evita menegaskan seharusnya pasukan PBB memberi rasa aman dan melindungi warga sipil di daerah konflik. Bukan malah menebarkan teror dan rasa takut. Dia mengkritik kurangnya pembekalan dari sejumlah negara saat mengirimkan pasukan.

"Harusnya ada seleksi yang ketat dan pembekalan yang cukup sebelum pasukan dikirim ke medan konflik," kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Evita bersyukur pasukan perdamaian Indonesia tak pernah melakukan hal seperti itu. Dia menilai tentara negara lain perlu meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia sebelum mengirim pasukan perdamaian.

Saat ini, semua pasukan perdamaian yang akan dikirim harus mengikuti latihan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor. Di sana para prajurit dikenalkan dengan kearifan lokal dan pemahaman hukum humaniter.

Para pimpinan TNI juga dengan ketat mengawasi bawahannya agar tak melakukan pelanggaran. Hasilnya, Pasukan Garuda selalu diterima dengan baik di medan tugas.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menekankan prajurit TNI di bawah bendera PBB, tak cuma sekadar melaksanakan tugas. Lebih dari itu, mereka adalah duta dan wajah Indonesia di luar negeri.

"Jangan dimaknai hanya sekedar menjalankan tugas, tetapi sekali lagi, ini adalah beban sejarah yang harus kalian emban di forum internasional. Kalian adalah kaca TNI di dunia internasional, duta-duta TNI, duta bangsa Indonesia, yang dilihat oleh negara-negara lain dalam wadah Pasukan Perdamaian PBB," tegas Jenderal Gatot. (mdk/ian)