Tak usah jadi gubernur, nanti demam jabatan lagi

Merdeka.com - Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji memang belum secara lugas mengatakan mau maju menjadi kepala daerah. Namun demikian, jika nantinya dia dipercaya oleh rakyat, Susno pun telah menyiapkan sejumlah program. Baginya menjadi pemimpin itu sulit. Dia pun secara singkat menjelaskan targetnya mengubah sebuah daerah.

"Yang jelas rakyat itu tidak terlalu banyak yang diminta. Rakyat paling bawah, karena mayoritas pertanian, dia minta sejahtera," katanya saat berbincang dengan merdeka.com di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang kemarin.

Meski mengungkapkan target, Susno pun menegaskan tidak berambisi buat menjadi kepala daerah. Bagi dia pensiun di Kepolisian dengan pangkat bintang tiga adalah sebuah pencapaian tertinggi. "Tidak usah menjadi gubernur, jadi gubernur saya takut nanti demam jabatan lagi," katanya sambil tertawa.

Di temani pisang goreng seharga Rp 40 ribu seporsi, kopi hangat dan tahu isi, Susno menjawab semua pertanyaan merdeka.com. Berikut petikan wawancaranya:

Apakah Anda sampai saat ini menerima pensiunan?

Oh masih. Rp 3 juta per bulan untuk bintang tiga. Bintang tiga itu pensiunnya itu Rp 3 juta berapa, itu langsung masuk ke rekening BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Makanya itu tidak kuat ya untuk ongkos Sumsel satu?

Pertama saya harus melihat rakyat. Untuk mengetahui itu kan harus ada survei. Surveinya juga harus nomor satu.

Ini misalkan Anda dipercaya maju dan terpilih menjadi Sumsel satu, apa target Anda?

Yang jelas rakyat itu tidak terlalu banyak yang diminta. Rakyat paling bawah, karena mayoritas pertanian, dia minta sejahtera. Sejahtera rakyat itu gampang banget, kecil. Sejahteranya pedagang kaki lima apa? Berdagang tidak digusur dan ada kepastian. Sejahteranya petani apa? Pupuk ada, air ada, obat-obatan lancar. Gampang, kemudian setelah panen harganya tinggi. Ada surplus. Gampang sekali. Kemudian kalau ke Puskesmas ada obat, kemudian kalau mau sekolah anaknya tidak membayar. Nah itu sejahtera. Nah sejahtera camat beda lagi, handphone-nya harus Apple lagi. Bupati lain lagi. Pokoknya sejahtera pada level masing-masing.

Tetapi pada implementasinya sulit?

Enggak, itu alami dia. Kalau rakyat sudah sejahtera, daya belinya tinggi, ini kan, hukumnya akan berlanjut. Kalau daya beli tinggi, otomatis, konglomerat juga mendapat keuntungan. Itu satu, kemudian yang kedua adalah masyarakat minta pelayanan yang baik. Pelayanan itu, jangan lagi pelayanan zaman kertas. Karena pelayanan kertas itu penuh dengan pungutan liar. Dunia maju dulu itu karena orang mengenal huruf. Eropa dan Mesir, Indonesia belum mengenal huruf. Begitu Indonesia mengenal huruf, menulis di batu, mereka sudah menulis di kertas. Begitu mereka menulis di kertas, dunia sudah tidak ada lagi kertas. Karena dunia sudah tidak ada kertas lagi. Kita masuk zaman kertas itu ketinggalan, termasuk perizinan. Masa harus pakai map dan segala macam. Why not ? ini kan?

Aplikasi yang kita mau misalnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini IMB syaratnya ini kita masuk..tek..tek..tek. Di potret kemudian masukan ke bank bayar. Bukti transfer masukan ke sini. Kalau sudah satu hari tidak dibalas dianggap sudah diterima. Begitu ada Satpol PP ini sudah. Izin dagang juga begitu, jadi kantor Gubernur, kantor Dinas-Dinas itu harus sepi tidak ada orang. Lihat Bank, dulu bangganya bukan main kalau punya kartu prioritas. Kalau datang ke Bank orang dilayani khusus. Sekarang, tukang becak pun sudah jadi nasabah prioritas. Ya kenapa, dia punya handphone melayani sendiri kok. Dia mau transfer, transfer sendiri kok. Dia mau cek rekening lewat sini juga. Dia mau setor, ke ATM dia setor. Tukang becak sudah jadi pelayan Bank. Piority, karena majunya dunia teknologi.

Kita sebetulnya karyawan Bank semua. Lihat Bank sekarang sepi kan, aktivitas Bank 1000 persen meningkat. Begitu juga dengan travel, manusia berjubel melebihi Pulo Gadung. Bawa ayam pun naik pesawat. Kita sekarang sudah jadi agent semua. Tengah malam nih kita bangun, ah kita mau ke Solo, tinggal buka Trivago, sudah keluar semua pesawat. Ada Airasia, Garuda, sudah keluar juga harganya. Sudah keluar juga tempat duduk yang mana, bayarnya pun lewat sini semua. Calo semua sudah gak ada. Ke bandara sekarang tinggal bawa saja bukti melalui handphone. Begitulah dasyatnya teknologi.

Lalu kenapa Dinas-Dinasm Pemerintah itu tidak melakukan ini. Termasuk juga Pemilu dan Pilkada juga. Kenapa kita masih menggunakan Pemilu kertas?. Mau Pemilu kita masih sibuk daftar, dan itu banyak kecurangan, kalau zaman kertas. Tetapi kalau zaman teknologi, Pemilu tidak bisa curang. Tetapi asalkan, nomor induk kita benar. Kita di Malaysia, kita bisa memilih kita. Jadi tingkat keikutsertaan dalam Pemilu tinggi. Sekarang kan, 60 koma berapa kan. Tetapi kan masih banyak yang bodoh?, yang bodoh diberi cara lain. Di beri pendampingan, orang buta pun bisa diberi pendampingan. Ya orang bodoh diberi pendampingan. Ada jalan keluarnya. Di mana ada kesulitan, di situ ada jalan keluar. Tetapi kalau tidak mau mencoba, ya akan gagal semua ini.

Artinya prioritas Anda adalah pelayanan?

Pelayanan. Kemudian yang keempat apa, duit rakyat jangan di maling. Kalau tidak ada korupsi enak kan. Dan berikutnya birokrasi ada pelayan. Presiden Amerika yang dulu-dulu mengatakan, saya ini administrator, pelayan. Sekarang di sini, Bupati mau ke mana saja, bunyinya ngueng..ngueng, kaya Jenazah saja. Kan Jenazah namanya, masih hidup sudah mau jadi jenazah.

Artinya Anda tidak sepakat dengan adanya pengawalan menggunakan sirine?

Presiden, wakil Presiden dan Wakil Kepala pemerintahan asing itu boleh. Karena kalau Presiden meninggal kan goncang negara. Tetapi kalau menteri meninggal kan tidak goncang negara. Yang lain pura-pura sedih, tetapi setelah itu gembira, 'mudah-mudahan....hahahaha'.

Tetapi kalau Presiden, dampak politiknya luar biasa. Tetapi kalau Kapolda, bawa bunyi ngiong..ngiong, biar dia merasakan macet. Kalau dia pake, misal seperti saya waktu jadi Kapolda Jabar, ketika ditanya, bagaimana lalu lintas? Wah pak enggak macet. Yaiyalah enggak macet, wong jalan ditutup kok. Hahahaha.

Kalau melihat dari penjelasan Anda, artinya yakin 100 persen mau ikut berpartisipasi maju dalam pertarungan kursi Sumsel satu?

Untuk mengubah dan berpartisipasi kan tidak harus menjadi gubernur. Kita kan bisa bersuara lewat media sosial. Tekanan itu luar biasa, tekanan media sosial luar biasa. Tidak usah menjadi gubernur, jadi gubernur saya takut nanti demam jabatan lagi.

Tetapi benar bertemu kemarin Anda bertemu dengan PDIP?

Oh ya benar. Kawan-kawan saya kan di sana semua.

Apakah Anda kader?

Saya bukan kader partai. Saya non partai. Tetapi kalau kader PDIP kawan saya semua, iya. Orang Golkar kawan saya semua, iya. Kalau saya diundang rapat dengan Golkar pakai baju kuning, saya pakai baju kuning. Wong semua partai sekarang sudah berasaskan Pancasila. Mengapa kita tidak menjalin baik dengan semua orang. Jadi jangan dicurigai, jangan tiba-tiba dikatakan 'Susno itu calon gubernur PDIP'. Besok kalau saya pakai baju hijau, terus mau dibilang PPP?, kan saya diundang juga, misalnya. PBB mengundang saya, saya pakai baju apa, terserah dengan bapak..

Apakah sebelumnya juga ada undangan dari Partai Politik?

Kalau dengan partai politik semua dekat sejak lama. Tetapi kalau membicarakan pencalonan gubernur itu belum.

Apakah ada yang melobi Anda untuk maju?

Tidak. Kalau misalnya ketemu teman PDIP membahas masalah gubernur itu sering. Tetapi bukan diundang, kita guyon-guyon (bercanda) masalah gubernur Jakarta...hahaha. Tetapi tidak menunjuk siapa calon.