Titah berat Dedi Mulyadi

Merdeka.com - Gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar jadi momentum Dedi Mulyadi. Dia langsung merapat. Mendekati Airlangga Hartarto, selaku calon kuat ketua umum. Mengambil posisi penting. Sebagai tim pemenangan. Nama Airlangga pun terpilih. Secara aklamasi. Sehari sebelum pelantikannya, muncul surat pencabutan dukungan kepada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil alias Emil.

Surat pencabutan itu viral. Resmi bertanda tangan Airlangga dan Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Dikeluarkan pada 17 Desember 2017. Status Airlangga kala itu sudah ditetapkan ketua umum. Menggantikan Setya Novanto, lantaran diduga terlibat kasus korupsi megaproyek e-KTP. Beda kepemimpinan, berubah pula arah dukungan. Rencana duet Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien, kader Partai Golkar pun kandas.

Partai beringin menyebut surat pencabutan dukungan lantaran Emil tidak memberi kejelasan mengenai soal nama calon wagub. Daniel urung ditunjuk. Pencabutan itu resmi tertulis dalan surat bernomor R-525/GOLKAR/XII/2017. Pengusungan Ridwan Kamil dengan Daniel Muttaqien tak lagi berlaku.

Emil masih bingung. Nama calon pendampingnya di Pilgub Jabar batal diumumkan. Malah berencana menggelar konvensi. Sikap ini dirasa mengecewakan bagi Golkar. Sebagai partai pendukung dengan kursi terbanyak, mereka merasa tersinggung. Golkar lantas bermanuver. Mengubah haluan. Mengusung Dedi untuk bertarung di Pilgub Jabar.

Informasi diperoleh merdeka.com, dukungan Golkar kepada Emil tidak sepenuhnya disetujui para kader. Emil dianggap arogan. Itu terlihat dari cara dia mendapat surat dukungan. Lebih memilih langsung menemui para petinggi partai. Melupakan konsolidasi di daerah. Khususnya pengurus DPD Golkar Jabar. Cara Emil berhasil. Kala itu Golkar masih dipimpin Novanto.

Pada era Novanto, partai ini memilih Emil. Ada isu tak sedap mengiringinya. Diduga berbau mahar politik. Lantaran Emil maupun Muttaqien dikabarkan menyetor duit miliaran Partai Golkar.

Buruknya komunikasi Emil kepada partai pendukung dibenarkan Dedi. Sejak diusung, kata Dedi, tak pernah ada upaya komunikasi antara Emil dan dirinya. Apalagi Dedi di Jabar merupakan Ketua DPD I Partai Gokar. Dia menegaskan tak pernah merasa dihubungi. Terutama membahas Pilgub Jabar. "Enggak pernah ada, tak pernah ada yang telepon. Tak ada yang menghubungi," kata Dedi kepada merdeka.com.

Dedi sudah resmi memegang titah. Tugasnya semakin berat. Dia diminta membangun komunikasi dengan parpol lain. Membuka peluang. Menjalin koalisi. Di satu sisi, Daniel putra kandung Yance, mantan Bupati Indramayu, menjadi pihak paling kecewa. Ditambah kondisi tak pernah melihat langsung surat asli pembatalan dukungan.

Daniel mengaku tak ada komunikasi antara Airlangga dan dirinya sebelum pencabutan itu dilakukan. Termasuk komunikasi dengan Dedi. "Secara resmi saya belum tahu dan belum lihat surat penarikan dukungan itu, dari ketua umum juga belum menyampaikan apa-apa ke saya. Tapi enggak tahu ya kalau Pak RK udah lihat atau belum surat pencabutan itu dari DPP," kata Daniel ketika dihubungi merdeka.com.

Meski begitu, Politisi partai berlambang beringin itu juga menuturkan siap menerima keputusan DPP nantinya dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Apalagi masih ada kesempatan Golkar mengubah dukungan. Sehingga keputusan Golkar untuk mendukung Dedi bukan keputusan tetap.

Dirinya menyanggah bahwa komunikasi dengan Emil tidak berjalan baik. Tidak ada perbedaan komunikasi antara keduanya. Lebih lanjut, kata dia, pencabutan dukungan kepada Emil dari Golkar bukan akhir segalanya karena politik bersifat dinamis.

"Saya terus komunikasi sama RK (Ridwan Kamil) sebelum dan sesudah surat pencabutan dukungan itu keluar, kita sering komunikasi menjelaskan mekanisme-mekanisme kalau memang jodoh, tapi bukan bentuk konvensi. Kalau secara personal sih kita komunikasi jalan terus. Jadi pencabutan dukungan kemarin itu ada miskomunikasi antara DPP dengan Kang Emil. Politik Jabar itu dinamis kok, kita belum bisa mengira-ngira," jelasnya.

Senada dengan Daniel. Emil sempat mengaku belum menerima surat dari pengurus Golkar terkait pencabutan dukungan di Pilgub. Tetapi, harus diakuinya bahwa untuk menentukan siapa wakil gubernurnya nanti bukan perkara sederhana.

Untuk itu, Emil tak khawatir bila Golkar mundur. Sebab masih ada tiga partai pendukung lain, yakni Nasdem, PKB dan PPP. Sebab bila dijumlahkan masih memenuhi syarat dukungan minimal yakni 21 kursi. "Saya fokus pada partai yang sudah fiks yaitu Nasdem, PKB dan PPP yang kalau dijumlah totalnya sudah 21. Artinya kalau pun iya berita itu (pencabutan dukungan), majunya Saya ke pilgub masih memadai, karena partai yang ada jumlahnya sudah memadai lebih dari 20," tegas Emil.

Rapat pembahasan Pilgub pun digelar dua hari. Setelah pemilihan Munaslub. Tim Pilkada Pusat juga membuat tiga opsi pasangan calon akan diusung di Pilgub Jabar. Ketiga opsi tersebut menduetkan Dedi Mulyadi dengan Deddy Mizwar bersama Demokrat, PAN, dan PKS. Opsi kedua, menduetkan Dedi Mulyadi dengan calon dari PDIP. Nama santer disebut-sebut bakal diusung PDIP adalah Wakalemdikpol Irjen Anton Charliyan. Opsi ketiga, menduetkan Dedi Mulyadi sebagai calon wakil gubernur Emil. Namun, opsi terakhir dirasa berat.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Partai Golkar, Nusron Wahid, menegaskan bahwa alasan Partai Golkar mengusung lagi Emil hanya untuk opsi. Ini dengan catatan menjadikan Dedi Mulyadi sebagai wakilnya. Apabila Emil maupun Dedi Mulyadi menolak dengan opsi tersebut maka pindah kepada opsi berikutnya. "Itu hanya salah satu opsi," tegas Nusron.

Bukan hanya sibuk membangun komunikasi. Dedi juga diberi tenggat waktu. Nusron menegaskan Bupati Purwakarta itu dipersilakan mencari pasangan untuk menjadi wakilnya hingga 2 Januari mendatang. Berdasarkan hasil rapat terakhir di DPP Partai Golkar, Dedi Mulyadi diberikan keleluasaan penuh. Untuk menjalin koalisi dan mencari pasangan di ajang Pilgub Jabar 2018.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif DPP Golkar, Yahya Zaini, ada beberapa indikator dari DPP Partai Golkar untuk memutuskan siapa sosok tepat menjadi pasangan Dedi di Pilgub Jabar. Ada kualifikasinya. Partainya meminta jangan sampai pasangan bakal diusung malah membuat elektabilitas Dedi merosot.

"Pertama harus membawa dukungan partai, sehingga cukup syarat untuk maju. Kedua, membuat paslon menang, artinya punya elektabilitas yang tinggi. Ketiga, memperkuat pemerintahan daerah (jika terpilih)," tegas Yahya kepada merdeka.com.

Kader Partai Golkar lainnya juga turut mendukung Dedi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2018-2023 mendatang. Menurut Yahya, kerja keras Dedi menaikkan elektabilitas partainya di Jawa Barat sudah tidak diragukan lagi. "Dengan kerja keras Dedi Mulyadi selama ini rajin turun ke bawah, elektabilitas Golkar di Jabar jadi nomor satu. Selama Ramadhan yang lalu, beliau (Dedi Mulyadi) turun ke 350 titik, bayangkan berarti setiap hari lebih dari 10 titik yang ditinjau langsung olehnya," ungkap Yahya Zaini.

Waktu Dedi tersisa sedikit lagi untuk memilih pendamping. Partai Golkar mulai mendesak. Pelbagai upaya sudah dilakukan. Komunikasi terus dibangun. Partai politik pendukung Emil juga dirayu. Salah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia mengajak partai pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu duduk satu meja. Bahas Pilgub Jabar. Sebab setelah Golkar cabut dukungan terhadap Emil, kata Dedi, kembali membuka ruang dukungan.

Pintu koalisi masih terbuka lebar. Dedi juga mendekati Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar. Upaya ini hampir berhasil. Demiz, sapaan Deddy Mizwar, dirasa cocok. Tetapi, perjalanan mereka untuk bersama belum mulus. Padahal Demokrat dan Golkar resmi berkoalisi. Namun, belum menentukan siapa Cagub dan Cawagub. Itu akan diumumkan saat pendaftaran KPU.

Dedi malah berkelakar. Tertawa ketika disinggung soal Demiz di Pilgub Jabar nanti."Pokoknya cagubnya DM cawagubnya DM," ujar Dedi Mulyadi sambil tertawa. (mdk/ang)